Ditemukan 65798 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Batu bara Pertambangan batu bara Mineral batu bara Mineral dan batu bara Pertambangan Mineral Pidana pertambagan batu bara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — NATAL BAWOEL, dkk
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTERTEK UTAMA SERVICE denganalamat Jalan Raya Bogor Km 28, Jakarta Timur 13710 Indonesia, tertanggal 15April 2013 dengan Nomor Surat: 131232, dengan hasil penelitian positif terdapatkandungan emas, sehingga Terdakwa Natal Bawoel dan Terdakwa II AserSumombo beserta Terdakwa IIl Charly Rivo Katuuk dilakukan proses lebihlanjut;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 161 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo.
    Charly Rivo Katuuk telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamelakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan Mineral dan BatuBara berupa Ampas Tambang Emas yang bukan dari Pemegang IUP (IzinUsaha Pertambangan), IUPK (lIzin Usaha Pertambangan Khusus),sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 161 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-09-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pid.Sus-LH/2017
Tanggal 20 September 2017 — IMAM BUSYAIRI bin SAMSUL ARIFIN
391 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-01-2007 — Upload : 19-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138K/PDT/2006
Tanggal 22 Januari 2007 — Bakri Abdullah, SH.; Puskoppolda Sumbar; Suwandi Candra; Linda Candra; Presiden RI, Cq. Kapolda Sumbar, Cq; Presiden RI, Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Cq
103 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 09-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2402 K/PID.SUS/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — Haidir Bin Said Alin(alm)
343 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1120 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Dra. NOORHAYATI, MT., binti M. THAIB
131 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kideco JayaAgung;Sangat jelas keterangan saksi tersebut, bahwa kegiatan yang dilakukanTerdakwa di areal tambang batu bara, keterangan saksi tersebut telahdirancang agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan merintangi/menghalangi jalan tambang, sangat jelas di persidangan bahwa semuayang dirancang tidak benar alias tidak terbukti;Bahwa permasalahan kedua (2), yaitu dari pemegang IUP dan IUPK,apakah telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan ganti rugidengan pemilik hak atas tanah.
    Pada pokoknya tidak menghalangi operasionaltambang batu bara telah jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini, telah memihak kepada PT.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 139/PID.B/2016/PN Mlg
Tanggal 20 April 2016 — KWEE THIN HONG Als. YONGKI
119 — 64
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Khusus
Register : 29-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.Cjr
Tanggal 7 April 2016 — IRMAN FIRMANSYAH,SE Alias KADES Bin H. ALFAN SUDIRMAN
57 — 25
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 26-01-2012 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PN PATI Nomor 8/Pid.Sus/2012/PN.Pt
Tanggal 27 Maret 2012 — SUGIOTO Bin SANAWI PU
29 — 5
  • jalanyang dibawa terdakwa sewaktu ditangkap;Bahwa saksi sebelum sidang pernah lihat barang bukti truk beserta muatannyadi Kantor Polisi;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;Menimbang bahwa dipersidangan juga didengar keterangan saksi AHLI yaitu SaksiSINUNG SUGENG ARIANTO,ST,MT Bin SABARI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa peraturan yang menyangkut mengenai pengangkutan tanah pospatadalah UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-01-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 76/PID.B/2016/PN Mlg
Tanggal 16 Maret 2016 — ANDREAS GUNAWAN
90 — 27
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 24-11-2021 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3473 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 24 Nopember 2021 — MUNIRUDDIN bin ABDULLAH
76 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 04-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 126/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 4 Juli 2018 — AWAD ALLA KHALFALLA MOHAMED AHMED FARAH Bin KHALF ALLA MOHAMED
486 — 42
