Ditemukan 72624 data
IRMA HASIBUAN, SH,MHum
Terdakwa:
EKA YULIANTI
31 — 30
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Eka Yulianti Putri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FAJRI BIN MUCHTAR
146 — 54
Menyatakan Terdakwa FAJRI Bin MUCHTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2.
negeri itu (Pengadilan NegeriBekasi sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukanpengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah
NOER ALYA FITRA pada Berita AcaraPemeriksaan (BAP), Sesuai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengaturtentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atas Visa HajiKuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yang diberangkatkandan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji Khusus (yangdiberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) sertaHalaman 7 dari 29, Putusan Nomor 289/PID.SUS/2021/PT
BDGVisa Haji Mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Jemaahnyadiberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).> Bahwa Terdakwa, Saksi SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H.
NAZMI ke ArabSaudi dengan maksud akan menunaikan ibadah Haji Khusus.Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dandiancam pidana dalam Pasal 121 Jo Pasal 114 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAU :KEDUA :Bahwa la Terdakwa FAJRI Bin MUCHTAR bersamasama dengan SaksiSHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL, Saksi Hj.
HALIMAH S Binti SAID tidak memiliki izin sebagaiPenyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindak sebagaipenerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dandiancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.
ACHMAD SYAUKI, SH
Terdakwa:
HJ. ANDI FERAWATI JABBAR BINTI ANDI JABBAR
194 — 176
ANDI FERAWATI JABBAR Binti ANDI JABBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah yang mana Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- 1 (satu) dos kecil Buku Praktis doa dan dzikir ibadah haji dan Umrah.
- 1 (satu) bundel Copy kwitansi pembayaran paket umrah periode pemberangkatan maret 2017.
- 1 (satu) bundel Dokumen surat pernyataan Pembatalan.
- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi pelunasan umrah lembar kuning.
- 1 (satu) rangkap copy kwitansi pembayaran biaya tambahan pemberangkatan umrah periode april 2017 dari H. MUH. SYAHRIR ARIEF.
- 3 (tiga) lembar Data pemasukan PT.
Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASTURO Bin H. HAMDANI
125 — 14
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. H. IMRON DJAMIL Diwakili Oleh : DARUSMAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SURYA PERDANA.,S.H.,M.Hum.
167 — 73
dan dilakukan pembatalan Haji;Bahwa atas surat informasi dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Blitartersebut, Kemudian para Calon Jamaah Haji melakukan konfirmasi kepadaTerdakwa tentang kepastian keberangkatan ibadah haji dan uang yangHalaman 35 dari 58 putusan Nomor 1428/PID/2020/PT SBY.telah disetorkan, namun para Calon Jamaah Haji tidak mendapatkankepastian tentang keberangkatan ibadah haji dan juga tentang dana CalonJamaah Haji yang telah Terdakwa terima tersebut, karena para CalonJamaah Haji
IMRON DJAMIL terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dantanpa hak secara bersamasama bertindak sebagai penerimapembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atausebagai penerima pendaftaran Jamaah Haji yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertamayaitu pasal 63 ayat (1) UndangUndang RI. No. 13 tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jopasal 64 KUH Pidana.2.
Barokta Fina atas namaRUKANAH dengan nomor registrasi 153;1 (Satu) bendel buku rekening tabungan haji Bank Syariah Mandiri atasnama RUKANAH /BFINA dengan nomor rekening 7020019977;2 (dua) lembar kwitansi bukti setoran ibadah haji atas nama RUKANAHke CV. BAROKTA FINA, dikembalikan kepada saksi RUKANAH;1 (satu) lembar buku tabungan CV. Barokta Fina atas nama HERIIRIANTO dengan nomor porsi 1300647775 dikembalikan kepada saksiHERI IRIANTO ;1 (Satu) lembar buku tabungan ibadah haji CV.
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar buku tabungan ibadah haji CV. Barokta Fina atas namaRUKANAH dengan nomor registrasi 153, 1 (Satu) bendel buku rekeningtabungan haji Bank Syariah Mandiri atas nama RUKANAH / BFINAdengan nomor rekening 7020019977 dan 2 (dua) lembar kwitansi buktisetoran ibadah haji atas nama RUKANAH ke CV. BAROKTA FINAdikembalikan kepada sdr. RUKANAH; 1 (satu) lembar buku tabungan CV.
