TBS;Tergugat III sebagai Komisaris;Bahwa dalam akta pendirian tersebut para pendirinya menguasai sahammasing masing sejumlah 36 (tiga puluh enam) saham dengan nilainominal setiap saham Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sehinggamasingmasing pendiri menanamkan modal yang ditempatkan sebesarRp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), selurunh modal yangditempatkan berjumlah Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah);Hal. 2 dari 20 hal. Put.

TBS belum mendapat pengesahan dari instansiyang berwenang dalam hal ini Departemen Kehakiman, para pemegangsaham yaitu Tergugat II dan Tergugat III menjual seluruh saham di bawahtangan yang dimilikinya (masingmasing 36 lembar) kepada Penggugat;Selain pembelian saham milik Tergugat Il dan Tergugat Ill, Tergugatdengan menjanjikan keuntungan dan PT.

TBS, juga membeli saham milikTergugat sebanyak 36 saham senilai Rp. 36.000.000, sehingga jumlahseluruh pembelian saham pada bulan Desember 1996 sebanyak 108lembar saham dengan nilai Rp. 108.000.000,;Bahwa para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat mengatasnamakanPT.

TBS, juga menawarkan untuk usaha jerami padi, untuk itu Tergugat menyarankan untuk melakukan studi penelitian dengan obyek jerami paditersebut, untuk itu Penggugat telah mengirimkan dana guna keperluanpanelitian tersebut sebanyak Rp. 24.640.000, (dua puluh empat jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa para Tergugat tidak saja melakukan perbuatan melawanhukum seperti tersebut di atas (menjual saham yang bertentangan denganAD/ART. PT. TBS dan status PT.

TBS belum mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman, Tergugat II selaku salah satu pemegang sahamsebanyak 36 lembar saham senilai Rp. 36.000.000,, telah dijual secaraHal. 9 dari 20 hal. Put. No. 134 K/Pdt/2012di bawahtangan kepada Penggugat, dengan adanya pelepasan/ peralihansaham milik Tergugat II tersebut, maka sejak tanggal 3 Desember 1996Tergugat II sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Penggugat;b.

., Notaris diJakarta, dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:a. Nugroho Djoko Purwatmo, sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluhdua) lembar saham atau sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tigapuluh enam juta rupiah) atau 29,5% (dua puluh sembilan koma limapersen) saham perseroan PT Manggala Puri Sakti;S. Binsar M.L.

Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani TurutTergugat;24.Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Para Tergugatyang telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan NegeriSemarang yang pada pokoknya mengenai peralinan saham Penggugat kepada Tergugat , padahal Penggugat merasa belum pernahmenandatangani akta jual beli saham ataupun akta hibah saham dihadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh UndangUndangtentang Peralihan Saham dan Ketentuan Anggaran

Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan Saham tertanggal 28September 2011 yang ditandatangani Penggugat ;d. Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani TurutTergugat;Padahal masih diperlukan adanya akta jual beli saham ataupun aktahibah saham di hadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan olehUndangUndang tentang Peralihan Saham dan Ketentuan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;28.

Menyatakan bahwa pengalihan saham Para Penggugat hanya dapatdilakukan dengan adanya akta jual beli saham ataupun akta hibah saham dihadapan Notaris sesuai ketentuan yang diharuskan oleh UndangUndangHal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013tentang Peralihnan Saham dan Ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga perseroan PT Manggala Puri Sakti;6. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;7.

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam tingkat pertama mengenai akta dibawah tangan bukti P12 dinyatakan dalam halaman 64, yaitu:Menimbang, bahwa turut tergugat selaku pemegang saham dalam bukti P 12menyetujui adanya pengalihan saham penggugat kepada tergugat sehingga dengan uraianuraian di atas maka pengalihan saham yangdilakukan dengan akte di bawah tangan sebagai adanya kebebasanberkontrak telah memenuhi Pasal 56: 2 UndangUndang Nomor 40/2007 danjuga telah memenuhi Pasal 57 tentang saham harus ditawarkan

Arsyad bukan sebagaiPemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya dan bukan sebagai PengurusPT Desa Bangkir Jaya;Menyatakan Nurhaya Kangiden dan Ihsan Hi. Arsyad tidak mempunyaikedudukan hukum untuk mengajukan permohonan gelar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Desa Bangkir Jaya kepada KetuaHalaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt/2019Pengadilan Negeri Tolitoli sebagaimana Surat Permohonan tanggal 15Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2016/PN. TIi.,tanggal 16 Maret 2016;5.

