Ditemukan 824276 data
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
Koperasi Sokojati
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
43 — 5
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Edi Basri
Turut Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
75 — 31
Yayasan Pinang Merah Riau
Tergugat:
1.HANSEN WILLIAM
2.MHD.NATSIR PANE
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
31 — 21
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
127 — 94
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
366 — 906
tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaranHalaman 2 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhldasarnya;Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untukmelakukan berbagai kegiatan sosial Kemanusianan, yang salah satudi antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakatdalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secaraswadaya masyarakat
dan hutan yang disebut sebagai paruHalaman 8 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhlparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicuterjadinya pemanasan global (global warming), maka oleh sebab ituPENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutananyang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnyameningkatkan peranserta masyarakat
Kondisi Objek Sengketa ini dilapangan pada saatitu masih Hutan dan ada Waduk Laut Napanga, lalu dilapangan Timmengumpulkan masyarakat dan diketahuilah disana ada Habitat IkanKayangan sehingga diusulkaniah untuk menjadi Kawasan HutanLindung ke DPR RI dan disetujui menjadi Kawasan Hutan Lindung dandituangkan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DaerahRiau tahun 1994 yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor 10 Tahun 1994;Bahwa pada saat itu Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau
disekitar tanah objek perkara menyebutlokasi tersebut sebagai wilayah laut Napanga Tanjung Medan, saksi dantim tinggal di tepi Laut Napanga, kegiatan masyarakat ketika itu adalahmenangkap ikan, tidak ada yang berkebun karena dilarang;Bahwa sekarang Laut Napanga itu sudah tidak ada lagi;Bahwa Saksi tidak tahu mengapa disebut sebagai Laut Napanga,namun lokasi tersebut dikenal sebagai Tanjung MedanBahwa saat melakukan tapal batas, Saksi tidak ada melakukanpenelitian mengenai jenis tanaman dan satwa
berkewajiban untuk ikut serta memelihara danmenjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan;Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhlBahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadapkerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.Bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;Bahwa masyarakat
Team Operasional Penyelamatan Asset negara Republik Indonesia
Tergugat:
1.PT. GUNA USAGRI PRATAMA
2.YINGERH GUNAWAN
3.KEPALA DESA SOTOL KECAMATAN LANGGAM
69 — 21
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Ramos Teddy Sianturi
Turut Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
80 — 59
PT.Kalista Alam
Tergugat:
Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
492 — 329
Jo.PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 651 K/Pdt/2015, dan kondisiketidak selarasan itulah lagi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi,karena menjadi tidak jelas subjek hukumnya sepanjang rangkaian putusanawal hingga akhir;Bahwa dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan ada disebut sebagai berikut :Pengaturan administrasi perintahan dalam undangundang ini menjaminbahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahterhadap warga masyarakat
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.Kebun kelapa sawit KUD Mojopahit
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
35 — 22
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA
Turut Tergugat:
Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
77 — 35
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA (WASINUS)
Tergugat:
1.SUWIRIO WIDJAYA alias AFIN
2.ALIANTO WIDJAYA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),
100 — 0
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
PT. Bina Fitri Jaya
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Abadi Lestari
2.PT. Arara Abadi
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
88 — 0
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. RONATAMA AGRO MIGAS pemilik Saibun Sinaga
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab .Inhu Bupati Indragiri Hulu
221 — 31
1.SONI, S.H., M.H.,C.Md., C.CA
2.Batara Mulia,S.H
3.Wulandari,S.E
Tergugat:
Supono
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
20 — 13
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
109 — 62
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1. PT.Tamora Agro Lestari (PT.TAL)
Turut Tergugat:
2. Dinas Perkebunan Provinsi Riau
108 — 0
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
PT. Palm Lestari Makmur
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
33 — 31
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT SUBUR MANDIRI LESTARI
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
80 — 0
111 — 3
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.Hansen William
2.MUHAMMAD NASIR PANE
3.Dirjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Hansen Willim
107 — 73