Ditemukan 11738 data
77 — 33
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Sibolga selaku Ankum Nomor : R / 01 / XII / 2016 tanggal 17 Desember 2016 a.n Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620 anggota Satma Lanai Sibolga. c. 1 (satu) lembar fhoto copy Kartu tanda Prajurit an Serka Ekl Syofianto Lubis NRP.102620 anggota Sintel Lanai Sibolga..Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
Sibolga dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantumdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Syofianto LubisPangkat/NRP : Serka Ekl/102620Jabatan : Anggota SatmaKesatuan : Lanal SibolgaTempat dan tanggal lahir : Air Hangat Kab Pasaman Padang, 12 Februari 1981Jenis Kelamin : LakilakiKewargaanegaraan : Indonesia.Agama : IslamTempat tinggal : Komplek TNI AL Oswald Siahaan Panakalan Tapian NauluiTaptengTerdakwa ditahan :Ankum
selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2017sampai dengantanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dariDanLanal Sibolga selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 4 Januari 2017,kemudian dibebaskan pada tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan surat KeputusanPembebasan dari Dan Lanal Sibolga selaku Ankum Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 23Januari 2017.MembacaMemperhatikanMendengarPENGADILAN MILITER I02 tersebut di atas :: Berkas Perkara dalam perkara ini.:1.
Memohon agar barang bukti berupa :1) Surat:a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satma LanaiSibolga dari bulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2016.b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari DanlanalSibolga selaku Ankum Nomor : R/ 01 / XII / 2016 tanggal 17Desember 2016 a.n Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620anggota Satma Lanai Sibolga.c. 1 (satu) lembar fhoto copy Kartu tanda Prajurit an SerkaEkl Syofianto Lubis NRP.102620 anggota Sintel Lanai Sibolga.Mohon tetap melekat dalam berkas
Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul08.00 Wib kembali ke kesatuan Lanai Sibolga dengan cara menyerahkan didkepada Saksi selaku Pornal Jaga di kantor Denpom Lanai Sibolga, setelahitu Saksi melakukan koordinasi kepada Danlanai selaku Ankum Terdakwakemudian Danlanal Siboiga memerintahkan agar Terdakwa ditahan.7.
ketidakhadiran tanpa ijinyang sah dari DanlanalSibolga, balk Terdakwa maupun kesatuan Lanai Sibolga tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damaiBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidanganyang berupa suratsurat :a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satma Lanai Sibolga daribulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2016.b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Sibolgaselaku Ankum
31 — 11
Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusustan dari Danyonif 111/R selaku Ankum Nomor : SPPP/10/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 a.n. Paraka Ruslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, Kesatuan Yonif 111/R.- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R tentang laporan Desersi Nomor: R/61/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 a.n.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).d Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusustan dari Danyonif 111/Rselaku Ankum Nomor : SPPP/10/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 a.n. ParakaRuslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, KesatuanYonif 111/R.e 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R tentang laporan DesersiNomor: R/61/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 an.
ditemukannya Tersangka yangdibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/11 tanggal 05 Juli 2013 yang menyatakanTerdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belumkembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdalam persidangan berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusustan dari Danyonif 111/Rselaku Ankum
pada jiwa prajurit TNI lainnya.Menimbang bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.12Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusustan dari Danyonif 111/Rselaku Ankum
Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusustan dari Danyonif 111/Rselaku Ankum Nomor : SPPP/10/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 a.n. ParakaRuslan NRP.31050221501084, Jabatan Ta Kipan C Yonif 111/R, KesatuanYonif 111/R.e 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 111/R tentang laporan DesersiNomor: R/61/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 an.
278 — 19
Nama lengkap : ACENG DUDING.Pangkat/NRP : Bripka/66040479.Jabatan : Ba Shabara Polsekta Arcamanik.Kesatuan : Polresta Bandung Timur.Tempat dan tgl.lahir : Garut, 6 April 1966.Jenis kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Alamat tempat tinggal : Jl.Cilengkrang I No.100 CibiruBandung.Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2001 sampai dengantanggal 17 April 2001 ber dasarkan Surat Keputusan KapolwiltabesBandung selaku) Ankum No.Pol : = Skep/43/IV/2001 tanggal 2 = April2001, dan
No.Pol : Skep/26/IV/2001 tanggal 18April 2001.Dez Nama lengkap : TRI HARDJONO.Pangkat/NRP : Bripka/68120169.Jabatan : Babin Kamtibmas PolsektaArcamanik.Kesatuan : Polresta Bandung Timur.Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 11 Desember 1968.Jenis kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Alamat tempat tinggal : Aspol Cibiru Hilir Blok D No.19Bandung.Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Maret 2001 sampai dengantanggal 16 April 2001 ber dasarkan Surat Keputusan KapolwiltabesBandung selaku) Ankum
Nama lengkap : ROHMAN RUSMANA.Pangkat/NRP : Briptu/62010149.Jabatan : Babin Kamtibmas PolsektaArcamanik.Kesatuan : Polresta Bandung Timur.Tempat dan tgl.lahir : Garut, 16 Januari 1962.Jenis kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Alamat tempat tinggal : Jl.Cilengkrang I Rt.05/07 CibiruBandung.Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2001 sampai dengantanggal 17 April 2001 ber dasarkan Surat Keputusan KapolwiltabesBandung selaku) Ankum No.Pol : Skep/45/IV/2001 tanggal 2 April22001
Nama lengkap : SARIF HIDAYAT.Pangkat/NRP : Bripda/750 70873.Jabatan : Ba Shabara Polsekta Arcamanik.Kesatuan : Polresta Bandung Timur.Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 22 Juli 1975.Jenis kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Alamat tempat tinggal : Jl.Lembur Gede No.31 CikacungBandung.Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2001 sampai dengantanggal 17 April 2001 ber dasarkan Surat Keputusan KapolwiltabesBandung selaku) Ankum No.Pol : = Skep/46/IV/2001 tanggal 2 April2001, dan
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum ;(4).
