BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS

BAKRIE PASAMAN PLANTATION VS DIRJEN PAJAK;

PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA

BAKRIE SWASAKTI UTAMA

BAKRIE SWASAKTI UTAMA, berkedudukan diLantai Dasar, Podium Utara, KomplekApartemen Taman Rasuna, Jalan H.R.

Bakrie Swasakti Utama di BankIF! Kantor Pusat Operasional, yang beralamat di PlazaBapindo, City Bank Tower II, Lt. 1, Jalan Jend. SudirmanKav. 5455, Jakarta Selatan.3. Rekening Bank No. 10120011005598, beserta isinyaatas nama Termohon Eksekusi PT. Bakrie Swasakti Utama diBank Mega Cabang Gani Djemat, beralamat di Plaza GaniDjemat, Jalan Imam Bonjol 7678, Jakarta Pusat.Bahwa terhadap Rekening Bank No. 0101001350, besertaisinya atas nama Pelawan PT. Bakrie Swasakti Utama di BankIF!

BAKRIE SWASAKTI UTAMA.Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 25 Maret 2011oleh Dr. Soetomo (Pemohon Peninjauan Kembali) daristaf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri JakartaPusat.Bahwa Perjanjian Perdamaian (Perjanjian Perdamaian)ini merupakan kesepakatan antara PT. Bakrie SwasaktiUtama (Perusahaan) atau (PT.

Bakrie Swasakti Utama dan di hadirioleh para kreditur dan pengurus akan tetapi PemohonPeninjauan Kembali tidak di panggil dalam rapat PKPUPT. Bakrie Swasakti oleh Pengadilan Niaga PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat. (terlampir bukti baru PK.5).Daftar Hadir Rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utamatanggal 6 Maret 2003, yang diadakan oleh PengadilanNiaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bukti ini di ketemukan pada tanggal 25 Maret 2011oleh Dr.

Bakrie SwasaktiUtama (PT. BSU) yang hadir' verifikasi dandiakui PKPU, Pemohon Peninjauan Kembalisampaikan bukti surat, bahwa Pemohon PeninjauanKembali selaku kreditur tidak pernah hadir dantidak pernah tercatat pada daftar hadir padatanggal 25 Februari 2003.Bahwa pada daftar keditur tidak klie m yang diakuiPT. Bakrie Swasakti Utama (PT.

BAKRIE CONSTRUCTION

Puji Rahayu, Penelaan Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1082/PJ/2011, tanggal 24 Agustus 2011,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;melawan:PT BAKRIE CONSTRUCTION, beralamat di Jalan H.R.

Bakrie Construction, NPWP: 01.064.300.5059.000, alamat : JI.

Bakrie Construction, NPWP.:01.064.300.5059.000, alamat : Jl. HR.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AYYUB Alias AYYUB Bin BAKRIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3.

MUHAMMAD AYYUB Alias AYYUB Bin BAKRIE

AYYUB Alias AYYUB Bin BAKRIE terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawanhukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai ataumenghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau sebahagian milik orang lain ,sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.

AYYUB Alias AYYUB Bin BAKRIE pada hari Minggu 17Juni 2012 sekitar pukul 22:45 Wita atau setidaktidaknya pada bulan Juni 2012 bertempat diKampung Bolli, Desa Tuncung, Kec. Maiwa, kab.

AYYUB Alias AYYUB Bin BAKRIE. Identitas Terdakwatersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yangdidakwa dalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umumserta Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban denganjelas dan tegas serta sistematis.

AYYUB Alias AYYUB Bin BAKRIE memenuhi keseluruhan unsur yang terkandungdalam pasalpasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidanayang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;A.d.2.

