Ditemukan 187 data
21 — 8
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,tanggal 26 Mei2016,No.883/SPPI/Pen.Pid/2016/PN.Lbp/PB;Sejak tanggal 02 Juni 2016sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;Terdakwa 21. Nama lengkap : Yudi Marantika als Yudi2. Tempat lahir : Medan3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Februari 19854. Jenis kelamin : Lakilaki5.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,tanggal 26 Mei2016,No.883/SPPI/Pen.Pid/2016/PN.Lbp/PB;Sejak tanggal 02 Juni 2016sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;Terdakwa 31. Nama lengkap : Bayu Rizki als Bayu2. Tempat lahir : Medan3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Oktober 19884. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Gang Murni Simpang PemdaMedan/Rumah kos7. Agama : Islam8.
Bayu Rizki als Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik, tanggal 07 April 2016,Nomor : SP.Han/209/IV/2016,sejak tanggal : 07 April 2016s/d tanggal 26 April 2016;Penuntut Umum, tanggal 20 April 2016, Nomor PRINT22/N.2.22.7/Ep.2/04/2016, Sejaktanggal 20 April 2016 s/d tanggal 09 Mei 2016;Hakim Pengadilan Negen Lubuk Pakam, tanggal 03 Mei 2016, No.883/SPPB/ 2016/PN.Lbp/PB; Sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,tanggal 26 Mei 2016,No.883/SPPI
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
BENYAMIN Alias ABUN
104 — 54
,Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos dan Telekomunikasi,Direktorat SPPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, setiap tipe alat danperangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkandan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhipersyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999, tentangTelekomunikasi, dan ketentuan tersebut diturunkan lebih terperinci dalamPeraturan Pemerintah Republik
,Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos dan Telekomunikasi,Direktorat SPPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, setiap tipe alat danperangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit,dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesiawajib memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999,tentang Telekomunikasi, dan ketentuan tersebut diturunkan lebih terperincidalam Peraturan Pemerintah Republik
,Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos dan Telekomunikasi,Direktorat SPPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, setiap tipe alat danperangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit,dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesiawajib memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999,tentang Telekomunikasi, dan ketentuan tersebut diturunkan lebihterperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik
,Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos danTelekomunikasi, Direktorat SPPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, setiap tipealat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit,dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajibmemenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1)Undang undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999, tentangTelekomunikasi, dan ketentuan tersebut diturunkan lebih terperinci dalamPeraturan Pemerintah Republik
26 — 8
(Mohamad Sidik) adalah Karyawan Tetap yangbekerja di Tergugat sebagai Rigger/Leaderman, yang bekerja sejak 1Oktober 2007 sampai dengan 15 Juni 2010 dengan upah terakhir adalahsebesar Rp. 3.450.000;Bahwa para Penggugat (Penggugat s/d Penggugat Ill) adalah anggotaSerikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI), dengan nomor BuktiPencatatan 485/V/N/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yangdikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJakarta Selatan.Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia
(SPPI) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan SuratPermohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9Agustus 2007, dan telah diterima menjadi anggota OPSI melalui suratDewan Eksekutif OPSI tanggal 16 Agustus 2007.Bahwa Tergugat Il adalah perusahaan group Punj Lloyd yangmempunyai anak perusahaan yaitu Tergugat .
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap yang bekerja di Tergugat sebagai MediaRelations Head, yang bekerja sejak 14 Januari 2002 sampai dengan 1 Juni 2013 denganupah terakhir adalah sebesar Rp. 6.000.000, per bulan.Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 31 K/Pdt.SusPHI/20152 Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI
),dengan Nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yangdikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.3 Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke Organisasi PekerjaSeluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI ke Dewan EksekutifNasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah diterima menjadi anggota OPSI melaluisurat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 16 Agustus 2007;4 Bahwa Penggugat adalah pekerja yang secara
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aries Premia) adalah pekerja tetap diTergugat sejak 9 Mei 2006 dengan jabatan Assembler Staf danmendapat upah sebesar Rp. 980.710, perbulan;Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja ProfesionalIndonesia (SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XII/2006tertanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan
SuratPermohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus2007, dan telah diterima menjadi anggota OPSI melalui Surat DewanEksekutif OPSI tanggal 16 Agustus 2007;Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap di Tergugat yangdipekerjakan untuk mempacking kartu voucher perdana XL padaOperator Telepon Selular XL yang dimiliki PT.
