Landak Nomor 714/02/LHPKhusus/ITKAB/III/2020 Tanggal 01 April 2020 tentang DugaaanPenggunaan APBDes Tubang Raeng Tahun Anggaran 2019 yang tidakdirealisasikan oleh kepala desa tubang raeng kecamatan jelimpo kabupatenlandak sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp.436,001,000.00.(empat ratus tiga puluh enam juta seribu rupiah).

Berdasarkan surat perintah tugas Nomor :700/02/STRIKSUS/ITKAB/tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, Kami TimHalaman 69 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Ptkyang terdiri dari 3 (tiga) orang, terdiri dari: 1.Drs. Barto selaku PengandaliTeknis, 2. saya sendiri Bonivasius ST selaku Ketua Tim dan 3. SeptiyantiRiyan, S.IP.

Alokasi Dana Dana (ADD) :Berdarkan Surat Edaran Bupati Landak No. 700/144 ITKAB/2019tanggal 28 Maret 2019, dibagi menjadi 3 tahapan yakni :Reviu tahap :a. Desa telah menetapkan APBDesb.

Landak Nomor714/02/LHPKhusus/ITKAB/III/2020 Tanggal 01 April 2020 tentang DugaanPenggunaan APBDes Tubang Raeng Tahun Anggaran 2019 yang tidakdirealisasikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tubang Raeng,Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, sebesar Rp.436,001,000.00.

Landak Nomor 714/02/LHPKhusus/ITKAB/III/2020 Tanggal O01 April 2020 tentang DugaaanPenggunaan APBDes Tubang Raeng Tahun Anggaran 2019 yang tidakdirealisasikan oleh Kepala Desa Tubang Raeng, Kecamatan Jelimpo,Kabupaten Landak, sebesar Rp.436,001,000.00.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin cerai dari Bupati Polewali sebagaimana NomorB.017/Itkab/472.20/12/2020, tertanggal 28 Desember 2020;11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniberkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusansebagai berikut;Primair:1.

Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.PwlBahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor B.017/itkab/472.20/12/2020, tanggal28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Polewali Mandar;Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiappersidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnyabercerai dengan Tergugat, namun tidak bershasil dan untuk proses

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx XXXXxx Xxxxx telah memperolehsurat izin cerai dari Bupati Polewali sebagaimana NomorB.005/Itkab/472.20/07/2021, tertanggal 7 Juli 2021;Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2021/PA. Pwl10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atasPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primer :1.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx XXXXXX XXXXX,Penggugat sebagai xxxxxxx XxXxXxxx XxXxxx (PNS) telah memperoleh SuratKeputusan izin Pemberian Perceraian yang dikeluarkan oleh Wakil BupatiPolewali Mandar, Nomor B.005/Itkab/472.20/07/2021 tanggal O07 Juli 2021tentang Pemberian Izin Perceraian;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Hal. 3 dari 12 Hal.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin cerai dari Wakil Bupati (PENGGUGAT) sebagaimana nomor : B023/Itkab/472.20/11/2019, tertanggal 19 November 2019;10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq.

Putusan No.6/Pdt.G/2020/PA.Pwldari Bupati Polewali Mandar, Nomor B.023/Itkab/472.20/11/2019, tertanggal19 Nopember 2019, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilantanggal 27 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;Bahwa, Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukanperceraian dari atasannya , izin Perceraian yang dikeluarkan oleh KepalaInspektorat Kabupaten Buru Nomor 041.2/168/ITKAB

No. 272/Pdt.G/2018/PA.AbPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan di atas;Menimbang,bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh izin dariatasannya untk melakukan perceraian, isi Surat Izin Perceraian yang dikeluarkanoleh Kepala Inspektorat Kabupaten Buru Nomor 041.2/168/ITKAB/2018 tanggal 26Juli 2018 , untul itu perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin cerai dari wakil bupate Polewali Mandar sebagaimana NomorB. 013/Itkab/472.20/8/2020 tertanggal 5 Agustus 2020;9.

Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Pwlbahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil (guru sekolan DasarNegeri) telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian daripejabat yang berwenang, Wakil Bupati Polewali Mandar, NomorB.013/Itkab/472.20/08/2020 bertanggal 5 Agustus 2020;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai

melakukan perbuatan dengan melakukan tindakan yangtidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1)yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, danmanfaat untuk masyarakat; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat PemerintahanKabupaten Buol Nomor: 708/60I/RHS/ ITKAB

melakukan perbuatan dengan melakukan tindakan yangtidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1)yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, danmanfaat untuk masyarakat; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat PemerintahanKabupaten Buol Nomor: 708/60I/RHS/ ITKAB

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si,(yang dilegalisir);36. Foto copy Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir);37. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta Rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara H.ABDILLAH BANDUNG, S.Sos, M.Si;6.

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si,(yang dilegalisir);37. Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir);38. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta Rupiah);Dipergunakan dalam perkara Terdakwa AGUS SALIM BATALIPU, SE;Hal. 31 dari 42 hal.Put. No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU8.

Bahwa upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohontelah maksimal dilakukan baik oleh kemuarga maupun oleh DinasPendidikan dimana Pemohon mengabdi, akan tetapi tidak berhasil sampaldengan terbitnya Surat Izin Cerai Nomor : B 014 / Itkab / 472.20 / 10 /2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatanagani olen Wakil BupatiPolewali Mandar sebagai ketua Tim Tindak Lanjut ;11.

Membebankan biaya perkara ini menurut hukumAtau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon didampingikuasa hukum dan Termohon datang menghadap di persidangan;Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang manadi persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari BupatiPolewali Mandar, dengan Nomor B.014/itkab/472.20/10/2020, tertanggal 26Oktober 2020Bahwa Majelis Hakim telah

Tergugatdiupayakan untuk kembali membentuk rumah tangga yang sakinahmawaddah dan warahmah namun upaya itu siasia dan bahkan TergugatHal 2 dari 25 Halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PA.Pwltetap berkeras hati untuk bercerai maka Penggugat sudah yakin bahwauntuk kembali membentuk rumah tangga sudah sangat sulit dipertahankan lagi, sebab + 1 (satu) tahun lamanya berpisah tempattinggal, olehnya itu Penggugat mengajukan Permohonan Izin Ceraisehingga Terbit Izin Cerai Tanggal 07 Februari 2019, Nomor : B.006/Itkab

Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannyadengan perkara ini mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat diwakilioleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkanTergugat pada sidang pertama hadir sendiri di persidangan dan padapersidangan selanjutnya Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya menghadapdi persidangan.Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin untuk melakukan perceraian dengan NomorB.006/Itkab

benarsebab Tergugat menyuruh ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikanperceraian agar tergugat merasa bebas sesuai dengan Short MesageService (SMS) tertanggal 11 April 2018 Jam 18.30 Wita, sehinggaPenggugat sebelum mengajukan Perceraian ke Pengadilan AgamaPolewali lebin awal melakukan permohonan Izin Cerai ke Bupati sebagaisalah satu pensyaratan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukanGugatan Cerai ke Pengadilan Agama, maka Terbitlah Pemberian IzinMelakukan Cerai Pada Tanggal 7 #Februari 2019, No.B.006/Itkab

Bahwa Penggugat sudah memiliki Izin melakukan perceraianberdasarkan Surat Bupati Polewali Mandar Nomor016/Itkab/472.20/12/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yangditandatangani oleh Wakil Bupati Polewali Mandar selaku Ketua Timtindak lanjut (copy terlampir).11.

datangmenghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadapdan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipunterhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyataketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sahmenurut hukum.Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian, dalam halini Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Polewali MandarNomor 016/Itkab

Y)sebagaimana Nomor :B015/Itkab/472.20/11/2019, tertanggal 19 November2019;11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primair ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sukran bin H. Muh. AminYusuf alias Muhammad Sukran Amin bin Muh.

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dantidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam statussebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dariatasan berdasarkan Surat Izin Nomor B.015/Itkab

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Izin Cerai dari atasan Penggugat sebagaimana NomorB.005/Itkab/472.2/02/2019 tertanggal 7 Februari 2019;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3.

Putusan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwldibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang manadi persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari BupatiPolewali Mandar, dengan Nomor B.005/Itkab/472.2/02/2019, tertanggal 7Februari 2019

Dan ataspermohonan tersebut Bupati Kabupaten Tebo telah memerintahkanInspektorat Kabupaten Tebo untuk melakukan pemeriksaan (Audit)Khusus ;15, Bahwa dari hasil pemeriksaan (audit khusus) dari InspektoratKabupaten Tebo, Bupati Tebo melalui surat Nomor 700/758/A.3/Itkab, tanggal 7 September 2016, memerintahkan kepada Pemohon agar : sccece= Memerintahkan CV.

Bukti P10 Surat Bupati Tebo Nomor: 700/758/A3/Itkab Perihal TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Atas PembangunanEmbung di Desa Sungai Abang Tahun Anggran 2015tertanggal 7 September 2016 ditujukan pada Pemohon(fotokopi dari fotokopi) ; 11. Bukti P11 w Slip setoran Pada Bank Pembangunan Daerah JambiHalaman 12 dari 42 halamanPutusan Perkara Nomor : 2/P/PW/2017/PTUN.JBIdengan No Rek.901500045 (Rek. Kas Umum Daerah Tebo)senilai Rp.9.064.063,27 tertanggal 13 September 2016yangg disetor oleh CV.

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuspermohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenangdalam keputusan dan/ atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanyaproses pidana ;2.Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutuspenilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelahadanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah ;Menimbang, bahwa telah ada Laporan Hasil Pemeriksaan KhususNomor : 700/69/B.1/ITKAB/2016, tanggal 23 Agustus 2016 atas

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Tebodengan Laporan Nomor : 700/69/ B.1/ITKAB/2016, tanggal 23 AgustusHalaman 24 dari 42 halamanPutusan Perkara Nomor : 2/P/PW/2017/PTUN.JBI2016 (vide bukti P9), memerintahkan kepada Pemohon untukmemerintahkan CV. Persada Antar Nusa untuk membayar kekurangandenda keterlambatan dan membayar kekurangan fisik pekerjaan ; f.

Persada AntarNusa tanggal 20 Desember 2015 (vide bukti P22) ; j.Bahwa ada Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan KabupatenTebo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 900/578/IV/DPT/2015,tanggal 31 Desember 2015 perihal Pemblokiran Dana Kegiatan yangditujukan kepada Pimpinan Bank Jambi Cabang Tebo (vide bukti P20) ; k.Bahwa ada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat KabupatenTebo Nomor : 700/69/B.1/ITKAB/2016, tanggal 23 Agustus 2016 atasPermohonan Pemeriksaan Pembangunan Embung di Desa

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx XxXXxXxxX Xxxxx telah memperolehSurat Izin Cerai dari Bupati Polewali Mandar dengan Nomor:B.002/Itkab/472.20/07/2021 tertanggal 07 Juli 2021;12.

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dantidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam statussebagai Seorang XXXxXXXXxX XXXXXX XXXxx, Penggugat telah memperoleh izin dariatasan berdasarkan Surat Izin Nomor B.002/itkab

Bahwa pernah berusaha untuk rukun dengan Tergugat tetapi Tergugatmenolak;10.Bahwa dengan sebabsebab tersebut di atas, maka merasa rumah tanggaantara dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untukhidup rukun lagi, maka berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;11.Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh surat izin cerai dariBupati Polewali Mandar sebagaimana Nomor : B.023/Itkab/472.20/12/2020,tertanggal 28 Desember 2020;12.Bahwa sanggup membayar biaya perkara

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Bahwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana dipersidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari BupatiPolewali Mandar, Nomor B.023/Itkab/472.20/12/2020, tertanggal 28 Desember2020, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatannya yangmaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:A. Bukti Surat:1.

Rehabilitast Bedah Rumah Keluarga PraSejahtera Di KecamatanMandiangin Tahun Anggaran 2011 untuk melakukan pengecekan langsung di Lapangan,dengan hasil Kegiatan terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Bedah Rumah Keluarga PraSejahtera Di Kecamatan Mandiangin Tahun Anggaran 2011 belum dilaksanakan, yangdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Tim Inspektorat Kabupaten SarolangunAtas Pelaksanaan Rehabilitasi Bedah Rumah Keluarga PraSejahtera Di KecamatanMandiangin Tahun Anggaran 2011 Nomor : 700/563/ITKAB

Sarolangunatas Pelaksanaan Rehabilitasi Bedah Rumah Keluarga Pra Sejahtera di KecamatanMandiangin T.A. 2011 Nomor : 700/563/ITKAB/2011 tanggal 25 Nopember 2011 didapatfakta sebagai berikut :e Anggaran Bedah Rumah Keluarga Pra Sejahtera Kec.

Sarolangunatas Pelaksanaan Rehabilitasi Bedah Rumah Keluarga Pra Sejahtera di KecamatanMandiangin T.A. 2011 Nomor : 700/563/ITKAB/2011 tanggal 25 Nopember 2011 didapatfakta sebagai berikut :Anggaran Bedah Rumah Keluarga Pra Sejahtera Kec.

Amrullah (Terdakwa) bersama dengan Bendahara yaknisaksi FIDRA HASTOMI;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan41Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti suratyaitu Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sarolangun atas PelaksanaanRehabilitasit Bedah Rumah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Mandiangin TahunAnggaran 2011 Nomor: 700/563/ITKAB/2011 tanggal zo NovemberMenimbang, bahwa selanjutnya telah

Sarolangun atas PelaksanaanRehabilitast Bedah Rumah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Mandiangin T.A.2011 Nomor 700/563/ITKAB/2011 tanggal 25 Nopember 2011 terdapat pengeluaran/penggunaan yang tidak didukung dengan buktibukti yang sah dan lengkap yangmenimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh jutaMenimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti adanya kehendak Terdakwaselaku Camat/Penanggungjawab program bedah rumah untuk mencairkan dana bedah rumah,yang digunakan

Bahwa terkait dengan pernyataan Termohon di Media masa Radar SulTeng, hari Rabu Tanggal 22 Nobember 2017 yang menyatakan bahwaKerugian Negara kurang lebih Rp 900.000.000,(Sembilan ratus jutarupiah) adalah pernyataan yang tidak professional dan terkesanTermohon telah mendahului proses Pengadilan untuk menghukumseseorang yang dianggap telah bersalah,11.Bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi (Inspektorat Kabupaten) melaluiSurat Pernyataan Pelunasan No:736/001/V/ITKAB/2016, Saudara NollyMua, SH.MH, jabatan

Libra jaya Lokasi pekerjaan DesaPilimakujawa, diberi tanda bukti Surat P7.a;Fotocopy Dokumentasi Pekerjaan Cv.lzzul Pratama Lokasi PekerjaanDesa Lempelero, diberi tanda bukti Surat P7.b;Fotocopy Surat Pernyataan No.736/001/V/ITKAB/2016 oleh kepalaInspektorat Kabupaten Sigi terhadap perusahaan Cv. Libra Jaya, Cv.Izzul Pratama, Cv. Papa Sukses Anak Istri Sejahtera, diberi tanda buktisurat P8;Fotocopy Setoran Bank Sulteng dan surat tanda penyetoran KabupatenSigi Cv.

