Stichting SoeiBie (objek perkara) ataupun STICHTING SOEI BIE selaku Pemegang HakEigendom Verp 1628 tersebut, dengan demikian, maka PENGGUGAT tidakmempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak selakuPenggugatdalam perkara ini, sesuai Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi (PutusanMahkamah Agung R.I. tanggal 18 , No. 405.

EKSEPSI TENTANG OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELASKEPEMILIKAN DAN DASAR HUKUMNYA (OBSCUUR LIBELS);Bahwa sesuai dan berdasarkan pada dalil posita gugatan Penggugat, khususnyaangka 3s.d. 7 dan 13, maka dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa objek yangdipergunakan sebagai modal dasar dari pendirian yayasan Stichting Ong Lhee Soeisekaligus dijadikan harts peninggalan almarhum ONG LHEE SOEI (PendiriYayasan Stichting Ong Lhee Soei) dan isterinya almarhum KHO BING NIO setelahkeduanya meninggal, adalah

TANAH SEWA dari STICHTING SOEI BIE, BUKANTANAH MILIK PENDIRI YAYASAN Stichting Ong Lhee Soei tersebut yangkemudian telah berubah namanya menjadi yayasan TIRTOWIDJOJO.

Sehinggaobjek gugatan perkara ini tidak jelas hak kepemilikan dan dasar hukumnya, karenaalas hak kepemilikan yang menjadi dasar penerbitan sertifikat sertifikat yangdimaksudkan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah TANAH BEKAS HAKEIGENDOM VERP 1629 a.n Stichting Soei Bie yang telah berakhir masaberlakunya pada tanggal 24 September 1980, bukan TANAH BEKAS HAKEIGENDOM VERP 1628 an Stichting Soei Bie;Bahwa namun dapat dijelaskan, dengan berakhirnya mass berlaku HAKEIGENDOM VERP 1629 a.n Stichting Soie Bie

Stichting Sioe Bie yang diberikan kepada GIANIARTININGSIH,sehingga dalam penerbitan Keputusan Pemberian haknya telah sesuai denganKEPPRES No. 32 Tahun 1979 Jo.

Penggugat Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi telah mengajukanpermohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 16Maret 1999 No.1348 K / Pdt / 1997 yang telah berkekuatan hukum yang tetap,dalam perkaranya melawan Termohon peninjauankembali dahulu TermohonKasasi dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 20 Desember 1959 telah terjadi perjanjian sewamenyewa antara Stichting

Be Siauw Kiat dan Oei Hien Hwat (Tergugat),dimana Tergugat menyewa sebuah rumah dan tanahnya (Recht van Eigendom398) milik Stichting Be Siauw Kiat yang terletak di Jalan Besar No.65 (JalanJenderal Achmad Yani No.121) Purworejo, perjanjian mana mulai berlakutanggal 1 Januari 1960 dan tanpa batas akhir yang pasti ;Bahwa kemudian rumah berikut tanah tersebut diatas telah diberikankepada Penggugat.

Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa antara Stichting denganTergugat tertanggal 20 Desember 1959 diatas adalah sudah tidak berlakulagi ;4. Menyatakan Tergugat telah mendiami rumah dan tanah HGB No.545 seluas284 M2 milik Penggugat secara melawan hak dan tidak berdasarkan hukum ;5.

saja melainkan juga 4 (empat) saudara Tergugat masingmasing bernama Oei Hien Hian, oei Hien Tjwan, Oei Bing Hwa dan Oei TiangHwa, sehingga mereka harus pula ikut digugat sebagai Tergugat bersamasamadengan Tergugat ;Disamping itu pula selaku penyewa / penghuni yang lain ialah Be Kioe Nioyang tentunya harus ikut pula sebagai Tergugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan dalamRekonpensi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 20 Desember 1959, antara Stichting

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal23 Mei 1996 No.25 / Pdt.G/ 1995 / PN.Pwr. tersebut adalah sebagai berikut :Dalam Konpensi :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat ;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan bahwa tanah dan rumah sengketa yang terletak di Jalan AchmadYani No.121 Purworejo, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.545 seluas284 m2 adalah milik sah dari Penggugat ; Menyatakan bahwa Perjanjian sewamenyewa antara Stichting

Bahwa semenjak tahun 1957 sampai tahun 2006 obyek sengekta telahdikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Daratdipergunakan sebagai Kantor Denkesyah 05.04.01 Madiun, oleh karenaYAYASAN STICHTING LIE TAN TJO DJOE, sebagai pemilik atas obyeksengketa telah memberikan Kuasa kepada Penggugat dan Tergugat untukmengurus, mengosongkan dan mengembalikan tanah dan bangunantersebut kepada pemilik asalnya yaitu YAYASAN STICHTING LIE TAN TJODJOE sebagai penerima Hibah dari Almarhum TAN TIONG HIEN

Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik satusatunya dariTergugat, karena Ikatan jual beli yang dilakukan oleh Yayasan Stichting LieTan Tjo Djoe dengan Tergugat, berdasarkan akta ikatan jual bcli tanggal 26Januari 2005 yang dibuat olch Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH. Hanyalahperforma belaka atau hanya hersifat mengikat pihak Yayasan Stichting LieTan Tjo Djoe agar tidak diberikan pengurusannya kepada pihak lain.

Bukti T6SUTANDYABAGIA selaku Sekretaris Yayasan dan TuanSUPRATIKNO SURYOWINOTO selaku Komisaris Yayasan"STICHTING LIE TAN TJO DJOE" kepada Tuan THE BUD!

Bahwa terhadap tidak diikut sertakanya YAYASAN STICHTING LIE TANTJO DJOE sebagai pihak dalam perkara ini tergantung pada Penggugat,karena Yayasan Lien Tan Tjo Djoe adalah pemilik formal atas obyeksengketa yang tidak pernah berbeda pendapat atau berselisin paham atasobyek sengketa dengan Penggugat.

yang dimohonkanagar dinyatakan melakukan Wanprestasi adalah pihak tergugat, maka pihakYayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe tidak perlu digugat atau tidak dijadikansebagai pihak adalah sudah tepat, oleh karena eksepsi Tergugat mengenaihal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.Ad.2.

/PDT .G/2013/PN.JKT.BRT.9.10.11.Bahwa, sejak diterbitkannya surat instansi Vide BUKTI P9 s/d BUKTI P10tersebut diatas, maka sejak itu pula PENGGUGAT tidak lagi membayar uangsewa kepada STICHTING ERVEN SALEH OBEID.

YAYASAN ERVEN SALEH OBEID, maka PENGGUGAT sebagai pihakyang beritikad baik menempati obyek gugatan secara terus menerus (+ 58 tahun)tidak pernahmendapatkan pemberitahuan LISAN atau TULISAN perihalpergantian pengurus YAYASAN ERVEN SALEH OBEID, dengan kata lain, sejaktahun 1985 STICHTING ERVEN SALEH OBEID tidak jelas keberadannya danpihak mana yang mewakilinya.ANDAIKATAPUN (QUON NON) benar bahwa STICHTING ERVEN SALEHOBEID jelas kepengurusannya, namun apakah yang demikian menjadi alasanhukum untuk memperjualbelikan

,PADAHAL, pada saat yang bersamaan terdapat Peraturan DirektoratAgraria maupun Menteri Kehakiman R.I yang memerintahkan denganmenyatakan melarang melayani permohonan pemberian hak maupunkonversi serta permohonan pelayanan lainnya mengenai tanahtanahYAYASANYA YASAN STICHTING SALEH ABDAT WAKAF, STICHTINGERVEN SALEH OBEID, SCHOOL BEDEVAAR FONDS ABDAT, danOBEID ABDAT WAKAFP', yaitu:23.1.1.

M.HT.01.1004, padatanggal 17 Oktober 1985, Perihal : Pembuatan Akta Jual Beli /Pengalinan Hak Atas Harta Yayasan / Stichting yang ditujukankepada Notaris, Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara diSeluruh Indonesia VIDE BUKTI P10, yang dikutip bunyinya(sebagian) sebagai berikut:Paranotaris/ wakil notaris/ wakil notaris sementarayayasan stichting, agar tidak membuatakta jualbeli/peralihanhakapapun juga atasharta tetap maupunhartabergerak dari keempat yayasan tersebut.;24.

JOHN LEONARD WAWORUNTU, SH., DAN TERGUGAT VI TUNDUK DANTAAT TERHADAP INSTRUKSI PEMERINTAH YANG MENGATUR LARANGANPENERBITAN AKTAAKTA PENGALIHAN ASETASET STICHTING SALEHOBEID ABDAT. 5 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ron cnn nnn ncn ccc cnn nec ceceHal 17 dari 80 hal Put.Nomor:583/PDT .G/2013/PN.JKT.BRT. AKTA JUAL BELI DAN PERALIHAN HAK NO. 178 TANGGAL 10 OKTOBER1991 YANG DIBUAT DAN DIHADAPAN JOHN LEONARD WAWORUNTU,SH., Jo.

Bahwa Para Tergugat hingga Gugatan ini didaftarkan telah nyatamenghuni bangunan di atas sebagian bidang tanah yang tercatat dalamSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1882/Gunung SahariSelatan tertanggal 9 Oktober 2014 berasal hubungan sewa menyewadengan Yayasan Djafar Bilfas Stichting;6.

Bahwa Para Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan telah nyatamenghuni bangunan di atas sebagian bidang tanah yang tercatat dalamSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1882/Gunung SahariSelatan tertanggal 9 Oktober 2014 berasal hubungan sewa menyewadengan Yayasan Djafar Bilfas Stichting; Bahwa tanah yang tercacat dalam SHGB No. 1882/Gunung SahariSelatan, ialah merupakan pecahan dari bidang tanah yang dahuluterdaftar pada Eigendom Verponding No. 2864 atas nama YayasanDjafar Bilfas Stichting dan sudah

Bahwa Para Tergugat menghuni bangunan di atas sebagian bidang tanahyang tercatat dalam SHGB No.156/Gunung Sahari Selatan berdasarkanhubungan sewa menyewa dengan Yayasan Djafar Bilfas Stichting;10.

Ini berartiPenggugat maupun Para Tergugat alas haknya berasal dari Sumber yangsama yaitu Yayasan Djafar Bilfas Stichting sebagai Pemilik awal tanahdan bangunan, yang kemudian dialinkan kepada Lucas Mulya Suryadi(Lie Boek Tjoe) dan selanjutnya oleh Ahli Waris Lucas Mulya Suryadi (LieBoek Tjoe) dialinkan kepada Penggugat dalam keadaan status tanahdikuasai langsung oleh Negara karena Sertifikat HGB sudah habis masaberlakunya.

Dalam hal ini ada beberapa Pihak yang seharusnya ditariksebagai Pihak didalam Perkara aquo oleh Penggugat, seperti DjafarBilfas bin Oemar Bilfas bin Sech Saleh bin Djafar Bilfas selaku ketuaYayasan Djafar Bilfas Stichting, dan Ahli Waris Lucas Mulya Suryadi (LieBoek Tjoe) karena mereka merupakan sumber perolehan hak baikPenggugat maupun Para Tergugat.

(selaku penyewa) dengan Stichting Erven Saleh Obeid (selakupihak pemberi sewa) sebagaimana Akta Perjanjian Sewa tertanggal 4Agustus 1947 (bukti P5):5. Bahwa sejak tahun 1951 sampai tahun 2010 Penggugat telah menguasaitanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa secara faktual, tanpapernah diganggu gugat atau keberatan dari pihak manapun, termasuk tanpaadanya keberatan dari Para Tergugat.

Nomor 1655 K/Pdt/201710.Jakarta yang pada intinya, menyatakan:Untuk sementara tidak melayani permohonan pemberian hak maupunkonversi serta permohonan pelayanan lainnya, mengenai tanahtanah dariyayasanyayasan seperti Stichting Saleh Abdat Wakaf, Stichting ErvenSaleh Obeid, School Bedevaar Fonds Abdat, dan Obeid Abdat Wakaf olehkarena banyaknya sengketasengketa tanahtanah yayasanyayasan tersebut(bukti P9):(Note: Garis bawah dan cetak tebal dari Penggugat);.

Bahwa sejak diterbitkannya surat instansi vide bukti P9 s.d. bukti P10tersebut di atas, maka sejak itu pula Penggugat tidak lagi membayar uangsewa kepada Stichting Erven Saleh Obeid.

Yayasan Erven Saleh Obeid, maka Penggugat sebagai pihakyang beriktikad baik menempati objek gugatan secara terus menerus (+ 58tahun) tidak pernah mendapatkan pemberitahuan lisan atau tulisan perihalpergantian Pengurus Yayasan Erven Saleh Obeid, dengan kata lain, sejaktahun 1985 Stichting Erven Saleh Obeid tidak jelas keberadaannya danpihak mana yang mewakilinya;Andaikatapun (quod non) benar bahwa Stichting Erven Saleh Obeid jelaskepengurusannya, namun apakah yang demikian menjadi alasan hukumuntuk

Nomor 1655 K/Pdt/2017padahal, pada saat yang bersamaan terdapat Peraturan DirektoratAgraria maupun Menteri Kehakiman RI yang memerintahkan denganmenyatakan melarang melayani permohonan pemberian hak maupunkonversi serta permohonan pelayanan lainnya mengenai tanahtanahyayasanyayasan Stichting Saleh Abdat Wakaf, Stichting Erven SalehObeid, School Bedevaar Fonds Abdat, dan Obeid Abdat Wakaf, yaitu:23.1.1.

yang terletak Gang Langgar Nomor 2 RT 010RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat, di mana Penggugat secara turuntemurun adalahsebagai warga/penghuni bangunan rumah di atas tanah negara yangtelah dikuasai secara fisik oleh (dari sejak) kakek, nenek dan/atauorangtua suami Penggugat yang bernama Salim Sukhamta aliasSiauw Tjioe Liang dari sejak tahun 1946 berdasarkan sewa dariYayasan Djafar Bilfas Stichting; yang kemudian dilanjutkan olehNurhalim Sukhamta selaku anak

Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dariKelurahan Gunung Sahari Nomor 592/175500/82, tertanggal 13 Maret1982, yang menerangkan bahwa Saudara Salim Sukhamta besertakeluarga telah bertempat tinggal di Jalan Angkasa Gang LanggarNomor 2, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat sejak tahun 1946 dan juga adanya buktibuktipembayaran sewa kepada Yayasan Djafar Bilfas Stichting;Bahwa selain telah melakukan pembayaran sewa atas bangunan rumahtersebut kepada Yayasan Djafar

Bilfas Stichting, Penggugat sebagaipenghuni juga dibebani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atastanah dan bangunan tersebut dan telah dibayarkan oleh Penggugat sampai dengan Tahun 2014;KEPENTINGAN PENGGUGAT II4.

Gunung Sahari Selatan atas namaYayasan Djafar Bilfas Stichting, telah berakhir haknya padatanggal 24 September 1980, sehingga berdasar UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 juncties Keputusan Presiden Nomor 32Tahun 1979 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;Huruf (b):Bahwa di atas tanah yang dimohon terdapat 21 (dua puluh satu)bangunan rumah permanen milik Pemohon yang pada saat iniHalaman 15 dari 32 halaman.

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya paraPenggugat menghuni bangunan di atas sebagian bidang tanah yangtercatat dalam Sertipikat HGB Nomor 1882/Gunung Sahari Selatan tanggal9 Oktober 2014 (Objek Sengketa) berdasarkan hubungan sewa menyewadengan Yayasan Djafar Bilfas Stichting;Bahwa Yayasan Djafar Bilfas Stichting adalah pemegang hak atas tanahsengketa, sebelum akhirnya beralih ke PT.

No.2383 K/Pdt/2008Hei dan Gou Siang Hei memperoleh tanah dimaksud berdasarkan SuratPerjanjian Sewa tanah tanggal 1 Januari 1953 dari Stichting Abdat Wakaf ;Bahwa Gou Siang Hei hanya mempunyai hak sewa atas tanahtersebut, maka sudah tentu Tjung Mei Lan juga hanya mewarisi hak sewaatas tanah dimaksud, atau dengan kata lain Tjung Mei Lan bukan pemiliktanah dimaksud, sehingga sesuai hukum yang berlaku Tjung Mei Lan tidakmempunyai hak untuk melakukan jual beli dengan pihak ketiga atas tanahtersebut, dengan

No.2383 K/Pdt/2008Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan siapakah sebenarnyasebagai pemilik rumah petak yang berdiri di atas tanah Stichting Wakaf,Buku Sewa No.24 terletak di Kampung Jati Gang V RT.003 / RW.02,Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;Alinea 2:Menimbang, bahwa apabila diperhatikan buktibukti P1, P2 dan P3,maka terdapat faktafakta sebagai berikut : Bahwa sejak tanggal 1 Januari 1927 Gou Siang Hei telah menyewatanah dari Stichting Abdat Wakaf, Buku Sewa No.24, di

samasama menempatirumah sengketa ; Bahwa pada bukti P3, izin bangunan diberikan kepada (Tjio GiokKang) QQ Soebakir (Pembanding) ;Bahwa untuk pertimbangan hukum dari judex facti (Pengadilan Tinggi)tersebut di atas, judex facti (Pengadilan Tinggi) telah nyatanyata kelirudan tidak berdasar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, (rumahadalah milik Pemohon Kasasi / Tergugat hal ini baik perawatan, danperbaikan Termohon Kasasi / Penggugat tidak ada andil sama sekali,sedangkan tanah adalah milik dari Stichting

hukumnyayaitusebagai berikut :1.1.1.2.1.3.1.4.Ta:Bahwa Termohon Kasasi / Penggugat dalam gugatan awalnya telahmendalilkan tanah dan bangunan yang setempat dikenal di KampungJati Gang V RT.003 / RW.02, Kelurahan Petamburan, KecamatanTanah Abang, Jakarta Pusat adalah Hak Milik yang sah dariTermohon Kasasi / Penggugat yang didapatkan atau dibeli dari orangyang bernama Tjung Mei Lan (Tjung Mei Lan adalah sebagai ahliwaris dari Gou Siang Hei yang pada saat itu adalah hanya sebagaiPenyewa tanah dari Stichting

seperti tersebut di atas, maka sudah seharusnya jual bellitersebut harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;1.10.Bahwa secara fakta hukum juga pada waktu terjadinya jual belliantara Tjung Mel Lan dengan Termohon Kasasi / Penggugatsebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil gugatan a quo(halaman 2 butir 1, 2, 3, 4) Termohon Kasasi / Penggugat telahmengerti dan mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleholeh orang tua Tjung Mei Lan yang benama Gho Siang Hei adalahHak Sewa dari Stichting

Putusan Nomor 42 PK/TUN/2017Bilfas Stichting; yang kemudian dilanjutkan oleh Nurhalim Sukhamtaselaku anak dari Salim Sukhamta:Bahwa (Almarhum) Nurhalim Sukhamta adalah Suami dari Penggugat (Ny.

Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dariKelurahan Gunung Sahari Nomor 592/175500/82, tertanggal 13 Maret1982, yang menerangkan bahwa Saudara Salim Sukhamta besertakeluarga telah bertempat tinggal di Jalan Angkasa Gang LanggarNomor 2, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat sejak tahun 1946 dan juga adanya buktibuktipembayaran sewa kepada Yayasan Djafar Bilfas Stichting;Bahwa selain telah melakukan pembayaran sewa atas bangunan rumahtersebut kepada Yayasan Djafar

Bilfas Stichting, Penggugat sebagaipenghuni juga dibebani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atasHalaman 5 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 42 PK/TUN/2017Tentang Kapasitas para Penggugat1.Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya paraPenggugat menghuni bangunan di atas sebagian bidang tanah yangtercatat dalam Sertipikat HGB Nomor 1882/Gunung Sahari Selatan tanggal9 Oktober 2014 (Objek Sengketa) berdasarkan hubungan sewa menyewadengan Yayasan Djafar Bilfas Stichting; Bahwa Yayasan Djafar Bilfas Stichting adalah pemegang hak atas tanahsengketa, sebelum akhirnya beralin ke PT.

Lucas Mulya Suryadimendalilkan objek tanah Sertifikat Hak Milik No.627/Gunung Sahari Selatanberasal dari sebagian tanah ex Sertifikat HGB No.156/Gunung SahariSelatan atas nama Yayasan Djafar Bilfas Stichting. Yang mana sebagiandari tanah tersebut juga berdiri bangunanbangunan milik Para PemohonPK sama seperti halnya dengan bangunanbangunan milik Ompu TuanBinur Sitanggang.

atas nama YENELLA HIDAYATNO,SHGB No.830 atas nama YENELLA HIDAYATNO, SHGB No.831 atasnama YENELLA HIDAYATNO ;Bahwa sesuai dengan riwayat tanah yang tersimpan di Kantor BPN KotaBatu bahwa tanah seluas + 12.666 m2 tersebut berasal dari : Tanah Negara bekas eigendom verponding No.3280 seluas 10.740 m2semula tercatat atas nama OEI SWAN TIE pada tanggal 12 Oktober 1916dan pada tahun 1928 beralih menjadi atas nama DE TE SOERABAIA GOVSTICHTTNG hak Pakai No.11/Desa Sisir seluas 10.740 m2 tercatat atasnama stichting

OEI KEH SOE TONG dan hak pakai tersebut di ubahmenjadi HGB No.62/Ds Sisir seluas 10.740 m2 tercatat atas namaSTICHTING OEI KEH SOE TONG ; Sebidang tanah Negara bekas eigendon verponding No.3281 seluas 5.320 m2yang semula tercatat atas nama OEI SWAN TIE pada tahun 1916 dan padatahun 1928 beralih atas nama DE TE SOERABAIA GOV STICHTING OBKEH SOE TONG, kemudian tanggal 5 Mei 1977 di konversi menjadi hakpakai No.10 / Desa Sisir seluas 5.320 m2 tercatat atas nama STICHTINGOEI KEH SOE TONG hak pakai tersebut

di ubah menjadi STICHTING OBKEH SOE TONG ; Bahwa buku tanah B.61 dan 62 dimatikan karena haknya telah berakhir padatanggal 29 September 1980 menjadi tanah yang langsung di kuasai olehNegara ;Bahwa terhadap buku tanah B61 dan B62 yang telah di matikan menjadiSHGB No. 676 yang selanjutnya di pecah menjadi SHGB No. 824sampai dengan SHGB No.827 dan SHGB No.798 di pecah menjadi SHGBNo.830 dan SHGB No.797 menjadi SHGB No.831 ;Bahwa pada tanggal 28 Mei 1993 PAULIEN SURYANI WIBOWO danANDREA MARIANI WIBOWO

Pembanding/Tergugat I : Yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe. Diwakili Oleh : Yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe.
Pembanding/Tergugat II : The Budi Tedjo Prawiro Diwakili Oleh : PIETER TALAWAY, SH., CN., MBA, Dkk
Pembanding/Tergugat III : Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH. Diwakili Oleh : Dicki Triyono, SH., dkk.

Bahwa Yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe (Tergugat 1) menguasai secaramelawan hukum dan melawan hak, karena yayasan Stichting Lie Tan TjoDjoe (Tergugat I) sesuai dengan Akta Notaris Theodoor Robert WillemVermeulen, No. 19, tgl. 651950 yang merupakan wasiat dari Lie Goela Niomenyatakan bahwa Lie Goela Nio mengangkat satu satunya ahli waris LieGoela Nio kepada siapa Lie Goela Nio memberi seantero warisan Lie GoelaNio kepada Yayasan Stiching Lie Tan Tjo Djoe (Tergugat 1!)

Bahwa oleh karena itu maka jual beli antara Yayasan Stichting Lie Tan TjoDjoe (Tergugat 1) dengan The Budi Tedja Prawiro (Tergugat II) yangdilakukan dengan akta Ikatan Jual Beli No. 60, tgl. 26 Januari 2005 bataldemi hukum.20.

Menyatakan bahwa Yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe (TergugatI) tidak berhak atas harta warisan dari Tan Tiong Hin.9. Menyatakan Yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe (Tergugat I) telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum denganmenjual tanah dan bangunan sengketa kepada The Budi Tedja Prawiro(Tergugat II).10.

TAN TJODJOE berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 15 Oktober2004, Tuan Robertus Sutandyabagia Supala selaku Sekretaris danbendahara dari yayasan STICHTING LIE TAN TJO DJOE dan TuanSupratikno Suryowinoto selaku Komisaris yayasan STICHTING LIETAN TJO DJOE selaku pihak kesatu yang memiliki bangunan yangberdiri diatas bidang tanah Negara (bekas Hak Eigendom VerpondingNo. 1487 seluas 3.260 M2 terletak di Kota Madiun jl.

WAHYUDI SUYANTO, SH DAN Tuan Leo AlphonsSadaka sebagai wakil yayasan STICHTING LIE TAN TJO DJOEberdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 15 Oktober 2004, TuanRobertus Sutandyabagia Supala selaku Sekretaris dan bendahara dariyayasan STICHTING LIE TAN TJO DJOE dan Tuan SupratiknoSuryowinoto selaku Komisaris yayasan STICHTING LIE TAN TJO DJOEmemberi kuasa kepada THE BUDI TEDJO PRAWIRO untuk menjual/memindahtangankan dengan cara apapun juga dengan harga dan syaratserta perjanjian yang dianggap

Stichting Pelita (Stichting diterjemahkan dalam bahasaIndonesia artinya Yayasan), yang benar adalah Stichting Pelita(Yayasan Pelita). Karenanya Tergugat Il Intervensi mensomirPenggugat untuk membuktikan dalilnya adaya PT.

StichtingPelita ;Bahwa, kalaupun benar quad non, Penggugat beranggapan PT.Stichting Pelita adalah Stichting Pelita, maka Surat Kuasa yangdimiliki oleh Bapak Frans Soentjoko Brotomartoyo telah dibantahkeberadaannya oleh Yayasan Pelita (Stichting Pelita),sebagaimana ditegaskan dalam surat Yayasan Pelita No. 238/LC/ML tertanggal 20 Desember 1995 yang pada intinya menjelaskanHal. 10 dari 18 hal. Put.

Tri Kuntarto Msc. dengan jumlah saham sebanyak 2.690saham) dan Stichting Het Groone Woudt (SHGW) dengan jumlah saham sebanyak8.060 saham. PT SBTI didirikan berdasarkan akta No. 21 tanggal 31 Maret 2008,yang dibuat oleh dan dihadapan Hasanal Yani, Notaris di Jakarta Selatan.

Kehadiran Saudara Eugene di dalam RUPSLB itu adalah sebagai kuasayang sah/wakil dari pemegang 8.060 saham PT SBTI yaitu Stichting Het GroeneWoudt (SHGW). Saudara Eugene hadir dengan surat kuasa dari pemegang 8.060saham PT SBTI yaitu Stichting Het Groene Woudt (SHGW). (Bukti TI dan TI:16). Pemberian kuasa dalam urusan apa pun adalah hal yang biasa dan bukansesuatu yang harus dipersoalkan.

Oleh karena itu, kalau materi gugatanini adalah permintaan pembatalan hasil RUPSLB, maka sudah sepantasnya gugatanini harus menyertakan satusatunya pemegang saham PT SBTI yang hadir dalamRUPS tersebut yaitu Stichting Het Groene Woudt (SHGW), pemegang 8.060 sahamdalam PT SBTI.

Tri Kuntarto Msc.)dengan jumlah saham sebanyak 2.690 saham dan Stichting Het Groone Woudt(SHGW) dengan jumlah saham sebanyak 8.060 saham.(Bukti TUII:Bahwa, memberhentikan sementara seorang Direksi seperti Penggugat adalah halyang lumrah dalam pengurusan sebuah perseroan.

SHGW BIOTEA INDONESIA terdiri dari:1 STICHTING HET GROENE WOUDT, sebanyak 8.060 (delapan ribu enampuluh) saham perseroan dengan nilai nominal Rp 7.445.828.000, (tujuh milyar empatratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah),2 IR.

Kewenangan Absolut (Pasal 77 ayat 1 Undangundang No. 5 Tahun1986) ;bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenangmengadili, karena meskipun dalam petitum gugatan Penggugatmenyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 39/PasarBaru, akan tetapi dalam dalildalil gugatan Penggugat menyangkuttentang hakhak prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah bekasHak Pakai No. 210/Pasar Baru atas nama Stichting Yan Keng Hian,berkedudukan di Medan yang telah berakhir haknya pada tanggal 31121969

No. 06 PK/TUN/2006642/Pm/Perd/ 1982/ PN MDN tanggal 10 Juli 1982 antara lainmenetapkan Kang Bak Im janda balu dari Almarhum Tan Sing Lengadalah Ahli waris dari Almarhum Tan Sing Leng yang telahmeninggal dunia pada tanggal 30 November 1965 (Bukti PK 3)membuktikan sebagai berikut :Bahwa Almarhum Suami Kang Bak Im yang bernama Tang SingLeng adalah penyewa tanah dan Stichting Yang Keng Hian danmendirikan bangunan rumah/kedai permanen atas persetujuandari Stichting Yang Keng Hian dan bangunan tersebut

Pemohon Peninjauan Kembalimempunyai kepentingan dan dirugikan atas penerbitan objeksengketa Sertifikat Hak Milik No.89/ Pasar Baru alas namaTermohon Peninjauan Kembali II sebab pemilik asal tanah, SertifikatHak Pakai No. 210 adalah atas nama Stichting Yang Keng Hianyang mestinya apabila akan menjual/mengalihkan haknyasepatutnya terlebin dahulu memberitahukan kepada PemohonPeninjuanan Kembali dan atau memberi kesempatan pertamakepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membelinya dan atauapabila Pemohon

Demikian juga Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat ProvinsiSumatera Utara No.181. 2/32.133 tanggal 7 Desember 1982 yangditujukan kepada Wali Kota Madya Medan agar menyelesaikansengketa rumah di Jalan Cirebon No.11 A Medan diatas Bekas HakPakai No. 210 atas nama Stichting Yang Keng Hian yang sudahberakhir masa berlakunya Supaya berpedoman kepada KeputusanPresiden No. 32 tahun 1979 tersebut ;.

Bahwa perbuatan Stichting Yang Keng Hian yang menjual/mengalinkan tanah bekas Hak Pakai No. 210/Pasar Baru di JalanCirebon No. 11 A/53 Medan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1)dan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 1977..

Bahwa Para Tergugat hingga Gugatan ini didaftarkan telah nyata menghunibangunan di atas sebagian bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat HakHal 3 dari 55 hal Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.Guna Bangunan (SHGB) No. 1882/Gunung Sahari Selatan tertanggal 9Oktober 2014 berasal hubungan sewa menyewa dengan Yayasan DjafarBilfas Stichting;6.

Bahwa Para Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan telah nyata menghunibangunan di atas sebagian bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 1882/Gunung Sahari Selatan tertanggal 9Oktober 2014 berasal hubungan sewa menyewa dengan Yayasan DjafarBilfas Stichting; Bahwa tanah yang tercacat dalam SHGB No. 1882/Gunung SahariSelatan, ialah merupakan pecahan dari bidang tanah yang dahuluterdaftar pada Eigendom Verponding No. 2864 atas nama YayasanDjafar Bilfas Stichting dan sudah

Bahwa Para Tergugat menghuni bangunan di atas sebagian bidang tanahyang tercatat dalam SHGB No.156/Gunung Sahari Selatan berdasarkanhubungan sewa menyewa dengan Yayasan Djafar Bilfas Stichting;10.Bahwa sejak tahun 1978, setelah SHGB No.156/Gunung Sahari Selatanberalin kepemilikannya kepada Lucas Mulia Suryadi (Lie Bok Tjoei) menjadiSHGB No. 721/Gunung Sahari Selatan;11.Bahwa Yayasan Djafar Bilfas Stichting telah memberitahukan kepada ParaTergugat bahwa pembayaran uang sewa bangunan di atas sebagian

Para Tergugat hingga gugatan didaftar telah nyatamenghuni bangunan diatas sebagian bidang tanah Sertifikat HGBNo.1882/Gunung Sahari Selatan berasal dari hubungan sewa menyewadengan Yayasan Djafar Bilfas Stichting. (vide: Dalil gugatan Penggugatpoint 5, 6, 7, dan 8).

Dalam hal ini adabeberapa Pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak didalam Perkaraaquo oleh Penggugat, seperti Djafar Bilfas bin Oemar Bilfas bin Sech Salehbin Djafar Bilfas selaku ketua Yayasan Djafar Bilfas Stichting, dan AhliWaris Lucas Mulya Suryadi (Lie Boek Tjoe) karena mereka merupakansumber perolehan hak baik Penggugat maupun Para Tergugat.

Sisir atas nama YENELLA HIDAYATNO, SHGB No.827 atasnama YENELLA HIDAYATNO, SHGB No.830 atas nama YENELLAHIDAYATNO, SHGB No.831 atas nama YENELLA HIDAYATNO ;Bahwa sesuai dengan riwayat tanah yang tersimpan di Kantor BPN Kota Batu bahwatanah seluas + 12.666 m2 tersebut berasal dari : Tanah negara bekas eigendom verponding No.3280 seluas 10.740 m2 semulatercatat atas nama OEI SWAN TIE pada tanggal 12 Oktober 1916 dan pada tahun1928 beralih menjadi atas nama DE TE SOERABAIA GOV STICHTING hakPakai No.11

/Desa Sisir seluas 10.740 m2 tercatat atas nama stichting OE KEHSOE TONG dan hak pakai tersebut di ubah menjadi HGB No.62/Ds Sisir seluas10.740 m2 tercatat atas nama STICHTING OEI KEH SOE TONG ; Sebidang tanah negara bekas eigendon verponding No.3281 seluas 5.320 m2 yangsemula tercatat atas nama OEI SWAN TIE pada tahun 1916 dan pada tahun 1928beralih atas nama DE TE SOERABAIA GOV STICHTING OEI KEH SOETONG, kemudian tanggal 5 Mei 1977 di konversi menjadi hak pakai No.10/DesaSisir seluas 5.320 m2 tercatat

atas nama STICHTING OEI KEH SOE TONG hakpakai tersebut di ubah menjadi STICHTING OEI KEH SOE TONG ; Bahwa buku tanah B.61 dan 62 dimatikan karena haknya telah berakhir padatanggal 29 September 1980 menjadi tanah yang langsung di kuasai oleh negara ;Bahwa terhadap buku tanah B61 dan B62 yang telah di matikan menjadi SHGB No.676 yang selanjutnya di pecah menjadi SHGB No. 824 sampai dengan SHGBNo.827 dan SHGB No.798 di pecah menjadi SHGB No.830 dan SHGB No.797menjadi SHGB No.831 ;Bahwa pada tanggal

karenanya keabsahan perolehan sertifikatsertifikat milik para saksidiragukan dan sedang diuji melalui peradilan administrasi saat ini (reg.No,: 62 PK/TUN/2013), dengan mengingat rumusan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkansuratsurat bukti tersebut jelas bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakanperkara perdata yang harus diuji oleh peradilan perdata dan atau peradilan administrasi;Bahwa adapun warkah yang terdapat di Kantor Pertanahan Kota Batu yangmasih tercatat atas nama de te Soerabaia Stichting

Stichting Oei KehSoe Tong kemudian dibandingkan dengan bukti copy collation acte vaneigendom Verp. No.3280 dan No.3281 dan terjemahannya terakhir terbittanggal 11 Maret 1935 dan 18 Juli 1938, maka ada kemungkinan telahterjadi peristiwa hukum peralihan hak atas eigendom verpondingtersebut.

Nomor 09 K/Pdt/2021Sebelah Barat dengan Rahmat Kurniadi;tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;Atau setidaknya menyatakan,Bahwa bagian tanah yang dikuasai Negara bekas Hak EigendomVerponding Nomor 2864 atas nama Yayasan Djafar Bilfas Stichting"seluas 160 m?

Menyatakan tanah yang dikuasai Negara bekas Hak Eigendom VerpondingNomor 2864 atas nama Yayasan Djafar Bilfas Stichting" seluas 160 m7?

Nomor 09 K/Pdt/2021Bahwa bagian tanah yang dikuasai Negara bekas Hak EigendomVerponding Nomor 2864 atas nama Yayasan Djafar Bilfas Stichting"seluas 160 m? (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di GangLanggar Nomor 8, RT 010/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batasbatas sebagaimanadisebutkan di atas, tidak termasuk dan dikeluarkan dari Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1882/Gunung Sahari Selatan seluas 3.020 m?

No. 1279K/Pdt/2007sebagai dasarhukum (rechtsgronden) bagi pengelola (operasional)BadanHukum (rechtspersoon) Yayasan PINH (fc bukti P.I/T1, terlampir).Tegasnya, selain dari Anggaran Dasar (Statuten), maka suratundangan bukanlah landasan hukum ( landasan berpijak, bukan untukdipijak) bagi menentukan keabsahan seseorang hadir apalagimemberikan hak suara di dalam rapat / musyawarah yang formil dariYayasan (Stichting), kecuali rapat / musyawarah yang dilangsungkantersebut hakikatnya benar bersifat illegal

(illegitiem);Alinea terakhir : Bahwa untuk menanggapi bantahan Tergugat Kasasi berkaitan denganYayasan, maka Penggugat Kasasi memandang perlu kiranya terlebihdahulu mengetahui pengertian Yayasan (Stichting) sebagai salah satubentuk badanhukum (rechtspersoon) berdasarkan pendapat parasarjana hukum Belanda, yang dikutip oleh Chidir Ali, SH, dalam bukunyaBADAN HUKUM", cet.

Kedua Tahun 1999, halaman 86 bahwa :Stichting adalah suatu bentuk badan hukum yang berbeda dengan badanhukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, tidak mempunyai anggotaataupun pesero, oleh karena apa yang hal Stichting dianggap hadanhukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lainlain bendakekayaan.

Direktorat Kumdang / Departemen Kehakiman), untukizin / pengesahan operasionalnya sebagaimana yang diharuskan bagiberdirinya suatu badan hukum (rechtspersoon) berbentuk perseroan;Bahwa dengan memperhatikan pengertian Yayasan menurut parasarjana (rechlskundig) tersebut di atas, maka jelaslah campur tangan(intervensi) pihak pemerintah sekalipun, terhadap badan hukum Yayasan( Stichting) tidak dibenarkan, apalagi oleh pihakketiga seperti perbuatanTergugat Kasasi yang terbukti:> mengundang Ketua Badan

), yaitu Akta Notariel No. 31 tgl. 17071991 yangdiperbuat secara absah/resmi dihadapan Nyonya Sartutiyasmi AgoengIskandar, S.H, Notaris di Medan (Bukti P.1, T.1);Anggaran Dasar Yayasan sebagai Statutair Stichting, berlaku sebagaiundangundang / hukum yang mengikat (gebonden) bagi BadanHukum(rechtspersoon) dan para Pengurus Yayasan (quodvide: Pasal 10 ayat (1)dari bukti P.1, T.1).

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwasanya Para Penggugat menghuni bangunan di atassebagian bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat HGB No.1882/Gunung Sahari Selatan Tanggal 9 Oktober 2014 (ObjekSengketa) berdasarkan hubungan sewa menyewa denganYayasan Djafar Bilfas Stichting ;e Bahwa Yayasan Djafar Bilfas Stichting adalah pemegang hakatas tanah sengketa, sebelum akhirnya beralih ke PT.

Bukti P.Ill16 :mendirikan kembali papiliun bagian belakangrumah. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;Surat Keterangan dari Saleh Bilfas (YayasanDjafar Bilfas Stichting) yang memberikanizinkepada Lim Toeng Tjioe (Orangtua Penggugat III)untuk membongkar dan mendirikan kembalibangunan rumah di Jl.

V 11Bilfas Stichting), untuk pembayaran sewa tanahperiode bulan Januari 1979 s/d Desember 1979.Beserta Lampiran :Kwitansi pembayaran Bukti Penitipan Konsinyasipembayaran Sewa Tanah kepada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 6 Pebruari 1979.( Fotokopi Sesuai Dengan Asii ) ;Bukti penitipoan pembayaran (konsinyasi) kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 29Juli 1980, atas nama Loa Thin Loeng, untukdibayarkan kepada Saleh Bilfas (Yayasan DjafarBilfas Stichting), untuk pembayaran sewa

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwasanya Para Penggugat menghuni bangunan di atassebagian bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat HGB No.1882/Gunung Sahari Selatan Tanggal 9 Oktober 2014 (ObjekSengketa) berdasarkan hubungan sewa menyewa denganYayasan Djafar Bilfas Stichting ; Bahwa Yayasan Djafar Bilfas Stichting adalah pemegang hakatas tanah sengketa, sebelum beralin ke PT.

Bilfas Stichting adalah pemegang hakatas tanah sengketa, sebelum akhirnya beralin ke PT.

;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung RI No. 2074 K/Pdt/2007 tanggal 27 Mei 2008Hal. 1 dari 55 hal.Put.No. 378 PK/Pdt/2009yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan paraTermohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/paraTergugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Akta Stichting

Bahwa Yayasan Sekolah Kampung Baru (dahulu Stichting/ yayasanThe Chinese High School Batavia) tidak mempunyai alas hak dantidak berkualitas untuk menyatakan sebagai pemilik bidang tanahterperkara dan mengajukan gugatan a quo.

Bahwa Yayasan Sekolah Kampung Baru (dahulu Stichting/yayasanThe Chinese High school Batavia) sebagaimana didalilkan tersebutdiatas, didirikan pada tanggal 17 Mei 1949 dan mengalamiperubahan pada 11 Februari 2005.Selanjutnya untuk menjalankan kegiatannya, Yayasan SekolahKampung Baru (dahulu Stichting/yayasan The Chinese High schoolBatavia) hanya diberikan ijin untuk menggunakan tanah terperkara.Ijin mana sudah tidak berlaku lagi atau berakhir dengandikeluarkannya Keputusan Penguasa Perang Pusat No.KPTS

Bahwa oleh karenanya menjadi jelaslah bahwa Yayasan SekolahKampung Baru (dahulu Stichting/yayasan The Chinese High SchoolBatavia) tidak memiliki hak apapun pada tanahterperkara,karenanya pula Yayasan Sekolah Kampung Baru (dahuluStichting/yayasan The Chinese High School Batavia) tidakmempunvai kualiatas sebagai Penggugat pada perkara ini.Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijke verklaard).C. Gugatan Penggugat pihaknya tidak lengkap (kurang pihak).1.

stichting ini. ..dst".b. menaksir harga umum dari perceel tersebut di atas besarnjalima belas ribu rupiah."