No. 11 K/TUN/2013Pasal 14 berbunyi:Ayat (1)Ayat (2)Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika danlangsung pada saat diketahuinya, pelanggaran disiplin yangdilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melaluisidang disiplin merupakan kewenangan Ankum;Pasal 16 ayat (1) berbunyi:Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalahAnkum, dan/atau Atasan Ankum;Pasal 17 ayat (1) berbunyi:Pasal 21:Sebelum menjatuhkan hukuman
disiplin, Ankum wajibmemeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu;Sebelum melaksanakan sidang disiplin, Ankum memintapendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukumKepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perluatau tidaknya dilakukan sidang disiplin;Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor:Kep/965/X1/2011, tanggal 21 November 2011 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (P.T.D.H
Abdul Djalil, NRP 56120047;Tidak mempunyai kewenangan dan tidak ada perintah dari Ankum/KapolresPelabuhan Tanjung Perak;2). Dengan adanya Administrasi Penyidikan dari Seksi Propam Polres PelabuhanTanjung Perak yang tidak benar, antara lain:(1).
Suwito Anggota Paminal adalah cacathukum dan tanpa dilengkapi Permintaan Saran dan Pendapat hukum yangdibuat oleh Ankum/Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak;(2). Ditemukan kesalahan pada Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri PolresPelabuhan Tanjung Perak Surabaya Nomor Kep/08/IX/2011 tanggal 21September 2011 tentang Putusan Sidang Komisi, Komisi Kode EtikKepolisian Negara Republik Indonesia;a.
95 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol. : R/44/IX/2006/ Inspektorat Pengawasan UmumDaerah (IRWASDA) tanggal 22 September 2006 perihalSaran pertimbangan sanksi PTDH terhadap AKP LarisonSinaga, SH yang isinya menyarankan agar tidakdilaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat tetapidiberikan sanksi/nukuman berupa demosi, penundaanpangkat 2 periode dan tidak boleh mengikuti pendidikan;(2) Pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Metro Jaya dalam Nota Dinas No.Pol
. : R/ND43/IX/2006/ Direktur Reserse Kriminal Khusus(DIT RESKRIMSUS) tanggal 19 September 2006 perihalPermohonan keringanan hukuman hasil Sidang KomisiKode Etik Profesi yang isinya memohonkeringananhukuman atas rekomendasi hasil sidang komisi kode etik;(3) Pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)yakni Direktorat Reserse Kriminal Knusus (RESKRIMSUS)Polda Metro Jaya dalam Nota Dinas No.
Putusan Nomor 19/PK/TUN/20141) Unsur ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaknidalam unsur menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidakdapat dipertahankan, dimana terhadap Penggugat Telah AdaPertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) yaituDirektur Kriminal Knhusus Polda Metro Jaya sebanyak 3 (tiga) kali,bahwa Penggugat harus dipertahankan dari Dinas Polri;2) Unsur ketentuan Pasal 13 Peraturan Peraturan Pemerintah
Bahwa Putusan Nomor : 432K/TUN/2010 tanggal 17 Februari 2011bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Polri dengan alasan bahwa Sidang Komisi KodeEtik sebagai dasar putusan tidak pernah direkomendasikan oleh DirReskrimsus Polda Metro Jaya selaku Ankum bagi Pemohon PeninjauanKembali untuk merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormatkepada Penggugat berdasarkan :Halaman 13 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/PK/TUN/201411.12)13.angka 10 huruf c tidak meneruskan rekomendasi PTDH kepada Kapolrikarena ANKUM tidak merekomendasikan pemberhentian tidak denganhormat dan Kapolri tidak menerbitkan Keputusan PTDH;Bahwa Putusan Nomor: 432K1TUN/2010 tanggal 1/7 Februari 2011bertentangan dengan Keputusan Kapolri No. Pol.