25 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Kav. 4748, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padapokoknya atas dalildalil:Profil Penggugat:1.Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia(SPPI
Bahwa SPPI telah berafiliasi ke Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia(OPSI) berdasarkan surat permohonan SPPI ke Dewan Eksekutif NasionalOPSI tanggal 9 Agustus 2007 dan telah diterima menjadi anggota OPSIHal. 1 dari 17 hal. Put.
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Mega Pratama No. 0311228tanggal 28 Oktober 2009.Surat Perintah Pencairan Dana No. 2018 / SP2DLS / BL / Xl2009tanggal 17 Desember 2009.Surat Perintah Membayar No. 56 / SPMLS / BL / Sosnaker / XI2009tanggal 15 Desember 2009.Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, Il, Ill) No. 56 / SPPLS /BL/ Xl2009 tanggal 15 Desember 2009.Kwitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker No. ... / XIl / 2009 tanggal15 Desember 2009.Berita Acara Pembayaran No. 16 tanggal 07 Desember 2009.Berita Acara Serah Terima
No. 003 / BAPB / SOSNAKERPP /LU / Xlk2009 hari Senin, tanggal 07 Desember 2009.Surat Perintah Pencairan Dana No. 1467 / SP2DLS / BL / Xl2009tanggal 03 Nopember 2009.Surat Perintah Membayar No. 39 / SPMLS / BL / Sosnaker / Xl2009tanggal 02 Nopember 2009.Lampiran DPPKAD Tentang Peng SPMLS UMK BM Peralatan SARpada Dinsosnaker sebesar Rp 238.387.050, (dua ratus tiga puluhdelapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh rupiah)tanggal 03 Nopember 2009.Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI
Asuransi Mega Pratama No. 0311228tanggal 28 Oktober 2009.Surat Perintah Pencairan Dana No. 2018 / SP2DLS / BL / Xll2009tanggal 17 Desember 2009.Surat Perintah Membayar No. 56 / SPMLS / BL / Sosnaker / XIl2009tanggal 15 Desember 2009.Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, Il, Ill) No. 56 / SPPLS/BL/ Xl2009 tanggal 15 Desember 2009.Kwitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker No. ... / XII / 2009 tanggal15 Desember 2009.Berita Acara Pembayaran No. 16 tanggal 07 Desember 2009.Berita Acara Serah Terima
Asuransi Mega Pratama No. 0290412tanggal 15 September 2009.Lampiran DPPKAD Tentang Peng SPMIS BM Peralatan Dapur padaDinsosnaker sebesar Rp 450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tanggal 22 Desember 2009.Surat Perintah Pencairan Dana No. 2017 / SP2DLS / BL / XI2009tanggal 17 Desember 2009.Surat Perintah Membayar No. 55 / SPMLS / BL / Sosnaker / XIl2009tanggal 15 Desember 2009.Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, Il, Ill) No. 55 / SPPLS/BL/ Xl2009 tanggal 15 Desember 2009.Kwitansi
Asuransi Mega Pratama No. 0311228tanggal 28 Oktober 2009 ;Surat Perintah Pencairan Dana No. 2018 / SP2DLS / BL / Xll2009tanggal 17 Desember 2009 ;Surat Perintah Membayar No. 56 / SPMLS / BL / Sosnaker / XIl2009tanggal 15 Desember 2009 ;Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, Il, Ill) No. 56 / SPPLS/BL/ Xl2009 tanggal 15 Desember 2009 ;Kwitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker No. ... / XII / 2009 tanggal15 Desember 2009 ;Berita Acara Pembayaran No. 16 tanggal 07 Desember 2009 ;Hal. 56 dari 71 hal
63 — 10
Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia(SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XII/2006 tertanggal 20Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan. ;3.
Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah diterimamenjadi anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 16 Agustus4.
75 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesionai Indonesia(SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan 485MN/XII/2006 tertanggal 20Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Jakarta Selatan;3.
Bahwa Serikat Pekerja Profesionai Indonesia (SPPI) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan SuratPermohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus2007, dan telah diterima menjadi anggota OPSI melalui surat DewanEksekutif OPSI tanggal 16 Agustus 2007;4. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang secara terus menerus bekerja diTergugat tanpa terputus. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernahmenandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat.
38 — 3
Print22/N.2.22.7/Ep.2/05/2013,Sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013 ;Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Maret 2013, No : 719/SPPI/Pen.Pid /2013 /PNLP.PB, Sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni2013 ;Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Juni 2013, No : 719/SPPII/Pen.Pid /2013 /PNLP.PB, Sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 13 Agustus 2013 ;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat HukumPengadilan Negeri tersebut:Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah
47 — 4
Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Juni 2013, No. 891/SPPI/Pid.B/ 2013/PNLP.PB, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat HukumPengadilan Negeri tersebut :Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukandipersidangan;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya PenuntutUmum
17 — 16
Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Surat Persetujuan Penunjukan IsteriNomor B/24/SPPI/III/2005 dari Panglima Kodam VII Wirabuana Kepala AjudanJenderal tanggal 24 Maret 2005 (Bukti P.I.).2. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Surat Keputusan Kepala StafAngkatan Darat Nomor Kep.1372UU6/KASAD/XIV/7/1971 tanggal 17 Juli 1971(Bukti P.2.).3. Asli Surat Kematian an.
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
JUNAIDI Alias ATIEN
65 — 30
,Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos dan Telekomunikasi,Direktorat SPPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, setiap tipe alat danperangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkandan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhipersyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999, tentangTelekomunikasi, dan ketentuan tersebut diturunkan lebih terperinci dalamPeraturan Pemerintah Republik
,Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos dan Telekomunikasi,Direktorat SPPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, setiap tipe alat danperangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit,dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik IndonesiaHalaman 20 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.
,Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos danTelekomunikasi, Direktorat SPPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, setiap tipealat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit,dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajibmemenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1)Undang undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999, tentangTelekomunikasi, dan ketentuan tersebut diturunkan lebih terperinci dalamPeraturan Pemerintah Republik
152 — 24
PELINDO IT (PERSERO) Tahun 2013, diberitanda P28.40 Foto copy Surat Nomor S290/MBU/D3/2013 perihal LaporanPenyimpangan dan Tuntutan Pekerja tanggal 25 Juli 2013 dari KementerianBadan Usaha Milik Negara yang ditujukan kepada Komisaris Utama PTPelabuhan Indonesia II (PERSERO), diberi tanda P30.41 Foto copy Surat Nomor S511/MBU/D1/2013 perihal Hasil PenelitianKebenaran atas Isi Laporan dari Pengurus SPPI.