BAKRIE TELECOM, Tbk;

./2015tanggal 5 Februari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BAKRIE TELECOM, Tbk, tempat kedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Rp3.736.482.018,00 tidak terutang PPh Pasal 26;Bahwa Biayabiaya Penerbitan Senior Notes yang dikeluarkanPemohon Banding senilai Rp8.099.779.419,00 adalahpembayaran atas jasa yang diterima dari perusahaan yangberdomisili di Luar Negeri, atas jasajasa tersebut PemohonBanding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sesuaidengan Tax Treaty (P3B) dibuktikan dengan COD dariperusahaan yang bersangkutan dan sebagian juga pemotongansesuai PPh 26;Bahwa pengeluaran sebesar Rp6.020.800.910,00 merupakanpengeluaran Bakrie

Finance/VII/2013 tanggal19 Juli 2013Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57025/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP526/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2010 Nomor 00024/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012, atas nama PT Bakrie

Pengadilan Pajak NomorPut.57025/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014, sepanjangterkait sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali,harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.57025/PP/M.XVA/13/201 4tanggal 10 November 2014yang menyatakan:KEP526/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak September 2010 Nomor 00024/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012,atas nama PT Bakrie

BAKRIE TELECOM TBK;

BAKRIE TELECOM TBK, beralamat di Gedung Wisma BakrieLt. 2, Jl. HR Rasuna Said Kav.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)14 Penghasilan Kena Pajak (10 11 11 13) atau NIHIL (330.865.443.872) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54583/PP/M.XVA/15/2014, Tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP965/WPJ.19/2012 tanggal 17 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan, atas nama : PT Bakrie

Telecom, Tok., NPWP 01.642.566.2092.000, beralamat di Gedung Wisma Bakrie Lt. 2, Jl.

Oleh karena itu, PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.54583/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 25Agustus 2014 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.54583/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP965/WPJ.19/2012 tanggal 17 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan, atas nama : PT Bakrie Telecom, Tok., NPWP

01.642.566.2092.000, beralamat di Gedung Wisma Bakrie Lt. 2, JI.

BAKRIE TELECOM, TBK

BAKRIE SWASAKTI UTAMA

BAKRIE SWASAKTI UTAMA, yang diwakili oleh DirekturUtama PT. Bakrie Swasakti Utama, SRI HASEARYO,berkedudukan di Lantai Dasar Podium Utara Komplek ApartemenTaman Rasuna Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada Darwin Aritonang, SH.

Bakrie SwasaktiUtama), karenanya mohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormatyang memeriksa ic perkara inimenyatakan bahwa proses PKPUPT.

Bakrie Swasakti Utamayaitu Drs. Henson, SH. MH. yangmengakui dalam persidangan yangdiadakan untuk itu bahwa memangpada pelaksanaan PKPU PT.Bakrie Swasakti Utama, PengurusDrs. Henson, SH.

Bakrie Swasakti Utama (Drs.Henson, SH. MH.) telah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkanPenetapan Hakim Pengawas, dan Pasal 214 ayat (3) dan Pasal 253ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK), yangmenyebabkan proses PKPU menjadi cacat formil dan cacat yuridis,dimana Pengurus PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama telah mengakuitidak mengundang Pemohon Kasasi berdasarkan bukti rekaman (BuktiP14);4.

Bakrie Swasakti Utama juga telah diakui oleh PT.Bank Mutiara, Tok.

BAKRIE SUMATERA PLANTIONS Tbk Cq PT. BAKRIE SUMATERA PLANTION Tbk

IMRON ROSYADI, DKK VS PT BAKRIE CONSTRUCTION

Nomor 18 K/Pdt.SusPHI/2021LawanPT BAKRIE CONSTRUCTION, berkedudukan di BakrieTower, Lantai 35, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan,dan beralamat di Desa Sumuranja, Pulo Ampel, KabupatenSerang, yang diwakili oleh Ir. NRS Sitimila Garmilah selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.FardhuziMeiza Putra, Corporate Legal Manager, 2.Suraji, HRD SeniorManager, 3. Agus Arief Suryono, General ManagerCorporate Budgeting & Monitoring 4. Ali Risyawan, HRManager, 5.

