Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat Buruh Nomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ; ----------------------- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ; ------------------------------------------------ 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca Darma Nomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010

tanggal 4 Februari 2010 ; ----------- 1 (satu) lembar Surat Permohonan SK Karyawan tetap DII Nomor : /PK KUI SBSI/RSPD/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ; -------------------------------- 6 (enam) lebar slip gaji an.

Menyatakan barang bukti 1 (satu) Iembar Surat Pemberitahuan keberadaan Serikat BuruhNomor : 134.AB/DPC FKUI SBSI/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;e 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Audensi II Nomor : 141/AB/DPCFKUI SBSI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 ; e 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Hearing terakit RS Panca DarmaNomor : 142.AB/DPC FKUI SBSI/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan SK Karyawan tetap DII Nomor: /PK KUI SBSI/RSPD/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ; 6 (enam

(mendirikan SBSI) kasihan si KOKO (terdakwa) ;Bahwa untuk menjadi anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)pada Rumah Sakit Panca Dharma tidak ada paksaan tapi hanya yang mauSaja ; Bahwa waktu dilakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit PancaDharma ada mediator dari pihak SBSI / DPC ; Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang Karyawan yang bergabung menjadianggota SBSI masih ada 15 (lima belas) orang yang masih kerja di RumahSakit Panca Dharma, sedangkan yang tidak kerja karena habis masakontraknya

VONI IRAWATI sebagai Sekretaris SBSI dan semua karyawan yangberhenti kerja tidak mendapatkan pesangon ; Bahwa saksi tidak tahu kegiatan SBSI masih berjalan atau tidak setelah 16(enam belas) orang anggota SBSI berhenti berkerja karena kontraknyasudah habis, Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa menghalanghalangi, KetikaSdr.

biasa dari jabatan KepalaRuang UGD sejak masuk menjadi anggota Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Rumah Sakit Panca Dharma ; Bahwa Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rumah Sakit PancaDharma adalah Pak.

HARTINI untukpembentukan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rumah SakitPanca Dharma dan sebelum diadakan pertemuan tersebut Pak EDImemberitahukan kepada kami apakah mau ikut SBSI dan kami ikut dansetelah terbentuk SBSI kemudian dibentuk pengurus dan selanjutnya PakEDI melapor kemanagemen Rumah Sakit Panca Dharma namun untukpemberitahuan secara tertulis saksi tidak tahu ; Bahwa tujuan dibentuknya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)Rumah Sakit Panca Dharma untuk menampung aspirasi karyawan

dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnya sbb:

Petaling Mandra Guna, denganNomor 560.6/03/PKF.HUKATAN SBSI/PTPMG/VII/2015;Tanggal 14 Agustus 2015 : Korwil KSBSI Jambi bersama dengan KetuaPK F HUKATAN SBSI PT. Petaling Mandra Guna Sdr.

KorwilKSBSI Jambi dan PK F HUKATAN SBSI PT.

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan pelanggaran hukum;Halaman 9 dari 17 hal.Put.Nomor 914 k/Pdt.SusPHI/2017e Menyatakan melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI untuk menggunakan

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia milik MuchtarPakpahan (SBSI) disebut SBSI legal, bukan K SBSI.

Sudah berulang kali,Korwil SBSI (yang legal) menyampaikan kepadanya Roida Pane, S.H.,(yang masih mempergunakan Konfederasi SBSI) agar tidak lagiHalaman 10 dari 17 hal.Put.Nomor 914 K/Padt.SusPHI/2017mempergunakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan SBSI akantetapi tidak pernah diindahkan.

Nomor 100/Pid.B/2016/PN Sbgmengatakan bahwa Organisasi FKUI SBSI yang diketuai oleh saksi korban KharlesPakpahan adalah organisasi legal sambil Terdakwa menunjukkan buktibukti tentangkeilegalan FKUI SBSI tersebut, dan saat itulah Terdakwa mengajak saksi SaprijalSimbolon, Toni Sihite dan Hottua Habeahaan agar bergabung dengan SBSI (SerikatBuruh Seluruh Indonesia), sehingga akibat perbuatan Terdakwa, kehormatan serta namabaik saksi menjadi tercemar.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan

yang Terdakwa ikuti dansetelah sampai di lokasi tersebut, kami menjumpai beberapa KaryawanPerusahaan PT.Nauli Sawit Pulo Pane antara lain Hapian Saruksuk, SaprijalSimbolon, Toni Sihite dan Hottua Habeahan dan pada saat berbincangbincang mereka bertanya mana yang benar antara FKUI SBSI dan SBSI?

