Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 31/Pid.C/2017/PN.Cms, Tanggal 27 Nopember 2017, adalah dalam perkara tipiringkarena Penggugat tidak memiliki izin usaha (SPPL) telah melanggarketentuan Pasal 26 Jo Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2014.

Harus memperhatikan lingkunganapa yang harus dimiliki apakah bentuknya SPPL, UPUPL atau AMDAL.Untuk masalah ini SPPL, tujuannya agar pengusaha memperhatikanbagaimana kondisi lingkungannya.

Kegiatan usaha mikro dan kecil ; (3) Ketentuan mengenai UKLUPL dan SPPL, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;PERATURAN BUPATI CIAMIS NO. 43 TAHUN 2015 TENTANG DOKUMENLINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN ;Halaman 59 dari 7ihalaman Putusan Perkara No. 9/G/2018/PTUN.BDGBagian keempat ; Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup(SPPL) ; Pasal 10: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKLUPL, wajib memiliki SPPL;(2)

Tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yangtelah dituangkan dalam dokumen Amdal atau UKLUPL atau SPPL yang telah dibuat;c. Melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yangberlaku; d.

Dedi) bersalah tidak memiliki Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL) dan dihukum membayar denda Rp.30.000.000.(tiga puluh Juta Rupiah); Menimbang, bahwa dalam hal menindak lanjuti dari adanya keberatanwarga yang disampaikan oleh H.

Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) nomor ; 022/466910/P/2012tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II (dua) yangditanda tangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Penggunaanggaranh.

Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) nomor ;005/466910/P/2012 tanggal O8 april2012 untuk keperluanpembayaran tahap 1 (satu) Pekerjaan Subsidi PengoperasianBus Perintis jayapura sebesar Rp.820.055.150,q.

Surat Perintah Pembayaran lLangsung (SPPL ) nomor ;022/466910/P/2012 tanggal 04 Ju 2012 untuk keperluanpembayaran tahap II (dua) yang ditanda tangani oleh JHONPHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Pengguna anggaranr.

Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) nomor :041/466910/P/2012 Tanggal 02 oktober 2012 untukkeperluan pembayaran tahap II (Tiga) pekerjaan subsidipengoperasian bus perintis Jayapura sebesar Rp. 830.705.200yang ditanda tangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT(Kuasa Pengguna anggaran)t.

Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) nomor :00097 tanggal 13 Desember 2012 untuk keperluanpembayaran tahap IV (Empat) pekerjaan subsidipengoperasian bus perintis jayapura sebesar Rp.838.266.450, di potong pajak PPh sebesar Rp . 25.147.993,jumlah pembayaran neto adalah sebesar Rp.813.118.457,x.

SPPL tanggal 11032013, BALapangan dan Kwitansi , Asli 3lembar;SKTBiru Asli 3 lembar;d. SPPL tanggal 11032013 dan Berita Acara Lapangan an.Robert Siburian, 2 lembar;2) No. 0001611 SHM dan SPPL tanggal 25 Maret 2013 yang terdiridari :Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 161/PDT/2017/PT.SMR3)a.SHM No. M.95; Luas 2.500 M2, LBR. 14, No. Persil 109.8Kwitansi an. Saniman, sebanyak 1 lembar;SHM No. M.93; LBR. 14, No. Persil 111, Luas 2.500 M? an.Saniman dan Kwitansi, sebanyak 1 lembar;SHM No. M. 248, LBR 14.

Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal11 Maret 2013 An. Robert Siburian Luas : 70.000 M2 x Rp.100 juta perhektar adalah Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyarrupiah);b. Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal3 Maret 2013 An. Robert Siburian Luas : 40.400 M2 x Rp.100 juta perhektar adalah Rp.4.040.000.000, (empatmilyar empat puluh juta rupiah);Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 161/PDT/2017/PT.SMRC.Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal4 Maret 2013 An.

Robert Siburian Luas : 20.000 M2 x Rp.100 juta perhektar adalah Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah);Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal11 Maret 2013 An. Robert Siburian Luas : 20.000 M2 x Rp.100 juta perhektar adalah Rp.2.000.000.000, (dua milyarrupiah); Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal18 Maret 2013 An.

Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal11 Maret 2013 an. Robert Siburian Luas : 7.500 M2 x Rp.150 juta adalah Rp. 112.500.000, (Seratus dua belas jutalima ratus ribu rupiah);Bahwa oleh karena Penggugat selaku anggota DPRD Kab.

(tujuh milyar rupiah); Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal 3 Maret2013 An. Robert Siburian Luas : 40.400 M2 x Rp. 100 jutaperhektar adalah Rp. 4.040.000.000, (empat milyar empat puluhjuta rupiah); Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal 4 Maret2013 An. Robert Siburian Luas : 20.000 M2 x Rp. 100 jutaperhektar adalah Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah); Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (SPPL) tertanggal 11 Maret2013 An.

Kartika dengan No.Reg.094/SPPL/PA/2012 tanggal 15 Maret 2012;

Kartika dengan No.Reg.094/SPPL/PA/2012tanggal 15 Maret 2012;e 1 (satu) rangkap surat Pendaftaran Tanah An. Rahaman dengan No.Reg.101/SPPL/PA/2012tanggal 15 Juli 2012;e 1 (satu) rangkap Surat penyerahan An. Muslim dengan No.Reg.189/SP/PA/2017,tanggal 15Februari 2017;e 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilik tanah;e 1 (satu) lembar surat Perntaan Tidak Bersengketa dan 1 (satu) lembar Peta Situasi Tanahpada 15 Februari 2017;e 1 (satu) rangkap surat penyerahan an.

tempat galiantersebut;Putusan nomor 600/Pid.B.LH/2021/PN Mtr hal 3 dari 13 Bahwa terdakwa menjalankan usaha tersebut selama + 2 (dua) bulan danharga yang dibayarkan oleh pembelian tanah uruk sejumlah Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah) untuk 1 (Satu) Dump Truck;e Bahwa terdakwa mempergunakan alat berat berupa cangkul dan sekop untukdi ambil hasil galiannya berupa pasir dan tanah uruk yang kemudian di perjualbelikan kepada orang lain tersebut sama sekali tidak dilengkapi dokumenLingkungan baik itu SPPL

kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan adalah setiapusaha atau kegiatan yang wajiob Amdal atau UKLUPL sesuai dengan Pasal 36Ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, untuk jenis kegiatan atau usaha wajib memiliki UKLUPL,telah ditetapbkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018Tentang Pedoman penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yangwajib memilki UKL UPL serta SPPL

Bahwa adapun syarat yang harus dilengkapi untuk kegiatan atau usahadalam pengajuan permohonan izin Lingkungan adalah :o Dokumen amdal atau Dokumen UKLUPL yang telah rekomendasi;o Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;o Profil usaha dan/atau kegiatan; Bahwa Dokumen lingkungan berupa AMDAL dilakukan pemeriksaanatau penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi NTB, sedangkan untukUKLUPL dan SPPL dilakukan penilaian atau pemeriksaan oleh DinasLingkungan Hidup perumahan dan kawasan permukiman Kab

Lombok Utarasehingga yang berwenang menerbitkan rekomendasi izin Lingkunganberdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan yang dideligasikan Bupatimelalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup perumahan dan kawasanpermukiman Kab Lombok Utara; Bahwa sdra AGUS HUSAIRI alias AGUS dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajib memiliki SPPL Sesuai dengan PeraturanPutusan nomor 600/Pid.B.LH/2021/PN Mtr hal 6 dari 13Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPLdengan skala Produksi di

bawah 25.000 m3 maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m3 sampai dengan 500.000 m3 makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m3 maka harus memilki AMDAL; bahwa dokumen izin lingkungan harus dibuat atau disusun oleh yangmelaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dalam hal ini sdra AGUSHUSAIRI alias AGUS pada tahap perencanaan sebagaimana diatur dalamPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang IzinLingkungan; bahwa tidak diperbolehkan

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yangberwenang untuk mengeluarkan dan menandatanganidokumen lingkungan hidup menolak menerbitkan SPPL yangdimohonkan oleh Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugatangka 23, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapatmemenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan izinGangguan yaitu SPPL.

on nn nn ne nn nnn nenab. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukansesuai mekanisme yang berlaku;Surat dimaksud merupakan itikad baik Tergugat denganmenyarankan Penggugat agar memindahkan peternakan miliknyayang berada di tengah perkampungan yang mendapat penolakanHalaman 28 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smgdari masyarakat karena belum melakukan good farming practicedan tidak dapat memenuhi persyaratan Permohonan izinGangguan (HO), salah satunya izin lingkungan/SPPL

SuratTergugat adalah saran kepada Penggugat agar memindahkan lokasiusaha peternakan karena Penggugat tidak dapat melengkapipersyaratan lIzin Gangguan (HO), salah satunya berupa IzinLingkungan / SPPL yang menjadi syarat Izin Gangguan. Justru PIt.Kepala BPMPPT Kab. Magelang berusaha melindungi Penggugat daritindakan anarkis dari masyarakat Dusun Mlanden yang menganggapPenggugat tidak memperhatikan lingkungan dan kepentingan umummasyarakat. Plt. Kepala BPMPPT Kab.

Fajar IstikomahUtaminingsin menyampaikan Surat Permohonan SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ke BadanLingkungan Hidup Kabupaten Magelang;Tanggal 4 November 2015, Penggugat juga datang ke KantorBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Magelang dengan maksud Mengajukan lzinGangguan (HO), akan tetapi kemudian berkas Penggugatdikembalikan oleh petugas Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang karenaberkas belum lengkap dan belum memenuhi

persyaratanHalaman 42 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smgsebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenMagelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;10)Tanggal 26 Nopember 2015 BLH mengeluarkan SuratPenolakan Permohonan Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL) an.

Komisaris Notosumarsono Purbalingga denganmengakukan Dokumen Lingkungan Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepadaTERGUGAT i; 22222222 n none nn nnn nnn nnn nn ne ne ne nn ne nn nn nee2. Bahwa permohonan PENGGUGAT telah diterima olen TERGUGAT padatanggal 10 November 2014; 22203.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 660.1/106/KX/2014yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalinggamenerangkan bahwa usaha PENGGUGAT telah memiliki DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan tersebut dan telahdisahkan pada tanggal 28 Oktober 2014; 4.

Purbalingga telahmengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 660.1/106/KX/2014 tanggal 28Oktober 2014 dimana untuk Bintang Sport & Rileks Centre Bidang Usaha /Kegiatannya adalah Perdagangan dan Jasa (Fashion store, fitness centre,sanggar senam dan sarana pendukungnya serta agen tour dan travel)sehingga bidang usaha karaoke tidak temasuk dalam Bidang Usaha /Jenis kegiatan yang memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidupyang berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

Wasis Abadi juga menyampaikan / meminta secara lisanhalaman 7 dari 31 halamanPerkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pbg10.11.bahwa apabila memungkinkan jenis usahanya ditambah atau dicantumkanusaha karaoke; 222222 22 neon enon nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn ne nnn nnnneBahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) merupakan salah satu syarat dan bukan satusatunya syaratyang menjadi pertimbangan untuk disetujuinya permohonan

Agus Purnoto beserta lampirannya, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II 2;Foto copy Dokumen Lingkungan berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Bintang Sport Nhalaman 15 dari 31 halamanPerkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pbg10.11.12.Rileks Center Purbalingga tertanggal 10 Oktober 2014, telah dicocokkandan sesuai dengan foto copynya, diberi tanda T.lI.II. 3; Foto copy surat dari Pahotma Butar Butar & Rekan Advokat danPenasehat Hukum

orang perorangan tertentu yangakan dan telah dilakukan kegiatannya baik perkebunan, industri, kehutanan dan lainlain ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang ijinLingkungan Pasal 3 menerangkan dokumendokumen yang wajib dimiliki oleh badanusaha/kelompok orang perorangan tertentu dalam melakukan kegiatan/usaha adalah:e Analisis Mengenai Dampaak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan LIngkungan (UKLUPL)e Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Sedangkan luasan yang kurang dari 5000 Ha wajibmemiliki dokumen UKLUPL, sedangkan untuk perorangan dengan luasan tertentu dankegiatan pertanian wajib dokumen SPPL. Yang dapat memohonkan dokumentersebutadalah si pelaku usaha dapat berupa Badan Usaha, Kelompok Orang atau OrangPerorangan ;Bahwa yang mengesahkan AMDAL, UKLUPL adalah Bupati/Walikota, namun apabilawilayahnya lintas kabupaten maka pengesahannya dilakukan oleh Gubernur.