Harun tidak dapat mengajukan permohonanPenetapan Gelar Rapat Umum Pemegang Saham PT Desa Bangkir Jayasepanjang berkaitan dengan Hak Guna Usaha PT Desa Bangkir Jaya;6. Menyatakan Permohonan Nurhaya Kangiden dan Ihsan Hi. Arsyad sertaKamaruddin Hi. Harun sebagaimana surat permohonan tanggal 15 Maret2016 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli dan telahtercatat dalam Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri TolitoliNomor 4/Pdt.P/2016/PN.

Arsyad tidak dapat mengikuti RapatUmum Pemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya:8. Menyatakan Nurhaya Kangiden tidak dapat menjadi pemimpin rapatdalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya dan jugatidak dapat menentukan mata acara pokok dalam Rapat UmumPemegang Saham PT Desa Bangkir Jaya;9. Menyatakan putusan yang bersifat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTolitoli 4/Pdt.P/2016/PN.

Akta Jual Beli saham Tjitajam NV dengan PT Antilope Maju, sesuai denganAkta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan NotarisSutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;E. Akta risalah rapat Tjitajam NV. Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990, yangdibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Jakarta;F. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam AktaNomor 101, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SR, Notaris di Jakarta;G.

Akta Jual Beli saham antara PT Property jaya kepada PT SuryamegaCakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta Nomor 102, yangdibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;H.

TH.2004 tanggal 11 Juni 2004;Terakhir PT Tjitajam memberitahukan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Komisaris dengan Akta Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, yangdibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang telahmendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham danDireksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorCUM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005";Bahwa adalah merupakan kekeliruan Turut Tergugat menerbitkan Surat

Akta Jual Beli saham Tjitajam NV dengan PT Antilope Maju, sesuaidengan Akta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapanNotaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;E. Akta risalah rapat Tjitajam NV, Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990,yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Jakarta;F. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalamAkta Nomor 101, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris diJakarta;G.

Akta Jual Beli saham antara PT Property Jaya kepada PT SuryamegaCakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta Nomor 102,yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;H. Berita Acara rapat PT Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan AktaNomor 103 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris diJakarta; Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidakpernah ada PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:a.

diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal rapat unum pemegang saham;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakanRUPSLB Termohon apabila dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili lebih dari 74 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakanRUPSLB Termohon dan melakukan pengambilan keputusan yang sahdan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakililebih

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLBTermohon apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah yang telah dikeluarkan;6.

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLBTermohon dan melakukan pengambilan keputusan yang sah dan mengikatapabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari % (satu perdua) bagian dari jumlah selurun saham dengan hak suara yang sah yangtelah dikeluarkan;7.

Bahwa di dalam halaman 35 alinea terakhir penetapan Judex Factimenyatakan bahwa:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasapada tanggal 16 Juni 2015, dalam keputusan rapat poin ke3 disebutkan:Bahwa Mutiara Papan, Indah Papan, Mirawati Papan, Siauly Papan danNully Papan mewakili 66,74% saham, sepakat untuk tidakmempermasalahkan/menanyakan tentang laporan keuangan perseroantahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sewaktu Bapak Djamzu Papanmenjabat sebagai pemegang saham dan sepakat secara

Nomor 3570 K/Pdt/201610.11.perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan ditempat kedudukan perseroan;(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izinkepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham,direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftarpemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalahRUPS dan salinan laporan tahunan;(4) Ketentuan sebagaimana

Kalin Energy Coal nomor 5 tanggal 29 Maret 2006 tentang jualbeli saham antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selakupembeli) dengan Dae Young Chemical Company Limited (selakupenjual) atas saham sebesar 45 % saham. Akta PT. Kalin Energy Coalnomor 6 tanggal 29 Maret 2006 jual beli saham antara PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi (selaku pembeli) dengan DarmawanYusuf (Selaku penjual) atas saham sebesar 5 % saham, maka dengansendirinya akta yang berlaku adalah Akta PT.