dan Alinafiah Siregar menjelaskan bahwa FKUI SBSI tidak boleh bergerakdisektor Perkebunan lalu Terdakwa menceritakan kekecewaan Terdakwasewaktu bergabung dengan dengan FKUI SBSI dan pada saat itu Terdakwaada mengatakan bahwa organisasi FKUI SBSI yang dipimpin oleh KarlesPakpahan Ilegal;e Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa Organisasi FKUI SBSI Illegalhanya berdasarkan Surat Edaran Muktar Pakpahan; Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut Terdakwa sendiri tidak yakin ataumasih ragu;e Bahwa tujuan Terdakwa

mengatakan Organisasi FKUI SBSI adalah Iegalagar kawan karyawan tidak memilih organisasi yang salah;e Bahwa Terdakwa bergabung dengan Organisasi SBSI sejak tahun 2014;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN SbgBahwa Terdakwa tidak ada ijin resmi dari Organisasi SBSI untuk melakukansosialisasi;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi tentang OrganisasiFKUI SBSI ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli TengahBahwa ucapan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;Menimbang

Dan setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwamenjumpai beberapa Karyawan Perusahaan PT.Nauli Sawit Pulo Pane antara lainHapian Saruksuk, Saprijal Simbolon, Toni Sihite dan Hottua Habeahan dan pada saatberbincangbincang mereka bertanya mana yang benar antara FKUI SBSI dan SBSI?

Padahal putusan MA.No.378K/pdt.susHKI/2015 dengan tegasmelarang FPE KSBSI menggunakan nama SBSI dan juga logo SBSI ;2. Tergugat melanggar hukum. Putusan MA. No.378K/pdt.susHKI/2015telah melarang menggunakan nama FPE KSBSI tanpa seizin Prof.Dr.Muchtar Pakpahan sebagai pencipta nama SBSI dan logo SBSI.

Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI tanpa ijinlisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangHal. 11 dari 33 Hal.

ValeIndonesia selain menciptakan logo SBSI Penggugat slogan katakatauntuk buruh di Indonesia yang dikenal dengan Tridharma SBSI danPenggugat menciptakan lagu Mars SBSI yang selalu dinyanyikan padasetiap acara di SBSI sebagai lagu resmi organisasi nyatanyata dibuatoleh Tergugat Merugikan Penggugat;Hal. 13 dari 33 Hal.

,Bahwa AD dan ART SBSI dan FPE, Mars dan logonya tidak sama ;Bahwa KSBSI dan SBSI sama, yang membedakan hanya katakonfederasi ;Bahwa di KSBSI ada 11 (sebelas) konfederasi ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada federasi di SBSI dan KSBSI, saksidiperlinatka bukti surat P5 dihadapan Majelis Hakim yang disaksikan olehKuasa Hukum para pihak dan saksi menyatakan pernah melihat danbelum pernah membaca keseluruhan ;Bahwa jabatan saksi di PPE KSBSI sebagai Ketua PKSBSI dan bernaungdi SBSI ;Bahwa SBSI dibentuk

pada tanggal 19 April 2018 sedangkan PKSBSIdibentuk tanggal 4 Mei 2018 ;Bahwa dari tingkat pusat sampai terjadi permasalahan pada bulanNovember 2017 ;Bahwa pernah ada laporan dari polisi, masalah logo organisasi SBSI ;Bahwa FPE tidak memakai logo SBSI ;Bahwa logo di SBSI dengan FPE tidak sama dan FPE dilarang memakailogo SBSI ;Bahwa logo di SBSI dengan KSBSI sama dan semua serikat buruh diPT.Vale diperlakukan sama ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah Mars di KSBSI dengan SBSI sama ;Bahwa perbedaan konfederasi

Petaling MandraGuna, dengan Nomor 560.6/03/PKF.HUKATAN SBSI/PTPMG/VII/2015;Tanggal 5 September 2015Ketua PK F HUKATAN SBSI PT. PetalingMandra Guna Robi Ariandidi mutasikan dari PT. Petaling Mandra Guna UnitPKS ke PT. Petaling Mandra Guna Unit Kebun Ladang Panjang;Tanggal 6 September 2015Karena Pengurus organisasi dan anggota merasaada upaya intimidasi dari Pihak Tergugat, maka dilakukanlah rapat pengurusdan anggota PK F HUKATAN SBSI PT. Petaling Mandra Guna (PT.

bahwa tindakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan pelanggaran hukum; Menyatakan melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI untuk menggunakan

Logo SBSI, nama SBSIdan Tri Darma SBSI;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat dalam Rekovensi.

Bahwa, berhubung ianya Roida Pane, CS yang masing mempergunakannama SBSI walaupun sudah ada larangan untuk itu berdasarkan/sesuaidengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan pasti (Yurisfrudensi) maka Serikat Buruh Sejahtera Indonesia milikMuchtar Pakpahan (SBSI yang Legal) melalui Korwil SBSI Jambi, padatanggal 20 Januari 2016: telah melaporkan ianya Roida Pane, S.H., CS diPolda Jambi.

