Oleh karena Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara dan sertifikat yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton telah lewatwaktu 90 (sembilan puluh) hari;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/GTUN/2007/PTUNKdi. tanggal 27 Pebruari 2008 yang amarnya sebagai berikut:.

dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan mana kemudiandisusul dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10September 2008;bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Il yang pada tanggal 11September 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat,namun Tergugat dan Il tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuaidengan Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Kasasi No.11/GTUN

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/ GTUN/2012/ PTUN.MKS. tanggal 13 Desember 2012 yang dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--------------------------------------------------------

pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkatbanding ditentukan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan, PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarabeserta peraturan perundangundangan lainnya yang bertalian.MENGADILI1 Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding; 2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/GTUN

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru No.21/GTun/2005/ PTUN.Pbr, tanggal O04 Januari 2006, yang Amarnyaberbunyi :MENGADILI1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat HakGuna Bangunan No. 918, Kelurahan Sidomulyo Barat, KecamatanTampan, Kota Pekanbaru, tertanggal 26 Februari 2004 atas nama PT.NAMBORU MULANA JADI.3.

Pbr), No. 21/GTun/2005/ PTUN.Pbr, tanggal 04 Januari2006 ;13. Bahwa perbuatan Tergugat , Il, Ill tersebut, jelas sangatmerugikan Penggugat baik secara moril dan materiil, padahal Tergugat , Il,Ill dari awal berusaha meyakinkan Penggugat, seolaholah SHGB No. 918a/n. PT. Namboru Mlana Jadi / Tergugat I, tanah seluas + 39.065 M?, tidakada masalah / sengketa / berpekara, ternyata justru sebaliknya;14.

bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak semuadalil dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakuikebenarannya;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III sehubungan transaksi jual beli tanah antara Penggugatdengan Tergugat , Il, Ill, tanggal 27 Januari 2006 harga jual beli10.000.000.000, (Sepuluh milyar) rupiah, setelah Pengadilan tata usaha negaraPekanbaru No. 21/GTun

buktiT.LILIU4 dan satu orang saksi;Menimbang, bahwa Turut Tergugat Ill hanya mengajukan bukti suratberupa bukti T.III1;Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pat.G/2020/PN Pbr Menimbang, Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan:transaksi jual bell antara Penggugat dengan Tergugat , Il, Ill, tanggal 27 Januari2006 (Akta No. 93) + 23 (dua puluh tiga) hari setelan Putusan Pengadilan TataUsaha Negeri Pekanbaru;Menimbang, bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegeriPekanbaru No. 21/GTun

Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengansikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain.Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P3 Akta No.93 tanggal 27 Juni 2006, bukti P2 Pengadilan tata usaha negaraPekanbaru No. 21/GTun/2005/ PTUN.Pbr, tanggal 04 Januari 2006, bukti P4sampai dengan bukti P12, ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telahmelakukan perbuatan menerima sejumlah uang dari Penggugat, atas transaksijual beli

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/GTUN/2009/PTUN.Mks, tanggal 2 Desember 2009 yang dimohonkan banding ; --3.Menghukum Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 38/GTUN/2009/PTUN.Mks, tanggal 2 Desember 2009yang dimohonkan banding ; 3.

M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding; ------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 62/ GTUN/2012/ PTUN.MKS. tanggal 14 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; ---- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-

yangbesarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.Memperhatikan , PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang13Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertaperaturan perundangundangan lainnya yang bertalian.MENGADILIe Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding; e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 62/GTUN

Dahlan, Para Penggugattelah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramsebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No.09/GTUN/2007/PTUN, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Mataram telah menjatunhkan putusan sesuai putusan tertanggal23 Agustus 2007 No. 09/GTUN/2007/PTUN, yang amarnya menyatakanHal. 3 dari 19 hal. Put.