No. 680 PK/Pdt/201 1sebanyak 45 % saham, Dae Young Chemical Company Limited selakupemegang saham sebanyak 45 % saham, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemegang saham sebanyak 5 % sahamdan Darmawan Yusuf pemegang saham sebanyak 5 % saham;Bahwa atas dasar keterangan saksisaksi serta hasil uji pusatlaboratorium forensik Mabes Polri atas surat kuasa yang dipalsukanselanjutnya Penyidik Mabes telah melimpahkan berkas kepada JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, selanjutnya

Kalin EnergyCoal nomor 5 tanggal 29 Maret 2006 tentang jual beli saham antaraPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selaku pembeli) dengan DaeYoung Chemical Company Limited (selaku penjual) atas saham sebesar45 % saham. Akta PT.

Kalin Energy CoalNo. 05 tanggal 29 Maret 2006 tentang jual beli saham antara Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (selaku pembeli) dengan Dae YaungChemical Company Limited (selaku penjual) atas saham sebesar 45 % saham,Akta PT.

Bahwa kepemilikan 55% saham Pemohon Peninjauan Kembali dalamPT. Kalin Energy Coal telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembalikepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar 50% saham yaitu4.000.000, lembar saham perseroan terbatas PT.

berkedudukan diJalan Marsda Adi Sucipto, Desa Mentoro, KecamatanPacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriPacitan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT.Bintang Hasta Putra tanggal 24 Februari 2018 dapat dilaksanakandengan segala konsekuensi hukumnya;Menyatakan sah jual beli saham antara Pemohon selaku penjual denganBambang Wisandjojo Winarto Suryo Saputro selaku pembeli atas 9.375(sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham senilaiRp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);Menyatakan sah penitipan uang/konsinyasi di Pengadilan Negeri Pacitansebagai pembayaran saham milik Ratna Sulistiyowati

lain, mohon putusan yang seadiladilnyadan bijaksana (ex aequo et bono);Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal14 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal iniPengadilan Negeri Pacitan, Mahkamah Agung berpendapat alasanalasankasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa permohonan Pemohon di dalam perkara a quo bukan semataberisi permohonan tentang Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS)sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (5)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akantetapi mengandung sengketa yang menyangkut jual beli saham yang semuladimiliki oleh Ratna Sulistiyowati, Ratna Susilowati Suryo Saputro, danBambang Wijono Handrijatmoko, kemudian dijual oleh Pemohon kepadaBambang Wisandjojo Winarto Suryo Saputro.

Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah mempunyai hakhak atassaham di perseroan terbatas NV Perusahaan Perkebunan PodoMakmoer yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 25(dua puluh lima) lembar saham, dan di perseroan terbatas NVPerusahaan Perkebunan Podo Soeboer yang berkedudukan diKabupaten Banyuwangi, sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham;.

Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah bersama Penggugat selalumenanyakan, meminta laporan kegiatan NV Perusahaan PerkebunanPodo Makmoer 25 (dua puluh lima) lembar saham dan NV PerusahaanPerkebunan Podo Soeboer 50 (lima puluh) lembar saham tetapi samasekali oleh penerima hibah Tergugat tidak di dengar, seolaholah keduaNV perusahaan perkebunan tersebut merugi;.

Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah bersama Penggugat, jugamenanyakan pembagian keuntungan dari kepemilikan 25 (dua puluhlima) lembar saham di NV Perusahaan Perkebunan Podo Makmoer, dan50 (lima puluh) lembar saham di NV Perusahaan Perkebunan PodoSoeboer sejak tahun 1979 sampai dengan meninggalnya almarhumah(tahun 2004) tidak pernah mendapatkan jawaban yang baik, tapi yangada hanya hinaan, seolaholah saham tersebut sudah menjadi milikHal. 3 dari 15 hal. Put.

Terakhir setelan kematianalmarhumah, saya selaku ahli waris mencoba lagi melakukanpenyelesaian secara baikbaik ke rumah Tergugat, juga tidak berhasil,karena Tergugat berdalih sahamsaham tersebut 25 (dua puluh lima)lembar saham dan 50 (lima puluh) lembar saham sudah dijual samaalmarhumah. Dan bukti jual beli otentiknya Tergugat tidak bisamenunjukkan akte jual beli tersebut pada Penggugat.

No. 158 K/Pdt/2012Penghadap di pihak kedua dengan ini menyatakan bahwapenghibahan 25 (dua puluh lima) lembar saham dalam perseroanterbatas NV.

