pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;

Saksi Bambang Sila Sakti.SE Bin Andi Abdul Wahid, yang pada pokoknyamenerangkan :e Bahwa saksi yang melaporkan ke pihak Kepolisian dalam kasus inimewakili perusahaan mengenai aksi blockade yang dilaukan oleh terdakwadan temantemannya yang menyebabkan kerugian baik dari pihakperusahaan maupun Negara, karena alatalat tidak dapat bergerak otomatiskegiatan terganggu ;e Bahwa kejadiannya tepatnya di Jalan Houling Pit Pinang South ;e Bahwa kapan peristiwanya saksi lupa, tetapi tahun 2017, dan blockadeterjadi

beberapa kali, saksi mendapat laporan dari pihak Managemen dankaryawan lainnya, karena di daerah tersebut adalah daerah sterilperusahaan , blockade dengan cara menancapkan patokpatok danPutusan No. 241/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 12dengan adanya keberadaan terdakwa dan temantemannya otomatis alatalat berhenti bekerja ;Bahwa alat yang tidak dapat bekerja seperti alat berat HD dan alat beratlainnya terhalang untuk kegiatan batubara ;Bahwa yang melakukan pemasangan patok adalah terdakwa dengantemantemannya

dan saksi tidak ke lokasi, saksi cuma mendapat laporandari Tim managemen dan lainnya yang berada di lokasi kegiatan ;Bahwa tanah yang di blockade oleh terdakwa dan temantemannya tersebutsepengetahuan saksi masuk di daerah lahan yang sudah dibebaskan olehpihak KPC ;Bahwa Terdakwa dan temannya menuntut ganti rugi yang menurutterdakwa itu lahannya , dan masalah mediasi itu sudah dilakukan berulangkali baik di Polres maupun di kantor namun tidak berhasil sampai yangterakhir kali ini Kemudian saksi melaporkan

pihak diluar KPC akan masuk ke wilayah tambang, harusmeminta izin dulu dari pihak Kepala Tehnik Tambang, harus ada izin danPutusan No. 241/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 14memakai peralatan sefty dan menggunakan kendaraan pihak perusahaanKPC, itu sudah SOP nya ;Bahwa terdakwa dan temantemannya masuk ke areal tambang tidakmelalui prosedur tersebut /tanpa izin ;Bahwa tidak ada surat perintah dari pimpinan , saksi sebagai LM di PT.KPC dapat bertindak demi kepentingan perusahaan untuk melaporkankejadian blockade

Bahwa lokasiTerdakwa melakukan blockade jalan hauling terletak di lokasi izinpertambangan PT. KPC yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanaholeh PT. KPC dari H. Talhah berdasarkan Surat Keterangan UntukMelepaskan Hak Atas Tanah oleh Pihak yang melepaskan hak H. Tahlah,serta pihak penerima hak M.

pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Karena jalannya tertutup olehJalur Hauling tersebut;Bahwa saksi melihat di lokasi ada bentangan tali raffia yang dipasangoleh terdakwa;Bahwa terdakwa hanya memasang bentangan tali raffia, dan tidak adamelakukan blockade di lokasi dengan menggunakan kendaraan;Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.SgtBahwa sudah pernah ada pertemuan antara terdakwa dengan pihakperusahaan KPC, tetapi tidak berhasil karena terdakwa merasa tidakpuas dengan harga yang ditawarkan oleh pihak perusahaan dan

supaya PT.Kaltim Prima Coal dapat memberikan hak nya, karena lahan milik Terdakwayang berada didekat Jalan Hauling tersebut belum di bebaskan oleh PT.Kaltim Prima Coal;Bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan tindakan perusahaan yanglangsung membuat Jalan Hauling karena tindakan tersebut memotong jalanTerdakwa untuk menuju ke kebun karena jika ada Jalan Hauling maka tidakada akses jalan lain untuk masuk ke kebun Terdakwa;Bahwa terdakwa hanya memasang bentangan tali raffia, dan tidak adamelakukan blockade

Peperangan, huruhara, kudeta, blockade dan peristiwa lainsemacam itu.13.3. Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut padaayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dariinstansi pemerintah.8.

Peperangan, huruhara, kudeta, blockade dan peristiwa lainsemacam itu.13.3. Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut padaayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dariinstansi pemerintah.Bahwa dari semua isi perjanjian yang sudah disebutkan di atas paraPenggugat Rekonpensi sudah melaksanakan isi perjanjian sebagaimanadisebut dalam Pasal 8 ayat (1) perjanjian, adapun pembayaran yang sudahdilakukan oleh para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :a.

