Ditemukan 822231 data
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab. INHU Bupati Indragiri Hulu
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.PT. Bukit Batabuh Sei Indah
95 — 14
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA) TANAH PAPUA VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
PT. Diamon Raya Timber
Turut Tergugat:
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
99 — 40
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA (WASINUS
Tergugat:
PT. Madukoro
Turut Tergugat:
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan),
121 — 56
YAYASAN PRADATA ANUGERAH NEGERI
Tergugat:
TIMBANG SIANIPAR
98 — 23
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
AH WAT
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Kehutanan Provinsi Riau
92 — 25
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
AH Guan
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau
86 — 23
YAYASAN DEVENDRA
Tergugat:
1.PT. MODI MAKMUR PERKASA (PT. MMP)
2.PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT.PHR)
Turut Tergugat:
2.Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
3.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia)
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
95 — 81
MELANESIA FOREST WATCH (MFW)
Tergugat:
1.KHOIRIL ANWAR
2.MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.BUPATI LAMONGAN
16 — 10
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
RODEN
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi Riau Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
102 — 33
Yayasan Nusa Raya
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)
154 — 71
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
183 — 108
; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Masyarakat ; Sebelah Timur berbatasan dengan : PT.
; Sebelah Selatan berbatasan dengan :Kebun Masyarakat ; Sebelah Timur berbatasan dengan : PT.
; Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun Masyarakat; Sebelah Timur berbatasan dengan : PT.
; Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun Masyarakat ; Sebelah Timur berbatasan dengan : PT.
1.DANIEL PRATAMA
2.IBNU AFRI HANDOKO
Tergugat:
PT ERAKARYA MUKTI JAYA
Turut Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Bupati Rokan Hilir)
156 — 0
Yayasan Firmar Abadi
Tergugat:
PT. INDRAWAN PERKASA
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Bupati Indragiri Hulu)
105 — 69
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
WINARTO
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia
124 — 40
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Tergugat:
1.PT. Ciputra Development, Tbk.
2.PT. Ciputra Kirana Dewata
Turut Tergugat:
Pemerintah Kota Surabaya c.q. Walikota Surabaya
108 — 48
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
ALEK KOSASI
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia
92 — 47
JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN RIAU (JIKALAHARI)
Tergugat:
PT PADASA ENAM UTAMA
81 — 48
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
335 — 297
(empat ratus) hektar tersebutditanami Sawit; Bahwa tanah obyek perkara pertama sekali ditanami sawit dari tahun2008 dan tahun 2011; Bahwa tanah obyek perkara seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektartersebut milik Masyarakat Pulo Kruet yakni pemilik sekitar 200 (duaratus) orang atau 200 (dua ratus) Sertipikat hak milik;Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN SkmTanah tersebut asal usulnya adalah tanah Garapan masyarakat sewaktusaksi menjabat sabagai keucik
pada tahun 2006;Bahwa pada saat itu setelah hutan tersebut digarap oleh masyarakat saksidiminta oleh masyarakat untuk mengurus sertifikat secara sporadik;Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan hutan muda yang kemudiandigarap oleh masyarakat, dan seingat saksi pada waktu itu ada 200Kepala keluarga yang menggarap tanah tersebut;Bahwa 1 (satu) orang mendapat 2 (dua) hektar;Bahwa Saksi juga mempunyai 2 (dua) hektar ditanah obyek perkara;Bahwa proses pembuatan sertifikat pada saat itu pertama sekali SetelahSporadik
dibuat lalu masyarakat mendatangi saksi M Amin yang pada saatitu selaku anggota dewan dan melalui gubernur kemudian dikeluarkansurat izin dari Gubernur, kemudian diteruskan kepada Bupati T.
tahun 2011 seluas 1900 Hektar;Bahwa selain masyarakat yang mempunyai tanah dilokasi tersebut adajuga Koperasi;Bahwa Saksi mendengar bahwa PT Kalista Alam pernah melakukanpekerjaan di atas tanah yang dikeluarkan IUPB tersebut pada tahun 2011dengan membuat land clearing dengan membuat jalan yang rencananyaditanami sawit oleh PT Kalista Alam;Bahwa antara lahan masyarakat dengan lahan PT Kalista Alam berbatasdengan Parit;Bahwa tanah saksi yang ada dilokasi tersebut sudah saksi jualkepada H.jito;Bahwa
melalui masyarakat;Bahwalahan tersebut terletak di Desa pulo kruet KecamatanDarul Makmuer Kabupaten Nagan Raya dan luas lahan tersebutadalah 400 Hektar;Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan sertifikat olen masyarakatkarna pada waktu itu masyarakat ada datang pada saksi sewaktu saksimasih anggota Dewan Perwakilan Rakwat Kabupaten;Bahwa Saksi ada mendampingi masyarakat ke BPN propinsi dan BPNKabupaten serta ke Gubenur pada saat pembuatan sertifikat;Bahwa Saksi ada melihat bahwa masyarakat yang mebuka
Terbanding/Tergugat : PT. TASMA PUJA
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
148 — 85