2006 atas nama Siun status semula adalah tanah hak lamaPasal 24 PP. 24/1997 yang diserahkan dengan dasar hibah dari LoqSarap (ayah Siun) pada tanggal 30 September 1989 dan atas surat hibahtersebut Tergugat mengajukan permohonan sertifikat dilengkapipersyaratan formal yang dimilikinya;Ketiga : pertimbangan Judex Factie bahwa Sertifikat No.58 tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum merupakan kekeliruan karena hal tersebutmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sesuaiperkara PTUN No. 09/GTUN

PENGEMBANGAN PARIWISATA LOMBOK (LTDC) danberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:14/GTUN/2002/PTUNMATARAM tanggal 13072002 (PI4), yang dikuatkanPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:132/B/TUN/2002PT.TUN.SBY tanggal 12122002 (PI5) yang mengabulkangugatan Para Penggugat (Sulame, Rani, Lalu Said dan Enum), membatalkanSertifikat Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 14 September 1995 atas namaPT.LTDC, dan memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan KabupatenLombok

Tengah (Tergugat) untuk Segera memproses permohonan danpenerbitan SHM atas nama Para Penggugat (Sulame, Rani, Lalu Said DanEnum);Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat (Sulame, Rani, LaluSaid dan Enum) dinyatakan menang dalam perkara PTUN Nomor14/GTUN/2002/PTUNMATARAM tanggal 13072002 (PI4) Jo.

PenggugatIntervensi, dengan demikian petitum dalam huruf g surat gugatan PenggugatIntervensi beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :2182, Luas 12.160 M2 atas Nama ENUM (Tergugat /Tergugat Intervensi II),dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2183, Luas 17.496 M2 atas namaENUM (Tergugat I/ Tergugat Intervensi II), oleh Kepala Kantor BadanPertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat II/ Tergugat Intervensi III )adalah untuk melaksanakan putusan PTUN Nomor 14/GTUN

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri sebagai peradilan yang berkompetensi mengadili perkara perkara yangmenyangkut sengketa perdata;Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa / lewat mengajukangugatan;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara UjungPandang No. 52/INV/GTUN

dan Tergugat Intervensi;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat ; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.500,(seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang No. 35/Bdg.TUN/1999/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 27 September1999 adalah sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Penggugat Penggugat/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandangtanggal 6 Mei 1999 No.52/INV/GTUN

.: 14/GTUN/2004/PTUNKDI tanggal 27 Desember 2004 ; Bukti P3, P4, P5 ;Bahwa para Tergugat , telah menguasai tanah milik Penggugat secaramelawan hukum yaitu para Tergugat memasuki, menempati, menguasai danmendirikan bangunan permanen dan semi permanen di atas tanah milikPenggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, sehingga perbuatanpara Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;Bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat, Penggugattelah melakukan upayaupaya

MKStanggal 30 Mei 2005, jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Kendari No.: 14/GTUN/2004/PTUNKDI tanggal 27Desember 2004, adalah sah dan berharga ;Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (Revindicaoir beslag)dan atau Sita Jaminan (Conservatoir beslag) sebidang tanah, yangterletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu (d/h KecamatanPoasia) Kota Kendari, dengan bukti hak kepemilikan berdasarkanSertifikat Hak Milik No. 02420, Surat Ukur No. 72/Kambu/2002tanggal 672002, luas 5000 m?

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Suryantara, Alfatah & Partners,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 10/SK/GTUN/II/2019, tanggal 28 Februari 2019;Pemohon Kasasi;Lawanl.

A8,Jalan Raya Latumenten Jembatan Dua No.2 JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:0002 / II / 27 VII/2009/GTUN/PTUNBDG tertanggal27 ~~ Juli 2009, untuk selanjutnya disebutS@DAQAI.........00::::02eeeeeeMELAWAN1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,berkedudukan di Jalan Suryakencana Nomor 2Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya:Hal.1 dari 7 hal. Put. No.78/B/2010/PT.TUN.JKT1. H. UNTUNG INDRAYANTO, SH, M.Kn.

,Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/Jabatano OD NO a F wn FPJaksa Pengacara Negara, beralamat kantor pada Kejaksaan NegeriGarut jalan Merdeka nomor 222 Garut, berdasarkan surat kuasaHalaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 122/G/TF/2021/PTUN.BDGkhusus nomor SK425/M.2.15/GTUN/11/2021 tanggal 9 November2021.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2. KEJAKSAAN TINGGI BANDUNG, berkedudukan di jalan Ambon nomor 6Bandung.Dalam hal ini diwakili oleh:Yussie Cahaya Hudaya,S.H.Cn.,Adelina,S.H.

