pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 ;bahwa saksi setelah menerima uang tersebut kemudian menuju lokasididaerah Tabalagan yang ditunjuk oleh saksi SUHARDI danmenemukan batubara tersebut sedang dimuat ke dalam truk dalamkarung yang jumlah sekitar lebih dari 100 karung ;bahwa = saksi kemudian mengendarai truk HINO tersebut denganmembawa surat keterangan asal usul Nomor 70/SKAU/KN/VV/2017 darikepala desa kota NIUR Kecamatan Taba Penanjung KabupatenBengkulu tengah yang menjelaskan bahwa pemilik batu bara

yangdiangkut adalah milik saksi SUHARDI ;Halaman 7 dari 27 halamanPutusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGLbahwa saksi akan membawa batu bara tersebut dengan tujuan kePurwakarta Jawa Barat ;bahwa setahu saksi truk HINO warna Hijau dengan Nomor Polis BG8878 UF adalah milik saksi MARFIAN CAHYA ;bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sebagai pemilik batubaratersebut karena setahunya adalah milik saksi SUHARDI yang terteradalam surat keterangan asal usul tersebut ;bahwa saksi membenarkan surat keterangan

11 kali ;bahwa saksi sebagai kepala desa mengetahui persis batubara yangberada didesanya merupakan hasil pengumpulan dari masyarakatsekitar dari daerah sungai Kemumu yang diambil dengan menggunakanjaring kecil dan sudah dilakukan sejak sebelum saksi menjadi kepaladesa ;bahwa setahu saksi masyarakat yang telah mengumpulkan batubaratersebut kemudian dijual kepada pengepul atau penampung batubaraperseorangan didaerahnya ;bahwa setahu saksi tidak ada larangan dari pemerintah untukmengumpulkan batu bara

UURI Nomor 4tahun 2009 adalah yang melakukan penampungan, memanfaatkan ,pengolahan dan pemurnian dan pengangkutan batubara tanpa izin ; bahwa menurut ahli ada 3 macam ijin untuk pertambangan yakni IUP(ijin Usaha Pertambangan), IPR (lin pertambangan Rakyat) dan IUPK(jin Usaha Pertambangan Khusus) ; bahwa menurut ahli IUP OPK adalah ijin usaha pertambangan kepadabadan hukum yang tidak melakukan pertambangan dari awal sepertihanya pengangkutan penjualan dan pengolahan pemurnian dan tidaksemua batu bara

tengah (DPMPTSP) yang berlaku daritanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 dan surat tersebut diakui oleh terdakwaFISAHRI di persidangan dimintanya sendiri olehnya ke Pihak PemerintahDaerah;Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas dengan adanya faktadipersidangan bahwa terdakwa telah meminta surat keterangan dari DPMPTSPPemerintah Bengkulu tengah untuk pengangkutan batubara non tambangtertanggal 26 Juli 2017 , Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebagai perantarapengangkutan dan pengiriman batu bara

telahmempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 158 UndangUndang Nomor 04 Tahun 2009 tentangPertambagan Mineral dan Batu Bara

Menyatakan terdakwa ABDUL KARIM al DUL bin TARMUJI dan terdakwa IIMUDIARTO al TO bin BUKHARI (alm) bersalah melakukan tindak pidana telahmelakukan pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegangIUP atau tanpa izin dari yang berwajib sebagaimana diatur pasal 55 ayat (1) ke KUHP jo pasal 161 Undang Undang No.4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara ;2.

hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasal 161UndangUndang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaanPenuntut Umum tersebut yaitu melanggar pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jopasal 161 UndangUndang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara, yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1.

berwenang dan pospat tersebut bernilai ekonomis maka dirampasUntuk N@Qara; 22222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana danparaTerdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan daripembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasal 161 UndangUndangNo.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

TK ZULKIFLI 08;> Batu bara sejumlah + 36.785,149 MT;Dirampas untuk Negara melalui Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenBarito Utara);4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor10/Pid.Sus/2014/PN.Mtw tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.

Sinar Barito Globa;Bahwa keterangan tersebut di atas juga untuk menjawabpertimbnagan Hakim yang berpendapat tidak cukup bukti baru bara CV.SBG melebihi batas yang ditemukan oleh SK Bupati Nomor 540/123/2011tersebut, karena hanya didasarkan pada pernyataan ANTON SUJARWOyang menyatakan stock file di km 2 30.000 MT tanpa ada pengecekanlangsung dan menghitung jumlah batubara pada saat itu, dalam hal iniJudex Facti juga tidak mencermati keterangan ANTON SUJARWOtersebut di atas yang menerangkan Saksi ANTON

MAHRIYADI dan H.MULYAR S;> Batu bara sejumlah + 36785, 149;Bahwa terkait dengan barang bukti di atas, Judex Facti tidakmempertimbangkan barang bukti berupa:> TK. Indo Trans 2707 dan Tugboat ITS 03 muatan + 5.718,133 MTTK.ZULKIFLI 08 dan Tugboat SPAJ 19 muatan batubara + 5.180 MTTK.VIRGO SEJATI 1077 dan Tugboat Silk Sita muatanbatubara + 6.494,307 MT;> TK.VIRGO SEJATI 1088 dan Tugboat TB Virgo VIII muatan batubara+ 6.293,887 MT;> TK.

2010.Bahwa Pekerjaan / Jabatan ahli sekarang ini dibagian staf sebagai PNS di dibidang Energi Sumber Daya mineral Kota Singkawang.Bahwa tugas pokok ahli adalah mengumpulkan dan mengolah data dibidangpertambangan, pelayanan perizinan pengusahaan, potensi bahan galian, sertapengembangan pengusahaan pertambangan.Bahwa sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalamperkara pertambangan.14Bahwa berdasarkan Pasal 37 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsisetelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur danbupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Pasal 38 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwaIzin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada :a. Badan usaha;b. Koperasi; danc.