Perlu kami jelaskan bahwa, ianya Roida Pane, SH yangmengatasnamakan dirinya dari K SBSI tidak dapat diterima oleh Penggugat,sebab keberadaan K SBSI tersebut di PT. Petaling Mandraguna (Tergugat)belum ada secara hukum karena Surat dari K SBSI ke Unit Kerja PT. PetalingMandraguna hanyalah berupa poto cofy (Saja). Menurut hukum, poto cofy (saja)bukanlah alat bukti yang sah.

RUSMAAT KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.348 ATIFAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.349 RUSSIDA KTA SBSI PERAWATAN S.A.350 SAHRAN KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.351 SAMPURNA WATI KTA SBSI PERAWATAN S.A.352 SARI AH KTA SBSI PERAWATAN S.A.353 ZAINI KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.354 ARDIANS YAH KTA SBSI PEMANEN S.A.355 DALIMAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.356 ARBANI KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.357 SITI MARPUAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.358 TUKUL KTA SBSI PEMANEN S.A.359 MARIAM KTA SBSI SEPRAYENG S.A.360 MARYATI KTA SBSI PERAWATAN S.A.361 RAUDAH

KTA SBSI PERAWATAN S.B.5 62 TUNIYAH KTA SBSI PEMUPUKAN S.B.663 NURUDIN KTA SBSI TRAKSI TRAKSI64 JUMRAN KTA SBSI PERAWATAN S.F.365 SINTA KTA SBSI PERAWATAN S.F.366 AMAT KTA SBSI PEMANEN S.F.467 M.RAMLI KTA SBSI PERAWATAN S.A.468 SUMIATI KTA SBSI PERAWATAN S.A.469 SYARKAWI KTA SBSI SEPRAYENG S.A.470 SUMIATI.

B KTA SBSI PERAWATAN B.371 H.BUSRI KTA SBSI PEMBIBITAN P.N72 BUDIYONO KTA SBSI SEPRAYENG U.B.373 SUKARYA,ST KTA SBSI MANDOR PANEN S.F.474 MARSILAH KTA SBSI SEPRAYENG S.B.375 CHAMIDIN KTA SBSI PEMANEN S.A.376 PURWANTO KTA SBSI PEMANEN S.A.377 SURINI KTA SBSI PEMBIBITAN BIBITAN78 SUTIRAH KTA SBSI PEMBIBITAN BIBITAN79 SONEM KTA SBSI PERAWATAN U.B480 BAMBANG KTA SBSI PEMANEN U.B481 MUHAMMAD RIDA KTA SBSI PEMANEN U.B482 SITI KHODIJAH KTA SBSI SEPRAYENG U.B483 SUYATI KTA SBSI SEPRAYENG U.B484 SUBIATI KTA

IMAHMUDI KTA SBSI PERAWATAN S.A.5230 SURANI KTA SBSI PERAWATAN S.B.5231 KALIMAH KTA SBSI PERAWATAN S.B.5232 SUWADI KTA SBSI PEMANEN S.B.5233 SUTIN KTA SBSI PERAWATAN S.B.5234 SUKINEM KTA SBSI PERAWATAN U.B.6235 HADI KTA SBSI PEMANEN S.B.5236 RUSIDAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.3237 FIRDAUS KTA SBSI PERAWATAN S.A.3238 JULLY KTA SBSI PERAWATAN S.B.5239 DEWI AGUSTINA KTA SBSI PERAWATAN S.B.5240 ATO MUSTAFA KTA SBSI PELANGSIR S.B.5241 NANING KTA SBSI PERAWATAN S.B.5SULISTIANINGSIH242 SAPAWI KTA SBSI PERAWATAN

KUSNADI KTA SBSI PERAWATAN U.B.6253 JIMAH KTA SBSI PERAWATAN U.B.6254 IDAH KTA SBSI MANDOR U.B.6255 YHAN PRATAMA KTA SBSI PEMANEN U.B.6256 MAWIE KTA SBSI MANDOR S.B.6257 AGUSTINA KTA SBSI MANDOR S.B.6258 MARJUNI KTA SBSI PERAWATAN S.B.6259 YULASTRI KTA SBSI SEPRAYENG S.B.6260 IBRAHIM KTA SBSI PERAWATAN S.B.6261 APUAH KTA SBSI PERAWATAN S.B.6262 SUSTRI KTA SBSI PERAWATAN S.B.6263 IDAH KTA SBSI PERAWATAN S.B.6264 S JUBAIDAH KTA SBSI SEPRAYENG U.B.6265 KARYATI KTA SBSI PERAWATAN S.B.6266 KABUL KTA SBSI

