SURYANTO; Melawan; PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI

PT WILMAR NABATI INDONESIA

PALMYRA PRIMA NABATI (TERGUGAT)

Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 22 Juni 2016, diberi tanda bukti P95;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 24 Juni 2016 diberi tanda bukti P96;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 25 Juni 2016 diberi tanda bukti P97;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 27 Juni 2016 diberi

PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 16 Agustus 2016,diberi tanda bukti P128;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 18 Agustus 2016 diberi tanda buktiP129;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 19 Agustus 2016 diberi tanda buktiP130;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 20 Agustus 2016 diberi tanda buktiP131;Fotokopi Surat Jalan/

yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 16 September 2016 diberi tandabukti P145;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 17 September 2016 diberi tandabukti P146;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 19 September 2016 diberi tandabukti P147;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 21 September 2016 diberi tandabukti

Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 7 Oktober 2016 diberi tanda bukti P162;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 8 Oktober 2016 diberi tanda bukti P163;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 10 Oktober 2016 diberi tanda buktiP164;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 11 Oktober

/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 25 Oktober 2016 diberi tanda buktiP176;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 28 Oktober 2016 diberi tanda buktiP177;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 31 Oktober 2016 diberi tanda buktiP178;Fotokopi Surat Jalan/PO dan Faktur Penjualan yang diterbitkan PT.PALMYRA PRIMA NABATI tertanggal 2 November 2016

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTIMAS NABATI ASAHAN tersebut;

PT MULTIMAS NABATI ASAHAN VS AHMAD ZULFAHRI, DK

PUTUSANNomor 134 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, berkedudukan di B & GTower Lt. 7, 8 & 9 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, MedanBarat cq PT Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JalanAccess Road Inalum Dusun IV Tanjung Permai Desa KualaTanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, yang

Bertha Direktur PT Multimas Nabati Asahan, bertempattinggal di Jalan Taman Polonia IV Nomor 64, KelurahanSukadamai, Kecamatan Medan Polonia, dalam hal ini memberikuasa kepada M. Sai Rangkuti, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Advokat, pada Kantor Law Office M.

Bahwa Proses fraksinasi CPKO di Departemen CPKO Fractination PTMultimas Nabati Asahan merupakan proses pemisahan yang menghasilkanCPKL (Crude palm Kernel Olien) dan CPKS (Crude palm Kernel Stearin);6. Bahwa tahapan atau alur produksi di Departemen CPKO Fractination PTMultimas Nabati Asahan adalah sebagai berikut:6.1.

PHI/2016Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2012 di Departemen CPKOFractination PT Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) melalui PT KualaCemerlang (Tergugat 1);a. Penggugat dipekerjakan untuk pekerjaan membongkar, mencuci, menyusun,conveyor, membungkus cake dan mengoperasikan Hoist Crane diDepartemen CPKO Fractination PT Multimas Nabati Asahan (Tergugat II)oleh PT Kuala Cemerlang (Tergugat 1);b.

Tergugat Il),maka dengan demikian pihak kuasa Para Penggugat juga tidak berwenanguntuk menarik PT Multimas Nabati Asahan sebagai pihak Tergugat Ildalam perkara a quo;6.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3059/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT83617/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00042/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00014/207/13/331/15 tanggal 9 Juni 2015 Masa Pajak Agustus 2013,atas nama PT Budi Nabati

MULTIMAS NABATI ASAHAN tersebut;

MULTIMAS NABATI ASAHAN VS RUDIYANSYAH, DK

Multimas Nabati Asahan dapatmenerima 40 (empat puluh) pekerja/ouruh (daftar nama terlampir) yangselama ini bekerja di bawah naungan Perusahaan vendor PT. KualaCemerlang, status kerjanya berubah menjadi tanggungjawab pemberipekerjaan yaitu PT. Multimas Nabati Asahan (MNA);Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini;.

adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang Kontraktor, Dagang Umum, Suplier dan Jasa,merupakan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dari PT.Multimas Nabati Asahan (Tergugat II);Bahwa, PT. Multimas Nabati Asahan (Tergugat Il) adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang industri pengelolahan minyak kelapa sawit, merupakanperusahaan pemberi pekerjaan kepada PT. Kuala Cemerlang (Tergugat );3. Bahwa, salah satu proses produksi di perusahaan PT.

Multimas Nabati Asahan;Bahwa, Proses fraksinasi merupakan proses untuk memisahkan minyak sawitkedalam dua fraksi yaitu fraksi liquid yang disebut olien dan fraksi yangdinamakan stearin;Bahwa, Proses fraksinasi CPKO di Departemen CPKO Fractination PT.Multimas Nabati Asahan merupakan proses pemisahan yang menghasilkanCPKL (Crude palm Kernel Olien) dan CPKS (Crude palm Kernel Stearin;Halaman 4 dari 32 hal.Put.Nomor 170 K/Pdt.SusPHI/20166.