JotoDiko kepada Amiruddin, tanggal 10 April 2011 dan Surat Pernyataan Amiruddin,tanggal 20 Desember 2012 (bukti T23= T II Intv15 danT24= T II Intv 17)3 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1479/watang Sidenreng, tanggal 17 januari1996, surat ukur nomor: 11509/1995, tanggal 23 Oktober 1995 seluas 10.432 m2atas nama Lindang Kube, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara,tercatat dalam register perkara Nomor: 73/GTUN/2010/PTUN.

Mks, tanggal 2654April 2011, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat (H.Genda Kadir) danputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (P11 = T II Intv 19)Bahwa terhadap putusan perkara Nomor: 73/GTUN/2010/PTUN. Mks, tanggal 26April 2011, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah membuatpenetapan Eksekusi Nomor: 5/PEN. EKS/GTUN/2012/PTUN. MKS, tanggal 10Mei 2012 (bukti P10);Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor: 73/GTUN/2010/PTUN.

II Intv7 dan T.II Intv8) Bahwa jika dikaitkan antara kwitansi pembelian Tergugat II Intervensi tanggal10 April 2011 dan Surat Penyataan Amiruddin, tanggal 20 Desember 2012dengan putusan perkara perkara Nomor: 73/GTUN/2010/PTUN.

yang sebenarnya dariobyek sengketa in litis sesuai dengan kenyataan dengan kata lain menyembunyikan faktahukum bahwa obyek sengketa bukan berasal dari pemberian orang tua Tergugat IIIntervensi melainkan diperoleh dengan membeli dari Amiruddin (bukti T11, T Ul Intv15 dan T II Intv 17)58Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litisseharusnya Tergugat memperhatikan dan mencermati bahwa dilahan yang dimohonkanhak oleh Tergugat II Intervensi telah ada Putusan Nomor : 73/GTUN

Mks,tanggal 26 April 2011, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat (H.Genda Kadir)yang telah berkekuatan hukum tetap( P11 = TI Intv 19 ) dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahmengeluarkan penetapan Eksekusi Nomor : 05/PEN.EKS/GTUN/2012/PTUN.

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Abdurrahmat & Partners Advocates & LegalConsultants, beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/GTUN/IX/2018, tanggal26 September 2018;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan

Aisyah Yudin seluas 2.210 M2 tersebut, maka Penggugattelah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadapKepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat), melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Oktober2003 sesuai Registrasi Perkara Nomor 13/GTUN/2003/ PTUN.JPR.Hasil persidangan perkara tersebut telah memenangkan Penggugatdengan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03, tertanggal 23061998 An. Hj.

Aisyah Yudin dengan Surat Ukur Nomor 1125/1997Tanggal 31 Desember 1997 seluas 2.210 M2 tersebut;Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor13/GTUN/2003/PTUN.JPR tersebut, Tergugat telah mengajukan upayahukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.Putusan Pengadilan TIlnggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Tingkat Pertama)sesuai dengan Putusan Nomor 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS,tertanggal 11 Oktober 2004.

Selanjutnya pada Tanggal 9Desember 2013 melalui saudara Petrillo Gan anak dari Penggugatkembali mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanahtersebut kepada Tergugat, namun juga tidak ditanggapi hingga saat ini;Bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan kalah oleh PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 13/GTUN/2003/PTUN.JPR yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS,tertanggal 11 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor13/GTUN/2003/PTUN.JPR yang dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor45/BDG.TUN/2004/ PT.TUN.MKS, tertanggal 11 Oktober 2004 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/TUN/2005 tersebuthanya bersifat administrasi saja sehingga setelah dibatalkanditerbitkan baru. Hal ini adalah tidak benar dan menyesatkan karenaHalaman 13 dari 53 halaman.

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut Pemohon Kasasi kemudianmengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura pada Tahun 2003 dengan register perkara Nomor13/GTUN/2003/PTUN.JPR. Perkara tersebut kemudian dimenangkanoleh Pemohon Kasasi (saat itu Penggugat) yang diperkuat denganPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS dan Putusan MahkamahAgung Nomor 119 K/TUN/2005;c.

tanda Bahwa para penggugatKonvensi seyogianya memasukkan wali pengampungnya M.Arief PerdanaPutra,karena Ahmad Fathir Rahman tidak bisa berdiri sendiri,sebab masihdibawah umur atau baru berumur kurang lebih 15 tahun,sebagai pihakdalam perkara ini, anak dari Nura Nurnina alyas Nunu ( almarhumah )anak angkat 4Hj.Nursinah Sipato,SH.( almarhumah ),karenapengakuannya juga sebagai ahliwaris dari almarhumah Hj.NursinahSipato,SH,dan juga menggugat dipengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dengan perkara No.64/GTun

sengketa,oahwa gugatan penggugatkonvensi salah alamat,maka Para Tergugat konvensi,lIIIIlIVV dan VI,tidak menguasai lagi obyek sengketa sejak tahun 2010 sampaisekarang,karena ada oknun ahliwaris masuk secara paksa atas suruhanpamannya Tergugtat Rekonvensi XI dan para ahliwaris Yang merasamenguasai obyek sengketa dan serta merta mengajukan gugatan baikdipengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganai penbatalansertipikat dan pengadilan negeri makassar menganai penbatalan aktajual beli Yaitu,Perkara No.64/GTun

/2011,penggugatnya Arif PerdanaPutra Wali penganopun Ahmad Fathir Rahman selaku penggugat dipengadilan Tata usaha Negara Makassar sekarang Tergugat RekovensiXl dan Perkara No.270/Pdtg/2011/Pn.Makassar,penggugatnyaHj.Jaharia Binti Bacollon Dg Rala,dkk.sekarang perkara a.qua.TergugatRekonvensi,VIIl dan VIll.pada saat peninjauan lokasi pada perkaraNo.64/GTun/2011/P.Tun Makassar dan perkara No.270/Pdtg/2011/Pn.Makassar para ahliwaris tersaebut mengakui penguasai obyeksengketa,seluas,50604,M2.sesuai sertipikat

Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo.64/GTUN/2011/P.Tun.Mks, tertanggal 4 Juni 2012, diberitanda T123456 :3.. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.270/Pdt.G/2011/PN.Mks, tertanggal 13 Agustus 2012, diberi tandaT123456 4 ;. Foto copy Surat Pernyataan Hj. Daima Dg. Nisompa tertanggal13 Agustus 1993, diberi tanda T123456 5;. Foto copy Akta Hibah yang dibuat oleh Nusu Dg. Sipato, diberitanda T123456 6;.

(almarhumah) karenapengakuannya juga sebagai ahli waris alhamrhumah NursinahSipato, S.H. dan juga menggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dengan perkara No. 64/GTUN/2011/P.TUNMakassar tanggal 16 November 2011;. Pengadilan Negeri Makassar tidak berhak atau tidakberwenang mengadili perkara a quo sebab masalah warisanHj. Daima Dg Nisompa (almarhum) dengan Hj. NursinahSipato, S.H.

Citra Kurma Megah, yang untuk itu Penggugattelah mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, terdaftar dalam perkara No. 174/GTUN/1999/PTUNJKT yang diputuspada tanggal 26 April 2000 dengan putusan menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya;Bahwa atas putusan dalam perkara No. 174/G.TUN/1999/PTUNJKT tanggal 26April 2000 tersebut, Penggugat telan mengajukan banding ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta, terdaftar dalam perkara No. 116/B/200G/PT.TUNJKTyang diputus

., M.Hum selaku JaksaPengacara Negara, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi Nomor SK3647/P.4/Gtun/1 2/2019, tanggal 17 Desember 2019;Marwan Mansyur, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/9227/B.Hkm & HAM, tanggal 27 November2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasasubstitusi Ratna Idrus, S.H., M.H., jabatan KepalaSub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda ProvinsiSulawesi Selatan, berdasarkan

sebesarRp. 95.000, ( sembilan puluh lima ribu rupiah )Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padatanggal 25 Agustus 2009 dengan dihadiri oleh kuasa hukum ParaPenggugat dan kuasa hukum Tergugat ;Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan akta permohonanbanding No. 37/GTUN

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Law Firm OSEP DODDY &PARTNERS yang beralamat di Jalan Yasir Hadi Broto, Komplek RukoPerum Bumi Asri, Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan SuratKuasa nomor: 01/GTUN No.4/iNtVensi/odP/IV/2016 tertanggal O1April 2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI/TERBANDING,; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :1.