Ditemukan 758146 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lampung timur Pt. bintang timur steel Pt. archipelago timur abadi; Jaringan kawal jawa timur; Pemerintah kabupaten aceh timur Surat keputusan bupati flores timur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 13-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/KI/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — ., ISPIANUR VS BUPATI KUTAI TIMUR;;
136 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ISPIANUR VS BUPATI KUTAI TIMUR;;
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR
Register : 26-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Tjt
Tanggal 14 Maret 2017 —
41 — 11
  • MuaraSabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;Bahwa pada awalnya saksi bersama team dari SatNarkoba Polres TanjabTimur yang bernama Bripka Musrizal, Bripda Afdi Nawirama dan BrigadirDedi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridwan Als Iwanberdasarkan informasi dari warga kecamatan Muara Sabak Timur. Setelahmelakukan penangkapan terhadap Saksi lwan kemudian kami melakukanpengembangan kasus dan Saksi lwan menyebutkan nama Terdakwa DwiSeptiadi.
    MuaraSabak Timur Kab.
    MuaraSabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 18 Desember 2013 — DAVID RANTE, S.Th; melawan KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR
123 — 65
  • DAVID RANTE, S.Th;melawanKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR
    Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur, PropinsiKalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. HENDRICH JUK ABETH, SH., M.Hum.2. MUHAMMAD RIFANI FD, SH.3. SUHADI SSYAM, SH.Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat padakantor Advokat dan Legal Consultant HENDRICH JUKABETH, SH., M.Hum and PARTNERS, alamat Jl Letjend.Suprapto (Kompleks Ruko Century) No. 09, Samarinda,Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal6 September 2013.
    Kutai Timur,tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;Bukti T.2.: Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Pelaksanaan Peradilan TataUsaha Negara dalam sistem Pemerintahan Indonesia, oleh Dr. La Sina, S.H.
    Kutai Timur,tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;Bukti P.2. : + Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Komisi PemilihanUmum Kab.
    Timur Nomor: E.06/DPCPELOPOR/VI/2013 tanggal 18 Juni2013;BuktiP.6 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Pelopor dan lampirannya Nomor: 063.K/SKDPP/W.I.16.07/PP/II11, tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang danDewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Kutai Timur ProvinsiKalimantan Timur, tanggal 04 Maret 2011;Bukti P.7 =: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua DPRD KabupatenKutai Timur Nomor: 11/PersDPRD/SKD/VI/2013, perihal: Penundaan
    (sesuai Bukti P.1=T.1);DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalahKetua DPRD Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Surat Usulan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 30/PersDPRD/SKD/VII/2013,tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, hanyalahmerupakan usulan dan bukan merupakan obyek sengketa karena bukan merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat di ajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuaidengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — RIFAI, SH VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
153 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIFAI, SH VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    ., kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Adam Malik Perumahan Citra Griya D8, RT 026,Kelurahan Karang Asam llir, Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Yoseph SK. Sabon, S.H.
    ., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada, Nomor 2, Samarinda Kode Pos 75121Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.
    ., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/325HK/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/20211.
    Putusan Nomor 66 K/TUN/2021Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 880/IV.15717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember2018 tentang Pemberhentian karena Malakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan atas nama Rifai, S.H., NIP 19621011 198903 1 008;Bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23Desember 2018 dan pengakuan Penggugat dalam gugatannya telahmenerima atau mengetahui objek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2020
Tanggal 13 Oktober 2020 — GUNAWAN, S.Kom VS BUPATI LOMBOK TIMUR;
157 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNAWAN, S.Kom VS BUPATI LOMBOK TIMUR;
    ., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di di Jalan Sangkareang Perumahan Sandubaya Asri,Blok C, Nomor 04, RT/RW 02/000, Kelurahan Sandubaya,Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI LOMBOK TIMUR, tempat kedudukan di JalanProf. Moh. Yamin, Nomor 57, Kecamatan Selong 83612,Kabupaten Lombok Timur NTB;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Biawansyah Putra, S.H.
    ,jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/31/KUM/2020, tanggal 5 Juni 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:le2,Mengabulkan gugatan
    Putusan Nomor 140 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 13 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:a.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Lombok Timur
    Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lombok Timur Nomor289/888/250/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Jabatan Yanga Ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaGunawan, S. Kom.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-12-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 28 Januari 2013 — BINTANG KUTAI MOTOR; 5 MITRA INDAH LESTARI. melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
226 — 117
  • BINTANG KUTAI MOTOR; 5 MITRA INDAH LESTARI.melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
    ne RR MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 01Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 Muhammad Salim, S.H., M.H., jabatan KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;2 H.
    Kalimantan Timur;3 Radiansyah, S.H., M.Hum., jabatan Kabag.Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov.Kalimantan Timur;4 Muhammad Amin, S.H., jabatan KasubbagBantuan Hukum Setda Prov. Kalimantan Timur;Halaman 3dari 29 halaman Putusan Nomor 31/G/2012/PTUNSMD .........5 Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum., jabatanKasubbag Penyuluhan Hukum Setda Prov.Kalimantan Timur;6 Evian Agus Saputra, S.H., M.H., jabatan StafBiro Hukum Setda Prov.
    Provinsi (UMP)Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2012, yang isinya menetapkan"Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp.1.752.073, (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah)".2 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) tersebut barudiketahut oleh Para Penggugat sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2012melalui pos yang dikirim oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan ini masih dalamtenggang waktu sebagaimana yang
    Timur telah dibentuk DewanPengupahan Provinsi (DEPEPROV) Kalimantan Timur untuk periode 2011 2013dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.149/2011 tanggal01 Maret 2011.Bahwa mengacu pada Undangundang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,masalah "Pengupahan" diatur dalam Pasal 89 ayat (3) yang menyatakan sebagaiberikut ''Upah minimum wilayah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi".Berdasarkan KEPRES RI No. 107 Tahun
    yang berisikan ketentuan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013sebesar Rp. 1.752.073, tidak hanya ditujukan dan berlaku kepada perusahaan tertentu yangberada di Provinsi Kalimantan Timur atau setidaktidaknya tidak hanya ditujukan kepadaPara Penggugat, namun keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh GubernurKalimantan Timur ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Timur; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — KRISTIAN ALEXANDER VS BUPATI BELITUNG TIMUR;
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRISTIAN ALEXANDER VS BUPATI BELITUNG TIMUR;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 K/TUN/KI2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
216 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
    PUTUSANNomor 469 K/TUN/K1I/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman, Nomor 1, Sampit, Kalimantan Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nino Andria Yudianto, S.H.
    ,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kotawaringin Timur, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/415/HUK/2021,tanggal 9 Agustus 2021;Pemohon Kasasi;LawanPEMANTAU KEUANGAN NEGARA, tempat kedudukan diJalan Caman Raya, Nomor 7, Jatibening, Bekasi, yangdiwakili oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., jabatan KetuaPerkumpulan Pemantauan Keuangan Negara (PKN);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Susilawati,jabatan Ketua Tim PKN Kabupaten Kotawaringin Timur,Sampit,
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATIKOTAWARINGIN TIMUR;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-07-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109K/TUN/2008
Tanggal 9 Juli 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN ; vs. Drs. BURHANUDDIN NUNTJI
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000
Tanggal 17 September 2008 — LENTAM, SH, ; INDRA BAYU RATIMALEN NAYAR, AKS ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
108 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LENTAM, SH, ; INDRA BAYU RATIMALEN NAYAR, AKS ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/KI/2022
Tanggal 8 Februari 2022 — BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
92 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR VS PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — ASYHADI VS BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
168 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASYHADI VS BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
    Anggrek , RT/RW.038/000, Kel/Desa LingkarSelatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, pekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian danperdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Eddy Putra Syam., S.H.,Advokat pada Kantor Advokat Eddy Putra Syam, S.H.
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/23/HKM/2018, tanggal 26 Nopember 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 576 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, atas namaMuh. Asyhadi, Nip: 1981070220070110;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 576 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, atas namaMuh. Asyhadi, Nip: 1981070220070110;4.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437K/TUN/2007
Tanggal 8 Mei 2008 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR ; vs. UMI KALSUM ; NUR HAYATI ; dkk.
246 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR ; vs. UMI KALSUM ; NUR HAYATI ; dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MUSLIMIN GUNTUR, S.K.M VS BUPATI LUWU TIMUR;
152 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSLIMIN GUNTUR, S.K.M VS BUPATI LUWU TIMUR;
    PUTUSANNomor 576 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MUSLIMIN GUNTUR, S.K.M, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di BTN Bumi Batara Guru Blok C, Desa Ussu,Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi SulawesiSelatan, pekerjaan Mantan Pegawai Nageri Sipil, KabupatenLuwu Timur:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh.
    Rusdi, S.H. & Rekan, beralamat di KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Oktober 2019;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI LUWU TIMUR, tempat kedudukan di JalanSoekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,Kabupaten Luwu Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Agus Melas, S.H., M.H.
    ,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.14/0374/BUP,tanggal 18 November 2019;Termohon KasasiMahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 4 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:172/IV/Tahun 2019, tertanggal 26 April 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MusliminGuntur, S.K.M NIP. 19720617 199403 1 009, Pangkat/Golongan PenatanTK. Ill/d;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 21-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRI INVESTAMA VS BUPATI KUTAI TIMUR;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat, beralamat di Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHatta Nomor 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi KalimantanTimur;Dalam hal ini diwakili oleh Waluyo Heryawan, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/5/S.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai TimurNomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang PenolakanPermohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri InvestamaSeluas 2.867 Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan DanPenguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3.
    Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kutai Timur Nomor 503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020,tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Yang KelimaPT Tri Investama Seluas 2.867 Hektar Dengan Hasil MonitoringPerolehan Dan Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar DiDesa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29April 2020;4.
    Putusan Nomor 431 K/TUN/2021Penguasaan Lahan Adalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa TadoanKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;3. Memerintahkan Termohon Kasasi/ Tergugat dengan kewajiban untukmencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu.
    Kutai Timur Nomor503/689/DPMPTSPPPNP/IV/2020, tentang Penolakan PermohonanPerpanjangan Izin Lokasi Yang Kelima PT Tri Investama Seluas 2.867Hektar Dengan Hasil Monitoring Perolehan Dan Penguasaan LahanAdalah Seluas 0 (Nol) Hektar Di Desa Tadoan Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2020;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/TUN/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — AZHAR ASARI, SE ; BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
90 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AZHAR ASARI, SE ; BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
    ., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Parit Culum RT 010/RW 003, Kelurahan/DesaParit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, KabupatenTanjung Jabung Timur, pekerjaan Mantan Pegawai NegeriSipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Putra Syam, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 570 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Agustus 2018 atas namaAzhar Asari, S.E., NIP 19781003200801 1002;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 570 Tahun 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Agustus 2018 atas namaAzhar Asari, S.E., NIP 197810032008011002;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 570 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, atas namaAzhar Asari, S.E., Nip 19781003200801 1002;5.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanjungJabung Timur Nomor 570 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, atas namaAzhar Asari, S.E., Nip 19781003200801 1002;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 27-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — APOLLO PARASIAN SIHOMBING VS GUBERNUR JAWA TIMUR;;
211 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • APOLLO PARASIAN SIHOMBING VS GUBERNUR JAWA TIMUR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — SAMUDRA TIMUR SANTOSA;
111 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMUDRA TIMUR SANTOSA;
    Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5779/PJ/2019, tanggal 16 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SAMUDRA TIMUR
    Pengadilan Pajak Nomor Put003106.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00044/KEB/WPUJ.04/2018 tanggal 12Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00033/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atasnama PT Samudra Timur
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00044/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 12 Januari 2018tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak September 2014Nomor 00033/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas namaPT Samudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6018.000,beralamat di Prudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal SudirmanKavling 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 9 halaman.
    Menyatakan bahwa SKPKB PPN Masa Pajak September 2014Nomor 00033/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas namaPT Samudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6018.000,beralamat di Prudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal SudirmanKavling 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 12-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — NAMRIA PAPUTUNGAN VS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR;
212 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAMRIA PAPUTUNGAN VS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR;
    PUTUSANNomor 190 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:NAMRIA PAPUTUNGAN, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Dusun Ill, Desa Bulawan, KecamatanKotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ProvinsiSulawesi Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Alfianus A.
    ., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law OfficeOf AAB & Partners, beralamat di Kota Manado, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019:Pemohon Kasasi;LawanBUPAT BOLAANG MONGONDOW TIMUR, tempatkedudukan di Trans Sulawesi Lingkar Selatan, KecamatanTutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ProvinsiSulawesi Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
    yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian TetapDan Pengangkatan Pejabat Sangadi Desa Bulawan Il KecamatanKotabunan, tanggal 6 Februari 2019;Halaman 1 dari 4 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian TetapDan Pengangkatan Pejabat Sangadi Desa Bulawan Il KecamatanKotabunan, tanggal 6 Februari 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi SebesarRp.5.000.000, (lima juta Rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 26-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2021
Tanggal 23 September 2021 — PADANG MULIA VS BUPATI BARITO TIMUR;
147 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG MULIA VS BUPATI BARITO TIMUR;
    ., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum /nk Lawyer And Associates,beralamat di Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 April 2021;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BARITO TIMUR, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 24, Tamiang Layang,Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2021Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia tanggal 08 April 2010;3.
    Menyatakan batal dan Tidak Sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia. tanggal 08 April 2010;3.
    Padang Mulia tanggal 17 Juli 2007, Keputusan BupatiBarito Timur Nomor 593 Tahun 2009 Tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009,dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.110/Menhut1l/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas NamaPT.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia tanggal 08 April 2010;3.