Multimas Nabati Asahan (Tergugat Il) denganalasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.

Multimas Nabati Asahan (MNA) agar kedua belahpihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selamalamanya dalamjangka waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini;.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3061/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Pemohon Bandingterhadap Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00003/ 207/12/331/15 tanggal26 Februari 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00014/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli2015, atas nama PT Budi Nabati

MULTIMAS NABATI ASAHAN tersebut;

PT MULTIMAS NABATI ASAHAN VS 1. SYAFARUDDIN, DK

Bahwa PT Kuala Cemerlang (Tergugat ) adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang Kontraktor, Dagang Umum, Suplier dan Jasa,merupakan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dari PTMultimas Nabati Asahan (Tergugat II);2. Bahwa PT Multimas Nabati Asahan (Tergugat Il) adalah perusahaanyang bergerak dalam bidang industri pengelolahan minyak kelapa sawit,merupakan perusahaan pemberi pekerjaan kepada PT Kuala Cemerlang(Tergugat I);3.

Bahwa Penggugat dipekerjakan untuk pekerjaan membongkar, mencuci,menyusun, conveyor, membungkus cake dan mengoperasikan hoistcrane di Departement CPKO Fractination PT Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) oleh PT Kuala Cemerlang (Tergugat 1);Kronologis Hubungan Kerja Penggugat dengan Para Tergugat:Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2010 di Departemen CPKOFractination PT Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) melalui PT KualaCemerlang (Tergugat 1).a.

adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang Kontraktor, Dagang Umum, Suplier dan Jasa,merupakan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dari PTMultimas Nabati Asahan (Tergugat II);Bahwa PT Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) adalah perusahaanyang bergerak dalam bidang industri pengelolahan minyak kelapa sawit,merupakan perusahaan pemberi pekerjaan kepada PT Kuala Cemerlang(Tergugat I);Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 155 K/Padt.Sus.

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2014 Mediator Dinas Tenaga KerjaKabupaten Batubara telah mengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor565/1008/2014, adalah isi Anjuran tersebut adalah sebagai berikut:Agar Management Perusahaan PT Multimas Nabati Asahan dapatmenerima 40 (empat puluh) pekerja/ouruh (daftar nama terlampir) yangselama ini bekerja dibawah naungan Perusahaan vendor PT KualaCemerlang, status kerjanya berubah menjadi tanggung jawab pemberipekerjaan yaitu PT Multimas Nabati Asahan (MNA).Agar kedua belah

yaitu PT Multimas Nabati Asahan (MNA)agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selamalamanya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima Anjuran ini;Halaman 17 dari 33 hal.

MULTIMAS NABATI ASAHAN

MULTIMAS NABATI ASAHAN, tempat kedudukan diGedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Kesawan,Medan Barat (d.h.

Multimas Nabati Asahan,NPWP: 01.270.875.6092.000, beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 9,Jalan Putri Hijau, Kesawan, Medan Barat (d.h.

Multimas Nabati Asahan, NPWP: 01.270.875.6092.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarkoreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding),sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Halaman 6 dari 34 halaman.

paling lambat 3 (tiga) bulan sejakputusan dikirim;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkansebagai berikut:Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalahtanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikansecara langsung;Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27328/PP/M.XVIV15/2010 tanggal 23 November 2010, atas nama : PT.Multimas Nabati

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3067/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00044/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00005/207/13/331/15 tanggal26 Februari 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00015/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli2015, atas nama PT Budi Nabati

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00044/KEB/WPJ.27/ 2016 tanggal 27 April 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00005/207/13/331/15 tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas namaPT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, beralamatdi Jalan Gatot Subroto Nomor 34

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2997/PJ/2017, tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Putusan Nomor 4354/B/PK/Pjk/2019nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, alamat JalanGatot Subroto Nomor 34 Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar menjadisebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

MULTIMAS NABATI ASAHAN

MULTIMAS NABATI ASAHAN, beralamat di Gedung B & G,Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,Sumatera Utara.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat.Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 10 Desember 2009 No.

No. 476/B/PK/Pjk/2011Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00014/107/06/092/08 tanggal19 Maret 2008, atas nama: PT Multimas Nabati Asahan, NPWP: 01.270.875.6.092000,alamat: Gedung B & G, Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,Sumatera Utara 20111, sehingga Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Pajak kurang dibayar Rp. Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 (4) KUP Rp.

Multimas Nabati Asahan (Termohon Peninjauan Kembalisemula Penggugat), NPWP: 01.270.875.6092.000 sebesar Rp.13.418.399.160,00.