Peperangan, huruhara, kudeta, blockade dan peristiwa lainsemacam itu.e 13.3.

Kota, Sumatera Utara atau tepatnya di depan kampusInstitut teknologi Medan(ITM);Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 449/Pid.B/2021/PN MdnBahwa pada saat Terdakwa berdiri di jalan umum bersama denganteman lainnya tibatiba Terdakwa dan kawan kawan melihat 1(satu) unitmobil pick up warna hitam yang Nomor Polisinya tidak Terdakwa ingatdengan plat bewarna merah di Jalan Gedung Arca Nomor 52 TeladanBarat, Medan Kota, Sumatera Utara dari arah Stadion Teladan menuju kearah depan kampus ITM yang sedang kami blockade

mengenaijangka waktu kerja sama adalah selama 20 (dua puluh) tahun, yakni sejakditandatangani pada 09 Mei 2011 hingga pada tanggal 09 Mei 2031 dan ataumaksimal 3 (tuga) bulan / atau 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakterjadinya keterlambatan sejak jatuh tempo penyelesaian pembangunanserta tidak terpenuhinya kewajibankewajiban Tergugat kepada Penggugat,namun dalam hal ini Penggugat lupa bahwa dengan tidak terpenuhinyakewajiban Penggugat pada Pasal ayat 1 huruf D dan F, serta adanya demodan blockade

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita Point17,18,dan 19 karena pada saat rapat mediasi, yang diminta oleh Penggugathanya uanguang dan uang, padahal Pasar Desa Medaeng masih belumbisa beroperasi karena ada blockade dari Penggugat, tentu permintaan dariPenggugat tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat, Oleh karena dalil Penggugatpada gugatan posita point 17,18 dan 19 adalah tidak benar maka sudahsepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pat.G

Habib Burahman Alias Habib dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwamembenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik ;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN.MdnBahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.50 wib,Terdakwa bersama dengan teman lainnya menutup/blockade Jalandengan duduk disepanjang Jalan umum melakukan aksi unjuk rasa diGedung DPRD Kota

itubisa dapat 20 lembar ikat kepala dan nanti disablon bintang kejora di ikat kepalaitu;Terdakwa SAYANG MANDABAYAN juga sudah membagikan selebaran lagu"hai tanahku papua" sekitar 800 lembar dan selebaran aksi, informasi peace,dan lagu hai tanahku papua dan yang urus adalah anakanak korlap;Terdakwa SAYANG MANDABAYAN menjelaskan bahwa dalam aksi demo agarHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnkjangan lupa menyapa Aparat Keamanan yang ada disitu, TNIPOLRI untukmengantisipasi takutnya ada blockade

dan tidak menggunakan kendaraan kalauada blockade;Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan beberapa metode dan trik kepada merekadan dalam aksi demo atau unjuk rasa tidak ada long march jadi langsungmenuju dan kumpul kantor walikota Sorong;Terdakwa juga sudah jelaskan waktu menyanyi lagu kapan.

SampangMobil ERTIGA warna abuabu tersebut terhenti karena sudah di blockade danmelakukan penangkapan terhadap kedua Tersangka atas nama YUSUF al. SUBAIDIdan ROMADHON berikut mengamankan barang bukti berupa Kotak suara DPRDKab/Kota yang masih tersegel; Bahwa saksi mengamankan dua orang tersangka berikut dengan satu kotak suaralegislative DPRD kab/Kota pada TPS 13 Ds. Bapelle,Kec. Robatal, Kab Sampang; Bahwa diperlihatkan kotak suara legislative DPRD Kab/Kota pada di TPS 13 Ds.Bapelle,Kec.

dilaksanakan, maka perjanjian iniakan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaanmemaksa yang terjadi dengan berdasarkan pada oprinsifmenguntungkanpara pihak.13.2. keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Padt.G/2018/PN Bjba. bencana alam, berupa gempa bumi, banjir besar, angin topan,hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan .b. peperangan, huruhara, kudeta, blockade

dilaksanakan, maka perjanjian iniakan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaanmemaksa yang terjadi dengan berdasarkan pada oprinsifmenguntungkanpara pihak.13.2. keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Padt.G/2018/PN Bjba. bencana alam, berupa gempa bumi, banjir besar, angin topan,hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan .b. peperangan, huruhara, kudeta, blockade

ini disebut juga dengan physical Impossibility;Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut juga sudah diatur mengenai Force Majeureantara lain sebagai berikut :e Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan diluar kemampuan para pihakdalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dan bukan disebabkankesalahan para pihak;e Yang dimaksud keadaan force Majeure adalah : gempa bumi, banjir, topan,kebakaran, wabah penyakit (epidemic), pemogokan masal, perang, huruhara,demontrasi dengan kekerasan, blockade

Yanto,saat itu posisi merekaberada didalam ruang tamu rumah kost sementara sedang dudukHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Palduduk dan situasi saat itu terjadi siang hari serta sempat mendapatperlawanan dari warga masyarakat sekitar dengan blockade jalannamun dapat diatasi, hingga ketiga saksi yang merupaka petugas dariKepoisian Polres Palu dan BNNP pada hari senin tanggal 04 Marert2019 melakukan penangkapan terhadap' praja Baginda Al.

Nomor 130 PK/Pdt.SusPHI/201638.39.40.Al.42.43.tersebut pihak pendemo melakukan perbuatan yang melanggar hukumdengan cara menggendor pintu gerbang, mendiskreditkan perusahaandengan menyatakan produk perusahaan Haram, serta melakukanperbuatan tidak menyenangkan dengan menyampaikan kata kata tidaksenonoh yaitu Bambang Anjing;Bahwa Penggugat mengalami kerugian dengan adanya blockade pintugerbang, sehingga operational tidak bisa berjalan selama 2 hari yaitutanggal 23 s/d 24 Oktober 2014;Bahwa Disnakertansos

KPC , dan atas kejadian tersebutsaksi melaporkan ke pihak Kepolisian ; Bahwa pada tanggal 25, 26 dan 27 Oktober 2016, terdakwa dankelompoknya telah melakukan penutupan/blockade di areal tambang Aktif(PIT.BO didaerah Segadur atau Tembangan Lembak Bengalon ; Bahwa saksi tau dari laporan security dan Manager camb, kalau terdakwadan kelompoknya dengan mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4memasuki areal tambang aktif PT.KPC dan membentangkan spanduksehingga kegiatan tambang dihentikan/terhenti ; Bahwa

point 15 yangberbunyi perbuatan dari TERGUGATI yang memasang plank diatasobjek tanah milik PENGGUGAT dan mengintimidasi serta melakukantekanan terhadap PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.Pada faktanya PENGGUGAT yang menguasai objek perkara, sampaiHalaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Stbdengan saat ini diajukan pun PENGGUGAT masih mengelola sawit yangditanam diatas objek perkara, dan TERGUGATI tidak pernah adamelakukan tindakan fisik ataupun penutupan akses jalan (blockade

Dan dalam Demotersebut pihak pendemo melakukan perbuatan yang melanggar hukumdengan cara menggendor pintu gerbang, mendiskreditkan perusahaandengan menyatakan produk perusahaan Haram, serta melakukanperbuatan tidak menyenangkan dengan menyampaikan kata kata tidaksenonoh yaitu Bambang Anjing.38.Bahwa Penggugat mengalami kerugian dengan adanya blockade pintugerbang, sehingga operational tidak bisa berjalan selama 2 hari yaitutanggal 23 s/d 24 Oktober 2014.39.Bahwa Disnakertansos mengundang Penggugat

Yanto (berkas terpisah),saat itu posisi mereka beradadidalam ruang tamu rumah kost sementara sedang dudukduduk dansituasi saat itu terjadi siang hari serta sempat mendapat perlawanandari warga masyarakat sekitar dengan blockade jalan namun dapatdiatasi, hingga ketiga saksi yang merupaka petugas dari KepoisianPolres Palu dan BNNP pada hari senin tanggal 04 Marert 2019melakukan penangkapan terhadap terdakwa Praja Baginda Al. Inggelbersama Suyanto Al.

Pada faktanyaPENGGUGAT yang menguasai objek perkara, Sampai dengan saat inidiajukan pun PENGGUGAT masih mengelola sawit yang ditanam diatasobjek perkara, dan TERGUGATI tidak pernah ada melakukan tindakan fisikHalaman 14 dari 30 Putusan Nomor 9/Padt.G/2021/PN Stbataupun penutupan akses jalan (blockade) sehingga sangat tidak dapatditerima oleh logika hukum pemasangan plank merupakan suatu tindakanintimidasi dan tekanan, sebab itu adalah upaya TERGUGATI untukmempertahankan apa yang dimiliki oleh TERGUGATI