Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — ERRY MUHAMMAD (MUCHAMAD SYOFRIADDY) alias ERRY M. SYOFRIADDY, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
178 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2010
    No.149 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek Gugatan :1.
    No.149 K/TUN/2010c.
    No.149 K/TUN/2010terlaksananya pembayaran harga jualbeli merupakan syarat mutlaksahnya jualbeli, dan jika benar H. Teddy Rusdy sudah membayarkepada Penggugat harus dapat membuktikan pembayarannya dan atauTergugat sudah diperlihatkan bukti pembayaran dari H.
    No.149 K/TUN/2010merupakan normanorma tidak tertulis yang benarbenar ada dan hidup yangmenjadi pedoman bagi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammelaksanakan fungsi pemerintahannya, knususnya asas kecermatan dan asaskepastian hukum, yaitu :1. Asas Kecermatan :a.
    No.149 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.149 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2013
Tanggal 16 April 2013 — SIANNY SULISTIODEWI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, DKK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 115 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SIANNY SULISTIODEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Bagong Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;ENNY SULISTIOWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Tengger Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan
    MUHAMMAD ANWAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Sawahan 3 RT.009,RW.002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, KabupatenJombang,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, dalam hal ini diwakili oleh doktorandusArfansyah, Magister Management, warganegara Indonesia,Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.
    hidupnya Almarhum Budi Hudojo memiliki sebidang tanahseluas + 240 M2 (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) terletak diProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan,setempat lebih dikenal sebagai Jalan RE Martadinata Nomor 101 Jombang denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah milik Suprapto ;Sebelah Timur : tanah milik Sutar ;Sebelah Selatan : Jalan sawahan I ;Sebelah Barat : Jalan RE Martadinata ;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor00443/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 1211978 No. 41/1978 seluas 155M2 atas nama Budi Hudojo ;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20135.
    Rp. 6.000,00Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132.Redaksi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 75416
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — Dra. INDAH PRASETYOWATI vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Dra.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 127.500, (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra.
    Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyotersebut;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/20152.
    Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlinatkan suatukekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halamanputusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus2013 yang
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — ZULIMI, S.Sos.,M.Si vs. KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
117 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 163 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:ZULIMI, S.Sos.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/20156.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015ZULIMI, S.Sos. M.Si dan sampai sekarang Hj. URAY TINI APRIANTI,S.EI.,M.Si. masih berstatus Belum Kawin.
    Putusan Nomor 163 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — SITI GEMASIH Binti M. TAIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, DKK
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 438 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015 Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo; Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara:Jumar bin M.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubunganhokum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HARRY SANTOSO VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
110 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 424 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 424 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kawasan Industri Estate Blok A1, 2, 3, RT. 1, RW.2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PerseroanPT. Citra Bumi Minerindo:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20183.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02 Tahun2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo TamasJaya lestari;3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016,tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas JayaLestari;4.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20182016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan:1.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — H. APIP MUHAMAD SIDIK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/20146.TsMenghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.3.119.000.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014Sertipikat Hak Milik Nomor 01979/Desa Kembangkuning/Kecamatan Jatiluhur/Kabupaten Purwakarta terbit tanggal 23 Pebruari 2011; Surat Ukur tanggal01122010 Nomor 96/Kembangkuning/2010 atas nama Suherna seluas 221 m?
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014tanah Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 oktober 2013,dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menguraikannya;2Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya di PengadilanPurwakarta dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Pwk.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH vs. Ir. SITI ROHANA NASUTION, DKK
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 343 K/TUN/20141011121314H. URO SUHANDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640;SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2014a Sebelah Utara : rumah Heriyanto;b Sebelah Selatan : Jalan setapak;c Sebelah Timur : rumah Karman;d.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/201413.16.17.18.19.sporadik yaitu pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pihak yangberkepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan..Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yangberkepentingan...
    Sertamemperhatikan Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998menyatakan *Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannyaadalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Halaman 21 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2014Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — HJ. NURAENI, S.E. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, DK
98 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. SWARNA NUSA SENTOSA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
245 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu KabupatenBangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi SumateraSelatan), tanggal 11 April 2013;4.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/201611.b. Overlap dengan pihak pihak lain;c. Dibebani Hak Tanggungan; (Lampiran 16)Bahwa menurut pendapat Hukum Prof.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — BUPATI RAJA AMPAT, DK vs. PT. KAWEI SEJAHTERA MINING
105 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/TUN/2007
Tanggal 23 Juli 2009 — YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA), ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT, Drs. H. YUDA MASYUDI,
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 82 PK/TUN/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
57 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 537 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014720 m?
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014semua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TergugatIl Intervensi 1 s.d. 5 masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/201493/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014Notaris Robin Hudson Sitanggang, S.H., selaku PPAT sehingga terbitlahAkta Otentik Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara Pihak Pertamasebagai Penjual tanah Tn. N. Jono terhadap pihak kedua sebagai pembelltanah Drs.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI HALMAHERA TENGAH, vs PT. MINERINA BHAKTI,
87 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2010
    PerkaraNomor : 27 K/TUN/2010, telah nyata keliru dan khilaf serta tersesatdalam memberikan pertimbangan hukum putusannya sehingga sangatmerugikan Pemohon ;.
    No. 117 PK/TUN/2010.
    No. 117 PK/TUN/2010dimohonkan Termohon haruslah ditolak dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima bukan malah dikabulkan ;i.
    No. 117 PK/TUN/2010 Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah/Pemohontentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) EksploitasiNikel atas nama PT.
    No. 117 PK/TUN/2010Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 117 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2008.-
Tanggal 3 September 2010 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, vs PT. RIA STAR INDONESIA
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 290 K/TUN/2008.-
    No. 290K/TUN/2008.dan Temuannya terhadap PT. Ria Star Indonesia,telah mengajukan permohonan penelitian ulang atasAudit Kepabeanan dan temuannya karena adanya temuanbaru (NOVUM) yang diajukan oleh Penggugat' yaituyang menyangkut mengenai prosedur, subtansi danpenerapan hukum dalam UndangUndang No. 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan ;18.
    No. 290K/TUN/2008.16(mohon diperiksa), Ketua Auditor, Pengendali TeknisAudit dan Pengawas Mutu Audit ketiga tiganya samamembubuhkan tanda tangan, sedangkan PT. Ria StarIndonesia tidak ada yang tanda tangan, hal ini tidakada bantahan dari Pihak Tergugat/Terbanding ;. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakartatersebut telah salah dalam menerapkan hukum yangberlaku.
    No. 290K/TUN/2008.22Factie telah salah menerapkan hukum dalam memberikanPutusan a quo. Sehingga sangat berdasar hukum dansesuai dengan Ketentuan Perundang undangan bagiMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung menyatakan batalPutusan PTTUN Jakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT.tanggal 18 Maret 2008 ;28.
    No. 290K/TUN/2008.2436. Bahwa Termohon' Kasasi tidak pernah dan tidakmempunyai bukti baru yang berkaitan dengan hasil TimAudit. Bahkan Judex Factie pada PTTUN Jakartapuntidak dapat menunjukkan adanya bukti baru tersebut ;37.
    No. 290K/TUN/2008.3. Administrasi28Kasasi......Rp.489.000 , Jumlah ..... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — MASRANI VS BUPATI KUTAI BARAT;
101 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 561 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 561 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempattinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten KutaiBarat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013telah memperuncing pertentangan dan sengketa antara Penggugat denganPT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orangorang dari Kampung MuaraPonak yang menjual tanah milik Penggugat dan tanah warga KampungMuara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
    Putusan Nomor 561K/TUN/201311desa, dan dalam penentuan batas desa pada Keputusan Tata Usaha Negarain casu, Tergugat tidak memperhatikan nilainilai yang hidup dalammasyarakat, diantaranya dalam penentuan batas desa/kampung.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah garapan yang telah dijualoleh orang Muara Ponak, begitupun sebaliknya, apakah orang yang menjualtanah garapan tersebut memiliki alas hak yang sah.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SOENITRIA IROE vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2010
    No. 321 K/TUN/2010pasaloun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan MenteriPendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata UsahaNegara di Tingkat lebih bawah ( Keputusan Rektor ) yang telah diterbitkansebelumnya.
    No. 321 K/TUN/2010sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksuddengan " Produk hukum " di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secarasah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya PeraturanMendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yanglama.
    No. 321 K/TUN/2010untuk memiliki rumah sendiri.
    No. 321 K/TUN/2010Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No.24 Kota Malang a.n.Drs.
    No. 321 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2009
Tanggal 1 September 2009 — M. AMIR TJARONGE, Sm.Hk.,; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HAJJAH HAMUS,
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA, vs BUPATI DHARMASRAYA
48 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2009
    No. 95 K/TUN/2009yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukumkepada Penggugat (garis bawah dari Penggugat);.
    No. 95 K/TUN/2009TENTANG SIFAT FINAL;7.5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat final,artinya sudah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan instansiatasan atau instansi lain, sehingga karenanya dapat menimbulkanakibat hukum;7.6.
    No. 95 K/TUN/200910.3.Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan PemantauanLingkungan Hidup (UPL), bahkan Izin Khusus Pengangkutan danPenjualan Contoh Bijih Besi yang diperoleh Penggugat in casuPT.
    No. 95 K/TUN/20098.
    No. 95 K/TUN/2009