Perseorangan.Bahwa untuk wilayah Kota Singkawang masih dalam proses pengajuanwilayah pertambangan ke Direktorat jendral mineral dan batu bara, yang mananantinya apabila pengajuan tersebut telah diterbitkan maka khusus untukwilayah kota Singkawang hanya diperbolehkan untuk penambangan mineralnon logam dan batuan, sehingga kegiatan untuk penambangan mineral logamyang dilakukan di wilayah kota Singkawang tidak diperbolehkan.Bahwa adapun dampak dari usaha pertambangan yang tidak sesuai denganijin usaha

Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun denganDakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara JoPasal 55 (1) ke1 KUHP, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa unsurunsur tindak pidana (delik) yang terdapat padaPasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

tepat, selain karena pengaturan tentang barangbukti pasir termasuk dalam bahan galian golongan C dantelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I sertaPemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota)sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi,sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yangmembeli dan menampung sebanyak 14 m3 adalah tidak tepatdikategorikan sebagai perbuatan menampung,memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara

Menyatakan Terdakwa MATIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara tanpa izin"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;3.

Menyatakan Terdakwa MATIUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana"MINERBA " Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPRatau IUPK sebagaimana dimaksud dalam PsI87, Psl 40 ayat (3), Psl 48, Psl67 ayat (1), Psl 74 ayat (1) atau ayat (5) tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertamaPasal 158 Undangundang Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara.2.

No.18 Tahun 2013tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umumadalah Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilin dan menentukan dakwaanmana yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan ParaTerdakwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di muka persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di mukapersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat danterbukti dipertanggungjawabkan

81 ayat(2),Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1)Undangundang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdi atas, Majelis Hakikm berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti danterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal158 ayat = (1) Undangundang RL No 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara

terlebin dahulu akandipertimbangkan halhal sebagai berikut:Halhal yang memberatkan:Perbuatan terdakwa merugikan negara;Halhal yang meringankan:Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terangperbuatannya;Terdakwa merupakan kepala keluarga dan sebagai tulang punggungkeluarga;Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya.Mengingat Pasal 158 ayat (1) Undangundang Ri No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara

Menyatakan Terdakwa MATIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara tanpa izin";. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;.

tentangpertambangan Mineral dan Batubara;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaaanpenuntut Umum yaitu melanggar pasal 161 UU RI No: 4 tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batubara yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasiproduksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Pertambangan ;2 Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara

Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini maka diperolehlahfakta hukum sebagai berikut : bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitarjam 10.30 WIB bertempat di desa Sumbersari Kecamatn Kayen terdakwa telahtertangkap tangan petugas kepolisian karena mengangkut dengan sarana KBM TrukMitsubishi

Menyatakan Terdakwa BARA SYAHDIAN Bin ANDI RUSLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

BARA SYAHDIAN bin ANDI RUSLAN

Perk : PDM 231/Tasik/08/10, tanggal 26 Oktober 2010 yangdibacakan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa BARA SYAHDIAN Bin ANDI RUSLAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan,sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bara Syahdian Bin

Reg.Perk : PDM231/Tasik/0810 yang isinya adalah sebagai berikut:DAKWAAN :Kesatu :Bahwa ia terdakwa Bara Syahdian Bin Andi Ruslan, pada tanggal 16 Januari 2009 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknyadalam waktu lain masih dalam bulan Januari di tahun 2009 bertempat di sekitar daerah dekat Gedung kesenian Kompleks Lapangan DadahaKota Tasikmalaya atau setidak tidaknya di tempat lain masih dalam daerahnya hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya telah

tersebut telah hil;ang namun terdakwatidak dapat menunjukan laporan adanya kehilangan dari pihak kepolisian dan juga tidak memberitahukan kepada saksi korban mengenaikehilangan tersebut maliankan langsung melarikan diri dari pertanggung jawaban ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang Unadang Hukum Pidana ;ATAUKedua :Bahwa ia terdakwa Bara

sebagai berikut:1 Unsur Barang siapa ;2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;3 Unsur barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan ;Unsur pertama BARANG SIAPA Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukanperbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukanTerdakwa Bara

jalannya persidangan ;e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;e Terdakwa menyesali perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah di hukum ;e Terdakwa masih muda dan di harapkan dapat mengubah pola dan tingkah lakunya di masa yang akan datang ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Mengingat peraturan perundangundangan khususnya pasal 372 KUHP dan Undangundang Normor 8 tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundange undangan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini ;ENGADILI1 enyatakan Terdakwa BARA

RI No. 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan cara dan keadaan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 WIB,terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa yang beralamat di BelakangPegadaian Pasar Pemenang Kec. Pemenang Kab.

,MM secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa DENY ZAINAL AHUDDIN,S.IP.,MM dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dan dendasebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulanKurungan;3.

Menyatakan Terdakwa Saut Sitorus secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 UndangUndang No.4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saut Sitorus dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.

INTERTEK UTAMA SERVICE denganalamat Jalan Raya Bogor Km 28, Jakarta Timur 13710 Indonesia, tertanggal 15April 2013 dengan Nomor Surat: 131232, dengan hasil penelitian positif terdapatkandungan emas, sehingga Terdakwa Natal Bawoel dan Terdakwa II AserSumombo beserta Terdakwa IIl Charly Rivo Katuuk dilakukan proses lebihlanjut;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 161 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo.

Charly Rivo Katuuk telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamelakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan Mineral dan BatuBara berupa Ampas Tambang Emas yang bukan dari Pemegang IUP (IzinUsaha Pertambangan), IUPK (lIzin Usaha Pertambangan Khusus),sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 161 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2.