Nomor : 700/3806/ITKAB/2021 tanggal 19 Maret 2121 kepada a.n.Faasara Dodo Manaraja selaku Pj.Kepala Desa Tahun 2017;1.2. Nomor : 700/3807/ITKAB/2021 tanggal 19 Maret 2021 kepada CamatFanayama; dan1.3.

ANTONIOMAN MANARAJA Nomor700/3808/ITKAB/2021, tanggal 19 Maret 2021, tentangTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten NiasSelatan, foto copy sesuai dengan asli;4.

Bukti T4 : Foto copy Surat Tugas Nomor : 090/9503/ITKAB/2020,tanggal 01 Juli 2021, untuk Melakukan Perhitungan TeknisHalaman 32 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUNMDN5,10.Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d TahunAnggaran 2019 di Desa Lahusa Fau Kabupaten Nias Selatan,foto copy sesuai dengan asli;Foto copy Surat Perpanjangan Tugas Nomor:090/5821/ITKAB/2020, tanggal O3 Juli 2021, untukmelanjutkan Pemeriksaan khusus Dana Desa dan AlokasiDana

/ITKAB/2021,tanggal 19 Maret 2021, dengan perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, foto copysesuai dengan asli;Foto copy Surat Bupati Nias Selatan ditujukan kepada a.n.Antonioman Manaraja Nomor : 700/3808/ITKAB/2021,tanggal 19 Maret 2021, dengan perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, foto copysesuai dengan asl;Foto copy Surat Bupati Nias Selatan kepada CamatFanayama Nomor : 700/3807/ITKAB/2021, tanggal 19 Maret2021, dengan perihal

Bahwa objek sengketa disusun menjadi satu hasil laporan dan diberi suratpengantar Nomor : 700/379/ITKAB/2021 tanggal 15 Maret 2021 PerihalPenyampaian LHP Desa Lahusa Fau Kec. Fanayama yang ditandatangani olehInspektur Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada KapolresNias Selatan (vide Bukti T12);.

Hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan TimInspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015,Tanggal 26 Oktober 2015.. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 6 (enam) dengan alasanbahwa:a. fakta proges fisik pelaksanaan pekerjaan sampai dengan awal bulanNovember 2014 (waktu meninggal anak dari Penggugat) belummencapai 84,54%, tetapi baru mencapai mencapai 61,26% sesuai MCbulan November 2014 yang dibuat sendiri oleh Penggugat.

Selanjutnya penggugatmenyatakan bersedia menghadirkan tim teknis lapangan untukmelakukan pembahasan lebih lanjut namun tenaga teknis yangdijanjikan tidak dapat dihadirkan selama 4 bulan oleh Penggugat sampaisaat penerbitan LHP Inspektorat Nomor: 55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.Bahwa surat inspektorat Nomor : 700/307/ITKAB/SKA/2017, tanggal 27April 2017, perihal: jawaban atas tanggapan rekanan terhadap hasilpemeriksaan Inspektora Kabupaten Sikka (pekerjaan peningkatan jalanWelafoleSokoria

Hal inisesual dengan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor:55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.BahwatTergugat II tidak pernah memerintahkan secara lisan kepadaPenggugat agar pekerjaan galian/pembukaan jalan diteruskan sampai kedusun Ratemoa sebelum dilakukannya adendum kontrak..

Bahwa Tergugat Ill baru menyadari kelalaian, ketidakcermatan danketidaktelitiannya setelah membaca LHP Inspektorat Nomor55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.Dengan demikian maka LHP Inspektorat Nomor: 55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015 menjadi dasar pembayaranatas hasil pekerjaan peningkatan jalan welafolesukoria yang dikerjakanPenggugat.. Bahwa Tergugat III menolak dalil posita angka 13 (tiga belas) dan 14 (empatbelas) dengan alasan:a.

Namun Terbanding/Penggugatdengan tanpa dasar dan tanpa alasan yang patut secarahukum tidak menerima dan/atau menolak LHP InspektoratNomor : 55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26Oktober 2015, namun tetap bertahan dengan hasil perhitungansendiri dengan progress fisik pekerjaan 84,54.

Selanjutnya penggugat menyatakan bersediamenghadirkan tim teknis lapangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjutnamun tenaga teknis yang dijanjikan tidak dapat dihadirkan selama 4 bulanoleh Penggugat sampai saat penerbitan LHP Inspektorat Nomor:55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.b.