HERI IRIANTO; 1 (Satu) lembar buku tabungan ibadah haji CV. Barokta Fina atas namaMOCHAMAD ASRONI dengan nomor porsi 1300400436 dan 1 (satu)bendel buku rekening tabungan haji Bank Syariah Mandiri atas namaMOCHAMAD ASRONI/BFINA dengan Nomor Rekening 7020014096dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD ASRONI;Halaman 51 dari 58 putusan Nomor 1428/PID/2020/PT SBY.7 (tujuh) lembar kwitansi bukti angsuran pembayaran ibadah haji kePT.
ANDI SURYA PERDANA.,S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
1.ALI MUHTADIN Als H. ALI FAHAD Als. H. ALI PAHAD
2.Drs. H. IMRON DJAMIL
85 — 16
IMRON DJAMIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak secara bersama-sama bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALI MUHTADIN Alias H. ALI FAHAD Alias H.
Barokta Fina atas nama RUKANAH dengan nomor registrasi 153, 1 (satu) bendel buku rekening tabungan haji Bank Syariah Mandiri atas nama RUKANAH /BFINA dengan nomor rekening 7020019977 dan 2 (dua) lembar kwitansi bukti setoran ibadah haji atas nama RUKANAH ke CV. BAROKTA FINA dikembalikan kepada sdr. RUKANAH;
- 1 (satu) lembar buku tabungan CV. Barokta Fina atas nama HERI IRIANTO dengan nomor porsi 1300647775 dikembalikan kepada sdr.
HERI IRIANTO;
- 1 (satu) lembar buku tabungan ibadah haji CV. Barokta Fina atas nama MOCHAMAD ASRONI dengan nomor porsi 1300400436, dan 1 (satu) bendel buku rekening tabungan haji Bank Syariah Mandiri atas nama MOCHAMAD ASRONI/BFINA dengan Nomor Rekening 7020014096 dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD ASRONI;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti angsuran pembayaran ibadah haji ke PT.
Barokta Fina atas nama MULTAZAMAH dengan nomor registrasi 816, 6 (enam) lembar kwitansi bukti setoran angsuran pembayaran ibadah haji a.n IBU MULTAZAMAH ke CV BAROKTA FINA, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan jatuh tempo talangan haji dari bank Syariah Mandiri a.n ACHMAD CHOLIL, 1 (satu) lembar buku tabungan PT.
Barokta Fina atas nama ACHMAD CHOLIL dengan nomor registrasi 815 dan 3 (tiga) lembar kwitansi bukti setoran angsuran pembayaran ibadah haji a.n ACHMAD CHOLIL ke CV BAROKTA FINA dikembalikan kepada sdr.
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TAUFIK HIDAYAH, SH
3.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
1.CECEP SUPRIYANTO Bin NANA TASRANA
2.ROFIQOH Binti WARTANA
177 — 41
Rofiqoh Binti Wartana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) mengumpulkan dan memberangkatkan Jamaah Haji Khusus sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 121 jo.
Dwi Amanah Lestari;
- 1 (satu) bendel foto copy rincian keuangan dan transfer untuk keberangkatan haji khusus;
- 1 (satu) Bundel Surat perjanjian kerjasama perjalanan ibadah Haji Khusus 2019 Nomor: SKP-0107/Haji/2019;
- 1 (satu) Bundel Surat perjanjian kerjasama perjalanan ibadah Haji Khusus 2019 Nomor: SKP-0108/Haji/2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan dengan Nomor:002/DAL/06/2019 tentang Pengangkatan Direktur Operasional;
- 1 (satu) Bundel Invoice dengan
secara penuh apabila terjadi pemulangan jamaah Saksi oleh pihak Imigrasi Saudi Arabian;
- 2 (dua) lembar invoice dari PT Dwi Amanah Lestari;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian uang haji khusus;
- 1 (satu) lembar surat keputusan Direksi No. 602/ZIK-SK/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy keputusan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 448 Tahun 2019 tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Ibadah
Umrah PT Zeinta Intan Kalimantan Cabang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) eksemplar akta Notaris ERI EKA SUKARINI, S.H., M.Kn Nomor Akta 19 tanggal 17 September 2019 tentang pendirian cabang PT Zeinta Intan Kalimantan;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Perjalalanan Ibadah Haji Khusus 2019 Nomor: SKP-0107/Haji/2019 tanggal 21 Juni 2019;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Perjalalanan Ibadah Haji Khusus 2019 Nomor: SKP-0108/Haji/2019 tanggal 09 Juli
Umroh pada tahun 2018,dan saksi pada saat itu berangkat ibadah Umroh menggunakan Travelmilik Terdakwa yakni PT.