Tahapantahapan yang harus dilalui oleh pemrakarsa/badan usaha/orang perorangan sampai dengandidapkannya AMDAL, UKLUPL dan SPPL adalah:Kesesuaian Tata Ruang WilayahApabila tidak sesuai maka harus memilki ijin pelepasan kawasan hutanMelakukan konsultasi public kepada masyarakatMelakukan tahapan penyusunan dokumen AMDALSedangkan SPPL hanya surat pernyataan saja yang diterbitkan oleh Pemrakarsa (orang perorangan)Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/

oleh masyarakat hukum adat untuktanamanvariates local dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;Bahwa sesuai dengan sepengetahuan ahli, di Kabupaten Pelalawan tidak memilikimasyarakat hukum adat seperti pengertian didalam Permen LH nomor 10 tahun 2010tentang mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan HIdup yangberkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;Bahwa pada lokasi yang dibakar oleh terdakwa belum ada menyampaikan SuratPenyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua) hektar,dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskankepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujan dalam batas14normal dari BMKG, kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanamanvariates local dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;e Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belummenyampaikan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Dalam melaksanakan usaha tersebut, saya/terdakwa menjalankan usahasaya tersebut dengan SPPL yang mana SPPL tersebut telah mendapatkanRekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah(BAPEDALDA) Kota Palembang pada tanggal 06 Juli 2007 yang salahsatu rekomendasi tersebut termasuk mengolah AKI (Terlampir);.

Bahwa selain SPPL dan Surat Rekomendasi Rekomendasi BadanPengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) KotaPalembang yang memberikan rekomendasi usaha jual belli barang bekastermasuk AKI;.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan (IMB) tersebut diperlukan surat persetujuantetangga, dan advis lurah dan dokumen lingkungan berupa surat pernyataanPengelolahan Lingkungan (SPPL), dimana persyaratan ini juga digunakan sebagaipersyaratan untuk mendapatkan Izin Gangguan;.

Rukayah;Dengan tidak adanya tanda tangan persetujuan tetangga, Kepala Desa/Lurahjuga tidak memberikan advis Lurah kepada Penggugat, dankarena tidakadanya advis Lurah, maka dokumen Lingkungan berupa surat pernyataanlingkungan (SPPL) juga tidak diterbitkan oleh Badan Lingkungan HidupKabupaten Penajam Paser Utara;Dengan adanya kendala tersebut yaitu tidak dapatnya Penggugat mendapatkansurat tanda tangan persetujuan tetngga, Penggugat minta bantuan kepada BapakCamat Penajam Paser Utara dan sekitar tanggal

Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2016/PT UN.SMD13.14.13.permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak bermasalah dan mendapatdukungan dari kecamatan, sehingga Lurah/Kepala Desa yang berada dibawahCamat harusnya mendukung dan advis lurah tersebut sudah tidak diperlukan;Bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi Camat Penajam, yang menggantikansurat persetujuan tetangga, dan advis Lurah/ Desa semestinya secara hukumBadan Lingkungan Hidup telah dapat menerbitkan Surat Pernyataan PengelolahanLingkungan Hidup(SPPL

Dokumen Lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL) yang telah terdaftar dan diregistrasi oleh Badan Lingkungan Hidup;g.

Rekomendasi Camat Terkait Izin Gangguan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berupa pengakuan Penggugat,sebagaimana dalam gugatan, Penggugat belum menyerahkan beberapa syarat diantaranya:surat persetujuan tetangga, surat persetujuan lurah/kepala desa dan Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL) hal ini diawali karena Hj, Rukaya tidak maumenandatangani persetujuan tetangga, dengan alasan ada tumpang tindih tanah antara Hj.Rukayah dengan tanah Hotel milik Penggugat.

atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018;- 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;- 1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/ IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;- Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa KuluKecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;Cyrcle saw Diameter 50 Cm;1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwama Kuning bersama denganSTNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD NomorMesin 4D34TEX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau;1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523

perlindungan lingkungan di banding pengaturansanksisanksi pidana;Bahwa dalam Pembelaannya (Pledoi), Penasihat Hukum Para Terdakwa jugamengajukan bukti surat dalam persidangan, berupa: Fotocopy Rencana Penebangan pada lokasi hutan hak atas nama Kasbin; Fotocopy Akta Pendirian tentang Usaha Dagang UD.Simbar; Fotocopy Nota Angkutan; Fotocopy Berita Acara Serah Terima LHC dan Rencana Penebangan; Fotocopy Surat Izin Usaha Perdaganan (SIUP) Mikro; Fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL

SIMBARalamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab AtasNama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018 , 1 (Satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan Nomor : 640 / 152 / IMB /B / 2 / 12b.57 / VI2018 / DPMPTSP, pemilik atasnama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018 Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup(SPPL) UD.SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018 danUang Tunai Hasil Lelang Kayu Olahan jenis gergajian sebesar Rp. 11.065.678 (sebelasjuta enam puluh lima

SIMBARalamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab AtasNama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018 , 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan Nomor : 640 / 152 / IMB /B/ 2/ 12b.57 / VI2018 / DPMPTSP, pemilik atasnama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018 Surat Pemyataan Pengelolaan LingkunganHidup (SPPL) UD.SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018dan Uang Tunai Hasil Lelang Kayu Olahan jenis gergajian sebesar Rp. 11.065.678(sebelas juta enam puluh lima nbu

Uban Mas Nomor :0004/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Berkah Abadi Nomor :0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Dua Bersaudara Nomor :0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV.

Syazlina Bilazh Nomor :0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Hervi Nomor0009/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV.

Hassyifah Nomor :0010/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor0004/PPHP/BAPBP/PL/2014 tanggal 3 Juli 201 4;Halaman 9 dari 352 Putusan Nomor 56/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn90) Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor0005/PPHP/BAPBP/PL/2014 tanggal 3 Juli 201 4;91) Copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor0004/PPHP/BASTB/PL/2014 tanggal 3 Juli 201 4;92) Copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor0005/PPHP/BASTB/PL/2014 tanggal

diatur dalamPeraturan Pemerintan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya Dan Beracun, ada didalam lampirannya;Bahwa aki kering termasuk limbanh B3;Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memiliki Surat izinpengelolaan limbah B3 adalan Akte Perusahaan, Pengesahan Kehakiman,NPWP Perusahaan, Izin Gangguan (HO), Izin Lokasi / Prinsip, Izin MendirikanBangunan (IMB), Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKLUPL, SuratIzin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Jaminan;Bahwa SPPL

itu baru surat pernyataan pengelolaan lingkungan, SPPL belumboleh melakukan kegiatan harus ada izin lingkungan dulu, itu syarat utamanya;Bahwa pada saat saksi datang ketempat Terdakwa disitu sudan banyak Akibekas;Bahwa alamat Terdakwa dijalan Bukit Darat, Kelurahan Sekip Jaya, KecamatanKemuning Kota Palembang;Bahwa Terdakwa mengajukan surat permohonan izin Limbah B3 seingat saksidi tahun 2019, tetapi ditolak olen Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang,karena Persyaratan yang belum terpenuhi, syarat

meter dari jalan utama atau halan tol, 300 meterdari fasilitas umum/daerah pemukiman;Bahwa dalam jumlah tertentu penyimpanan aki bekas sudah ditetapkan olehperaturan perundangundangan, maka jumlah limbah B3 aki bekas dengankodefikasi A102d walaupun hanya 1 (Satu) buah sudah termasuk limbah B3;Bahwa untuk mendapatkan surat izin pengelolaan limbah B3 itu sangat ketatsekalli;Bahwa untuk melakukan aktifitas/atau usana pengelolaan aki bekas kalaubelum ada surat izin tidak boleh melakukan aktifitas;Bahwa SPPL

Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang datang ketempat Terdakwa untukmembeli aki tersebut: Bahwa aki yang Terdakwa beli tersebut tidak Terdakwa rubah, Terdakwa jual utuhseperti Terdakwa membeli dari pemulung; Bahwa sebelum aki Terdakwa jual, aki tersebut Terdakwa kumpulkan dulu sampai3 (tiga) bulan; Bahwa Terdakwa hanya usaha aki dan barang bekas lainnya, seperti alumunium,tembaga, tidak ada usaha lain; Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa Tetap akan teruskan usaha in; Bahwa Terdakwa ada surat SPPL

Dalam pelaksanaan usaha tersebut, Terdakwa menjalankan usahanyadengan SPPL yang mana SPPL tersebut telah mendapatkan rekomendasidari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) kotaPalembang tanggal 06 Juli 2007 yang salah satu rekomendasinya termasukmengolah AKI;c.