Pelabuhan Indonesia H/SPPI II/Tergugat kepada MentrianBUMN, Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan, Ketua Komisi IJ dan KetuaKomisi IV DPR RI, Anggota VII BPK, dan Ketua KPK;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan Tergugat sudah pernah diperiksaoleh BPKP Propinsi DKI Jakarta dan BPK RI; Bahwa setahu saksi, terhadap kebijakankebijakan Tergugat I yang berpotensimendatangkan kerugian pada perusahaan menurut pendapat Serikat Pekerja/SPHalaman 61 dari 77 halaman, putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/
2014/PN.Plgperusahaan seperti tersebut diatas, oleh Serikat Pekerja/SP perusahaan/Tergugat Isudah dilaporkan pada Kementerian BUMN, dan atas laporan SP tersebut telahditindak lanjuti oleh Kementerian BUMN dengan mengeluarkan surat memintaDewan Komisaris dan Dewan Direksi untuik memperbaikikinerjanya;Bahwa setahu saksi, atas laporan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PelabuhanIndonesia I/SPPI Il/Tergugat, Tergugat I sudah dipanggil KPK untuk dimintaiketerangan;Bahwa setahu saksi, Tergugat I sampai
Pelabuhan Indonesia H/Tergugat di Jakarta Utara, Cirebon, Cilegon dan Jambi, telah di mediasi oleh DinasTenaga Kerja kota setempat dan telah dikeluarkananjuran; 22222 29229222 22222222 228 =Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat P18 terdapat fakta hukumbenar, Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II/SPPI II telahmenguraikan kronologis pengunduran diri dari jabatan (peletakan jabatan) yang dilakukanoleh beberapa pekerja termasuk Penggugat tertanggal 18 MaretMenimbang
, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat P19 terdapat fakta hukumbenar, dalam menjalankan roda perusahaan Penggugat harus berpedoman pada goodcoorporate governance yang ditetapkan bulan JanuariMenimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis Penggugat P21, P23, P30,P31, P32 P33 dan keterangan saksisaksi terdapat fakta hukum benar, Pengurus PusatSerikat Pekerja Pelabuhan Indonesia I/SPPI II telah mengirimkan surat ke KementerianBUMN tentang dugaan adanya penyimpangan pengelolaan perusahaan yang
50 — 9
Print351/N.2.22.8/Euh.2/08/2013,Sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 15 September 2013 ; Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Juli 2013, No. 1346/SPPI/Pen.Pid/2013/PNLP.LD, sejak tanggal 06 September 2013 s/d 05 Oktober 2013 ;Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal September 2013 No.1346/SPPII/Pen.Pid/2013/PNLP.LD, sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d. 04Desember 2013 ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neTerdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Telah membaca
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 656 K/PDT.SUS/2012Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalildalil :1 Bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap pada Tergugat dengan masa kerjadan upah pokok sebagai berikut :Mulai bekerja : 8 Februari 2010Jabatan : Pelaksana di Bagian ProduksiUpah : Rp. 20.000,/hari atau Rp. 500.000,/bulan (25 hari kerja)2 Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia(SPPI), dengan Nomor Bukti Pencatatan
485/V/N/XII/2006 tertanggal 20Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan.3 Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat PermohonanSPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telahditerima menjadi anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal16 Agustus 2007 ;4 Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di Tergugat sebagai pelaksana yangdipekerjakan
18 — 1
Print581/N.2.22.8/Epp.2/12/2013,Sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 04 Februari 2014 ; Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 22 Januari 2014, No.60/SPPI/Pen.Pid/2014/PN.LP.LD, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Februari 2014 No.60/SPPII/Pen.Pid/2014/PN.LP.LD, sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d. 21 AprilTerdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut : Telah membaca suratsurat
81 — 10
Penggugat Itidak boleh bekerja lagi sejak 13 Januari 2013.Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja ProfesionalIndonesia (SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan485/V/N/XII/2006 tertanggal20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan.Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah
Bahwa Para Penggugat (Penggugat I sd/ Penggugat XIV) dalam positagugatannya mengaku sebagai anggota salah satu organisasi serikat pekerja yaituSerikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI), tetapi tidak dijelaskan secara rincidalam gugatan, sejak kapan Para Penggugat masuk Organisasi Serikat Pekerjadimaksud, mana kartu tanda anggota serikat pekerja, dengan nomor indukberapa yang dimiliki oleh masingmasing Penggugat (Penggugat I sd/Penggugat XIV), dengan demikian uraian posita gugatan menjadi tidak
Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mengaku sebagai anggotasalah satu. anggota organisasi serikat pekerja yaitu Serikkat PekerjaProfesional Indonesia 9 SPPI) tetapi tidak dijelaskan secara rinci dalamgugatan sejak kapan para Penggugat masuk menjadi anggota SerikatPekerja yang dimaksud , rnana kartu Anggota Serikat pekerja , denganNomor Induk berapa yang memiliki oleh masing masing Penggugatsehingga dengan demikian uraian posita gugatan menjadi tidak jelas ;Menimbang , bahwa dalam repliknya
Bahwa argumentasi Tergugat pada point 3.c adsalah tidak benar ,karenaparaPenggugat masuk menjadi anggota SPPI sejak tanggal 21 Desember 2012 dan halint dapat dilihat di kartu anggota para Penggugat berikut dengan nomor induknya;Menimbang , bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan para Penggugatdiatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbasngan pertimbangkan hukum sebagaiberikut :Menimbang , bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang
Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya47mendalilkan halhal sebagai berikut;48Bahwa para Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV ( Neng Lia, Titin Heryani,Rode Martha, Kurnia, Sari Ramayanti, Tita Puspitasari, Eko Suprayitno, YosepMuldianto, Agung Sulasmono, Abdul Rahman, Muhamad Romli, Aminuloh,Miftahudin, Ardiana Budi Gumelar) pekerjaan operator pabrik, upah masing masingsebesar Rp 1.715.000 adalah pekerja tetap di perusaltaan Tergugat dan merupakananggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI
112 — 9
Penggugat Itidak boleh bekerja lagi sejak 13 Januari 2013.Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja ProfesionalIndonesia (SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan485/V/N/XII/2006 tertanggal20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan.Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah
Bahwa Para Penggugat (Penggugat I sd/ Penggugat XIV) dalam positagugatannya mengaku sebagai anggota salah satu organisasi serikat pekerja yaituSerikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI), tetapi tidak dijelaskan secara rincidalam gugatan, sejak kapan Para Penggugat masuk Organisasi Serikat Pekerjadimaksud, mana kartu tanda anggota serikat pekerja, dengan nomor indukberapa yang dimiliki oleh masingmasing Penggugat (Penggugat I sd/Penggugat XIV), dengan demikian uraian posita gugatan menjadi tidak
Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mengaku sebagai anggotasalah satu. anggota organisasi serikat pekerja yaitu Serikkat PekerjaProfesional Indonesia 9 SPPI) tetapi tidak dijelaskan secara rinci dalamgugatan sejak kapan para Penggugat masuk menjadi anggota SerikatPekerja yang dimaksud , rnana kartu Anggota Serikat pekerja , denganNomor Induk berapa yang memiliki oleh masing masing Penggugatsehingga dengan demikian uraian posita gugatan menjadi tidak jelas ;Menimbang , bahwa dalam repliknya
Bahwa argumentasi Tergugat pada point 3.c adsalah tidak benar ,karenaparaPenggugat masuk menjadi anggota SPPI sejak tanggal 21 Desember 2012 dan halint dapat dilihat di kartu anggota para Penggugat berikut dengan nomor induknya;Menimbang , bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan para Penggugatdiatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbasngan pertimbangkan hukum sebagaiberikut :Menimbang , bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang
Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya47mendalilkan halhal sebagai berikut;48Bahwa para Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV ( Neng Lia, Titin Heryani,Rode Martha, Kurnia, Sari Ramayanti, Tita Puspitasari, Eko Suprayitno, YosepMuldianto, Agung Sulasmono, Abdul Rahman, Muhamad Romli, Aminuloh,Miftahudin, Ardiana Budi Gumelar) pekerjaan operator pabrik, upah masing masingsebesar Rp 1.715.000 adalah pekerja tetap di perusaltaan Tergugat dan merupakananggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BennyNurjaja (mantan Ketua DPC SPPI Wilpos X) mengadakan pertemuandengan Tergugat untuk membicarakan nama jenis PHK oleh karenakategori jenis PHK, "PHK dengan alasan Disharmonis" jenis PHK dimaksudtidak ada dalam ketentuan di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) danbaru ada kejadian demikian akhirnya terjadi perdebatan yang panjangakhirnya disetujui bahwa PHK Penggugat hampir sama dengan kategoriPHK dengan hak pensiun normal meskipun Penggugat belum mencapaiusia 56 Tahun, karena kekhususan perkara
Benny N dan Sdr ZulkifliToha (Ketua SPPI Cab DIVRE X) menemui Tergugat yakni Manajer SDMDINRE X, BP Agung Purwanto bahwa Penggugat menuntut apa yangHal. 6 dari 14 hal. Put.