LIMIN MARINE & OFFSHORE yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam telah hilang;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam;

Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya;
33. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp.1.734.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pintu Kantor Dinas Perhubungan Dompu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu 2017.

230. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.200.000,- untuk pembayaran Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan (pembelian Meja besi dispenser). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.

449. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.750.000,- untuk Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor.(pembelian Besi, Siku dan Pipa) Tertera cap/stempel UD.ABY.

900/28.DPAP/BPKAD/2020 Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan;
978. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2017;
979. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
980. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2019;
981. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020;
982. 1 (satu

Dompu;
1001. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 108 atas nama Kapal Motor Alam Indah 478 milik Pemohon yang diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Luwuk tanggal 07 April 2017 telah hilang pada bulan Mei 2017 dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus

duplikat Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 108 atas nama Kapal Motor Alam Indah 478 dikantor Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Luwuk;

Karya samudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508 kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran Departemen Perhubungan Ambon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkuekuatan hukum tetap kepada kantor dirjen perhubungan laut direktorat perkapalan dan pelayaran departemen perhubungan Ambon agar diterbitkan salinan grosse akte kapal atas nama KM.

KM Karyasamudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508 yangdikeluarkan oleh kantor Dirjen Perhubungan LautDirektorat Perkapalan Dan Pelayaran DepartemenPerhubungan Ambon;Bahwa dengan hilangnya kapal 508 tersebut, pemohontelah melapor di Polres Pulau Ambon & PulauPulauLease sebagaimana laporan kehilangan dari PolresPulau Ambon & PulauPulau Lease no.

S.Ket/732/VIII/2014/reskrim tanggal 15 Agustus 2014;Bahwa pemohon telah berusaha mendatangi kantorDirjen Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Ambon dengan maksud untuk memintasalinan asli dari grosse akte tersebut, namundiperlukan adanya penetapan kehilangan grosse aktakapal dari pengadilan terlebih dahulu sesuai denganperaturan menteri perhubungan nomor PM 13 tahun2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapalbagian ketiga grosse akta pengganti pasal 23 ayat1,2,3 dan 4;Bahwa sehubungan

hal tersebut pemohon mengajukanpermohonan ini kepada pengadilan negeri yang dalamhal ini adalah pengadilan negeri ambon sesuai dengandomisili pemohon dan alamat mendatangi kantorDirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan DanPelayaran Departemen Perhubungan Ambon sebagaipihak yang mengeluarkan dan menyimpan grosse aktekapal tersebut;e Berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebutdiatas maka pemohon mohon agar Bapak KetuaPengadilan negeri ambon berkenan menerima danmemeriksa permohonan ini selanjutnya

KaryaSamudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan Dan Pelayaran Departemen PerhubunganAmbon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambonatau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinanresmi penetapan yang telah berkuekuatan hukumtetap kepada kantor dirjen perhubungan lautdirektorat perkapalan dan pelayaran departemenperhubungan Ambon agar diterbitkan salinan grosseakte kapal atas nama KM.

Karya samudra 1 dengannomor pendaftaran kapal 508 kepada Kantor DirjenPerhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan PelayaranDepartemen Perhubungan Ambon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambon ataupejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmipenetapan yang telah berkuekuatan hukum tetap kepadakantor dirjen perhubungan laut direktorat perkapalan danpelayaran departemen perhubungan Ambon agar diterbitkansalinan grosse akte kapal atas nama KM.

PK.674/1089/SL-PM/DK-08 tanggal 13 Agustus 2008 diterbitkan oleh Direktorat jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta, SURAT UKUR No. 201/Ab tanggal 18 Maret 2008 diterbitkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Banten di Merak Banten dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang No. 5219 tanggal 11 Juni 2008 milik PT.

ELNUSA Tbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta Telah Hilang 3.

Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupa SURAT LAUT No : PK/674/1090/SL-PM/DK-08 tanggal 18 Agustus 2008 diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan di Jakarta, SURAT UKUR No : 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Banten di Merak Banten dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang No : 5220 tanggal 11 Juni 2008 milik PT.

ELNUSA Tbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal \Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta Telah Hilang ; 4.

Memerintahkan kepada Pejabat pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta untuk mencatat hilangnya GROSSE AKTE Balik Nama Kapal Tongkang EWS 1 dan menerbitkan GROSSE AKTE Balik Nama Kapal Tongkang EWS 1 ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------8.

ELNUSATbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat BalikNama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganJakarta di Jakarta Telah Hilang3.Menyatakan ..... eee3 Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupaSURAT LAUT No : PK/674/1090/SLPM/DK08 tanggal 18 Agustus 2008diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan diJakarta, SURAT UKUR No: 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh

perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; 5 Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang787ELNUSA SAMUDRA 3. dan ELNUSA SAMUDRA 4 ;Memerintahkan kepada Kepala Kantor

Menteri Perhubungan No.

ELNUSATbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat BalikNama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganJakarta di Jakarta Telah Hilang3 Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupaSURAT LAUT No : PK/674/1090/SLPM/DK08 tanggal 18 Agustus 2008diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan diJakarta, SURAT UKUR No: 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi

Jenderal perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal TongkangELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4; Memerintahkan kepada Kepala Kantor

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar telah hilang;

3. Memberikan ijin kepada

Pemohon untuk melaporkan kehilangan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dan mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti yang baru;

4. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq PT KERETA API INDONESIA (Persero) cq KETUA TIM PENERTIBAN ASST DVP DAOP II BANDUNG

Nomor 751 PK/Pdt/2018Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017;Para Pemohon Peninjauan Kembali;1.Lawan:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cqPT KERETA API INDONESIA (Persero) cq KETUA TIMPENERTIBAN ASST DVP DAOP Il BANDUNG, yangdiwakili oleh Direktur Aset Tanah dan Bangunan DodyBudiawan, berkedudukan di Jalan Stasiun SelatanNomor 25, Bandung, dalam hal ini memberi kuasakepada Benny Wullur, S.H., M.H.Kes. dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BennyWullur, S.H. & Associates, beralamat di Jalan

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor : 3473 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor : 3474 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Baliknama Kapal Nomor : 6736 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Baliknama Kapal Nomor : 6737 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

Penggugat:
PT RIZKI PUTRA DINAMIKA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN BUMN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CqDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK INDONESIACq PT KERETA API INDONESIA(Persero) Cq PT KAl COMMUTERJABODETABEK;yang beralamat di Stasiun Juanda Lt 2, Jalan.IrJuanda, Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;2.

Bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan di atas, maka denganditariknya Kementrian Perhubungan Republik Indonesia selaku TERGUGATdan Kementerian BUMN selaku TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGATdalam perkara ini adalah sebuah kesalahan yang merupakan wujud darierror in persona.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 775 atas nama TAYUDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon tanggal 12 Oktober 2000 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mensurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 775, atas

nama TAYUDI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon di Cirebon;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5858 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dalam hal ini adalah Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Makassar telah hilang;
3. Memberi izin kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran

Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar,Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Makassar untukmemberikan Grosse Akta baru sebagai Pengganti Grosse yang hilangakta pendaftaran RISKI PUTRA 03 GT.23 No.2094/LLa dengan AktaPendaftaran No. 5858 tanggal 16 Maret 2020;3.

Pasal 23Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa GrosseAkta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikanGrosse Akta baru sebagai pengganti.

Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012 tentangPendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta peraturan lainnya yangbersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5858yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dalam halin) adalah Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal diMakassar telah hilang;Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Ffk3.

Memberi izin kepada Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassardalam hal ini Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal diMakassar untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti;4.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNG AN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG BATULICIN

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIACQ KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;2. PT.

Eksepsi persona standi non yudisioBahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, yang dijadikansebagai Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat menyebutkanDepartemen Perhubungan RI Cq. Kantor Wilayah XIX DepartemenPerhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;Hal 8 dari 14 hal. Put.

Nomor 1711 K/PDT/2014Bahwa penyebutan person Tergugat adalah salah dan keliru, karenaberdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerjakementrian perhubungan instansi vertikal di lingkungan KementerianPerhubungan, tata urutan dan hierarki yang benar adalah PemerintahRepublik Indonesia Cq Menteri Perhubungan RI Cq.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMATERA UTARA., II. CV. MURNI DAN I. PT. SUMATERA TRANPORT (PT. SUTRA)., II. PO. BORNEO;

Keputusan Tergugat sebagai Pejabat TUN bersifat Konkrit, Individual danFinal:1.Bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi SumateraUtara atau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang telahmenerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Trayek An.

ProvinsiSumatera Utara sebagai Tergugat dan Dinas Perhubungan Kab.

diatas dan dinyatakan tidak sah dan batal demihukum dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Tergugatdalam hal ini Kepala Dinas perhubungan Sumut untukmencabut surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo;b.2.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah salah alamat (Error InSubyecto) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menerbitkanobyek sengketa atas nama Gubernur Sumatera hal ini sesuai dengan :Pasal 57 ayat 1 b Keputusan Menteri Perhubungan No.

Tentang Error in subjectoBahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu SuratKeputusan Kepala dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara No. 551.21/3.132/R/PHB/2014 tanggal 13 uni 2014 Tentang Izin Trayek Mobil Bus Antarkota Dalam Propinsi di Propinsi Sumatera Utara An.

Sutarno, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;

Sutarno yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

Diwakili oleh SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III MELONGGUANE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Intervensi:
PT. LEILEM JAYA diwakili oleh ROMMY MARTHINUS MANGARO

Niko Arief Setyawan, S.H;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKementerian Perhubungan RI, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;2. PT.

BuktiP10:Kementerian Perhubungan pada Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,(fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT.

Bukti T 15fotokopi);: Dokumen Pemilihan Nomor: 001/DOK.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/VIII/2019 tanggal 19Agustus 2019 untuk Replacement Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (TenderTidak Mengikat) yang dibuat oleh Kelompok KerjaPemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan KerjaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas ilMelongguane Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara, Tahun

Bukti TIl INTV 10a :Bukti TIl INTV 10b :107/02/19/UPP.MLG2019 tanggal 14 Oktober 2019,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) antaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK) KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan iiMelonguane dan PT.

Nomor 00185tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Perintah Membayar dari Kuasa PenggunaAnggaran Kementerian Perhubungan Nomor 00257Halaman 92 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUNJKTBukti TIl INTV 10c :11.

ENUH SUHAEDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;

ENUH SUHAEDI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan surat milik Pemohon berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7304 tanggal 25 Mei 2012 nama Kapal Tongkang KM Buepe 2 eks PU 2402 atas nama Pelayaran Timur Lestari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta telah hilang;
3. Memerintahkan

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akta Hipotik Kapal pengganti;

CHINA HARBOUR INDONESIA, pada hari Senin 11 Mei 2015 sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No.Pol :442/B/V/2015/Sektro.Kmo, tertanggal 18 Mei 2015, berupa Gross Akte Balik Nama Kapal Asli No. 2402 tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan Oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD. SHB-1016, nama Pemilik PT.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.4. Memerintahkan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kembali Dokumen Gross Akte pada DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, KementerianHal 1dari7 Penetapan 111/Pdt.P/2015/PN.JKT.PSTPerhubungan Republik Indonesia, yaitu Gross Akte Asli (Akta Pendaftaran No. 2402,tanggal 25 Mei 2001) yang di keluarkan Oleh Direktorat Perkapalan dan KepelautanDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

CHINA HARBOUR INDONESIA.Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012,untuk menerbitkan kembali Gross Akte Pendaftaran atas nama Kapal TK. SHB 1016eks. HD.

CHINA HARBOUR INDONESIA, pada hari Senin 11 Mei 2015sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / SuratSuratNo.Pol :442/B/V/2015/Sektro.Kmo, tertanggal 18 Mei 2015, antara lain berupa GrossAkte Balik Nama Kapal Asli No. 2402 tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan OlehDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks.HD. SHB1016, nama Pemilik PT.

ZHEN HUA INDONESIA sekarang menjadi PT.CHINA HARBOUR INDONESIA.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkanSalinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diJakarta.Menerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkanSalinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diJakarta.4. Memerintahkan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untukmenerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal atas nama kapal TK. SHB 1016eks. HD.

Menyatakan Grosse Akta Balik Nama Kapal No.7305, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, atas Nama Kapal BUEPE 3 EKS PU 2405, Nama Pemilik PT. PELAYARAN TIMUR JAYA LESTARI, tanggal 25 Mei 2012, telah hilang;
3.

Memberikan ijin Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, Grosse Akta Balik Nama Kapal No.7305, atas Nama Kapal BUEPE 3 EKS PU 2405, Nama Pemilik PT. PELAYARAN TIMUR JAYA LESTARI, untuk mendapatkan grosse akta pengganti;
4.

Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik Pemohon nomor 7779 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama ROIDAH, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran

Kapal milik Pemohon nomor 7779, atas nama ROIDAH yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon di Cirebon;