Pembanding/Tergugat : Koperasi Anggota – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG – SBSI),
Terbanding/Penggugat I : Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, SH,.MA
Terbanding/Penggugat II : Andi Naja FP Paraga

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalahkepemilikan dan pengosongan Tanah dan Bangunan Gedung diatasnyamilik Penggugat (SBSI) atas nama Tergugat, yang beralamat di JalanCipinang Muara Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, yang saat iniHal.2 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 591/PDT/2018/PT.DKIdikuasai oleh Tergugat, bersama DEN KSBSI, FKUI SBSI, Fnikeuba SBSI,FKIKES SBSI, Fhukatan SBSI, Fgarteks SBSI, FPE SBSI, FkamiparhoSBSI dan Fesdikari SBSI ;Bahwa adapun objek sengketa

hukum Para Tergugat; Menyatakan bahwa tindakan Tergugat (DEN KSBSI), Tergugat II(FKUI SBSI), Tergugat III (F Nikeuba SBSI), Tergugat IV (FSB HukatanSBSI), Tergugat V (FGarteks SBSI), Tergugat VI (FSB Kamiparho SBSI)Tergugat VII (FPE SBSI), Tergugat VIII (F Kikes SBSI), Tergugat IX (FLomenik SBSI), Tergugat X (Fesdikari SBSI), dan Tergugat XI (KopagSBSI), dengan masih menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, MarsSBSI dan Tri Dharma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakanpelanggaran Hak Cipta, yang

merupakan pelanggaran hukum; Menyatakan melarang Tergugat (DEN KSBSI), Tergugat Il (FKUISBSI), Tergugat Ill (F Nikeuba SBSI), Tergugat IV (FSB Hukatan SBSI),Tergugat V (FGarteks SBSI), Tergugat VI (FSB Kamiparho SBSI)Tergugat VII (FPE SBSI), Tergugat VIII (F Kikes SBSI), Tergugat IX (FLomenik SBSI), Tergugat X (Fesdikari SBSI), dan Tergugat XI (KopagSBSI), dengan masih menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, MarsSBSI dan Tri Dnarma SBSI;Hal.4 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 591/PDT/2018/PT.DKI11.12.13.14.15

dan mewajibkan Tergugatmengembalikan Sertifikat asli kepada Penggugat;Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini perlu dilakukanrevindicatoir beslag;Bahwa karena kekuatan bukti yang sudah tidak terbantahkan, adalah jugapatut dn adil bila Pengadilan memutuskan putusan ini, Serta merta dapatmenjalankan dan memerintahkan Tergugat beserta DEN KSBSI, FKUISBSI, Fnikeuba SBSI, FKIKES SBSI, Fhukatan SBSI, Fgarteks SBSI, FPESBSI, Fkamiparho SBSI dan Fesdikari SBSI untuk mengosongkan tanahdan bangunan

, Fnikeuba SBSI, FKIKES SBSI, Fhukatan SBSI, FgarteksSBSI, FPE SBSI, Fkamiparho SBSI dan Fesdikari SBSI untukmengosongkan tanah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak diHal.5 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 591/PDT/2018/PT.DKIJalan Cipinang Muara Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur danmenyerahkannya kepada Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslag) atastanah dan gedung yang ada di Jalan Cipinang Muara Nomor 33Jatinegara, Jakarta Timur in casu Objek sengketa

No. 265 K/Pdt.Sus.PHI/2017hukum Penggugat yaitu Usaha Tarigan, SH, Hera Yunita, S.Sos dan JoyReza Pramudia yang menamakan dirinya dari Pengurus/Tim Advokasi padakantor Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum,Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utarayang beralamat di JIn. K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 No. 21 Lingk. Kel. MabarKec.

Sumatera Utara sudah barangtentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan;Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, maka secarahukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utaratidak memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mewakili Penggugatberacara di Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor

: 003/SK/KORDA/FSB KIKES/SBSI/SU/II/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi Korda FSB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI SumateraUtara adalah terdiri dari Juliandi, SH, MH dan kawankawan sebanyak 14orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, SH, sama sekali tidak tercantumdalam Tim Advokasi dimaksud;Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Penggugat menggunakanPengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara

perkara a quo Penggugat menggunakan kuasahukumnya adalah Serikat Buruh yang bernama Kordinator Daerah FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa,Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAF SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnyaKORDA F SBKIKES SBSI tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 UU PPHI dinyatakan bahwa Yangdimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksuddalam

Sumatera Utara tidak memilik kapasitas sebagai kuasahukum Penggugat karena KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidakada menerima kuasa dari serikat buruh KIKES SBSI tingkat perusahaan;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslan bahwa KORDAF SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas bertindaksebagai kuasa hukum Penggugat dan dengan demikian maka cukupberalasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganHalaman 8 dari 14 hal.

Sumatera Utarasudah barang tentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan;Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SBKIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, makasecara hukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSISumatera Utara tidak memiliki Kedudukan hukum (/ega/ standing) untukmewakili Para Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara

Nomor 003/SK/KORDA/FSB KIKES/SBSI/SU/II/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi Korda FSB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapbkan pada tanggal 26Februari 2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKESSBSI Sumatera Utara adalah terdiri dari Juliandi, S.H., M.H., dan kawankawan sebanyak 14 orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, S.H.

,sama sekali tidak tercantum dalam Tim Advokasi dimaksud;Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Para Penggugatmenggunakan Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSISumatera Utara dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka sdr.Usaha Tarigan, SH tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugatkarena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Pengurus/TimAdvokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sesuai SuratHalamandari14hal.Put.Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/2017Keputusan Korda F SB KIKES SBSI

Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memilikikapasitas sebagai kuasa hukum Para PenggugatBahwa kalaupun dalam perkara a quo Para Penggugat menggunakankuasa hukumnya adalah Serikat Buruh yang bernama Kordinator DaerahFederasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan,Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, makasesungguhnya KORDA F SB KIKES SBSI tidak memiliki kapasitassebagai kuasa hukum Para

Sumatera Utara tidak memilik kapasitassebagai kuasa hukum Para Penggugat karena KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara tidak ada menerima kuasa dari serikat buruhKIKES SBSI tingkat perusahaan; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslah bahwaKORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitasbertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dan dengan demikianmaka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksadan

Apakah saudara setuju dengan SBSI ?, bilasetuju kirimkaniah komentar saudara sebaiknya diantar langsung keSekretariat SBSI terdekat.

Mengatakan SBSI telah memenuhi Undangundang;(d).

DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat pengantar No. 75/E/SBSI/AV/1994, tanggal Jakarta 8April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruhIndonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan melampirkanNaskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994dengan judul Pidato Ulang Tahun ke II SBS (25 April 1992 25April 1994)".

(satu) lembar surat SBSI Nomor : 7S/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8April 1994, perihal informasi;13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994tentang surat edaran;14, 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/II/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;15. (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

(satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April1994, perihal informasi; ,. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/IiI/1994 tentangsurat edaran;. (satu) lembar surat SBS PusatNomor : 65/Int/SBSI/11/94, tanggal 25Maret 1994 perihal penundaan mogok; (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

Melalui Kuasa DPC SBSI 1992 KabupatenDeli Serdang (in casu Penggugat) Jalan P. Kemerdekaan, Dusun IV,Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tg. Morawa.;1.4. Bahwa Surat Anjuran No. 560/3783/DTKR/2016 tanggal 17 Maret 2016ditujukan/dialamatkan melalui Kuasa DPC SBSI 1992 Kabupaten DeliSerdang sebagai Kuasa Penggugat/Termohon Kasasi;1.5.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa tanggal 9 Februari 2016kepada DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang tentang pengaduanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan PT BintangRezeki Maju (in casu Tergugat) dan Kuasa tersebut tidak pernah diHalaman 6 dari 11 hal. Put.

1992 Kabupaten Deli Serdang sebagai KuasaPenggugat/Termohon Kasasi;Bahwa karena Surat Anjuran dikeluarkan oleh Depnakertrans Deli Serdangtanggal 17 Maret 2016 diberikan dan ditujukan kepada DPC SBSI 1992sebagai Kuasa Penggugat maka sepatutnya menurut hukum yang dapatmengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusanhubungan kerja adalah dari SBSI 1992 sebagai penerima kuasaPenggugat bukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAFSB KIKES KSBSI) Sumut;Bahwa lampiran

Bahwa dasar untuk mengajukan gugatan PHI adalah wajib dilampiri SuratAnjuran (risalah mediasi), dan dalam Surat Anjuran yang mewakiliPenggugat/Termohon Kasasi adalah SBSI 1992 berdasarkan Surat Kuasayang telah diberikan oleh Penggugat pada tanggal 9 Februari 2016 kepadaDPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang sehingga yang berhak untukHalaman 7 dari 11 hal. Put.

Nomor 939 K/Padt.SusPHI/2017mengajukan gugatan PHI adalah SBSI 1992 karena Surat AnjuranDepnakertrans sebagai syarat utama mengajukan gugatan PHI adalahditujukan kepada SBSI 1992 bukan kepada Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KORDA FSB KIKES KSBSI) Sumut, sehinggaGugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi melalui(KORDA FSB KIKES KSBSI) adalah cacat hukum;1.12.Bahwa dalam perkara ini sudah ada 2 (dua) surat kuasa yang berlakuyang telah diberikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi

. : Sekretaris Koordinator Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Propinsi NTB.ADLIAM CURCIL, SH. : Sekretaris Eksekutif Diklat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Wilayah NTB.LALU M.

.: Sekretaris Eksekutif Tripartit Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTB.Ketiganya Pengurus Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSJ),beralamat di Jalan Perumahan Kopajali No. 9 Mataram, KelurahanJempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota mataram, Propinsi NusaTenggara Barat.DanOLDPIN PUTERA, SH.ROMY IRFAN, SH., : Advokat & Konsultan Hukum beralamat di JalanSwasembada No. 9 Kekalik Jaya Kelurahan Tanjung Karang Permai, KecamatanSekarbela Kota mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan

SALAHUDDIN, SH. selaku Sekretaris Eksekutif Tripartit SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTB hadir dipersidangaan bersama SHOFIHIDAYAT selaku Penggugat Principal, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya A.A. GedeBuana Putra SH, R. Aditya Karna, SH., dan I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH.

,Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 87 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004, Serikat Pekerja / Serikat Buruh dapat mewakili anggotanya untuk beracara diPengadilan Hubungan Industrial, dan ternyata SHOFI HIDAYAT bukanlah anggota dariSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), sehingga selaku Penggugat, SHOFI HIDAYATtidak dapat diwakili oleh Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTBtersebut untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram.Menimbang

Penggugat:
Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia
Intervensi:
Rekson Silaban

SesuaiPasal 2 Perjanjian di Notaris, Tergugat pada putusan MA Nomor : 378 K/2015,mengubah nama dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menjadiKonfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dengan singkatan KSBSI.Padahal putusan MA Nomor : 378 K/Pdt.SusHKI/2015 tersebut, melarangTergugat menggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI dan tridharmaSBSI;Halaman 5 dar 71 halaman.

Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUNJKT.c. menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI dan TriDarma SBSI;Db. sejak putusan provisi di keluarkan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta;E. Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;F. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat, dengan masih menggunakanLogo SBSI;Gc. Nama SBSI , Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa jin lisensi dariPenggugat;H. merupakan Pelanggaran Hak Cipta yang merupakan Pelanggaran Hukum;1.

Menyatakan melarang Para Tergugat untuk menggunakan Logo SBSI,nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;2.

Bahwa, hasil Keputusan Kongres VIII KSBSI tanggal 27 30 Juni 2019,memutuskan merubah Logo SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI, dan merubahNama SBSI, akan tetapi tidak merubah singkatan menjadi Serikat BuruhSeluruh Indonesia(KSBSI), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung378K/2015, hal tersebut merupakan Pelanggaran Hukum;4.

Fakta itu terbukti dari adanyapesan WhatsApp tertanggal 14 Februari 2019 dari Ketua Umum DPP(K)SBSI Sdr. Muchtar Pakpahan kepada Tergugat II Intervensi mohondibantu proposal Munas SBSI 2019 ke BPJS Ketenagakerjaan. Demikianbunyi WhatsApp (Forwarded) tersebut: selamat bang Rekson S mohon dbantu proposal Munas SBSI 2019 ke BPJS tk sy cek kemaren blm turundari dereksi tks cc. ketum SBSI, dan WhatsApp lanjutan berbunyi: tlgdibantu. itu wa Amser.

/SU/I/2016Perihal : undangan bipartit guna untuk membicarakan perselisihan aquo, akan tetapi tidakmendapat tanggapan sama sekall ;Bahwa dengan dengan demikian maka penyelesaian perkara aquo secara bipartit telah dapatdinyatakan telah gagal :Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugat melimpahkan perkaraaquo ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, hal mana sesuaidengan surat KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor : 021/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/II/2016

SB KIKES SBSI Propinsi Sumatera Utaraberdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. 0014/SK/DPP F. SB KIKES/VII/2011Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KIKES SBSI yang berdomosili di JalanCipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur 13420 (akan tetapi tidak termasuksaudari Hera Yunita Siregar S.Sos).2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh Jo.

Reg.0180/KTA/FSB.KIKES/SBSI/DS/2016.Bahwa saudara Rakimin ( Ic. Penggugat ), telan mengajukan gugatan dalam perkara aquomelalui kuasa hukumnya Usaha Tarigan, Dkk selaku pengurus / Tim Advokasi FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan10Deptstore Buruh (KORDA F.SB KIKES SBSI ) Propinsi Sumatera Utara, beralamat di JalanK.L Yos Sudarso KM 9,1 No. 21 Lingk. Kel. Mabar Kec.

Foto Copi Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor : 0014/SK/DPP F SB KIKES/VII/2011Tanggal 01 Juli 2011, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor possetempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P7 ;8. Foto Copi Surat Keputusan KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor :003/SK/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014, telah dibubuhi materaisecukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P8 ;9.

Foto Copi Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor : 0016/SK/DPP F SB KIKES/IX/2014Tanggal 16 September 2014, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; ~ P9 ;10.Foto Copi Surat KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor : 019/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P10 ;11.Foto Copi Surat KORDA F SB

No. 44/G/2015/PHI.Sby.3.Bahwa Penggugat selain sebagai pekerja/ouruh PT.MASPION UNITIIsebagaimana tersebut diatas, juga selaku pengurus serikat buruh yangberkedudukan pada Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKF.LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT.MASPION UNITII, sebagai WakilKetua VIII.

DewanPengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor LogamSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F.LOMENIK SEKTOR LOGAMSBSI) KABUPATEN SIDOARJO, SK DPC F.LOMENIK SEKTOR LOGAMSBSI Nomor : 018/DPC F LOMENIKLogamSBSI/KEP/SDA/III/2014Tanggal 25Maret201 4 5 220222 2 02 2nn nnn nen nn nnn nnnnn =e4.Bahwa Penggugat selain sebagai pekerja/ouruh PT.MASPION UNITII dansebagai Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan ElektronikaSektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F.LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI

) PT.MASPION UNITII sebagaimana tersebutdiatas, juga selaku pengurus serikat buruh yang berkedudukan padaDewan Pengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan Elektronika SektorLogam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F.LOMENIK SEKTORLOGAM SBSI) KABUPATEN SIDOARUJO, sebagai Ketua DPC F.LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI KABUPATEN SIDOARJO.

Sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam Mesin danElektronika Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F.LOMENIK SBSI), SKDPP F.LOMENIK SBSI Nomor : 01303/DPP/F LOMENIK SBSI/KEP/V1I/2011 Tanggal 21a5.Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Penggugat bersama dengan keduaorang rekannya (Sdr. PURWADI dan Sdr.

SUPARMAN) selaku PengurusKomisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (PK F.LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI)PT.MASPION UNITII, mendapat perlakuan tidak sepatutnya dari Tergugatyaitu Absensi Finger (sidik jari) yang bersangkutan untuk keluar atau masuktidak difungsikan. Oleh karena Absensi Finger (sidik jari) yangbersangkutanHal. 3 dari 31 hal. Put.

Bahwa kami Tergugat berkeberatan dengan gugatan Penggugat karenaPerusahaan Tergugat tidak mengenal atau tidak pernah bekerjasamadengan Dewan Pengurus Cabang Kupang Federasi Konstruksi Umum danInformal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI KabupatenHal. 3 dari 10 halaman Put.

Nomor 148 K/Pdt.Sus PHI/2014Kupang dan Kota Kupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidakpernah memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugatselaku mitra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhsehingga Gugatan yang diajukan oleh DPC FKUI SBSI Kabupaten Kupangdan Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tersebut tidakberdasarkan atas hukum;2.

Nomor 148 K/Pdt.Sus PHI/2014berdirinya Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sudahmelalui pentahapan perundangan dan ketentuan yang ada di Indonesia dansampai saat ini SBSI tetap Eksis sebagai Organisasi Pekerja/B uruh;Bahwa karena SBSI adalah Organisasi Pekerja/Buruh, maka sesuaiketentuan Pasal (87) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 junto Pasal 27ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, Pengurus dapatmewakili anggotanya dalam perkara Pengadilan WHubungan Industrial.Apalagi sudah

Bahwa pertimbangan Hakim dalam halaman 15 alinie ke 3 dan ke 4 putusanTersebut sangat menyesatkan karena tidak pernah Pemohon mengakuibahwa tidak membuktikan Organisasi SBSI kepada Termohon yang benaradalah:Bahwa pembentukan unit kerja/Komisariat SBSI di salah satu Perusahaanharus disesuaikan dengan Pasal (5) ayat 2 UndangUndang Nomor 21tahun 2000 yang berbunyi: Serikat Pekerja/Serikat buruh di bentuksekurangkurangnya 10 orang (Sepuluh ) orang pekerja/Buruh;Dengan demikian Pembentukan Komisariat/

Unit kerja SBSI di PerusahaanTermohon belurn terlaksana, karena anggotanya belum memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, akan tetapipemegang kartu keanggotaan SBSI di Perusahaan Termohon Kasasi sesuaidengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Junto Pasal 87UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 harus mendapat pembelaan dariInduk Organisasi.

JAMAFAC yang berlokasi diJalan Raya Cimareme Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung sudahlama karyawannya berada dalam Organisasi Buruh SPSI (Serikat PekerjaSeluruh Indonesia) dalam perkembangan selanjutnya sampai pertengahanTahun 2000, para Terdakwa tersebut bermaksud mendirikan Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) sektor Kimia dan Kesehatan Unit PT. JAMAFAC,sedangkan untuk memenuhi persyaratan berdirinya unit organisasi SBSI diPT.

Org/569/2115/HIPK/2000,tentang pengesahan kepengurusan Organisasi SBSI Sektor Kimia danKesehatan unit PT. JAMAFAC, dengan susunan pengurusnya dan anggotaanggotanya, dimana tertera keenam Terdakwa duduk sebagai Pengurus SBSIunit PT.

Menetapkan Barang Bukti berupa: Surat Keputusan Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung, tentang pengesahan Pengurus SBSI Cabang PT.JAMAFAC dan daftar nama anggota SBSI Cabang PT. JAMAFACdikembalikan kepada PT.

JAMAFAC; Bahwa keresahan yang berkembang = dilingkungan perusahaansesungguhnya bukan diakibatkan oleh adanya pemalsuan tanda tangan,tetapi diakibatkan oleh adanya intimidasi pihak manajemen perusahaanterhadap SBSI Unit PT. Jamafac dan seluruh anggotanya karena organisasiSBSI sangat gencar memperjuangkan hak normative kaum buruh.

perbuatan para PemohonKasasi dengan keresahan yang dialami oleh pelapor; Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan, sesuai dengan fakta di lapanganserta indikasi yang muncul sebagai fakta dalam persidangan, bahwakeresahan yang menimpa 17 orang anggota SBSI dan seluruh buruh yangmenjadi anggota SBSI terjadi bukan karena perbuatan para PemohonKasasi, tetapi karena adanya tekanan pihak manajemen terhadap buruhyang menjadi anggota SBSI; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwaPemohon

Nomor 266 K/Padt.SusPHI/2016sudah barang tentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan; Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SBKIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, makasecara hukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSISumatera Utara tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal standing) untukmewakili Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial; Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera

Utara Nomor : 003/SK/KORDA/FSB KIKES/SBSUSU/11/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi KordaF SB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapbkan pada tanggal 26Februari 2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKESSBSI Sumatera Utara adalah terdiri dari Juliandi, S.H., M.H., dan kawankawan sebanyak 14 orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, S.H.

,sama sekali tidak tercantum dalam Tim Advokasi dimaksud; Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Penggugatmenggunakan Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSISumatera Utara dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka sdr.Usaha Tarigan, SH tidak memiliki kapasitas mewakili Penggugat karenanama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Pengurus/Tim AdvokasiKorda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan KordaF SB KIKES SBSI Sumatera Utara tertanggal 26 Februari 2014; Bahwa oleh karena

Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memilikikapasitas sebagai kuasa hukum PenggugatHalaman 6 dari 14 hal. Put.

Nomor 266 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa kalaupun dalam perkara a quo Penggugat menggunakan kuasahukumnya adalah serikat buruh yang bernama Kordinator Daerah FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa,Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAF SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnya KORDA F SBKIKES SBSI tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 UndangUndang PPHI dinyatakanbahwa "Yang dimaksud

Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (DPP FLOMENIK SBSI) di Jakarta cq.Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan ElektronikSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FLOMENIK LOGAM SBSI)Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo cq. Pengurus Komisariat FederasiLogam Mesin dan Elektronik Sektor Logam Serikat Buruh SejahteraIndonesia (PK FLOMENIK SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.Unit , yang beralamat di Jl.Letjen.

2015 karenatidak ada pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan oleh anggotadan PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat IIkepada Pengurus Serikat Buruh PK FKUISBSI;Hal. 7 dari 69 Hal.

dan seharusnya Direktur/PimpinanPerusahaan in casu Tergugat memberitahukan kepada PengurusSerikat Buruh PK FKUI SBSI adanya kegiatan rencana mogok kerjayang dilakukan oleh anggota dan Pengurus Serikat Buruh PKFLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat Il, agar tidakterjadi perselisihan yang berkepanjangan;; Bahwa akibat tidak terjadinya komunikasi/miskomunikasi tersebut padatanggal 21 Februari 2015 Pengurus Serikat Buruh PK FKUI SBSI Unit PT.Langgeng Makmur Tbk., melalui DPC FKUI SBSI KabupatenSidoarjo

PengurusSerikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casuTergugat Il, dan 3. Pengurus Serikat Buruh DPC FLOMENIK SEKTORLOGAM SBSI Kabupaten Sidoarjo namun tidak ada tanggapan;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Pengurus Serikat Buruh PKFKUI SBSI Unit PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., melalui DPCFKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan permintaan perundinganbipartit ke2 kepada 1.Direktur/Pimpinan Perusahaan in casu Tergugat, 2.

Pengurus Serikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI incasu Tergugat Il,Hal. 8 dari 69 Hal. Put. No. 65/G/2015/PHI.Sbydan 3. Pengurus Serikat Buruh DPC FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSIKabupaten Sidoarjo namun tidak ada tanggapan juga; 16.Bahwa pada tanggal 3 Maret 2015 Para Penggugat pekerja/ouruhanggota PK FKUI SBSI Unit PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.