Sigi tahun Anggaran 2013, diberi tanda buktisurat P11.c;Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada badanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi Nomor:700/PK.TT/11/B09/RHS/ITKAB tanggal 14 maret 2014, diberi tandabukti Surat P12;Halaman 16 dari 21 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN DglBahwa buktibukti surat tersebut yang telah dibubuhi meterai yang cukup,dan dalam persidangan bukti surat tertanda P1.a, P1.b.

Bahwa dengan sebabsebab tersebut di atas, maka Penggugat merasarumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidakada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baikbercerai dengan Tergugat;10.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izincerai dari Wakil Bupati Polewali sebagaimana Nomor : B.020/Itkab/472.20/2020,tertanggal 28 Desember 2020;Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.

Tergugat berdasarkan ketentuanPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam setiappersidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan caramenasihati Penggugat namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana dipersidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari Wakil BupatiPolewali sebagaimana Nomor : B.020/Itkab

sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor B029/Itkab

Pangaleroang, PEMOHON telah memperoleh izin atasan untukmengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor B029/Itkab/472.20/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh WakilBupati Polewali Mandar, sehingga telah terpenuhi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 jo.

Pembangunan Kantor Desa Pekerjaan Atap dengan kondisibangunan belum selesai berupa : Plafon dan rangka Plafon;Lantai; Pengecatan; Kunci dan alat penggantung, instalasi litrikdan sanitasi.Bahwa pada saat Tim dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar telah melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik ataskegiatan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Desa Harapan TA.2016 berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan Regular Pada Desa Harapan Kabupaten SelayarTahun 2017 nomor 007/PKPT/IIV2017/ITKAB

atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa NUR HASLI BinHADJOLLAH (Alm) bersama dengan Terdakwa Il ARSYAD HAFIDBin HAFID merugikan keuangan negara, sebagaimanahasilperhitungan kerugian negara oleh Ahli dari Inspektorat KabupatenKepulauan Selayar sebagaimana Laporan Hasil PemeriksaanIndikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan AnggaranDana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA.2016 pada DesaHarapan Kecamatan Bontosikuyu Kab.Kepulauan SelayarInspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor127/KH/XIV2017/ITKAB

Kantor Desa Pekerjaan Atap dengan kondisibangunan belum selesai berupa : Plafon dan rangka Plafon;Lantai; Pengecatan; Kunci dan alat penggantung, instalasi litrikdan sanitasi.Bahwa pada saat Tim dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar telah melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik ataskegiatan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Desa Harapan TA.2016 berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan Regular Pada Desa Harapan Kabupaten SelayarTahun 2017 nomor : No: 007/PKPT/IlV2017/ITKAB

7)8)9)1 (satu) rangkap dokumen asli SK Pengangkatan Kepala DesaHarapan;1 (satu) rangkap dokumen asli SK Pengangkatan BendaharaDesa Harapan;1 (satu) rangkap dokumen asli SK Pengangkatan Sekretaris danTPK Desa Harapan;1 (satu) rangkap dokumen asli Berkas Pencairan ADD dan DanaDesa Tahun 2016 Desa Harapan;1 (satu) rangkap dokumen asli APBDesa Desa Harapan Tahun2016;1 (satu) rangkap dokumen asli LPKJ dan LPPD Desa HarapanTahun 2016;1 (satu) rangkap dokumen asli LHP Inspektorat Nomor007/PKPT/IIV2017/ITKAB

Put.Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKS7. 1 (satu) rangkap dokumen asli LHP Inspektorat Nomor007/PKPT/IIV2017/ITKAB tanggal 08 Maret 2017;8. 1 (satu) rangkap dokumen asli Surat teguran dari CamatBontosikuyu ke Kepala Desa Harapan;9. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan pelanggaran Kepala DesaHarapan dari Ketua BPD Harapan;10. 1 (satu) rangkap dokumen asli Bukti Kuitansi penyerahan uangdesa dari Bendahara Desa Harapan ke Kepala Desa Harapan;11. 1 (Satu) rangkap dokumen asli Realisasi Tindak lanjut dari