38 — 21
BoneTerdakwa ditahan sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 141/Tpselaku Ankum Nomor :Kep/45/X1/2014 tanggal 28 November 2014 dan dibebaskan dariPenahanan pada tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Keputusan PembebasanPenahanan dari Danrem 141/Tp selaku Ankum Nomor :Kep/47/XII/2014 tanggal 16Desember 2014.Mendengar : dst.Memperhatikan : dst.Menimbang : dst.Mengingat : Pasal 86 ke1 KUHPM serta ketentuan perundangundangan
Islam Faisal 17 No. 26 MakassarTerdakwa ditahan oleh:Dandim 1408/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2015sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementaradari Dandim 1408/BS selaku Ankum Nomor :Kep/46/IV/201 tanggal 30 April 2015,kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 19 Mei 2015berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 1408/BSselaku Ankum Nomor :Skep/58/VII/2015 tanggal 19 Mei 2015.Mendengar : dst.Memperhatikan
38 — 13
Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengantanggal 23 Pebruari 2016 di ruang tahanan Subdenpom /25 P. Nias berdasarkan SuratKeputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0213/Nias selaku Ankum Nomor : Skep/04/11/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.2.
Kemudian dibebaskan oleh Dandim 0213/Nias selaku Ankum Nomor : Skep/01/II/2016tanggal 11 Pebruari 2016.PENGADILAN MILITER I02 MEDAN tersebut diatas :Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.Memperhatika : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selakuPapera Nomor : Kep/08/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/AD/K/I02/V1/2016tanggal 16 Juni 2016.3.
Bahwa sebagai penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpaiin yang sah dari Dandim0213/Nias selaku Ankum karena menyelesaikanhutang piutang Terdakwa kepada PT. Bisma sebesar Rp. 1,4 milyard danselama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dariDandim0213/Nias selaku Ankum berada di Medan dan dirumah orang tuaTerdakwa yang berada di Pangkalan Brandan Kab. Langkat.4.
Bahwa benar sebagai penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadirantanpa ijin yang sah dari Dandim0213/Nias selaku Ankum karenamenyelesaikan hutang piutang Terdakwa kepada PT. Bisma sebesar Rp. 1,4milyard dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sahdari Dandim0213/Nias selaku Ankum berada di Medan dan dirumah orangtua Terdakwa yang berada di Pangkalan Brandan Kab. Langkat.4.
Bahwa benar sebagai penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadirantanpa ijin yang sah dari Dandim0213/Nias selaku Ankum karenamenyelesaikan hutang piutang Terdakwa kepada PT. Bisma sebesar Rp. 1,4milyard dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sahdari Dandim0213/Nias selaku Ankum berada di Medan dan dirumah orangtua Terdakwa yang berada di Pangkalan Brandan Kab. Langkat.3.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan ataumembuat laporan Keberatan atau komplain kepada Ankum atauAtasan Ankum sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara (PTUN), Tergugat mengetahui adanya Sidang PTUNdari Surat Panggilan Nomor 25/G/2015/PTUNPLG tanggal 28 Mei2015 tentang panggilan sidang gugatan PTUN terhadap KepalaHalaman 18 dari 32 halaman.
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam peraturanini adalah para pejabat terdiri dari Ankum, atasan Ankum danpejabat yang memiliki Kewenangan tata usaha negara;b.
Ankum dan pejabat atasan ankum sesuai dengan tingkatankesatuan terdiri dari pejabat:1) Tingkat Polsek:Pelanggar adalah anggota Polsek maka Ankumnya adalahKapolsek sedangkan atasan Ankum adalah Kapolres;2) Tingkat Polres:Pelanggar adalah anggota satuan/bagian tingkat Polres makaAnkumnya adalah Kasat/Kabag sedangkan atasan Ankumadalah Kapolres;3) Tingkat PoldaPelanggar adalah anggota Dit Lantas Polda, maka Ankumnyaadalah Kasubdit atau setingkat sedangkan atasan dari Ankumadalah Dir Lantas, sedangkan
Panggabean bukan Ankumnya yaituKasubbid atau atasan dari Ankum Kabid Tipol hal tersebutsangatlah bertentangan dengan Teknis Pelaksanaan PenegakanPelanggaran Kode Etik Profesi Polri;e.
Panggabean bukan ankum yaitu Kasubbid atauatasan dari Ankum Kabid Tipol, atasan dari Ankum hanya tandatangan mengetahui hasil DPK tersebut tanpa memberikan pendapatatau saran;Bahwa Dewan Pertimbangan Karir (DKP) Penggugat/TermohonKasasi dibuat tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yangberlaku di kepolisian;15.
55 — 49
tercantum di bawahini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : BUDIMAN ALBERT GULTOMPangkat / NRP : Praka / 3196006080375Jabatan : Ta KimaKesat uan : Korem 011/LWTempat, tanggal lahir : Medan, 6 Maret 1975Jenis kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama >: IslamAlamat tempat tinggal : Asrama Pardede, Korem 011/LW,Lhokseumawe, AcehTerdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 8 April 2008sampai dengan tanggal 28 April 2008 berdasarkan Keputusan PenahananSementara dari Danrem 011/LW selaku Ankum
Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sahsesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap kepersidangan Dilmil 01 Banda Aceh sebanyak 3 (kali)kali berturut turut sesuai surat panggilan Ka Otmill 01 Banda Aceh melalui Danrem 011/LW selaku Ankum,yaitu:a. Surat Ka Otmil l 01 Banda Aceh NomorR/1013/VIII1/2009 Tgl. 13 Agustus 2009.b. Surat Ka Otmil l 01 Banda Aceh NomorR/1214/X/2009 Tgl. 5 Oktober 2009.c.
Bahwa sesuai Surat Danrem 011/LW kepada Ka Otmill 01 Banda Aceh Nomor B/833/X/2009 tgl 27 Oktober2009, Danrem 011/LW selaku) Ankum menyatakan tidakdapat menghadirkan Terdakwa Praka Budiman AlbertGultom, NRP. 3196006080375 Ta Kima Korem 011/LW kePersidangan Dilmil I01 Banda Aceh, karena Terdakwatelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tgl. 23Agustus 2009 dan hingga sekarang belum kembali.3.
42 — 16
SumedangTerdakwa ditahan oleh Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari terhitungmulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim0613/Ciamis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum NomorKep/2734/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 01Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XlV/2015 tanggal 31Desember 2015 tentang
Kemudian Dandim 0613/Ciamisselaku Ankum sudah melaporkan ke kesatuan atas yaitu Danrem 062/Tarumanagaratentang kembalinya Kopka Asep Rohman Nrp.567319 ke kesatuan melalui surat Dandim0613/Ciamis kepada Danrem 062/Tarumanagara Nomor : B/2733/XII/2015 tanggal 10Desember 2015 agar perkara Terdakwa ini diproses lebih lanjut sesuai aturan hukum.5.
Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil1308/Buniseun; danKeputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0613/Ciamis selakuAnkum Nomor : Kep/2734/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang PenahananSementara Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum terhadap Terdakwa selama 21 (duapuluhHal.8 dari 19 hal.
Bahwa benar, menurut keterangan Saksi1 dan Saksi2, Dandim 0613/Ciamisselaku Ankum sudah melaporkan ke kesatuan atas yaitu Danrem 062/Tarumanagaratentang kembalinya Terdakwa Kopka Asep Rohman Nrp.567319ke kesatuan melaluisurat Dandim 0613/Ciamis kepada Danrem 062/Tarumanagara Nomor : B/2733/Xl/2015tanggal 10 Desember 2015 agar perkara Terdakwa ini diproses lebih lanjut sesuai aturanhukum.17.
Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1308/Buniseuri;Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0613/Ciamis selaku Ankum Nomor :Kep/2734/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penahanan Sementara Dandim 0613/Ciamisselaku Ankum terhadap Terdakwa selama 21 (duapuluh satu hari) sejak tanggal 11 Desember 2015sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di ruang tahanan Makodim 0613/Ciamis; danSurat Perintah Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/1538/XIl/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentangperintah
101 — 35
Kls MusNRP.110089 selaku Pihak Pertama dan NanikSuryani selaku Pihak Kedua tertanggal 7Desember 2012.f) 2 (dua) lembar foto kopy KeputusanPenjatuhan Hukuman Disiplin dari DandenmaMabesal selaku Ankum Nomor iKep/205/V11 1/2009 tanggal 33 Agustus 2009 atasnama Mustofa Kld Mus NRP 110089 Ta SatsikDenma Mabesal.g) 2 (dua) lembar foto kopy KeputusanPenjatuhan Hukuman Disiplin dari DandenmaMembaca6Mabesal selaku Ankum Nomor : Kep/35/1/2013tanggal 30 Januari 2013 atas nama Mustofa KlsMus NRP 110089 Tamtama
Satsik DenmaMabesalh) 2 (dua) lembar foto kopy KeputusanPenjatuhan Hukuman Disiplin dan DandenmaMabesal selaku Ankum : Nomor Kep/91 /11/2015tanggal 26 Pebruari 2015 atas nama Musiofa KlsMus NRP 110089 Tamtama Satsik DenmaMabesal.i) 2 (dua) lembai foto kopy KeputusanPenjatunan Hukuman Disiplin dari DandenmaMabesal selaku Ankum Nomor : Kep/8/1/2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama Mustofa KlsMus NRP 110089 Tamtama Satsik DenmaMabesal.) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermateraiyang dibuat dan ditandatangani
Kls Mus NRP.110089 selaku PihakPertama dan Nanik Suryani selaku Pihak Keduatertanggal 7 Desember 2012.6) 2 (dua) lembar foto kopy KeputusanPenjatunan Hukuman Disiplin dari DandenmaMabesal selaku Ankum Nomor : Kep/205/VII/2009tanggal 33 Agustus 2009 atas nama Mustofa KldMus NRP 110089 Ta Satsik Denma Mabesal.7) 2 (dua) lembar foto kopy KeputusanPenjatuhan Hukuman Disiplin dari DandenmaMabesal selaku Ankum Nomor : Kep/35//2013tanggal 30 Januari 2013 atas nama Mustofa Kls MusNRP 110089 Tamtama Satsik
Denma MabesalMenimbangMenimbang88) 2 (dua) lembar foto kopy KeputusanPenjatunan Hukuman Disiplin dan DandenmaMabesal selaku Ankum : Nomor Kep/91 /I/2015tanggal 26 Pebruari 2015 atas nama Mustofa KlsMus NRP 110089 Tamtama Satsik Denma Mabesal.9) 2 (dua) lembai foto kopy KeputusanPenjatunan Hukuman Disiplin dari DandenmaMabesal selaku Ankum Nomor : Kep/8//2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama Mustofa Kls MusNRP 110089 Tamtama Satsik Denma Mabesal.10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermateraiyang
Mabesal8) 2 (dua) lembar foto kopy Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplindan Dandenma Mabesal selaku Ankum : Nomor Kep/91 /I/2015 tanggal 26Pebruari 2015 atas nama Mustofa Kls Mus NRP 110089 Tamtama SatsikDenma Mabesal.9) 2 (dua) lembai foto kopy Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dariDandenma Mabesal selaku Ankum Nomor : Kep/8/V/2016 tanggal 1124Januari 2016 atas nama Mustofa Kls Mus NRP 110089 Tamtama SatsikDenma Mabesal.10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat danditandatangani
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 76 K/MIL/2009Bahwa tujuan Ankum/Papera menyerahkan perkara dari suatu tindakpidana yang dilakukan oleh prajurit di bawah komandonya adalahpada hakikatnya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku sehingga anggota yang bersangkutan mendapatkankepastian hukum atas perbuatan/tindak pidana yang telahdilakukannya.
Akan tetapi setidaktidaknyaada 2 masalah yang akan timbul apabila Hakim sematamatamenyerahkan kepada Ankum untuk menilai apakah prajurit yangberada di bawah komandonya masih layak atau tidak untuk tetapdipertahankan sebagai anggota TNI, yakni :1.
pokok berupa pidana penjara jugadijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,akan tetapi prajurit tersebut oleh Pengadilan Militer Tinggi hanyadijatuhi hukuman berupa pidana penjara sedangkan mengenaipemecatan dibebankan kepada Ankum/Papera untuk menilainya.Hal. 8 dari 18 hal.
Bahwa pertimbangan putusan Hakim yang sematamatamenyerahkan kepada Ankum/Papera untuk menilai layak tidaknyaseorang prajurit untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNIsama saja memberi peluang kepada Komandan Satuan untukbertindak semaunya terhadap bawahannya karena penilaianseorang Ankum/Papera terhadap seorang bawahan senantiasamengarah pada penilaian subyektif, sehingga dapat terjadiseorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana yang apabiladillhat dari substansi perbuatannya nyatanyata
bertentangandengan hukum yang berlaku serta merusak tata kehidupan prajuritTNI dan bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,namun prajurit tersebut tidak diusulkan oleh Ankum/Papera untukdiberhentikan dari dinas militer melalui jalur administrasi karenaprajurit tersebut mempunyai hubungan misalnya saudara keluargaatau hubungan emosional lainnya dengan Ankum/Paperademikian pula sebaliknya.Bahwa di sisi lain pada Rakernas Mahkamah Agung RepublikIndonesia di Batam pada tahun 2006 (Vide Varia
28 — 26
Kampar, 26Agustus 1979Jenis kelamin : Laki lakiKewarganegaraan: IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asrama Korem 031/WB PekanbaruTerdakwa dalam perkara ini ditahanDanrem 031/Wirabima selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) harisejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret2011, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dariDanrem 031/Wirabima selaku) Ankum Nomor : Skep/ 19/11 /201 1tanggal 25 Pebruari 2011 dan dibebaskan dari penahanansementara dari Danrem 031/WB~ selaku Papera
Bahwa sesuai dengan Surat dari Danrem 031/WBselaku Ankum Terdakwa kepada Kepala OdituratMiliter I03 Padang Nomor : B/1102/X/20 11 t anggal10 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa KesatuanTerdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa KopdaAhmadi Nrp. 31980438160879 Ta Korem 031/WB kePersidangan Pengadilan Militer I03 Padang,karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuandengan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atauAtasan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belumkembali ke Kesatuan.3.
Rudianto, S.H.
Terdakwa:
Abisai Adrian Klemen
144 — 27
dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkanPutusan Sela sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Abisai Adrian KlemenPangkat, NRP : Prada/31160685231194Jabatan : Ta Yonif 410/AlugoroKesatuan : Yonif 410/AlugoroTempat, tanggal lahir : Suna, 26 November 1994Jenis Kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : Kristen ProtestanTempat tinggal : ASrama Yonif 410/Alugoro Kab.BloraTerdakwa ditahan oleh :1.Danyonif 410/Alugoro selaku Ankum
Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa kembali ke Yonif410/Alugoro dengan cara menyerahkan diri melalui Denpom IV/3Salatiga.Bahwa berdasarkan angka 2.5.2.2.4.7 dan angka 2.5.2.2.4.7.2tentang Petunjuk Teknis Kewenangan Papera dan Ankum diLingkungan TNI AD bagi para prajurit yang sedang melaksanakanpendidikan atau latihan Raider di Pusdiklatpassus Batujajar Bandungyang bertindak selaku Ankumnya adalah Dansatdik Seraider danberdasarkan angka 2.5.1.2.2.6 dan angka 2.5.1.2.2.6.2 yangbertindak selaku
berkas perkara ini,Terdakwa diperintahkan mengikuti latihan pembentukan Raiderberdasarkan Surat Perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/13/II/2017 tanggal 12 Februari 2017, dan Terdakwa sudah melaksanakanperintah itu dan berangkat ke Pusdiklatpassus Batujajar Bandungpada tanggal 13 Februari 2017 untuk mengikuti latinan pembentukanRaider sehingga setelah Terdakwa sampai di PusdiklatpassusBatujajar Bandung dan menyandang sebagai prajurit siswa makaberdasarkan Petunjuk Teknis Kewenangan Papera dan Ankum
diLingkungan TNI AD, secara otomatis Ankum Terdakwa adalahDansatdik Seraider.Bahwa apabila Terdakwa melakukan pelanggaran atau tindakpidana pada saat Terdakwa melaksanakan pendidikan tersebutmaka yang berwenang menyerahkan kepada penyidik untukdiproses hukum adalah Dansatdik Seraider sebagai Ankumnya,demikian juga dengan Papera yang berhak melimpahkan berkasperkaranya untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer yangberwenang mengadili adalah Komandan Pusdik Kodiklat TNI ADdalam hal ini Danpusdiklatpassus
91 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari 2004, Penggugat telahdi pidana penjara oleh Pengadilan tersebut selama 5(lima) tahun dan hukuman pidana tersebut telahselesai dijalani Penggugat, dalam kaitannya denganketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a jo ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI tersebut,sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan ObyekSengketa Tata Usaha Negara, Direktur Samapta PoldaSumatera Utara selaku pejabat yang berwenang atauatasan yang berhak menghukum (Ankum
Bahkan Tergugattelah mengeluarkan Surat Keputusan Obyek SengketaTata Usaha Negara yang memberhentikan Penggugatselaku anggota Polri dengan tidak dengan hormat ;bahwa dengan diterbitkannya Surat Rekomendasitertanggal 23 Mei 2006 yang diberikan oleh DirekturSamapta Polda Sumatera Utara selaku pejabat yangberwenang atasan Penggugat yang berhak menghukum(Ankum) dari Polda Sumatera utara sebagaimana yangdimaksud dalam gugatan di atas, pada dasarnyaberpendapat Penggugat masih layak untukdipertahankan ;
melainkanpertimbangan pejabat yang berwenangMemberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH), dengandasar penafsiran dan atau penilaian bahwaketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan cserta ayat (2) tersebut terletak dalam Bab.III PPNo.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia (bukti PPK1) yang berjudul Pemberhentian Tidak DenganHormat, sedangkan ANKUM atau atasan yang berhakmenghukum menurut pengertian sebagaimanaHal. 16 dari 29 hal.
yangmempunyai wewenang menjathkan semua jenishukuman disiplin ;Pasal 1 ayat (17) Keputusan KapolriNo.Pol.KEP/43/1X/2004 Tentang Tata CaraPenyelesaian Pelanggaran Disiplin AnggotaKepolisian Republik Indonesia (bukti PPK5) ;Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnyadisebut Ankum adalah Atasan yang karenajabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukumandisiplin kepada bawahan yang dipimpinnya ;Pasal 1 ayat (7) Keputusan KapolriNo.Pol.KEP/44/IX/2004 Tentang Tata Cara SidangHal. 20 dari 29 hal.
dalam hal ini adalahatasan yang berhak menghukum atau = ankum, jadipengertian ankum tidak saja dalam hukumandisiplin tetapi juga dalam penilaian untukpembinaan juga dinilai oleh ankum ;Bahwa Komisi Kode Etik Polri bertindak tidakterlepas dari prosedur yang harus' dilaksanakanoleh pejabat yang ditunjuk sebagai Komisi KodeEtik tersebut dengan kewenangannya' terbatas.Seorang Anggota Polri diajukan dalam persidanganKomisi Kode Etik harus melalui prosedur hukumyang sudah ditentukan yaitua.
34 — 16
yang bersidang di Padangdalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantumdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : PITRIANTO SAPUTRAPangkat/ NRP : Serda / 31960039451073Jabatan : Baton3 Kipan AKesatuan : Yonif 1382 / BSTempat tanggal lahir : Sibolga, 27 Oktober 1973Jenis kelamin : Laki LakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama >: IslamTempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 132/BDumai.Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 132/BS selaku Ankum
Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sahsesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap kepersidangan Pengadilan Militer l 03 Padangsebanyak 4 (empat) kali berturut turut sesuaisurat panggilan dari Kepala Oditurat Militer I03 Padang melalui Dan Yonif 132/BS BangkinangRiau selaku Ankum Terdakwa, yaitua. Surat Ka Otmil I03 Padang NomorB/ 428/1V/2011 tanggal 21 April 2011b. Surat Ka Otmil I03 Padang NomorB/614/ Vil /2011 tanggal 8 juli 2011e.