Hendrik Ryo Leong (Tergugat Il) sebagai pemegang 500 (lima ratus)saham;c. Hendra Angkasa Ang (Tergugat IIl) sebagai pemegang 450 (empat ratuslima puluh) saham;d. Rudy (Tergugat IV) sebagai pemegang 200 (dua ratus) saham;Hal. 2 dari 47 hal. Put. Nomor 2870 K/Pdt/2013e. Henry Marpauli (Tergugat V) sebagai pemegang 450 (empat ratus limapuluh) saham;Bahwa selanjutnya PT. Indofarm Sukses Makmur ic. Tergugat telahmemperoleh status Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia RI cq.

Saham PT.

Indofarm Sukses Makmur ic.Tergugat ;Bahwa dengan demikian RUPS Tergugat yang dimaksud dalam NotulenRapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT.

Seluruh saham Para Tergugat Il, Ill, IV DAN V yang ada di dalamperseroan ic. Tergugat I, yaitu;a. Hendrik Ryo Leong (Tergugat II) sebagai pemegang 500 (lima ratus)saham;b. Hendra Angkasa Ang (Tergugat Ill) sebagai pemegang 450 (empatratus lima puluh) saham;c. Rudy (Tergugat IV) sebagai pemegang 200 (dua ratus) saham;d. Henry Marpauli (Tergugat V) sebagai pemegang 450 (empat ratuslima puluh) saham;Il. Tanahtanah sebagaimana yang dimaksud dalam:a.

Nomor 2870 K/Pdt/2013yang tanpa dihadiri dan disetujui oleh Pemohon Kasasi selakusalah satu pemegang saham adalah cacat hukum dan tidak sah;g.

Hermina Tuegeh dan Tergugat PT.Bank Mandiri (Persero) sedang bersengketa mengenai dana keuangan PT.Ternate Lestari:Bahwa pihak Intervensi adalah sebagai salah satu pemegang dan ataupemilik saham pada PT.

V);Bahwa pihak intervensi adalah selain pemilik dan atau pemegang hakatas 10 (sepuluh) lembar saham pada PT. Ternate Lestari, dan juga sebagaiahli waris dari Tuan Atan almarhum, yang mempunyai dan atau pemegang hakatas 10 (Ssepuluh) lembar saham pada PT.

Menetapkan bahwa pihak intervensi adalah pemilik/oemegang sahamsebanyak 10 (sepuluh) lembar saham pada PT. Ternate Lestari dansebagai ahli waris dari Tuan Atan sebagai pemilik/oemegang sahamsebanyak 10 (sepuluh) lembar saham pada PT. Ternate Lestari;3. Menyatakan PT. Ternate Lestari selaku pihak intervensi memiliki danaHal. 6 dari 11 hal. Put.

Menetapkan bahwa pihak Intervensi adalah pemilik/oemegang sahamsebanyak 10 (sepuluh) lembar saham pada PT. Ternate Lestari dansebagai ahli waris dari Tuan Atan sebagai pemilik/oemegang sahamsebanyak 10 (sepuluh) lembar saham pada PT. Ternate Lestari;Menyatakan PT.

Bahwa keberatan kedua juga pun tidak menyangkut pembuktianmelainkan menyangkut dalil gugatan dari pengintervensi yangmendalilkan bahwa pengintervensi adalah juga pemegang saham tetapitidak tercantum dalam akte tanggal 3 Agustus 1994. Sehubungandengan keberatan tersebut seharusnya Mahkamah Agungmempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannyaapakah pengintervensi termasuk salah satu pemegang saham walaupunnamanya tidak tercantum dalam akte tanggal 3 Agustus 1994;3.

Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham atas nama TERGUGAT/Ir. Bakrie Tengge kepada PENGGUGAT ;5. Menghukum Turut Tergugat I/Jenny Jauwhannes serta Turut Tergugat II/PT. SOG INDONESIA untuk patuh terhadap putusan ini ;6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Put No.341/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel14.15.16.17.untuk merubah susunan pengurus Perseroan dan Pengambilan saham dalamsimpanan ;Dengan Pengambilan saham dalam simpanan tersebut maka jumlah saham parapemegang saham menjadi :1. Penggugat/Penggugat, sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) saham dengannilai nominal atau sebesar Rp. 7.800.000.000, (tujuh milliard delapan ratusjuta rupiah) ;2.

Bukti P 26: Panggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2011,PT.