Hal ini Sesuai dengan HasilPemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.BahwatTergugat II tidak pernah memerintahkan secara lisan kepada Penggugatagar pekerjaan galian/pembukaan jalan diteruskan sampai ke dusun Ratemoasebelum dilakukannya adendum kontrak.5.

Bahwa Tergugat Ill baru menyadari kelalaian, ketidakcermatan danketidaktelitiannya setelah membaca LHP Inspektorat Nomor : 55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.Dengan demikian maka LHP Inspektorat Nomor: 55//LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015 menjadi dasar pembayaran atashasil pekerjaan peningkatan jalan welafolesukoria yang dikerjakan Penggugat.5. Bahwa Tergugat III menolak dalil posita angka 13 (tiga belas) dan 14 (empatbelas) dengan alasan:a.

Tanggapan atas surat Inspektur Kabupaten Sikka Nomor700/307/ITKAB/SKA/2017 tanggal 27 April 2017;3. Tanggapan ulang atas temuan pemeriksaan;Diberi tanda P9; 1 (Satu) bundel dokumen fotofoto paket Pekerjaan Peningkatan JalanKabupaten WelafoleSokoria tahun anggaran 2014, diberi tanda P10; Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.

Mitra Laut Sejati, diberi tanda PT6;Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 700/307/ITKAB/SKA/2017 tanggal27 April 2017 perihal: Jawaban atas tanggapan Rekanan terhadap HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka (Pekerjaan Peningkatan JalanWelafoleSokoria Tahun Anggaran 2014, yang ditujukan kepada Direktur CV.

Surat Nomor: 700/049/ITKAB Perihal Undangan tertanggal 13 Januari2020;b. Surat Nomor: 700/070/Itkab. Perihal Panggilan keI (Pertama) tertanggal13 Januari 2020; Halaman 12 dari 52. Putusanc. Surat Nomor: 700/0117/Itkab. Perihal PanggNamdedb/Cechoa) Textanmg al27 Januari 2020;13.14.15.d. Surat Nomor: 700/351/Itkab. Perihal Permintaan Keterangan danDokumen Pengelolaan Keuangan Desa Taraha TA. 2018 dan TA. 2019tertanggal 27 Februari 2020;e.

Surat Nomor: 700/792/ITKAB Perihal Undangan tertanggal 05 Mei 2020;Akan tetapi oleh Bendahara Desa Taraha (HERMAN WARUWU) tidakpernah menghadiri semua undangan dari INSPEKTORAT Kabupaten NiasBarat tersebut;Bahwa bukan hanya Inspektorat saja yang mengundang Bendahara DesaTaraha (HERMAN WARUWLU), tetapi Bupati Nias Barat pun akhirnya turuntangan langsung untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Tarahasebagaimana tersebut dalam Surat Bupati Nias Barat Nomor 700/451/Itkab.Perihal Panggilan tertanggal

Surat Sekretariat DaerahKabupaten Nias Barat Nomor: 700/511/Itkab.

Itkab, Perihal Panggilan KeI (Pertama),tertanggal 15 Januari 2020;: Fotokopi sesuai asli Surat Inspektorat Kabupaten Nias BaratNomor: 700/0117/Itkab, Perihal Panggilan KeIl (Kedua),tertanggal 27 Januari 2020;: Fotokopi sesuai asli Surat Inspektorat Kabupaten Nias BaratNomor: 700/351/Itkab, Perihal Permintaan Keterangan danDokumen Pengelolaan Keuangan Desa Taraha TA. 2019,tertanggal 27 Februari 2020;: Fotokopi sesuai asli Surat Inspektorat Kabupaten Nias BaratNomor: 700/792/ITKAB Perihal Undangan

tertanggal 05 Mei2020;: Fotokopi sesuai asli Surat Bupati Nias Barat Nomor:700/451 /Itkab, Perihal Panggilan, tertanggal 11 Maret 2020;: Fotokopi sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten NiasBarat Nomor: 700/551/Itkab, Perihal Panggilan KeIl (kedua),tertanggal 19 Maret 2020;: Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembagian Sembako dariProvinsi Sumatera Utara untuk Penanggulangan PenangananCovid19, tertanggal 23 Mei 2020;: Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Dengar PendapatGabungan Komisi

/2019, Perihal : Tindak Lanjut atas LaporanHalaman 16 Putusan Perkara Nomor 1/G/2019/PTUNMDNpemberhentian perangkat Desa Baho, tanggal 30 Januari 2019 yangditunjukkan kepada Bapak Bupati Nias Utara maka surat Fotocopy dariInspektorat Kabupaten Nias Utara Nomor : 140/123/IrbanwilI/ITKAB/2019, Perihal : Tindak Lanjut atas Laporan pemberhentian perangkatDesa Baho, tanggal 30 Januari 2019 pada point ke3 (tiga) huruf (a), (c)dan (d) menyatakan bahwa: dari hasil klarifikasi terhadap beberapapihak, maka

Bukti P 8 : Surat Panggilan Klarifikasi dari Inspektorat Pemerintah Kab.Nias Utara Nomor : 700/1576/UmumKeu/ITKAB/2018Sifat : Penting hal : Panggilan Klarifikasi tanggal 04Desember 2018 ;. Bukti P 9 : Surat Keberatan Perihal : Laporan Keberatan atasKeputusan Kepala Desa Baho Nomor : 141/19/Kep/008/2018, tentang Pengangkatan Sekretaris DesaBaho, Kec. Lotu, Kab.

Tindak lanjutatas laporan pemberhentian perangkat Desa Baho,tanggal 30 Januari 2019 ;Surat Nomor : 700/191/IrbanwilI/ITKAB/2019, perihalLaporan Hasil Pemeriksaan atas PemberhentianPerangkat Desa Baho, Kec.

Lotu atas nama Berzaro Harefa Nomor :700/07/IrbanwilI/ITKAB/2019, tanggal 15 Pebruari2019;Surat Camat Lotu Nomor : 140/153/01/2019, perihalLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab.

Nias Utara Nomor :141/138/DPMDIII/III/2018 tanggal 20 Maret ;26.Bukti P 26 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Baho Nomor :141.2/003/BPDBH/IV/ 2018 yang ditujukan kepadaBapak Bupati Nias Utara tanggal 09 April 2018 ;27.Bukti P 27 : Surat Inspektorat Kabupaten Nias Utara Nomor : 700/375/PEP/ITKAB/2018 perihal panggilan yang ditujukankepada 1. Camat Lotu 2. Kades Baho 3.

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63-XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si, (yang dilegalisir); --------------------------------------------------------------

37. Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60-I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir); -----------------------------------

38.

peruntukannya dan sampai dengansekarang dana tersebut belum diterima oleh Pegawai Honor TenagaKontrak Daerah dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (TenagaAdministrasi) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenHalaman 10 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.Buol maka orang lain dimaksud di atas menjadi kaya atau bertambahKOK VGA; saeeseseeseeeneeneeeeeee nee eee eee mene Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat PemerintahanKabupaten Buol Nomor: 708/60I/RHS/ ITKAB

Foto Copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XIVST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN,MSi., (yang dilegalisir); 33.

Foto copy Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60ITRHS/ITKAB O06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemudadan Olah Raga Kabupaten Buol (telah dilegalisir); Tetap terlampir dalam berkas perkara;sles Asli SP2D Nomor: 2597/SP2D/2011 tanggal 01 Juli 2011,SPMLS Nomor: 0049.06/SPM/LS/Disdikpora/2011, SPPLS Barangdan Jasa Nomor: 0049.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011.

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XIV/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si,(yang dilegalisir); of. Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir);Halaman 33 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H.

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XIV/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN,M.Si, (yang dilegalisir); Halaman 47 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.37, Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir); 38. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta Rupiah);7.

Putusan No.345/Pdt.G/2019/PA.Pwlpertahankan lagi, sebab + 2 (dua) tahun lamanya berpisah tempattinggal, olehnya itu Penggugat mengajukan Permohonan Izin Ceraisehingga Terbit Izin Cerai Tanggal 29 Mei 2019, Nomor : B.011 /Itkab / 472.20 / 05 / 2019.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas,maka Penggugat dengan melalui Kuasanya mohon dengan hormatkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis HakimYang Mulia, yang mengadili perkara ini kiranya memberikan putusansebagai berikut :1.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperolehSurat Keputusan izin Pemberian Perceraian yang dikeluarkan olehWakil Bupati Polewali Mandar, Nomor Nomor : B.011 / Itkab / 472.20 /Hal. 3 dari 12 Hal.

Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh Surat Keputusan izin Pemberian Perceraian yangdikeluarkan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Nomor Nomor : B.011 /Itkab / 472.20 / 05 / 2019, tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberian IzinMelakukan Perceraian, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhisyarat administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak

Surat Tugas No. 800/ /UM/10 tanggal 9 Pebruari 201012.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 697/ITKAB/2011 tanggal 9 Juni2011 Tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan DinasKeluar Daerah Pada Sekretariat Daerah dan Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana;13.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 696/ITKAB/2011 Tanggal 9 Juni2011 Tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan Dinas LuarDaerah Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana;14.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 62/ITKAB

/2011 Tanggal 1 Pebruari2011 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) PemerintahKabupaten Jembrana;15.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 38/ITKAB/2012 Tanggal 19 Januari2012 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) PemerintahKabupaten Jembrana;16.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 56/ITKAB/2013 Tanggal 4 Januari2013 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan

GEDE WINASA;20.Surat Nomor: 700/365/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor: 9/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.21.Surat pernyataan NI KETUT ASMARANI, SH dan NI Nj BAKTI tanggal13 Maret 2015 perihal telah mengantarkan Surat Kewajiban PenyetoranKe Kas Daerah Nomor: 700/365/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013;22.Surat Nomor: 700/679/ITKAB/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;23.Surat pernyataan GUSTI PUTU ARIANA

GEDE WINASA;20.Surat Nomor: 700/365/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;21.Surat pernyataan NI KETUT ASMARANI, SH dan NI Nj BAKTI tanggal13 Maret 2015 perihal telah mengantarkan Surat Kewajiban PenyetoranKe Kas Daerah Nomor: 700/365/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013;22.Surat Nomor: 700/679/ITKAB/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;23.Surat pernyataan GUSTI PUTU ARIANA dan DESY ARIANGGITA,A.Md tanggal 3 Juni 2013 perihal telah

Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2020;

/2020 dari Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Landak dan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) T.A. 2020 Nomor: 007/DD-III/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak;

rangkap Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Wilayah (Kadus) Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

Landak Nomor 714/16/LHP/ITKAB/V/2021Tanggal 1 Juni 2020 tentang penyelenggaraan Desa Sungai Segak KecamatanSebangki Kabupaten Landak Sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluhtujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satusen) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagaiberikut: Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 menerbitkan Surat Keputusan Nomor141/344/KK/2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa

Landak Nomor714/16/LHP/ITKAB/V/2021 Tanggal 1 Juni 2020 tentang penyelenggaraanDesa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak terdapatkerugian negara sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuhjuta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluhsatu sen), dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut: No; Tahapan Kegiatan Total Realigasi SisaTahun Anggaran 2020 Anggaran1. Tahap 4.214.012.,47 3.324.000 4.214.012,472.

Landak Nomor714/16/LHP/ITKAB/V/2021 Tanggal 1 Juni 2020 tentang penyelenggaraanDesa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak terdapatkerugian negara sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuhjuta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluhsatu sen), dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut: No; Tahapan Kegiatan Total Realigasi SisaTahun Anggaran 2020 Anggaran1. Tahap 4.214.012,47 3.324.000 4.214.012,472.

/2020 dari InspektoratPemerintahan Kabupaten Landak dan Rekomendasi Pencairan Dana DesaTahap Ill (20%) T.A 2020 Nomor: 007/DDIII/2020 dari DPMPDPemerintahan Kabupaten Landak;25.1 (satu) Rangkap Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II, yang terdiri dariRekomendasi Nomor: 714/74/reviuAPBDES/II/ITKab/2020 dari InspektoratPemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana DesaTahap Il (15%) Nomor: 073/DDII/B/2020 dari DPMPD PemerintahanKabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (10%

/2020 dari InspektoratPemerintahan Kabupaten Landak dan Rekomendasi Pencairan Dana DesaTahap Ill (20%) T.A 2020 Nomor: 0O07/DDIII/2020 dari DPMPDPemerintahan Kabupaten Landak;25.1 (satu) Rangkap Surat Rekomendasi Pencairan Tahap Il, yang terdiri dariRekomendasi Nomor: 714/74/reviuAPBDES/II/ITKab/2020 dari InspektoratPemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana DesaTahap Il (15%) Nomor: 073/DDII/B/2020 dari DPMPD PemerintahanKabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (

Surat Tugas No. 800/ /UM/10 tanggal 9 Pebruari 201012.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 697/ITKAB/2011 tanggal 9 Juni2011 Tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan DinasKeluar Daerah Pada Sekretariat Daerah dan Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana;13.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 696/ITKAB/2011 Tanggal 9 Juni2011 Tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan Dinas LuarDaerah Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana;14.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 62/ITKAB

/2011 Tanggal 1 Pebruari2011 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) PemerintahKabupaten Jembrana;15.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 38/ITKAB/2012 Tanggal 19 Januari2012 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) PemerintahKabupaten Jembrana;16.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 56/ITKAB/2013 Tanggal 4 Januari2013 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan

GEDE WINASA;20.Surat Nomor: 700/365/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor: 9/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.21.Surat pernyataan NI KETUT ASMARANI, SH dan NI Nj BAKTI tanggal13 Maret 2015 perihal telah mengantarkan Surat Kewajiban PenyetoranKe Kas Daerah Nomor: 700/865/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013;22.Surat Nomor: 700/679/TKAB/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;23.Surat pernyataan GUSTI PUTU ARIANA

Kantor Desa Pekerjaan Atap dengan kondisibangunan belum selesai berupa : Plafon dan rangka Plafon;Lantai; Pengecatan; Kunci dan alat penggantung, instalasi litrikdan sanitasi.Bahwa pada saat Tim dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar telan melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik ataskegiatan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Desa Harapan TA.2016 berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan Regular Pada Desa Harapan Kabupaten SelayarTahun 2017 nomor 007/PKPT/III/2017/ITKAB

atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa NUR HASLI BinHADJOLLAH (Alm) bersama dengan Terdakwa II ARSYAD HAFIDBin HAFID merugikan keuangan negara, sebagaimanahasilperhitungan kerugian negara oleh Ahli dari Inspektorat KabupatenKepulauan Selayar sebagaimana Laporan Hasil PemeriksaanIndikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan AnggaranDana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA.2016 pada DesaHarapan Kecamatan Bontosikuyu Kab.Kepulauan SelayarInspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor127/KH/XIIV/2017/ITKAB

Kantor Desa Pekerjaan Atap dengan kondisibangunan belum selesai berupa : Plafon dan rangka Plafon;Lantai; Pengecatan; Kunci dan alat penggantung, instalasi litrikdan sanitasi.Bahwa pada saat Tim dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar telan melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik ataskegiatan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Desa Harapan TA.2016 berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan Regular Pada Desa Harapan Kabupaten SelayarTahun 2017 nomor : No: 007/PKPT/III/2017/ITKAB

atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa NUR HASLI BinHADJOLLAH (Alm) bersama dengan Terdakwa II ARSYAD HAFIDBin HAFID merugikan keuangan negara, sebagaimanahasilperhitungan kerugian negara oleh Ahli dari Inspektorat KabupatenKepulauan Selayar sebagaimana Laporan Hasil PemeriksaanIndikasi Kerugian negara atas Dugaan Penyimpangan AnggaranDana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA.2016 pada DesaHarapan Kecamatan Bontosikuyu Kab.Kepulauan SelayarInspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar nomor127/KH/XIV/2017/ITKAB

TPK/2018/PT.MKS5. 1 (satu) rangkap dokumen asli APBDesa DesaHarapan Tahun 2016;6. 1 (Satu) rangkap dokumen asli LPKJ dan LPPDDesa Harapan Tahun 2016;he 1 (Satu) rangkap dokumen asli LHP InspektoratNomor 007/PKPT/III/2017/ITKAB tanggal 08 Maret 2017;8. 1 (satu) rangkap dokumen asli Surat tegurandari Camat Bontosikuyu ke Kepala Desa Harapan;9. 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporanpelanggaran Kepala Desa Harapan dari Ketua BPD Harapan;10. 1 (satu) rangkap dokumen asli Bukti Kuitansipenyerahan uang desa

Surat Tugas No. 800/ /UM/10 tanggal 9 Pebruari 201012.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 697/ITKAB/2011 tanggal 9 Juni 2011Tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan Dinas KeluarDaerah Pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Jembrana;13.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 696/ITKAB/2011 Tanggal 9 Juni2011 Tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan Dinas LuarDaerah Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana;14.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 62/ITKAB

/2011 Tanggal 1 Pebruari2011 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) PemerintahKabupaten Jembrana ;15.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 38/ITKAB/2012 Tanggal 19 Januari2012 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) PemerintahKabupaten Jembrana;Hal. 22 dari 163 Putusan Nomor 28/Pid.SusTpk/2016/PN Dps16.Keputusan Bupati Jembrana Nomor 56/ITKAB/2013 Tanggal 4 Januari2013 Tentang Pembentukan