Bahwa sesuai dengan Surat dari Dan Yonif132/Bs Bangkinang Riau selaku Ankum Terdakwakepada Kepala Oditurat Militer I03 Padang Nomor: B/139/1V/2011 tanggal 28 April 2011 dan suratNomor : B/234/VIIl/2011 tanggal 18 Juli 2011,yang menyatakan bahwa Kesatuan Terdakwa tidakdapat menghadirkan Terdakwa Serda PitriantoSaputra Nrp. 31960039451073 Baton3 Kipan AYonif 132/BS Bangkinang Riau ke PersidanganPengadilan Militer I03 Padang, karena Terdakwatelah meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijinyang sah dari
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014, Tentang TeknisPelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tanggal 22Mei 2014 halaman 4 sebagai berikut:Huruf e:Ankum dan Pejabat Atasan Ankum sesuai dengan tingkatan kesatuanterdiri dari pejabat sebagaimana contoh sebagai berikut:(2) Tingkat Polres;Pelanggar Anggota Satuan/Bagian tingkat Polres maka Ankumnyaadalah Kasat/Kabag sedangkan atasan dari Ankum adalah Kapolres;Bahwa, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUTKKEP/06/X/2014
Putusan Nomor 227 K/TUN/2016daluarsa dikarenakan yang melakukan Rekomendasi bukan Ankum yangsama akan tetapi pada saat penjatuhan Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH) Ankum sudah berbeda sebagaimana Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin AnggotaKepolisian Republik Indonesia jo Pasal 2 s/d Pasal 7 Kep/42/IX/2004,dalam penjelasannya Pelanggar disiplin dapat diberhentikan tidak denganhormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktupenugasan pada kesatuan
yang sama adalah melakukan pengulanganpelanggaran yang sama di kesatuan yang sama dengan ankum yangsama dan ankum yang dimaksud adalah ankum yang memilikikewenangan penuh dalam menjatuhkan hukuman disiplin;Bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan objeksengketa juga telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik, (vide Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 166/G/2009/PTUNJKT);Adapun asasasas umum tersebut adalah:1.Asas Kepastian Hukum;Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenagnya
Perkaraa quo Termohon Kasasi mempunyai tujuan yang lain dikarenakansentiment kepada Pemohon Kasasi apalagi Pemohon Kasasi sudahbeberapa kali mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di kalanganKepolisian setelah menjalankan hukuman disiplin akan tetapiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak ada kesalahanmelainkan kesalahan yang sudah lampau diakumulasi untukmemberhentikan Pemohon Kasasi artinya Ankum yang bersangkutanmencampur adukan Kewenangan terhadap kesalahan Pemohon Kasasi;Asas Fair
Perkara a quo Ankum PemohonKasasi telah menyalahgunakan wewenang dengan merekomendasi untukdilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakansentiment belaka dikarenakan Ankum yang merekomendasi tidakmengetahui kesalahan Pemohon Kasasi sebelumnya;Asas Kebijaksanaan Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnyasesuai dengan undangundang dan menyelenggarakan kepentinganumum. Unsur bijaksana harus dimiliki oleh setiap Pejabat Negara.
172 — 203
Berdasarkan analisa fakta dan yuridis serta Perkap Nomor 14 tahun2011, dalam Pasal 1 angka 20 mengenai atasan yang berhakmenghukum yang disingkat Ankum adalah atasan yang karenajabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepadabawahan yang dipimpinnya, bahwa Kasatker dalam hal ini Diroamobvit(Direktur Pengamanan objek vital) Polda Banten masihmempertahankan terduga pelanggar atas nama Bripda Tri Cahyonotetap berada dalam dinas Polri, dengan pertimbangan karena Ankumtidak sependapat
dengan Putusan KKEP sesuai dengan Pasal 21 ayatHalaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor: 30/G/2014/PTUNSRG(3) huruf a tentang Kode Etik Profesi Polri sehingga Ankum tidakmerekomendasikan untuk PTDHb.
Disarankan kepada Ankum agar surat pernyataan yang telah dibuatdan ditandatangani oleh Dirpamobvit (Direktur Pengamanan objekvital) Polda Banten disampaikan kepada atasan Ankum, sehinggaatasan Ankum dapat memberikan kepastian hukum;8.
Bahwa berdasarkan fakta, Kasat Organisasi / (Ankum) Dirpamobvit(Direktur Pengamanan Objek Vital) Polda Banten sebagai atasanlangsung Penggugat berdasarkan surat pernyataannya pada prinsipnyamenyatakan Penggugat masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polripada kesatuan Ditpamobvit Polda Banten dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana surat pernyataan Dirpamobvit (DirekturPengamanan Objek Vital) Polda Banten;9.