SOG INDONESIA dengan Nomor : 21,dihadapan MEISSIE PHOLUAN, SH, Notaris, Jakarta, yang isinya menyetujuiuntuk merubah susunan pengurus Perseroan dan Pengambilan saham dalamsimpanan ;Dengan Pengambilan saham dalam simpanan tersebut maka jumlah saham parapemegang saham menjadi :1. Penggugat/Penggugat, sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) sahamdengan nilai nominal atau sebesar Rp. 7.800.000.000, (tujuh milliarddelapan ratus juta rupiah) ;2.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. SOG Indonesia yang dilakukanpada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011. (kesatu)2. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. SOG Indonesia yang dilakukanpada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011. (kedua)3. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. SOG Indonesia yang dilakukanpada hari Senin, tanggal 11 April. (ketiga)17 Bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham di PT.

jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecualianggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; ataub.

CLStersebut adalah berdasarkan dari penjualansaham milik Penggugat, tetapi belum juga dibayaroleh Tergugat sehingga diajukan gugatan untukpembayaran saham oleh Penggugat kepadaTergugat di Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo. 19/Pdt.G/2010/PNJKTUT;Bahwa Para Pemegang Saham di PT. CLStersebut sepakat untuk membuat suatu Akte PT.RAS tanggal 19 Desember 2007 No. 144 yangmana posisi saham yang ada di PT. RAS tersebutdisesuaikan dengan komposisi saham yang diPT.

Olehkarena saham yang diterima oleh Tergugat berasal dari saham Penggugat yang belumdilakukan pembayaran kepada Penggugat, makauntuk itu wajar Tergugat dan Tergugat Ildiajukan dalam gugatan ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi dan tidak mempunyai saham dalamPT. RAS. Begitu juga Tergugat Il dapatmelaksanakan RUPS PT.

RAS hanya untuk melakukanperubahan komposisi pemegang saham PT. RASyang menjelaskan saham Penggugat sejumlah3.750 saham;9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan denganserta merta walaupun ada banding, verzet dankasasi;10. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar segala biaya biaya yang timbul dalamperkara ini;11.

Nomor 2705 K/PDT/2013penjualan saham milik Penggugat, tetapi belum juga dibayar olehTergugat sehingga diajukan gugatan untuk pembayaran saham olehPenggugat kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 19/Pdt.G/2010/PNJKTUT;Unquote:Bahwa setelah Tergugat cermati secara saksama dalil gugatan in casu,ternyata yang menjadi objek perkara dalam gugatan in casu adalahmengenai sengketa kepemilikan saham sama antara Pemegang Sahampada PT.

RAS tanggal 30 November2011 untuk melakukan perubahan komposisisaham agar Termohon Kasasi tidak merupakanpemegang saham PT. RAS.

Bahwa Deddy Hartawan Jamin merupakan pemegang saham pu blik dariTermohon sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu)lembar saham pada Termohon atau sebesar: 8, 52 % (delapan koma limapuluh dua persen) saham dengan hak suara, pada posisi bulan Desember2010 sebagaimana diumumkan oleh Termohon (BUKTI P2.A);2. Bahwa Imani United Pte.

KEJANGGALAN DAN KEANEHAN PENJUALAN SAHAM TERMOHONPADA PT SUMALINDO HUTANI JAYA (SHJ) TIDAK TERBUKA/TRANSPARAN;1. Bahwa Termohon memiliki anak perusahaan yaitu PT.Sumalindo HutaniJaya (selanjutnya ditulis SHJ) dengan Termohon sebagai pemegangsaham mayoritas SHJ sebesar 7.201.500 lembar sahamatau 60 %kepemilikan saham dan PT.Inhutani i sebesar 40 % kepemilikan saham;2.

Asasasas inisemestinya menjadi pilar di dalam transaksi mengalinkan saham danmenentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yang ditunjukoleh RUPSLB tersebut.

Namun kenyataannya, Termohon telahmenggunakan tolok ukur harga kewajaran saham Termohon pada"SHJ" hanya berdasarkan penilaian dari kantor KJPP Benny, Desmardan Rekan sebagai penilai independen yang menetapkan bahwa nilaipasar/7 wajar saham perusahaan per 30 Juni 2009 adalah Rp984 Perlembar saham berdasarkan laporannya pada tanggal 31 Agustus 2009(BUKTI P5);.