GEDE WINASA ;20.Surat Nomor : 700/365/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;21.Surat pernyataan NI KETUT ASMARANI, SH dan NI Nj BAKTI tanggal 13Maret 2015 perihal telah mengantarkan Surat Kewajiban Penyetoran KeKas Daerah Nomor: 700/865/ITKAB/2013 Tanggal 16 April 2013;22.Surat Nomor: 700/679/ITKAB/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah;23.Surat pernyataan GUST PUTU ARIANA dan DESY ARIANGGITA,A.Md tanggal 3 Juni 2013 perihal telah

menemui GDEWINASA di LP guna memohon tanda tangan Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM);24.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas nama GDE WINASAtanggal 21 Juni 2011;25.2 (dua) lembar Surat Pernyataan NI Nj BAKTI dan MADE WISNUWIRAMA, SE tanggal 12 Maret 2015 perihal telah mengantarkan SuratKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah Nomor : 700/679/ITKAB/2012Tanggal 7 Agustus 2012;26.1 (satu) Bendel Rekap NPD S/D Maret 2010 Perjalanan Dinas Bupati danWakil Bupati Jembrana yang berisi :1) 1

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63-XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si, (yang dilegalisir); --------------------------------------------------------------37. Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60-I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir); -----------------------------------38.

komputer danlainlain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sampai dengansekarang dana tersebut belum diterima oleh Pegawai Honor TenagaKontrak Daerah dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (TenagaAdministrasi) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenBuol maka orang lain dimaksud di atas menjadi kaya atau bertambahK@KAYAANNYA, ~~ ~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nn nnn nn nnnnnnnnnnnnnnnBahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat PemerintahanKabupaten Buol Nomor: 708/60I/RHS/ ITKAB

Adm) Triwulan tahun2011; 22.Copy dokumen dan pertanggungjawaban Tenaga KontrakTriwulan I tahun 2011;23.Copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban TenagaKontrak Triwulan tahun 2011;24.Copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban honorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan II tahun2011;25.Copy dokumen pengajuan pembayaran gaji Guru Kontrak;Halaman 29 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.27.Foto Copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XII/ST/ITKAB

USMAN HASAN,MSi., (yang dilegalisir);28.Foto copy Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda danOlah Raga Kabupaten Buol (telah dilegalisir); Tetap terlampir dalam berkas perkara;1. Asli SP2D Nomor: 2597/SP2D/2011 tanggal 01 Juli 2011, SPMLS Nomor: 0049.06/SPM/LS/Disdikpora/2011, SPPLS Barangdan Jasa Nomor: 0049.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011.

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN,M.Si, (yang dilegalisir);31.Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda danHalaman 37 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.Olahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir);7.

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN,M.Si, (yang dilegalisir);37.Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir);7.

Surat Tugas Nomor 800/ /UM/10 tanggal 9 Februari2010 ;Keputusan Bupati Jembrana Nomor 697/ITKAB/2011 tanggal 9 Juni2011 tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan DinasKeluar Daerah Pada Sekretariat Daerah dan Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana ;Keputusan Bupati Jembrana Nomor 696/ITKAB/2011 tanggal 9 Juni2011 tentang Penetapan Kerugian Daerah Atas Perjalanan DinasLuar Daerah Pada Sckretaris Daerah Kabupaten Jembrana ;Keputusan Bupati Jembrana Nomor 62/ITKAB/2011

tanggal 1Februari 2011 tentang Pembentukan Majelis PertimbanganTuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR)Pemerintah Kabupaten Jembrana ;Keputusan Bupati Jembrana Nomor 38/ITKAB/2012 tanggal 19Januari 2012 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) PemerintahKabupaten Jembrana ;Keputusan Bupati Jembrana Nomor 56/ITKAB/2013 tanggal 4Januari 2013 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

GEDE WINASA ;Surat Nomor 700/365/ITKAB/2013 tanggal 16 April 2013 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah ;Surat Pernyataan NI KETUT ASMARANI, S.H. dan NI Nj.

BAKTItanggal 13 Maret 2015 perihal telah mengantarkan Surat KewajibanPenyetoran Ke Kas Daerah Nomor 700/365/IT KAB/2013 tanggal 16April 2013 ;Surat Nomor 700/679/ITKAB/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihalKewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah ;Surat Pernyataan GUSTI PUTU ARIANA dan DESY ARIANGGITA, A.Md. tanggal 3 Juni 1013 perihal telah menemui GDEWINASA di LP guna memohon tanda tangan Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ;Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas nama GDEWINASA tanggal 21

BAKTI dan MADE WISNUWIRAMA, S.E. tanggal 12 Maret 2015 perihal telah mengantarkanSurat Kewajiban Penyetoran Ke Kas Daerah Nomor700/679/ITKAB/2012 tanggal 7 Agustus 2012 ;1 (satu) bendel Rekap NPD S/D Maret 2010 Perjalanan DinasBupati dan Wakil Bupati Jembrana yang berisi :1) 1 (satu) lember Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor156/III/SETDA/2010 tanggal 29 Maret 2010 ;2) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor147/III/SETDA/2010 tanggal 26 Maret 2010 ;Hal. 27 dari 40 hal. Put.

Put. 11/G/2011/PTUNPLG;(Tergugat) melalui Camat, Tergugat melalui Inspektorat PemerintahanKabupaten Musi Banyuasin memanggil dan melakukan pemeriksaanterhadap Penggugat, sehingga akhirnya dijadikan dasar pertimbanganTergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya, yakniSurat Nomor: 800/180/RHS/ITKAB/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 perihalHasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Sdr. Fajar lbnu Sajari Kepala DesaMargo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Put. 11/G/2011/PTUNPLG;800/180/RHS/ITKAB/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal HasilPemeriksaan Khusus terhadap Sadr. Fajar lbnu Sajari Kepala Desa MargoMulyo Kecamatan Bayung Lencir Kab. Muba tidak bertentangan denganPasal 14 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa, karena Pasal ini untuk mewakili kepentingan desa didalamdan diluar Pengadilan bukan untuk kepentingan diri pribadi Kepala Desatersebut.

Bukti T 1, Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor : 800/179/RHS/ITKAB/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Yang Ditujukan Kepada CamatBayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin tentang HasilPemeriksaan Khusus terhadap Sdr. Fajar lbnu Sajari (Kepala2. Bukti T 2,3. Bukti T 3,4. Bukti T 4,Desa Margo Mulyo Kec.

Bayung Lencir), (Fotokopi sesuaiGIGNIQAN ASHI) r=sssmeenennnstcmniennennessccnimtmenn sneer sneerSurat Bupati Musi Banyuasin Kepada Kepala BPMPD Kab.Muba Nomor : 800/180/RHS/ITKAB/2010, Tanggal 30 Agustus2010, Yang Ditujukan Kepada Kepala BPMPD Kabupaten MusiBanyuasin Tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Sadr.Fajar lbnu Sajari (Kepala Desa Margo Mulyo Kec. BayungLencir); (Fotokopi sesuai dengan asli); Nota Dinas Dari Inspektur Kab.

BayungLencir), Yang Diduga Melakukan Pungutan TerhadapPembuatan Sertifikat Tanah Program Redistribusi Sebesar Rp.1.400.000, Sampai Dengan Rp.2.500.000 (Fotokopi sesuaiOLS AL@ Css to a aaLaporan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 19/SP /itkab/II/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang HasilPemeriksaan Khusus Terhadap Sdr. Fajar lbnu Sajari kepalaDesa Margo Mulyo Kec.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari Wakil Bupati (TERGUGAT)sebagaimanaNomor B021/Itkab/472.20/11/2019, tertanggal 19 November 2019;11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berkenan memutuskan sebagai berikut:Primatr ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Fotokopi Surat Pemberian Izin Melakukan Perceraian oleh BupatiPolewali Mandar Nomor B.021 Itkab/ 472.20/ 11 / 2019 pada tanggal 19nopember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh wakil BupatiPolewali Mandar, Bukti Surat tersebut bermeterai cukup dan berstempelpos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya, diberi tanda P.1;2.

hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaniPenggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan Penggugat ,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa mengenai profesi Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, Penggugat telah pula melampirkan bukti surat bertanda P.1 fotokopi SuratKeputusan Bupati Polewali Mandar B.021 Itkab

. : 028/ITKABLHPK/2010Nomor : 018/ITKAB/2010 tanggal 03 Mei 2010 oleh InspektoratPemerintah Kabupaten Aceh Timur;Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pada Kantor Dinas Perikanandan Kelautan Kabupaten Aceh Timur Nomor : O3/ITKAB/2013tanggal 29 Januari 2013 oleh Inspektorat Pemerintah KabupatenAceh Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa benar Terdakwa SUBALIONO Bin M.

RidwanBahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaaan Khusus InspektoratKabupaten Aceh Timur Nomor : 018/ITKAB/2010 tanggal 03 Mei2010 pada tahun 2009 Terdakwa yang telah melakukan pencairanAnggaran Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi berupaperjalanan dinas luar dan dalam daerah sebesar Rp. 209.000.000.

(seratus sembilanbelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan HasilPemeriksaaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Timur Nomor :018/ITKAB/2010 tanggal 03 Mei 2010;Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kembalimelakukan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepadapegawai atas nama Rosnani sebesar Rp. 2.260.000.

Aceh Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor DPPASKPD : 2.05.0125)1 (satu) set asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus InspektoratNomor : 018/ITKAB/2010 tanggal 03 Mei 2010.26)Photo copy Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No 990/76/2009tanggal 05 Pebruari 2009 yang telah dilegalisir.27)Photo copy Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No 990/76/2009tanggal 05 Pebruari 2009 yang telah dilegalisir.28)Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pada Kantor Dinas Perikanandan Kelautan Kabupaten Aceh Timur Nomor : O3/ITKAB/2013tanggal

kas melebihikebutuhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkantidak terbayarkanya gaji pegawai honorer, Banpol dan Anggota WH untukbulan September 2010, dimana perbuatan Terdakwa bertentangan denganPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur Nomor 028/ITKAB

Kariman telah membayaruntuk :Honorium 3 orang operator computer : Rp 750.000,00Biaya penunjang 2 orang kasi trantip : Rp 4.500.000,00Honor pembantu bendahara : Rp 1.350.000,00Jumlah : Rp 6.600.000,00Sisa : Rp 209.128.000,00Adalah termasuk kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten AcehTimur sebagaimana dalam kesimpulan pemeriksaan khusus oleh InspektoratKabupaten Aceh Timur Nomor 028/ITKAB/2010 pada Kantor Satuan PolisiPamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur dibidangPengelolaan

SPM :02/Pol PP/TU/2010 tanggal 20 April 2010 ;Dikembalikan kepada saksi Jamaluddin ;1 (satu) berkas photo copy yang telah dilegalisasi Laporan HasilPemeriksaan khusus Nomor 028/ITKAB/2010 tanggal 16 Desember2010 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul HisbahKabupaten Aceh Timur oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur ;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 875.1/876/2010 dari Bupati AcehTimur tentang Pengangkatan Sdr. Kariman sebagai PLT.

SPM :02/Pol PP/TU/2010 tanggal 20 April 2010 ;Dikembalikan kepada saksi Jamaluddin ;46) 1 (satu) berkas photo copy yang telah dilegalisasi Laporan HasilPemeriksaan khusus Nomor 028/ITKAB/2010 tanggal 16 Desember2010 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul HisbahKabupaten Aceh Timur oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur ;47) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 875.1/876/2010 dari Bupati AcehTimur tentang Pengangkatan Sdr. Kariman sebagai PLT.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari Wakil Bupati (Penggugath)sebagaimana nomor B016/Itkab/472.20/11/2019, tertanggal 19November 201913. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primatr ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Asli Surat Izin Perceraian dari atasan, nomorB.016/Itkab/472.20/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang diterbitkanoleh Wakil Bupati Polewali Mandar cq Ketua Tim Tindak Lanjut. Buktitersebut diberi tanda P.3;Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA. PwlB. SaksiSaksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan UrusanRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. H. A.

08 Agustus1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai aktaotentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa bukti P.3, Asli Surat Izin Perceraian dari atasan,nomor B.016/Itkab

Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh suratizin ceral dari atasan Penggugat sebagaimana NomorB.003/Itkab/472.2/02/2019, tertanggal 7 Pebruari 2019;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3.

resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izinuntuk bercerai dari pejabat yang berwenang, sebagaimana surat Wakil BupatiPolewali Mandar Nomor B.003/Itkab

dipanggil dengan resmidan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkanoleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpahadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149R.Bg ayat (1);Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, sebagaimanasurat Wakil Bupati Polewali Mandar Nomor B.003/Itkab