Pratu M.Nikmat Rahmatullah NRP 31130559451092dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara /nAbsensia).Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukantindak pidana sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempat Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat tersebut di bawah ini, yaitu padamulai tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribudelapan belas sampai dengan dibuatnya laporanpolisi tanggal empat belas bulan November dua ribudelapan belas

telahmenyatakan bahwa dasar pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quoadalah atas dasar adanya pelanggar perjanjian kredit (wanprestasi) yang dilakukanoleh Tergugat I A QUAD NON.Namun demikian, pada dalil Para Penggugat lainnya angka 4 halaman 45 Gugatanmenyatakan sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan eksekusi sesuai pasal 26 UU No.4 Tahun 1996 yang berbunyiselama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

kopi tersebut menunggu parapembeli nomor tebakan judi Kim Malam.Bahwa BAKAR menerima atau menjual nomor tebakan judi Kim Malamdengan cara menulis langsung kedalam kertas atau kertas kecil tersebut danpara pembeli langsung datang menjumpai BAKAR, serta memesan nomortebakan judi Kim Malam sesuai dengan keinginannya dan sekaligusmenuliskannya ke lembar kertas kecil dan memberikannya kepada BAKARsebagai penjual nomor tebakan judi Kim Malam.Bahwa permainan judi jenis Kim Malam tersebut dilakukan BAKAR padamulai

YurisprudensiJawa Barat Tahun 19691972 Buku Hukum Perdata halaman 77 olehPenerbit Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas HukumUniversitas Pajajaran Bandung, Februari 1974);Kemudian, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria pada Konsideran memutus dengan mencabut:Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yangmengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuanketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku padamulai

titel eksekutorialyang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijualmelalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukandalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutangpemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari padakreditorkreditor lainnya; Pasal 26 berbunyi:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

membuktikan adanya jual beliatas tanah sengketa tersebut, maka Sertifikat Haki Milik No. 1411 / Desa Wringinanom, Surat28ukur tanggal 13 Maret 2000, No. 1318 / 01.03 / 2000, seluas 4630 M2 atas nama NASIKANharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal VII ( 1 ) Ketentuan Ketentuan KonversiUndang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agrariadisebutkan bahwa Hak gogolan, Pekulen atau Sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai

hari Selasa, tanggal 01 Juli 2014 sekitar pukul11.00 WIB telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan caramelakukan pelelangan atas tiga bidang tanah pekarangan dan bangunandengan bukti hak milik Sertifikat Hak Tanggungan (SHM) sebagaimanatersebut diatas tanpa Fiat Ketua Pengadilan Mojokerto dan melanggar yangdimaksud Pasal 26 UUHT menyatakan Selama belum ada peraturanperundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuandalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

sungguhsungguhcidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan aktaini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa,mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yangbersangkutanBahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ; selamabelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

Meskipunterjadinya perselisihnan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohonpada pokoknya diakui oleh Pemohon dan Termohon, hanya berbeda padamulai terjadinya perselisihan dan penyebab perselihan, sehingga untukmemenuhi maksud pasal tersebut serta untuk menghindari adanyaperceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihakdan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka kepada masingmasingPemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk pembuktian danmenghadirkan keluarga/ orang terdekat

pada Bab IV bagian Kedua Ketentuanketen tuan Konversi pasal angka (1)menetapkan bahwa hak iegendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini sejak saat tersebut menjadi HAK MILIK, kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 sertapasal If angka (1) menetapkan bahwa hakhak atas tanah yang memberiwewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksudkan dalam pasal 20ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah ini yang ada padamulai

., yangdimintakan pemeriksaan banding a quo, dapat dikategorikansebagai putusan yang melanggar KetentuanKetentuanKonversi Pasal Il ayat1 UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yangmenyatakan : Hak2 atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana ataumirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sepertiyang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada padamulai berlakunya Undang2 ini, yaitu hak agrarischeigendom,milik yayasan andarbeni, hak ata druwe, hak atas

telah ternyata bahwatanah sawah sengketa adalah atas nama Martorejo;Bahwa sesuai Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 pada Bagian Kedua mengenai Ketentuan Ketentuan KonversiPasal 1 Ayat 1 bahwa Hak eigendom atas tanah yang ada padamulai berlakunya undangundang ini sejak saat tersebutmenjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidakmemenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21;Bahwa karena dalam Letter C Desa Nomor 155 bahwaPersil 44, klas III, luas 3015 m?

Pasal26 dan Penjelasan angka 9 UndangUndang Nomor : 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT).Ketentuan Pasal dan penjelasannya menyatakan bahwaeksekusi hak tanggungan belum bisa diberlakukan sebelumada peraturan pelaksanaanya.Bahwa Pasal 26 UndangUndang Nomor : 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut : "Selamabelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

Bahwa Tindakan AYAH PARA TERGUGAT dan PARA TERGUGAT yangtelah menguasai tanah milik PENGGUGAT selama kurang lebih 36 (tigapuluh enam) tahun, merupakan tindakan yang bertentangan denganketentuan Pasal 7 Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan LuasTanah Pertanian (Disahkan menjadi Undangundang dengan UU No. 1 Tahun1961):Barangsiapa menguasasi tanah pertanian dengan hak gadai yang padamulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajibmengembalikan tanah itu kepada pemiliknya

kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaanketentuanketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam UndangUndang ini, bahwa selama bei um ada peraturan perundangundanganyang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yangdiatur daiam kedua Regiemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan.Pasal 26 UU Hak Tanggungan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan daiam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

Sebagai dasar dan alasan,mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agardalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikansecara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum danberkepastian hukum ;Bahwa Merujuk pasal 7 Undangundang Nomor: 56/1960. yangmenyatakan:Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang padamulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih,wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya

Putusan Nomor 469 K/TUN/2012mendapat gangguan dari siapa pun, yang diperoleh berdasarkan warisandari orang tua Penggugat bernama Saliman;Bahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960Bab IV, bagian kedua (Ketentuanketentuan Konversi), Pasal Il ayat 1menegaskan hakhak atas tanah yang memberikan wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada padamulai berlakunya undangundang ini yaitu : hak Agrarisch

Hak gogolan juga sering disebut hak sanggao atau hak pekulensebagaimana diatur dalam Ketentuanketentuan Konversi Pasal VII di dalamUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria :(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebut padapasal 20 ayat (1);(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hakpakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dankewajiban sebagai

Api milikBelanda tersebut dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yangpenuh dan bebas Negara Republik Indonesia ( vide Pasal 1 UndangundangNo. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan MilikBelanda ) j 22 22 non nnn nnn nnn enn nnn nn nnn one nnn nnn noe non non noe nen cee neeBahwa berdasarkan Buku Kedua Ketentuan Konversi Pasal V UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariayang berbunyi Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada padamulai

Peraturan Konversi pasal VII ayat 1 yang menyebutkan :Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini menjadi hak milik tersebut padapasal 20 ayat (1)Atas dasar tersebut Obyek Sengketa menjadi Hak Milik B. Karyorejoyang disebut juga dengan mBok Karyorejo, maka secara otomatiskonversi secara hukum menjadi hak milik B.