No. 476/B/PK/Pjk/2011Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00014/107/06/092/08tanggal 19 Maret 2008, atas nama: PT Multimas Nabati Asahan, NPWP:01.270.875.6092.000, Alamat: Gedung B & G, Lantai 9, Jl.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WILMAR NABATI INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2998/PJ/2017, tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00006/207/13/331/15, tanggal 26 Februari2015, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00016/WPJ.27/KP.0103/2015, tanggal 02 Juli 2015,atas nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000

Putusan Nomor 4386/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00006/207/13/331/15, tanggal 26 Februari 2015,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00016/WPJ.27/KP.0103/2015,tanggal 02 Juli 2015 atas nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP01.657.339.6.331000

PT WILMAR NABATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1217/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung B & GLantai 9, Jalan Putri Hijau, No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,Sumatera Utara 20111;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal

terhadap Surat Tergugat NomorS423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Tanggapan atasPengajuan Imbalan Bunga Sehubungan dengan Keterlambatan Penerbitan SuratKeputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihnan Pajak dan Surat PerintahMembayar Kelebihan Pajak (SGKPPKP) dan Surat Perintah Membayar KelebihanPajak (SPMKP) restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009sampai dengan April 2010 berdasarkan Pasal 17C UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, atas nama: Wilmar Nabati

Putusan Nomor 1217/B/PK/PJK/2016Nilai Masa Pajak September 2009 sampai dengan April 2010 berdasarkanPasal 17C UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,atas nama: Wilmar Nabati Indonesia, NPWP 01.269.805.6092.000,beralamat di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau, No. 10, Kesawan,Medan Barat, Medan, Sumatera Utara 20111;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap

permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanPeninjauan Kembali yang = diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:PT WILMAR NABATI

dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT WILMAR NABATI

WILMAR NABATI (WINA), tersebut ;

WILMAR NABATI (WINA) VS MARULI TUA DONGORAN

WILMAR NABATI (WINA), berkedudukan dan berkantorcabang di Kompleks Pelabuhan Indonesia (PELINDO) KotaDumai;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:MARULI TUA DONGORAN, karyawan PT. WILMAR Nabati(WINA), bertempat tinggal di Jl. Merdeka Baru Gang Timur KotaDumai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herbert HerysenHalomoan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum Bisnis/ Perusahaan JI.

WILMAR NABATI (WINA) dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 11/G/2011/PHILPbr tanggal29 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai denganketentuan Pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkaradibebankan kepada Negara ;Memperhatikan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2996/PJ/2017, tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT83608/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP5/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00045/207/12/331/14 tanggal 16 Desember 2014 Masa PajakNovember 2012, atas nama PT Budi Nabati

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP5/KEB/WPJ.27/ 2016 tanggal 1/7 Februari 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00045/207/12/331/14tanggal 16 Desember 2014 Masa Pajak November 2012 atas namaPT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, beralamat diJalan Gatot Subroto Nomor 34, Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi,terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

MULTIMAS NABATI ASAHAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MULTIMAS NABATI ASAHAN, beralamat di Gedung B & G Tower,lantai 9 Jl. Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan,Sumatera Utara, 20111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Tommy, S.E., Ak., beralamat JI.

Multimas Nabati Asahan Masa Pajak September 2009 s.d.April 2010 telah diproses sebagai berikut :Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015 No.

Multimas Nabati Asahan, NPWP :01.270.875.6092.000, beralamat di Gedung B & G lantai 9 Jalan PutriHijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat;Adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolakbanding Pemohon

MULTIMAS NABATI ASAHAN, dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014,serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanHalaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015Kembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali

MULTIMAS NABATI ASAHAN, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembaili ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2016, oleh Dr. H .M.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3063/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2013 Nomor 00007/207/13/331/15 tanggal 26 Februari2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00013/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015, atasnama PT Budi Nabati

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00007/207/13/331/15 tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00013/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas namaPT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000,beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 34,

WILMAR NABATI INDONESIA

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3715/PJ/2017, tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Subtitusitanggal 19 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI

INDONESIA, beralamat di KomplekPlatinum Bussines Centre Jalan Arifin Ahmad Nomor 12Pekanbaru 28282 Riau, yang diwakili oleh Hendri Saksti,jabatan Presiden Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dumaria Situmorang,beralamat Pondok Bambu RT 010, RW 003, KelurahanPondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03376/NKEB/WP4J.19/2016tanggal 8 November 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00055/107/15/092/16 tanggal 30Maret 2016, atas nama PI Wilmar Nabati

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03376/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 November 2016Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00055/107/15/092/16tanggal 30 Maret 2016, atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia,NPWP 01.269.805.6092.000, beralamat di Gedung B & G Lantai9 Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan