Put.No. 2298 K / Pid.Sus/ 2012Penyalahgunaan wewenang terjadi karena tindakan pemerintah menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan dalam undangundang, hal tersebutdikenal dengan Asas Spesialitas.

Asas Spesialitas sudah diintrodusir dalamperaturan perundangundangan Indonesia, hal tersebut dapat dijumpaidalam UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negaradan UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.Bahwa dalam Pasal 18 UU No. 1 tahun 2004 telah ditetapbkan kKewenanganTerdakwa sebagai kuasa Pengguna Anggaran yaitu :(1).

Penyalangunaan wewenang terjadi karena tindakanpemerintah menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan dalam undangundang, hal tersebut dikenal dengan Asas Spesialitas. Asas Spesialitassudah diintodusir dalam peraturan perundangundangan Indanesia, haltersebut dapat dijumpai dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.Bahwa dalam Pasal 18 UU No. 1 tahun 2004 telah ditetapkankewenangan Terdakwa sebagai kuasa Pengguna Anggaran yaitu :(1).

DalamVerklarend Woordenboek Oppenbaar Bestuur dirumuskan sebagaipenggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal inimenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang daritujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, dengan demikian pejabatmelanggar asas spesialitas ; Bahwa dalam mengukur apakah telah terjadi penyalangunaan wewenangharuslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain;Fakta persidangan tidak satu pun mengkualifisir tindakan

MARTHEN LUTHERRUMADAS, M.Si., juga tidak melanggar asas spesialitas, sekalipunTerdakwa tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan asasspesialitas yang dikemukakan dalam keterangan Ahli, sekalipun dalamhukum administrasi dikenal yang disebut detournament de pouvoir.Detournament de pouvoir itu dapat dinyatakan ada jika penggunaananggaran yang telah ditetapkan semula (spesialitas) kemudian dalamkeadaan tertentu dialinkan ke proyek yang lain karena pertimbangan tentupula atau keadaan mendesak

Ini berarti, in casu, tidak ada pelanggaran asas spesialitas atasAnggota DPRD Papua Barat tersebut. Kalaupun terjadi apa yang disebutdetournament de pouvoir karena perbedaan cara pandang denganPemohon Kasasi, itupun tidak terjadi yang disebut tindak pidana korupsiseperti ketentuan Pasal 3 UndangUndang 31 Tahun 1999, namun itu hanyalayak disebut pelanggaran administrasi atau wanprestasi.

Bahwa, dalam surat tanggapan Penggugat tersebut telah dikemukakanmengenai keberatan Penggugat akan dilakukan pelelangan terhadapbarang jaminan utang karena barang Jaminan Utang tersebut olehPenerima Jaminan tidak melakukan pengikatan Jaminan yang sempurnamemenuhi azas spesialitas dan azas publisitas yang akan melahirkanSertifikat Hak Tanggungan dari Kantor Pertanahan Nasional yangmencantumkan irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndangNo

BANK TABUNGAN PENSIUNANNASIONAL, (BTPN) kantor cabang Sumedang tidak melakukan pengikatanObjek Jaminan Piutangnya sesuai ketentuan azas spesialitas dan azaspublisitas sebagaimana tercermin dalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996tetang Hak Tanggungan sebagai patokan hukum dalam transaksi utangpiutang kredit perbankan dengan memakai jaminan yang diikat olehLembaga Jaminan Hak Tanggungan oleh karenanya Tergugat hanyasebagai Kreditur Kongkuren.8.

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untukmenilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas).Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangandengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Pendapat ini mengandung pengertianbahwa untuk menilai ada tiidaknya penyalahgunaan wewenangdengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikanmenggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untukbertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehinggatindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

dan pengolahan data fisik meliputi, pembuatanpeta dasar pendaftaran tanah, penetapan batas bidang tanah,pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sedangkan pembuktianhak dan pembukuannya meliputi pembuktian hak baru (Pasal 23PP No 24 tahun 1997), pembuktian hak lama (Pasal 24 ayat 1dan 2 PP No 24 tahun 1997) serta pembukuan hak (Pasal 30 PPNo 24 tahun 1997) ;Jika pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridisdapat dilaksanakan dengan pendekatan mutlak terhadap asaskontradikturdelimitasi, asas spesialitas

meliputi, pembuatanpeta dasar pendaftaran akta tanah, penetapan batas tanah,pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sedangkanpembuktian hak dan pembukuannya meliputi pembuktian hakbaru (Pasal 23 PP No: 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanahPembuktian hak lama (Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 2 PP No: 24tahun 1997) serta pembukuan Hak (Pasal 30 PP No: 24 tahun1997) ;Jika Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridisdapat dilaksanakan dengan pendekatan mutlak terhadap asaskotradiktur dilemitasi, asas spesialitas

Seharusnya atas objek hak tanggungan lebihdidahulukan pemenuhan pembayaran utang sebagai pemberi hak tanggungandari pada menuntut haknya, in casu objek sengketa belum secara sempurnadimiliki (milkuttaam) debitur,Bahwa berdasar dengan ciriciri hak tanggungan sebagaimanadisebutkan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan menyebutkan, apabila telah memenuhi asas spesialitas danpublisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastianhukum kepada pihak yang berkepentingan

pejabat pemerintah atau alat administrasinegara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakanwewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badanlain.Menurut Sjachran Basah abus de droit (tindakan sewenangwenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundangundangan.Pendapat inimengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknyapenyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).Halaman 11 dari 15 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sel5. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang(hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnyadilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuanPeraturan PerundangUndangan.

perbuatan Terdakwa bersamadengan saksi Eko Maryanto adalah membeli shabu golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa dari fakta hukumfakta hukum di atas oleh karenaTindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana mempunyai kekhususan ( asasspecialitas ) baik dari subyeknya maupun dari Tindak Pidana yang dilakukan,sehingga Terdakwa dalam Tindak pidana Narkotika harus diadili dengan dakwaanyang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas

als.MEDHEL, hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa adalah POSITIFMETAMFETAMINA;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim dipertimbangan dakwaan primair, bahwa oleh karena Tindak Pidana Narkotikaadalah mempunyai kekhususan (specialitas ) baik dari subyeknya maupun dariTindak Pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalam Tindak pidanaNarkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendirian Majelis Hakim didasaripertimbangan bahwa berlakunya Spesialitas

Pendapat inimengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).12Bertindak Ssewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang(hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukansehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangUndangan.

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas,pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Terdakwa selakuKepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyaikewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan Diskresioneri(Vrijsobestuur, Ermessen), merupakan pertimbangan yang keliru dan tidakmendasar ;e Bahwa salah satu parameter atau tolak ukur untuk menentukan adatidaknya penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir), makaperlu kami menjelaskan terkait dengan adanya asas spesialitas

(Specialiteitsbeginsel), yang mana dalam asas tersebut menegaskanbahwa setiap pemberian wewenang kepada suatu badan pejabatpemerintahan selalu disertai dengan Tujuan dan maksud diberikannyawewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengantujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehinggapenyimpangan terhadap tujuan dan =maksud tersebut akanmengakibatkan tindakan penyalahgunaan wewenang ;Sejalan dengan asas spesialitas (Specialiteitsbeginsel) tersebut, dalamperkara ini kewenangan

Bahwa oleh karena undangundang telah menentukan tentang haktanggungan/jaminan yang memberikan jaminan yang member kepastianhukum, tentang benda/harta yang dijaminkan setiap saat dapat denganmudah di jual dan hasilnya untuk membayar hutang dan bunganya* makasecara hukum dalil Penggugat tersebut harus ditolak, karena tidakmemenuhi azas spesialitas dari hak jaminan sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 4 Tahun 1996;Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas ,maka gugatan Penggugatkabur atau tidak

Miskan/Tergugat ), kecuali secarategas dibenarkan oleh undangundang;Bahwa oleh karena Undangundang telah menentukan:Lembaga tentang hak tanggungan/jaminan yang memberikan jaminan yangmemberikan kepastian hukum, tentang benda/ harta yang dijaminkan setiapsaat dapat dengan mudah dijual dan hasilnya untuk membayar hutang danbunganya, maka secara hukum dalil Terbanding/Penggugat tersebut harusditolak, karena tidak memenuhi azas spesialitas dari hak jaminansebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor

.+.Kabupaten Sumbawa Barat mengandung asas spesialitas dimanamasingmasing produk sertipikat tersebut memiliki registrasi, daftar isian,lokasi, tahun penerbitan serta nama subyek hak dan obyek hak denganjelas danI.

Pasal 3 ayat (2); (7) Hak Tanggungan dapatdibebankan pada hak atas tanah dan bendabenda yang berkaitan dengantanah (Pasal 4 ayat (4)); (8) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atastanah berikut benda di atasnya dan di bawah tanah; (9) Hak Tanggungan berisihak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidakmemberikan hak bagi kreditor untuk memiliki benda jaminan (Pasal 12); (10)Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 6); dan (11) HakTanggungan mempunyai sifat spesialitas

Asas Spesialitas atas Fixed Loan.Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 UndangUndang Nomor 42Tahun 1999. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminanatas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada penerima fidusia harus jelas dan tertentu padasatu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur ataupaling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya(verrekiningbaar, deductable);B.

Jasa hukum untukperkara a quo, Advokat melakukan tindakan hukum lain untukkepentingan hukum klien, termasuk dan akan tetapi tidak terbatas,pada membuat dan mengajukan permohonan Banding a quo, kecualiperaturan yang berlaku memerintahkan secara khusus atau asasspesialitas;Akan tetapi Mahkamah Syariyah Aceh adalah termasuk BadanPeradilan judex facti, sehingga tidak berlaku baginya asas spesialitas;dan juga UndangUndang Pengadilan Agama = Mahkamah Syariyah(Badan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).5. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang(hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnyadilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuanPeraturan PerUndangUndangan.

Pendapat inimengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknyapenyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujiandengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan(asas spesialitas).5. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikanmenggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untukbertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehinggatindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangUndangan.

.; KomentarAtas Undang Undang Pokok Agraria; Mandar Maju; 1993; hal.115) yangterdapat dalam UU PA dan PP 10/1960 memiliki karakteristik,diantaranya : Asas Publisitas; Spesialitas; Rechtskadaster; KepastianHukum;Bahwa asas publisitas bermakna bahwa pendaftaran itu bersifat umumdan terbuka, setiap orang berhak untuk meminta informasi terkait denganhak, luas dan lokasinya.

Sifat umum berlaku terhadap pihak ketigatentang telah didaftarkannya hak tersebut dan diberikan perlindunganhukum;Bahwa asas spesialitas bermakna bahwa pendaftaran itu jelas dandiketahui lokasinya, sehingga peranan dari Surat ukur adalah memperjelaslokasi dari tanah tersebut;Bahwa asas rechtskadaster bermakna bahwa pendaftaran itu hanya demiuntuk pendaftaran bukan sebagai tagihan pajak atau punlainlainkeperluan;Bahwa asas kepastian hukum adalah sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 19 ayat