DAL) bergerak dibidang Tour danTravel untuk ibadah Umroh dan Pariwisata, dan PT. Dwi Amanah Lestari(PT. DAL) belum memiliki izin PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)dari Kementerian Agama Republik Indonesia;Halaman 47 dari 121 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.B/2020/PN IdmBahwa saksi ada menerima uang transferan ke rekening saksi dariTerdakwa untuk perihal keberangkatan Haji Knusus, dan hal tersebut atasarahan suami saksi yakni Sdr.
Zienta Intan Kalimantan bergerak dibidang Tour dan Traveldalam penyelenggaran ibadah Umroh;Bahwa PT.
Unsur Yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK (PenyelenggaraIbadah Haji Khusus);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakberwenang atau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkanPenyelenggara Ibadah Haji Knusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalahbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus;Menimbang, bahwa PIHK (Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus)adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraIbadah Haji khusus (
DAL) CabangJakarta Timur tidak ada memiliki izin untuk PIHK (Penyelenggara Ibadah HajiKhusus) dan hanya bergerak dalam bidang perjalanan Umroh dan pariwisata,dan apabila ada yang mendaftar untuk melakukan ibadah umroh dan pariwisata,PT. Dwi Amanah lestari (PT. DAL) cabang Jakarta Timur harus kordinasi denganPT. Dwi Amanah lestari (PT. DAL) Pusat dan untuk pembayarannya harusmenggunakan rekening PT. Dwi Amanah lestari (PT.
Acep Kohar, S.H.
Terdakwa:
SYAEFUL IMAM Alias ASEP Bin BADRUN
130 — 19
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Maiman Limbong, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : M. AGUNG KURNIAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : WAHYUDDIN, SH
111 — 63
Azizi tour & Travel Meulaboh dari kepala Kanwil sebagaimanadiatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah umrah;Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalamPasal 64 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2008 TentangPenyelenggaraan Ibadah Haji;Atau:Kedua:Bahwa Terdakwa Hj. CUT MEGA PUTRI, SE. MSM, Binti. Alm.
jamaah umrah untuk melakukan pelatinan manasik hajiuntuk persiapan ibadah umrah yang akan dilaksanakan pada bulan Mei2016, namun 4 (empat) hari sebelum keberangkatan para calon jamaahumrah yang telah melakukan manasik haji dihubungi oleh terdakwa danmemberitahukan bahwa ibadah Umrah untuk keberangkatan pada bulan meidi batalkan dikarenakan Keamanan di Arab Saudi Kurang Baik, danterdakwa memberi tahukan kepada para calon jamaah ibadah Umrah akanmemberangkatkan pada bulan November 2016, selanjutnya
CUT MEGA PUTRI, SEberjanji kembali berjanji akan akan memberangkatkan pada tanggal 15januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 namun sampaidengan kasus ini dilaporkan para calon jamaah ibadah umrah tidak diberangkatkan juga;Akibat perbuatan terdakwa para calon Jamaah ibadah umrah yangmendaftar melalui PT AZIZI KENCANA WISATA perwakilan Kab.
Azizi Kencana Wisata Tour & Travel PenyelenggaraPerjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang gagal memberangkatkan para saksikorban calon jamaah umrah yang direkrut oleh perwakilan PT.
Oleh karena ketentuan pidana dalam pasalpasal baikdalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum tersebutadalah ditujukan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).Sedangkan Terdakwa bukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) sebagaimana ketentuan kedua pasal dalam dakwaan kesatu dandakwaan kedua Penuntut Umum tersebut. Oleh karena PenyelenggaraPerjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam perkara a quo adalah PT. AziziKencana Wisata Tour & Travel dengan Direkturnya Hj.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO SUPRAMURBADA, SH
132 — 16
., tanggal 30 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ZIYAD BIN ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan memberangkatkan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dalam dakwaan
ANTO WIDI NUGROHO, SH.MH
Terdakwa:
NUR MUTHMAINNAH RABUDIN Alias NINA
132 — 64
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Nur Muthmainnah Rabudin alias Nina, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dengan memberangkatkan
1.AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H.