  • Kalibaru BaratNo. 15 Tanjungmas Semarang, Kota Semarang, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang berhak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebuttesebut, pemegang IUP operasi produksi, atau IUP Koperasi Produksi yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegangIUP, IUPK, dan ijin sebagaimana di maksud pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal43 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 24-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1307 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — Saut Sitorus
430 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Saut Sitorus secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 UndangUndang No.4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saut Sitorus dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 13-01-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 2/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 7 Juli 2011 — BARA ENERGI UTAMA; melawan -BUPATI KUTAI KARTANEGARA; -PT. GLOBALINDO INTI ENERGI (T. II Intervensi);
168 — 84
  • BARA ENERGI UTAMA; melawan-BUPATI KUTAI KARTANEGARA;-PT. GLOBALINDO INTI ENERGI (T. II Intervensi);
    PUTUSANNomor : 02/G/2011/PTUNSMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut sengketa antara :PT.ENERGI BARA UTAMA, diwakili oleh RADEN Haji BAMBANG WASESO,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Direktur PT.ENERGIBARA UTAMA, berdasarkan Akta Notaris Bambang Sudarsono,SH diTenggarong, Nomor : 221, tanggal 31
    Januari 2000, tentang PerseroanTerbatas Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta NotarisBambang Sudarsono, SH di Tenggarong, Nomor : 120, tanggal 30Desember 2000, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta NotarisBambang Sudarsono,SH di Tenggarong, Nomor : 61, tanggal 12 Maret2008, tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamPT.Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta NotarisRUDDYANTO TANTRY,SH di Samarinda
    Nomor : 36 tanggal 14Desember 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.ENERGI BARA UTAMA, beralamat di Jalan DeltaNomor : 17 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasakhusus tanggal 17 Desember 2010; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama 1DR.MASDARI TASMIN, SH., MHDr.S.F.MARBUN,SH.
    danDondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur, kode Wilayah KW.KTN.2010 2018 OP, seluas 3.395 Ha (tiga ributiga ratus sembilan puluh lima hektar, atas nama PT.Globalindo Inti Energi besertalampirannya;1.2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda pada 13 Januari 2011, karena Penggugat baru mengetahui secara resmi SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut setelah Tergugat menjawab surat kamiKuasa Hukum PT.Energi Bara
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 11-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN SRL
Tanggal 29 Juni 2016 — AMINAH Binti BAHARUDDIN
78 — 66
  • RI No. 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan cara dan keadaansebagai berikut:Berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 19.00WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.06 DesaBaru Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan menggunakan jasa ojek menujuToko Emas Batang Hari yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Kel. AurGading Kec. Sarolangun Kab.
Pengadilan PN MUARO Perdata Khusus
Register : 18-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN MUARO Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mrj
Tanggal 26 Juli 2017 — PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Syahrizal
186 — 49
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; 4. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 4 Mei 2017; 5. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
    Namun faktanya, TERMOHONKEBERATAN justru mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaiansengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yangberalamat di Jalan Jenderal Besar Soedirman No. 10 Indrapura,Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa dalampemeriksaan perkara ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah bertindak diluarbatas kewenangannya
    Ketidakhadiran PEMOHON KEBERATANdalam setiap panggilan yang disampaikan oleh Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utaradisebabkan karena kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam menyampaikanpemberitahuan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN.Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara Sumatera Utara telah 2 (dua) kali mengirimkan surat panggilankepada PEMOHON KEBERATAN, yaitu sebagai berikut
    Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalammengeluarkan putusan tersebut bertindak seolaholah sebagai MajelisHakim pada Pengadilan Negeri.
    bahwa BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSKBB/IV2017 tanggal 4 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketaHalaman 35 dari 38 Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.SusBPSK/2017/PN Mrtersebut, sehingga
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;4. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSKBB/IV2017 tanggal 4 Mei2017;5. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Mei 2022 — PT SUMBER BARA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SUMBER BARA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1721 K/Pid.Sus-LH/2018
Tanggal 15 Nopember 2018 — AGUS SALIM bin ANANG JINI
229 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Putus : 15-09-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MUARO Nomor 102 /PID.B/2011/PN.MR
Tanggal 15 September 2011 — MUHAMMAD SULASMAN Pgl SULASMAN
85 — 29
  • Terdakwa dalam melakukanpertambangan terserbut tidak memiliki IUP, IPR atau IUPKsebagaimana syarat yang diperlukan untuk melakukan penambangantersebut. hal ini juga terhadap Negara dirugikan yaitu PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) menyangkut Iyuran Tetap danIyuran Royalti Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai bunyi pasal 158 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidanaMenimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut
    batu bara dan pertambanganmineral (pertambangan emas) harus memiliki izin dari pihak yangberwenang ;Bahwa pertambangan mineral terdiri dari 4 golongan yaitumineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan13pertambangan batuan sedangkan emas termasuk kedalam kategoriMineral Logam ; Bahwa di daerah Kab.Dharmasraya untuk pertambangan emas belumada yang keluar izin dari pihak yang berwenang karena dariKementrian ESDM belum mengeluarkan wilayah' pertambangan (WP)untuk seluruh wilayah indonesia
    yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah pertambanganrakyat ; bahwa izin yang harus dilengkapi oleh penambang batu = manganadalah IPR (izin pertambangan rakyat), IPR dikeluarkan setelahada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), WPR ditetapkan setelahada Wilayah Pertambangan (WP) dari Kementrian ESDM; bahwa sesuai dengan keahlian saksi bahwa perbuatan terdakwamelakukan penambangan emas tanpa izin adalah salah danmelanggar hukum sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batu Bara
    untuk biaya operasional mesin, 42,5 % untukpemilik mesin dan 42,5 % untuk para pekerja, disini jelas terlihatadanya kerjasama antara terdakwa dan para pekerja yaitu) SUPARMAN,SISWANTO, HARTONO, RATNO, GUSMAN BERI RUDIANTO dan KAMARI (perkaraterpisah), dengan demikian unsur ini juga sudah terbukti ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah jugaterpenuhi secara sah dan meyakinkan.19Menimbang, bahwa seluruh unsur unsur dari Pasal 158 UU No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
    Perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan.Yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terusterang perbuatannya Terdakwa masih muda Terdakwa menyesali perbuatannya.Mengingat Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke leKUHP, serta pasal pasal lainnya dalam Perundang undangan yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-05-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — BARA MEGA QUANTUM (BMQ) VS GUBERNUR BENGKULU;
203 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BARA MEGA QUANTUM (BMQ) VS GUBERNUR BENGKULU;
    PUTUSANNomor 57 PK/FP/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT BARA MEGA QUANTUM (BMQ), yang diwakili olehDinmar, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Yasrizal, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaM&N Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari PemohonPeninjauan Kembali (PK) PT Bara Mega Quantum (PT BMQ) secarakeseluruhan;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUNBengkulu) Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.BKL, tertanggal 27 Januari 2021;3.
    Mega Quantumdan juga terdapat 2 (dua) versi yang berbeda atas Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Nomor 339 Tahun 2010, tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Mega Quantum makaPemohon in casu PT Bara Mega Quantum versi Direktur Dilmar harus terlebihHalaman 3 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 57 PK/FP/TUN/2021dahulu membuktikan mengenai /egal standing kepengurusan PT Bara MegaQuantum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(BHT) sebelum mengajukan sengketa permohonan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu.
    terhadap permohonan Pemohon in casu PT Bara Mega Quantumyang diwakili oleh Dilmar patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa karena pada hakikatnya substansi sengketa a quo tentangpermasalahan kepengurusan dan perizinan ganda pada PT Bara MegaQuantum yang harus diselesaikan terlebin dahulu di pengadilanlingkungan peradilan umum yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/FP/TUN/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — PRIMA BARA INDONESIA;
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMA BARA INDONESIA;
    ., kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1215/HUK, tanggal 27 September 2018dan Parno, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1216/HUK,tanggal 27 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRIMA BARA INDONESIA, tempat kedudukan diBanjarbaru Kalimantan Selatan yang diwakili oleh SuwantoSutono
    , jabatan Direktur Utama PT Prima Bara Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.