Bakrie Construction denganPT. Bakrie Construction Pasal 27 Tentang Uang Cuti:Pasal 27Uang Cuti1. Pekerja/karyawan tetap yang sudah mendapatkan hak cuti tahunanakan memperoleh tunjangan cuti sebesar 1 bulan gaji pokok darimasing masing pekerja.2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAKRIE TELECOM, TBK

Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak diJalan Jenderal Gatot Subroto, No. 4042, Jakarta berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU508/PJ/2015 tanggal 5 Februari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BAKRIE TELECOM, TBK, beralamat di Jalan HR.

Putusan Nomor 1358/PK/PJK/2017Banding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sesuaidengan Tax Treaty (P3B) dibuktikan dengan COD dari perusahaanyang bersangkutan dan sebagian juga pemotongan sesuai PPh26;a.3 Bahwa pengeluaran sebesar Rp6.020.800.910,00 merupakanpengeluaran Bakrie Telecom Pte.

Putusan Nomor 1358/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.5/7026/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 10 November 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP527/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00025/204/10/092/12tanggal 26 April 2012, atas nama PT Bakrie

BAKRIE TELECOM, Tbk

BAKRIE TELECOM, Tbk, tempat kedudukan di GedungWisma Bakrie Lantai 2, Jalan H. R. Rasuna Said Kav.

Putusan Nomor 1250/B/PK/PJK/201 7Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap transaksipenerbitan senior notes yang menimbulkantransaksitransaksibiaya yang menjadi sengketa ini;Bahwa berdasarkan Bukti P40 diketahui terdapat penjelasansebagai berikut:Pada tanggal 7 Mei 2010, Bakrie Telecom Pte.

Senior Notes tersebut dijamin oleh Perusahaansebagai induk perusahaan penjamin, PT Bakrie Connectivity danPT Bakrie Network sebagai anak perusahaan penjamin. CreditSuisse (Singapura) Limited (CS), Singapura, Merill Lynch(Singapura) Pte. Ltd. Dan Morgan Stanley Asia (Singapura) Pte.,bertindak sebagai pembeli awal (initial purchasers), dengan CSsebagai koordinator global tunggal (sole global coordinator).

;Bahwa dengan demikian, tidak berarti pembayaran atas biayapenerbitan senior notes adalah pemberian penghasilan dariPemohon Banding kepada pihakpihak yang berhubungan denganpenerbitan senior notes;Bahwa dalam Laporan Keuangan Konsolidasi beban penerbitansenior note Bakrie Telecom Pte. Ltd. juga menjadi beban PemohonBanding;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diketahui Terbandingmenyatakan bahwa penerima penghasilan adalah Bakrie TelecomPte.

Fee kepada JBR (Morgan Stanley, Credit Suisee & Bankof America Merril Lynch) senilai Rp64.936.800.000,00;Bahwa berdasarkan bukti permintaan pinjaman diketahuiTermohon Peninjauan Kembali mengajukan permintaanpinjaman kepada Bakrie Telecom Pte Ltd sebesarUSD250.000.000;Bahwa sesuai bukti perjanjian pinjaman antar perusahaandiketahui bahwa terjadi transaksi Bakrie Telecom Pte Ltdmemberikan pinjaman kepada Termohon PeninjauanKembali;Bahwa pembayaran sebesar USD 7.200.000 dipotonglangsung dari pinjaman

AGUNG LAKSONO, dkk >< ABURIZAL BAKRIE, dkk

Nama : ABURIZAL BAKRIE;Jabatan : Ketua Umum Non Aktif DPP Partai GOLKAR20092015;Alamat : Jin. Mangunsarkoro Nomor. 42, Menteng, Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai ............. Tergugat I;2. Nama : IDRUS MARHAM;Jabatan : Sekretaris Jenderal Non Aktif DPP Partai GOLKAR20092015;Alamat : Komp. DPRD DKI Jakarta Blok F No. 3 Cibubur, Jaktim;Selanjutnya disebut sebagai ............... Tergugat IT;3.

HABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selakuSekretaris Jendral DPP Partai Golkar berdasarkan hasil Munas Riau Tahun2009. Sementara susunan Pengurus DPP hasil Munas Bali Tahun 2014 yangjuga dipimpin oleh Ketua Umum, Ir. H.

Tergugat I dan Tergugat IT menggagas Koalisi Merah Putih(KMP) secara permanen;Poin 8 : Tergugat I dan Tergugat II dianggap melanggar KonstitusiPartai Golkar dan Keputusan Rapimnas VI Partai Golkar karenamengikatkan Partai Golkar Koalisi Merah Putih (KMP) secarapermanen.Apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam poin 5 sampai dengan 8 diatas, semuanya didasarkan pada:Keputusan Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golongan KaryaTahun 2012 Nomor : 01/RAPIMNASIII/Golkar/VI/2012 TentangPenetapan IR.H ABURIZAL BAKRIE

SEBAGAI CALONPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILU PRESIDENTAHUN 2014 DARI PARTAI GOLONGAN KARYA;Keputusan Rapat Pimpinan Nasional VI Partai Golongan KaryaTahun 2014 Nomor : 01/RAPIMNASVI/GOLKAR/V/2014Tentang PENETAPAN IR.H ABURIZAL BAKRIE SEBAGATCALON PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA SERTA MEMBERIKAN MANDAT PENUHUNTUK MENGAMBIL KEBIJAKAN POLITIK DANMENENTUKAN KOALISI DALAM PEMILU PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 2014;Halaman I dari 30 Putusan No.75/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.Bahwa Tergugat

Pada faktanya, Ketua UmumABURIZAL BAKRIE sudah memberikan surat mandat untukmemimpin rapat pleno kepada Sdr. Theo L. Sambuaga dan bukankepada HR. Agung Laksono. Terlebih lagi, rapat pleno yangdipimpin oleh Sdr. Theo L. Sambuaga telah selesai dan dinyatakanditutup dengan mengetuk palu 3 (tiga) kali.

ASURANSI JIWA BAKRIE; FATRIAH & MHD IKHSAN RIYARDI

Penggugat:
MUCHDAN BAKRIE
Tergugat:
H. Rahmat

IRFAN ANDRIADI >< PT BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE,DKK

IRFAN ANDRIADI VS PT BAKRIE INDO INFRASTRUCTURE, DKK

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 Desember 2014 yang telah ditandatangani antara Direktur Utama dan Direktur PT Bakrie Telecom Tbk. (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya.

BAKRIE TELECOM Tbk

BAKRIE TELECOM Tbk, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dandibentuk berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia, beralamat di WismaBakrie Lantai 3, Jalan H.R.

Bakrie Telecom Tbk.) diwakili oleh Saudara Jastiro Abi selakuDirektur Utama dan Kuasa Hukum Debitor, dan Para Kreditor PT Bakrie Telecom Tbk. tersebut,baik yang hadir sendirisendiri maupun kuasanya;Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas tertanggal 8 Desember 2014 yangpada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalamPutusan Nomor : 59/Pdt.SusPKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Nopember 2014,Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan

Republik Indonesia atasPutusan terkait dengan PKPU PT Bakrie Telecom Tbk., serta mengirimkan undangankepada para Kreditor yang dikenal untuk menghadiri Rapatrapat Kreditur yang akandiselenggarakan oleh Pengurus dan Persidangan yang merupakan RapatPermusyawaratan Hakim.

Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat.Melakukan pencocokan utangpiutang (verifikasi) yaitu dengan membuat daftar kreditur,mencocokkannya dengan catatan dan laporan dari Debitur (PT Bakrie Telecom Tbk.)

Bakrie Telecom Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut danberdasarkan hukum di Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan hukum diWisma Bakrie Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.