2.Andi Armasari, SH
3.Haryanti Muhammad Nur, SH.,MH
4.ERWIN J.SH.MH
Terdakwa:
DODI FARID NURHAM Bin JUHANA DIHARYA
70 — 43
RIYEN MULIANA, SH.,MH
Terdakwa:
NUR FAHRATUL ASHARI
17 — 0
MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa NUR FAHRATUL ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak bertindak sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan mengumpulkan Jemaah haji khusus dan juga melakukan Penipuan terhadap dana Umroh dan Haji calon jemaahsebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terdakwa:
H. TUBAGUS SAEFULLAH Als AA HAJI Als ENCEP Bin H. MUHAMAD
127 — 51
yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hakbertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksuddalam pasal 22 ayat (1) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Hajisebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) , perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015terdakwa kedatangan orang yang ingin melaksanakan ibadah
Ongkos Naik HajiDan 11 calon Jemaah lainnya dengan total uang yang telah diberikankepada terdakwa dengan Total jumlah Rp. 640.000.000,(enam ratusempat puluh juta rupiah), dan ketika musim Haji pada Tahun 2018terdakwa tidak juga memberangkatkan ke15 Orang Calon Jemaah Hajiyang telah menyetorkan uang untuk Ongkos Naik Haji, bahwa dalammenerima uang untuk Ongkos Naik Haji dan memberi Kwitansi buktipendaftaran Calon Jamaah Haji tersebut terdakwa bertindak sebagaipenerima BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Babakan Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Penyelenggara lbadah Haji Khusus yang tidak melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015terdakwa kedatangan orang yang ingin melaksanakan ibadah Hajikemudian
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal64 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah HajiATAUKETIGA: Bahwa terdakwa H. TUBAGUS SAEFULLAH Alias AA HAJI Alias ENCEP Bin HMUHAMAD pada waktu yang tidak dapat ditentukan dalam antara tahun2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Villa tempat terdakwa tinggaldi Kp.
laindengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, ataumartabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 639/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15.6/2018menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015terdakwa kedatangan orang yang ingin melaksanakan ibadah
152 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
FAJRI BIN MUCHTAR
118 — 23
- Menyatakan Terdakwa FAJRI Bin MUCHTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (bulan) bulan;
KAMARUDINuntuk mencari jamaah ikut ibadah haji cathering, selanjutnya saksimenyetujuinya dan beberapa hari kKemudian Sdr. KAMARUDIN, saksiShohibul dan Sdr.
ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA bukan termasuk dantidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diKementrian Agama R.I.
Bahwa selain dari keberangkatan haji reguler dan haji kKhusus, terdapatjemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji menggunakan kuotayang tidak diberikan secara resmi dari Pemerintah Arab Saudi kepadaPemerintah Indonesia, Jemaah haji tersebut diberangkatkan dengan visahaji mujamalah (undangan). Hal ini tertuang dalam pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji danUmrah.
Haji Mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Jemaahnyadiberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).
HALIMAH S Binti SAID maupun Saksi ZIYAD BinABDULLAH tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Knusus dantidak memiliki izin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (BiayaPerjalanan Ibadah Haji) sehingga tidak memiliki hak untuk mengumpulkandan/atau memberangkatkan Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH,Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, SaksiSYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr.
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
Hj. HALIMAH S Binti SAID
69 — 21
Halimah S Binti Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan memberangkatkan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
19 — 8
dibayar tunai, terjadi ijabqabul antara wali dan Pemohon ;e Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga / dan sesusuandengan Pemohon Il dan tidak ada larangan menurut hukum untukmelangsungkan pernikahan tidak ada orang atau masyarakat yangmempermasalahkan status pernikahan Pemohon denganPemohon Il yang hingga kini sudah dikaruniai 9 orang anak ; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat diKUA Kecamatan Karangtengah sehingga para Pemohonmemerlukan Isbat ini untuk melengkapi persyaratan ibadah
7 ayat (2) KompilasiHukum Islam dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan aquo para Pemohonmengajukan permohonannya dengan alasan karena pernikahan Pemohon Hal 5 dari 9 halaman Penetapan 1260/Pdt.P/2016/PA.Cjrdengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1975 tidak didaftardi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki bukunikah untuk melengkapi persyaratan ibadah
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
392 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap