Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (PHRI) Kota Batam vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dkk
57 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 64 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — DRS. SIGIT ASMARA SANTA vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
199 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 86 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian PensiunPegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs.Sigit Asmara Santa NIP 195806201985031008 yang ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 April 2018, ditandatangani oleh Kepala BadanKepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia;2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20202. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (TidakMempunyai Persona Standi In Judicio):3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 243/G/2018/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas UsiaPensiun atas nama Drs.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — ROHAJATI TAMPUBOLON, ST VS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DKI JAKARTA;
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROHAJATI TAMPUBOLON, S.T., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sasak Djikin, Nomor 5,RT/RW 01/05 Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaanKaryawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Rony DifriscoParulian, S.T., kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanFreelance, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20183. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi 047/REG/BPSKDKI/VI/2012,tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:4.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018Tanggal 23 April 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (d.h. Penggugat danPembanding) untuk seluruhnya;5. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31Juli 2012 dengan Nomor Registrasi: 047/REG/BPSKDKI/VI/2012tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:6. Mewajibkan Termohon (d.h.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis:tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd.Dr. H.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — MAS’UDAH vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20132. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor :004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmenjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai PNS atas nama Masudah NIP. 19730720 199303 2 003;3.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diripada masa yang akan datang.5.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20137.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. M Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 16-06-2011 — Putus : 20-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN.Mdo
Tanggal 20 Oktober 2010 — Penggugat: ROSMINI MANOPPO, S.Ag, S.Pd, dkk Melawan Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA; Tergugat II Intervensi: FRANS EFRAIM WUISAN, STh, Ph.D;
91 — 39
  • Nama FRANS EFRAIM WUISAN,STh, Ph.DKewarganegaraan: IndonesiaPekerjaan : PendetaAl amat : Jalan Sulawesi No.78 GPdl HOREB BahuKota ManadoSelanjutnya disebut TERGUGAT IIINTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara tersebut3 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan3Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado, Nomor : 17/Pen.MH/TUN/20 10/PTUN.Mdo.tanggal 14 Juni 2010, tentang Penunjukan MajelisHakiM ; sess esas es nee ees somes om Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, Nomor15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — FERY TANAYA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU, DKK
84 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 70 K/TUN/2015
    ;Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/20158.
    ;Bahwa selanjutnya atas tanah tersebut telah diterbitkan Keputusan TUN olehBupati Buru, Surat Keputusan Bupati BURU Nomor : 653/129 Tahun 2013,tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buru, Surat KeputusanBupati BURU Nomor : 845/153.a Tahun 2013, tanggal O02 April 2013Tentang Penunjukan Sekretaris Dewan Pengurus Pengelola administrasiPelaksanaan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Buru dan Keputusan TUN tentang
    izin membangun, (IMB)Tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Kabupaten Buru danKeputusan TUN lainnya yang semuanya tetap berlaku dan atau tidakdipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, ;Bahwa oleh karena itu dari penjelasan tersebut di atas maka Para Tergugatll Intervensi menolak adanya Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN.
    Karena letak objek sengketa bersebelahan dengan sertifikat yangdidalilkan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhiHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor9 Tahun 2004, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
    Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.Biayabiaya1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .........0. Rp489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP. 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — LUKMAN BIN HUSIN vs. BUPATI MUARA ENIM
194 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 125 K/TUN/2013
    No. 125 K/TUN/20131.
    Badan atau Pejabat TUN telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yangdimaksudkannya. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUNsetelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidaksampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai padaHal. 4 dari 14 hal. Put.
    No. 125 K/TUN/2013keputusan tersebut, karena pada saat putusan diterbitkan Penggugat sudahmenjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri yang baik selama lebih dari10 ( sepuluh ) bulan artinya tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Tergugatuntuk menerbitkan objek sengketa.
    No. 125 K/TUN/2013seharusnya harus dipertimbangkan, dengan demikian terlihat jelas tidak adapernah ada usaha dari PT TUN Medan untuk menguji keberlakuan suatuperaturan hukum, yang pada akhirnya tidak akan pernah ada pengujianyang mendalam terhadap daya keberlakuan dari Peraturan Perundangundangan dalam hal ini terhadap Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979,yang walau pun telah banyak dikeluarkan PP yang mengatur masalah yangsama akan tetapi Pejabat di Daerah dalam hal ini Termohon Kasasi tetapmemberlakukan
    No. 125 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
93 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2015Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT. Alam Duta Kalimantan tanggal 16 Maret2011 tersebut maka wilayah pertambangan PT.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2015(Persero) beralin kepada Menteri dan dilaksanakan oleh DirekturJenderal.4.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/20158.
    Putusan Nomor 420 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2009.-
Tanggal 23 Februari 2010 — PERKUMPULAN OLAHRAGA EMBONG SAWO (PORES), vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA,dkk
43 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207 K/TUN/2009.-
    No. 207 K/TUN/2009.2.
    No. 207 K/TUN/2009.Pengadilan TUN Surabaya dan bukannya mengambil alih begitu sajapertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan TUN Surabaya danlangsung saja menguatkan Putusan Pengadilan TUN Surabaya tersebut.3. Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang mengambil alihpertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan TUN Surabaya telahsalah menerapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran hukum,akibatnya putusan yang dijatuhkan menyimpang, karena :a.
    No. 207 K/TUN/2009.6.
    Embong Sawo No. 1, Surabaya, sehinggaPenggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup mengajukangugatan TUN ini", merupakan pertimbangan yang keliru.7. Berdasarkan alasan alasan hukum di atas, wajar dan sangatberalasan apabila Majelis Hakim Agung Kasasi Pemeriksa Perkara inimembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya danPengadilan TUN Surabaya yang telah salah dan keliru dalam menilaialat alat buktinya.Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 207 K/TUN/2009.8.
    No. 207 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2007.-
Tanggal 21 Januari 2009 —
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 K/TUN/2007.-
    No. 154 K/TUN/2007.Adapun duduk sengketa dalam Perkara ini adalah sebagai berikut :alBahwa, Hubungan hukum Perusahaan (PT. BALITARU UTAMA) denganPekerja (Sdr. FREDDY HERYANTO) adalah Pekerja tersebut sebagaiKaryawan Perusahaan.Bahwa, Pekerja (Sdr.
    No. 154 K/TUN/2007.Mewajibkan kepada Pengusaha PT. BALITARU UTAMA di Tangerangtersebut pada amar untuk membayar secara tunai kepada PekerjaSdr.
    No. 154 K/TUN/2007.Putusannya telah memberikan uang selama Skorsing 100 %.
    No. 154 K/TUN/2007.digariskan oleh ketentuan pasal 30 ayat 1.6 UU No. 5 tahun 2004,tentang MAHKAMAH AGUNG .Bahwa dengan tidak dipertimbangkan tentang kesalahan dalam PutusanP4P oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , maka PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dapat dibatalkan . 4.
    No. 154 K/TUN/2007.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Samir Erdy, SH.MH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 154 K/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, DK vs. SRI BUDI HASTUTI, DKK
93 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah;R.A.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/201512.13.14.ternyata masih asli dan utuh belum pernah ada peralinan hak samasekali.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah assetPemerintah Kabupaten Jepara.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, ; SRI MURYATI, SRI JAYANTI, dkk.
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 66 K/TUN/2011
    No. 66 K/TUN/2011Urat???...3. Sebelah Barat : TEGUH;4. Sebelah Utara : Jalan;Tanah tersebut dibeli oleh Bapak SUPAR (almarhum) dariBapak Sudarman seluas 150 m2 dan sebagiannya lagitelah dibeli oleh ibu Sugiyah seluas 150 m2;.
    No. 66 K/TUN/2011Tergugat berupa : "Sertifikat Hak Milik Nomor01945 / Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, KotaSemarang Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 301/WATES/2008 tanggal 27/11/2008, luas 150 m2 a/nNADHIRIN, diterbitkan pada tanggal 30122008" yangditandatangani oleh a/n Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang;3.
    No. 66K/TUN/201120pemilik Sertifikat.Dengan demikian jelas diatas tanah a quo bukanlahlokasi atas Persil 6 C Desa No. 2087 an.
    No. 66K/TUN/201128dengan demikian jelas bahwa diatas tanah adalah tanahbekas Sertifikat HMNo. 1663 Wates (dahulu Kedungpane)dan bukan tanah dengan Alas Hak C Desa No. 2087 Persil6.
    No. 66K/TUN/20113434
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
100 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 518 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — RAMLAH EMMY PANGEMANAN, DK vs. FELLY ANAPU, DKK
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 45 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.2.RAMLAH EMMY PANGEMANAN, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanWorang By Pass, Lingkungan II Airmadidi Atas KecamatanAirmadidi, Kabupaten Minahasa Utara,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Joppy Johan Anapu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Kelurahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — TRI ANGGONO, SE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
134 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2013
    UndangUndang No. 51Tahun 2009;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013Bahwa pada awalnya Penggugat berniat menjual tanah dan bangunansebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3229,Kelurahan Cempaka Putih Timur, yang terletak di JI. Rawasari Barat No.E261, RT. 006/001 kepada RENDY SAPUTRA dengan mempergunakan jasaH.
    :LP/8156/K/XV/2009/SPK Unit ,tanggal 02 November 2009 dan proses terhadap laporan tersebut sedangberjalan;Bahwa Penggugat juga telah di tetapkan sebagai saksi oleh DirektoratReserse Kriminal Umum POLRI Daerah Metro Jaya berdasarkan SuratHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/201310.Panggilan No. Pol.:Spgl/24370/XIV2009/Dit.
    (dua ratus satu meter persegi), Kelurahan CempakaPutih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/20133.
    Bahwa namun demikian, Judex Facti TingkatBanding yang dikuatkan Judex Juris justru memberikan pertimbangan yangHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013keliru karena menganggap bahwa Objek Sengketa a quo adalah Akta JualBeli No. 47/2009 tanggal 2682009 yang dibuat di hadapan Zaenuddin, S.H.,PPAT daerah Kodya Jakarta Pusat..
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — I KETUT SUDIYASA, ; WALIKOTA GORONTALO
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 268 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 268 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara : KETUT SUDIYASA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNILAD, beralamat di JalanTondano Kompleks Terminal 42 Andalas, Kelurahan Tapa,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di JalanJenderal A
    Nomor 268 K/TUN/2010mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
    Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.
    Nomor 268 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Anmad Sukardja,S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, S.H., M.H.
    Nomor 268 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI BARITO UTARA vs. PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO)
81 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pekerjaan Direktur Utama PT.Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO);Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014SetiapDengan demikian, seandainya pun dilakukan penyelesaian Hak Ulayatsebagaimana dimaksud di atas, maka tidak mungkin permohonanpeningkatan izin usaha pertambangan yang telah diajukan olehPenggugat akan dapat dikabulkan atau ditindaklanjuti.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/201411. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009 pada saat objek sengketaditerbitkan oleh Termohon Kasasi, telah lewat 5 bulan sejak berakhirnya izinPemohon Kasasi (8 Agustus 2008), hal mana berdasarkan ketentuan UUPERATUN Pasal 3 ayat 2 penolakan dalam waktu 90 hari (3 bulan);Il.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pth. YEPTA BERTO, S.Th, DKK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
93 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2015
    Olehkarenanya Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untukmengajukan gugatan TUN sesuai Ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ;B. Alasan dan Dasar Gugatan3.
    DALAM EKSEPSI.Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet onvantkelijkverklaarad) ;ll. DALAM POKOK SENGKETA.1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berupa :A.
    TUN Jakarta tanggal28 Oktober 2014, sebagaiman tercantum dalam amar putusan PengadilanHalaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/ B/ 2015/ PT. TUN JakartaTanggal 17 Maret 2015, tersebut di atas;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam putusannya Perkara a quo, telahsalah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan hukum putusannyasatu sama lain saling bertentangan (kontradiktif).
    TUN/ 2008 tanggal 22Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/ 2008 tanggal 22Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihalGugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkanbahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya.Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/20153.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2013
Tanggal 1 Januari 1970 — H. BAHAR vs H. RUSLI, dk
110 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2013
    BAHAR;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding IIuntuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah ) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
    No. 371 K/TUN/2011 Jo.
    Nomor : 371 K/TUN/2011tanggal 17 April 2011 :Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.
    Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah palsu ;Bukti permohonan Peninjauan Kembali yang PEMOHON PENINJAUANKEMBALI ajukan adalah tentang putusan perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana : H.
    BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagaimana dalamHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — YOHANNA LIVIA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DKK
242 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2017
    dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994,Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22 K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketatersebut harus diajukan
    Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusanmahkamah Agung Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994,Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001 yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atassengketa tersebut
    Putusan Nomor 401 K/TUN/20174.f.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2017