Penggugat telahmelengkapi SPPL dan telah disahkan sebagaimana Berita AcaraPemeriksaan Administrasi Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan PengelolaanPenjemuran Blotong, Fermentasi dan Proses Awal ProduksiPembuatan Pupuk Organik PT Wahana Organik Muliajaya DusunKrajan RT 001 RW 003 Desa Klatakan Kecamatan KenditKabupaten Situbondo Nomor: 660/ 64/ 431/ 205. 2/ BA/ 2020.Didalam berita acara tersebut di atas pada pokoknya menyatakanhasil pemeriksaan administrasi dokumen

SPPL yang diajukan telahsesuai dan memenuhi ketentuan dan atau persyaratansebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan HidupNomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan DokumenLingkungan Hidup.

Bukti P1 : Surat Permohonan Rekomendasi PengelolaanLingkungan Hidup SPPL kepada Dinas LingkunganHidup Kabupaten Situbondo Tertanggal 25 Juni 2020(fotokopi sesuai asli);2.

; Bahwa, pengurusan SPPL itu dilakukan setelah ada keberatan warga; Bahwa, seingat saksi syaratsyarat untuk mengurus SPPL Formulir,KTP, NPWP, SHM, surat pernyataan dari 2 Dusun;~ Bahwa, saksi mengetahui Bukti P.10;Halaman 39 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.SbyBahwa, saksi sendiri yang menyerahkan surat pernyataankesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ke Dusun Krajon RT.01RW.02 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;Bahwa, salah satu syarat warga kepada PT.WOM

apa tahapannya sampai teknisnya dimulai dari Sosoalisasi, ada persetujuan dari warga, dan penutupandrainase;Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.SbyBahwa, Pemeriksaan administrasi sebelum SPPL disetujui;Bahwa, Pemeriksaan administrasi yang di periksa potensi tidak adadampak kenapa tidak ada cek listnyaBahwa, sepengetahuan saksi dampaknya sedang di Analisaseharusnya sudah ada ceklistnyaBahwa, apabila draft SPPL yang telah disetujui apakah perusahaansudah bisa melakukan

Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI diPekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di Jalan CintaHawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barattidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

)berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwamemiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha / atau kegiatan budidayatambak udang jenis vannamei sejak bulan Maret 2017 telah menikmati hasilusaha dengan panen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI diPekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di Jalan CintaHawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barattidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKLUPL dan Surat Pernyataan;Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 623,40 ha (hektar)pada tanggal 3 Januari 2010, kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;b. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 40.00 ha (hektar)pada tanggal 3 Januari 2010, kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMBc.

Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) seluas 20.28 ha(hektar)pada tanggal 20 Januari 2010, kemudian dokumennyadiserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;d. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) pada tanggal 6 Juni2012, seluas 10.00 ha (hektar) kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;e.

Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) pada tanggal 6 Juni2012, seluas 6.12 ha hektar)kemudian dokumennya diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;Bahwa sekiranya dalam bulan November 2019 melalui media massaTribun Jambi Penggugat mendapat informasi Pengumuman Lelang KeduaEksekusi hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh PT.

tentang hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo NomorHalaman 15 dari 31 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMB24/Pdt.G/2019/PN Mrt tanggal 24 Agustus 2020 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi1.Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.Z.3.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat berupa Dokumen KemitraanPerkebunan Kelapa Sawit Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL

Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL), Surat PernyataanKepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan seluas 623,40 hektartanggal 3 Januari 2008, Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan HakGarap Atas Lahan seluas 623,40 hektar tanggal 3 Januari 2010, danPeta Bidang Tanah seluas 623,40 hektar;5.

Uban Mas Nomor :0004/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Berkah Abadi Nomor :0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Dua Bersaudara Nomor :0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV.

Syazlina Bilazh Nomor :0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV. Hervi Nomor0009/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV.

Hassyifah Nomor :0010/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor0004/PPHP/BAPBP/PL/2014 tanggal 3 Juli 201 4;Halaman 9 dari 352 Putusan Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn90) Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor0005/PPHP/BAPBP/PL/2014 tanggal 3 Juli 201 4;91) Copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor0004/PPHP/BASTB/PL/2014 tanggal 3 Juli 201 4;92) Copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor0005/PPHP/BASTB/PL/2014 tanggal

Angeline Marito Sukses nomor 4 tanggal 05Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Maria MagdalenaGinting, SH.51 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) PT. AngelineMarito Sukses ;1 (satu) lembar surat dukungan menjadi agen dari PT.Prayasa Indo Mitra Sarana kepada PT.

Angeline Marito Sukses nomor 4tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat oleh NotarisMaria Magdalena Ginting, SH.1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)PT. Angeline Marito Sukses ;1 (satu) lembar surat dukungan menjadi agen dariPT. Prayasa Indo Mitra Sarana kepada PT.

Angeline Marito Sukses nomor 4tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat oleh NotarisMaria Magdalena Ginting, SH.1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)PT. Angeline Marito Sukses ;1 (satu) lembar surat dukungan menjadi agen dari PT.Prayasa Indo Mitra Sarana kepada PT.

RASIDI, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018 dikembalikan kepada Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI,1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr.

RASIDI, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018 tetap terlampir dalam berkas;

ijin adalah AMDAL atau UKL/UPL;Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN BitBahwa sesuai dengan peraturan Gubemur No. 40 tahun 2010 bahwauntuk jenis penambangan bukan batuan (pasir) yang produksinya antara50.000 M3 / /tahun250.000 M3/ tahun wajib memiliki UKL/UPLsedangkan produksi diatas dari 250.000 M3 / wajib memiliki dokumenAMDAL , jadi untuk usaha kegiatan penambangan bukan batuan (pasir)yang prosuksinya dibawah 50.000 M3/tahun hanya dikenakan suratPernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL

);Menimbang, bahwa SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup) adalah dokumen lingkungan hidup (DLH)berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengeloladan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya, dimana SPPLmerupakan dokumen lingkungan hidup yang paling sederhana dan palingsesuai bagi pelaku usaha kecil menengah pada umumnya, khsususnya jikakegiatan usaha yang dikerjakan termasuk yang tidak wajib memiliki UKLUPLatau AMDAL, dengan

kata lain SPPL ini merupakan dokumen yang dimilikipelaku usaha dan kegiatan yang usaha dan kegiatannya tidak termasuk sebagaiusahadan kegiatan yang wajiob AMDAL, UKL dan UPL;Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya menurut Penuntut Umumwalaupun pemilik lahan adalah CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSInamun seharsnya Terdakwa wajidb mengetahui atau menanyakan apakahCHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI telah memiliki izin lingkungandengan kata lain dalam membuktikan kebersalahan terdakwa terkait haltersebut

lingkungan);Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak satupunalat bukti yang menerangkan mengenai berapa besaran produksi penambanganbukan batuan (pasir) atau galian C setiap tahunnya dilahan milik CHRISTIENLANNY RUMAYAR ALS DEYSI apakah diatas dari 250.000 M3/tahun sehinggawajib memiliki dokumen AMDAL, ataukah antara 50.000 M3250.000 M3/tahunsehingga wajib memiliki UKL/UPL ataukah produksinya dibawah 50.000M3/tahun sehingga hanya dikenakan surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan(SPPL

DEYSI baru dua kali menjual pasir dari lahan miliknyadan motif menjual pasir adalah karena kebutuhan biaya pengobatan orang tuasaksi CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI serta dihubungkan puladengan jumlah pasir yang dibeli oleh Terdakwa adalah sekitar 3000 M3 makadapat disimpulkan bahwa produksi kegiatan pertambangan galian C diataslahan milik CHRISTIEN LANNY RUMAYAR ALS DEYSI per tahunnya dibawah50.000 M3/tahun sehingga hal tersebut menguatkan fakta bahwa CHRISTIENLANNY RUMAYAR ALS DEYSI memiliki SPPL