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

bertempat tinggal diJalan Rudus Il Nomor 2154, Kelurahan 20 Ilir Dll,Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriPalembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PTSriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum;Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTSriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 batal dan tidak memilikikekuatan berlaku secara yuridis;Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 23April 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny JeannePattinama, S.H) cacat hukum, sehingga batal dan tidak memiliki kKekuatanberlaku secara yuridis;Menyatakan segala dokumen yang dibuat berdasarkan Akta

Menyatakan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTSriwijaya Telemitra tanggal 18 April 2008 cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan mengikat;3. Menyatakan Akta Pernyataan Rapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008yang dibuat di hadapan Tergugat V (Notaris Henny Jeanne Pattinama,S.H.) tidak mempunyai kekuatan mengikat;4. Menyatakan segala dokumen yang dibuat berdasarkan Akta PernyataanRapat Nomor 02 tanggal 23 April 2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat;5.

bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 April 2018 dankontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa walaupun Tergugat II dan Ill tidak hadir namun rapat pemegangsaham telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh pemegang saham

Nomor 2696 K/Pdt/2018mewakili lebih dari setengah dari jumlah seluruh saham, tetapi karena tidakdilakukan pemanggilan kepada Penggugat secara tertulis sebelumnya, makaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sah karena melanggar Pasal22 Anggaran Dasar Perusahaan yang menyebutkan bahwa panggilan rapatharus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan rapat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkanputusan

(seratus lima puluh juta rupiah) dan sebagaipemegang Saham terbesar yaitu (33,3%) dari saham yang ada demikianpula dengan kedua Putranya;b Ir.

Ernest Toding dalam jabatannya sebagai Dewan Komisaris danpemengang saham terbesar kedua yaitu (16,7%) dari jumlah saham yangada bersama saudara kandungnya;Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2414 K/Pdt/2012c dr. Florida Irene Toding, MARS yang juga memiliki saham terbesarkedua yaitu (16,7%) dari jumlah keseluruh saham perseroan tidakpernah diberitahu/diundang, pernah mengikuti RUPS, dan juga tidakpernah menjual sahamnya dan atau tidak pernah menerima hasilpenjualan sahamnya;Bahwa kemudian Ir.

62 Tahun 1992 tentang susunanpengurus, kepemilikan saham, penjualan/pengalihan saham danHal. 7 dari 19 hal.

Putusan Nomor 2414 K/Pdt/2012pengeluaran/penambahan saham portofolio sebanyak 40.000 lembar,adalah bentuk nyata dari sebuah rekayasa yang mengabaikan prosedurdan hakhak dari pihak pendiri, pemilik modal, pengurus, dan jugasebagai pemilik/pemegang saham terbesar (66,7%) saham dari kesepuluhdalam saham perseroan PT BPR Capta Sakti Sejahtera;Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum tersebut secara nyatamenimbulkan kerugian bagi Abraham Toding, S.H dan atau ahli warisnya (1)Paulina Martha Toding (

Bahwa dalam rapat pemegang saham selanjutnya pasca setelah adanya rekayasaAkta Perubahan Nomor 62 Tahun 1992 itu; Para Tergugat sama sekali tidak mampumembuktikan kebenaran apakah dalam rapatrapat pemegang saham tersebut secaranyata dan ril dihadiri oleh Abraham Toding?

Biasa tersebutdihadiri oleh 250 saham atau % (satu perdua) = darikeseluruhan jumlah saham sebanyak 500 saham, sebagaimanatercantum pada berita acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarHal. 4 dari 13 hal.

Gajah Mada No.8 Tarakan Kaltim dan sama sepertiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama, Rapat UmumHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 742PK/Pdt/2009Pemegang Saham Luar Biasa kedua hanya dihadiri oleh 250pemegang saham dari keseluruhan 500 saham atau Ye (satuperdua) pemegang saham, sehingga tidak memenuhi korum.Berita Acara rapat tersebut telah dituangkan dalam AktaNo.29 tertanggal 30 Agustus 2006 dibuat dihadapan RudyLimantara, SH. Notaris di Tarakan Kalimantan Timur.

Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. GusherTarakan yang pertama tanggal 11 Agustus 2006 dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kedua tanggal 30 Agustus2006, telah diselenggarakan secara sah ;2. Menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasapertama dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa keduatidak memenuhi korum ;3. Menetapkan tanggal pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

Menetapkan syarat korum Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Gusher Tarakan yakni dengan dihadiri minimalsebanyak 175 saham dari jumlah seluruh saham ;. Menetapkan putusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir ;Menimbang, bahwa amar Pengadilan Negeri Tarakan11/Pdt.P/ 2006/PN.Trk. tanggal 27 September 2006adalah sebagai berikut1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya32.

Menetapkan syarat korum Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Gusher Tarakan yakni dengan dihadiri minimalsebanyak 175 saham dari jumlah seluruh saham ;6. Menetapkan putusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa sahapabila disetujui oleh minimal Ye (satu perdua)dari seluruh saham yanghadir ;Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 742PK/Pdt/20097.

Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat (telahmenandatangani Nota Kesepakatan Jual Beli Saham, dimana Penggugatakan melepas (menjual) saham Penggugat sebanyak 1.785.000 (satu jutatujuh ratus delapan puluh lima ribu) saham kepada Tergugat . NotaKesepakatan tersebut tertuang dalam Akta Notaris Dewi Kusumawati, S.H.Nomor 31, tertanggal 27 Oktober 2010;.

Nomor 1549 K/Pdt/2015Agenda Utama; Pemenuhan Penyetoran Saham dalam portepel Rp9.000.000.000, danPenyetoran Saham dalam portepel untuk memenuhi modal inti minimumRp100.000.000.000, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,berdasarkan RUPSLB keIl tanggal 30 Juni 2010, dan;Agenda Tambahan;a. Persetujuan penjualan saham Bapak Hadi Susanto Sidharta dan HadiWijaya Sidharta dan lbu Herry Harsini Wijaya;b.

Mengeluarkan saham portepel sebanyak 7.500.000 atau setaraRp7.500.000.000,. Terhadap Pengeluaran Saham dalam portepeltersebut dari pemegang saham yang hadir tidak ada yangmenyatakan untuk mengambil haknya, dan disetujui oleh seturuhpemegang saham yang hadir bahwa pengeluaran saham tersebutdiambil oleh stand by buyer yaitu: Syaiful Amir dan Andre MirzaHartawan.

Akibatnya Penggugattelah kehilangan hak untuk membeli saham portepel sesuai dengan jatahPenggugat selaku pemegang saham, dan kesempatan untuk membelisaham jatah pemegang saham lainnya yang tidak diambil, atau setidaktidaknya senilai Rop7.500.000.000, (dua milyar lima ratus ribu rupiah) atausesuai dengan nilai saham portepel yang dikeluarkan Tergugat II;Bahwa, karena terbukti kehadiran Tergugat dalam RUPS LB kell tanggal27 Desember 2010 adalah dalam kapasitas selaku kuasa dari Penggugatsehingga oleh

saham Tergugat pada Tergugat II lahirkarena penyalahgunaan kuasa yang diberikan oleh Penggugat, danHal. 5 dari 17 hal.

mendesak diselenggarakannya rapat umum pemegang saham(RUPS) agar perseroan tetap dapat dijalankan;Bahwa lagipula, persengketaan antara Pemohon dengan PT Mas CapitalTrust di ICC Singapura tersebut adalah soal pengakhiran perjanjianpemegang saham, yang berdasarkan objek dan kompetensinya tidaksama dengan permohonan Pemohon, karena itu tidak menghalangipenyelenggaran rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagaimanayang dimohonkan oleh Pemohon;Bahwa oleh karena yang berwenang melakukan pemanggilan terhadappemegang

saham untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham(RUPS) adalah organ perseroan Direksi dan Dewan Komisaris,sedangkan Direksi dan Dewan Komisaris telah habis masa jabatannyasejak tanggal 19 Maret 2016 dan sejak itu perseroan tidak memilikipengurus dan telah pula dua kali gagal menyelenggarakan rapat umumpemegang saham (RUPS) sebelum masa jabatan pengurus berakhir,maka untuk menjaga keberlangsungan usaha perseroan, permohonanHalaman 10 dari 17 hal.

bahwa penyelenggaraan rapatumum pemegang saham (RUPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil, ataub.

Keputusan yang diambildengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengankeputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris;Bahwa Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007mengenai Perseroan Terbatas menentukan bahwa Penetapan KetuaPengadilan Negeri memuat juga bentuk rapat umum pemegang saham(RUPS), mata acara rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuaipermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan, kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang syarat pengambilan keputusanrapat

umum pemegang saham (RUPS), penunjukan Ketua Rapatdan/atau perintah agar Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir;Bahwa Pemohon juga mohon agar diberikan izin untuk:Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris,2.