,M.H menerangkan pada pokoknya sebagaiQTE Sareea nrerenee eer anemareu ane neiameaennnsansaue uo eienneomtauamaReganT Bahwa saksi adalah Direktur Pamobvit Polda Banten sejak tahun Bahwa Penggugat adalah anak buah dari saksi; Bahwa saksi adalah atasan yang berhak menghukum (ankum); Bahwa saksi pernah menyidangkan Penggugat 3 (tiga) kali terkaitpelanggaran disipilin, 2 perkara pada waktu Penggugat bertugas diDivisi Sabara, 1 perkara pada waktu Penggugat bertugas diDit paIMOB Vit =22=s
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
JudexFacti dapat menilai Pemohon Kasasi apakah patut dan layakdipertahankan atau tidak dalam dinas prajurit, tetapi dengan syaratmutlak setelah ada rekomendasi dari Ankum Pemohon Kasasi, dan dalammemahami rekomendasi Ankum tersebut Judex Facti tidak bolehmenafsirkan kalau tidak ada rekomendasi berarti dianggap Ankum setujuPemohon Kasasi dijatuhi hukuman tambahan pecat dari dinas prajuritTNIAD.Hal. 11 dari 17 hal. Put.
Kalau dasar pertimbanganJudex Facti dengan menggunakan ukuranukuran tata kehidupan atau sistem nilai yangberlaku di lingkungan TNI Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untukdipertahankan sebagai prajurit TNI.Yang bisa menilai kelayakan Pemohon Kasasi dari aspek tata kehidupan atau sistemnilai yang berlaku di lingkungan TNI adalah Ankum yang dalam hal ini adalahDanyonkav2/Tank bukan Judex Facti.
Secara hukum administrasi prajurit, Ankumsebagai Pembina, sebagai Komandan, sebagai Bapak dari Pemohon Kasasi karena sesuaidengan azas Kesatuan Komando dan azas Komandan bertanggung jawab terhadap anakbuahnya, maka tingkat keakurasian penilaian layak atau tidak layak Pemohon Kasasidipecat atau tidak adalah di tangan Ankum.
Karena Pemohon Kasasi baru kali ini dinyatakan bersalahmelanggar Pasal 281 ke1 KUHP, maka yang lebih adil dan seimbang untuk memecatPemohon Kasasi diserahkan saja kepada Ankum Pemohon Kasasi, Judex Facti cukupmenghukum pidana saja.
Dalam perkara ini Danyonkav2/Tank selaku Ankum dariPemohon Kasasi memandang bahwa atas pelanggaran yang dilakukannya PemohonKasasi belum layak untuk dipecat dari dinas militer/PDTH, hal ini dapat dilihat denganadanya Surat Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danyonkav2/Tankyang dialamatkan kepada Kaotmil dan Kadilmil H10 Smg atas perkara Pemohon Kasasiini, yang artinya bahwa Danyonkav2/Tank selaku Ankum masih membutuhkan sertamasih sanggup membina Pemohon Kasasi untuk menjadi prajurit
136 — 49
Pol: 8 tahun 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, sehingga yang berwenang untuk membentukKomisi Kode Etik POLRI untuk memeriksa Pelanggaran Penggugat(SYURAL AMRI) adalah Kepala Satuan Brimob Polda Maluku selakuAtasan Yang Berhak Menghukum dan bukan oleh Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku Atasan ANKUM; 6 Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2011, Komisi Kode EtikPOLRI menggelar Sidang Komisi Kode Etik POLRI denganmenghadirkan Penggugat
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 1tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI ; Bahwa kemudian Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor :Kep / 21 / Ill / 2011, tanggal 18 Maret 2011, diberikan kepadaPenggugat (SYURAL AMRI) dan terhadap Putusan Sidang KomisiKode Etik POLRI tersebut, Penggugat (SYURAL AMRI) mengajukankeberatan atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI pada tanggal24 Maret 2011 yang ditujukan kepada Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku ANKUM
Pol.: KEP/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata CaraPenyelesaian Pelanggaran Disiplin dimanaterhadappelanggaran Disiplin sesuai pasal 1 ayat (17) menjelaskan,bahwa Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnyadisebut ANKUM adalah Atasan yang karena jabatannyadiberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepadabawahan yang dipimpinnya, bahwa penjelasan pasal tersebutdiatas adalah benar kewenangan Ankum, akan tetapi dalampelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf b PP RI No. 1 tahun 2003tentang
Pol.: SPKKPTDH/12/IV/2011 tanggal O7 April2011 ; Bahwa PENGGUGAT telahmenggunakan haknya sesuai pasal 12ayat (1) butir g tersebut diatas, dimanaoleh Ankum PENGGUGAT berdasarkanSKEP Kapolri No. Pol.
meneruskan ke Propam untuk ditindak lanjuti ; e Bahwa Saksi tahu Penerapan pelanggaran pasal berdasarkan pelaporan dandimintakan persetujuan pasal dari Ankum dan jika terbukti dilanjutkan keSidang Komisi Kode Etik ; e Bahwa Saksi tahu keberatan atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Sebelum dijawab tidak dapat dijatuhkan PTDH;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannyamasingmasing tertanggal 01 Nopember 2011; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakantidak