Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
6421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 545/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanseluruhnya, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2011 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
5520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 543/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanseluruhnya, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2012 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
6328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 542/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanselurunhnya, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2012 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE,
4718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 544/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanseluruhnya, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2011 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak PPN
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
4727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanseluruhnya, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2011 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.
Putus : 19-12-2008 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33PK/KPUD/2008
Tanggal 19 Desember 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA ; Hi. BACHTIAR BASRI, SH. MM ; SLAMET HARYADI,. SH. M.Hum.,
9691 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tanggal 6 September 2008 perhitungan di PPK berakhir,hasil perolehan suara calon sementara telah diketahui oleh banyak masyarakat,termasuk semua calon diantaranya Desk Pilkada Pemda Lampung Utara, yangmengumumkan bahwa Pemohon dalam perhitungan perolehan suarasementara mendapat suara lebih banyak dari pasangan lainnya, sebagaimanaterurai sebagai berikut :a.
    No.33 PK/KPUD/2008gudang KPUD Kabupaten Lampung Utara (Gudang Kopti Sribasuki) meskipunpemohon dan tim Kampanye calon lain menolaknya, antara lain saksi FathuriThalib dan Imam Suhada tetapi Termohon tidak mau mendengar bahkan tidakmenggubris semua harapan dan permintaan Pemohon untuk tidakmelaksanakan perhitungan ulang, tindakan Termohon ini telah merusak kotaksuara yang disegel atau mengubah hasil perhitungan suara dan/atau BeritaAcara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
    Pattimura S.E, selaku Pokja perhitungan suara.
    Setelah dilakukan perhitungan ulang terhadap suratsuara tidak sah maka PPK Blambangan Pagar memperbaiki hasilrekapitulasi pada tanggal 5 September 2008.
    Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suarayang sah dan surat suara yang tidak sah ;Dengan memperhatikan fakta hukum dimana pada tanggal 10 september2008 rekapitulasi perhitungan suara baru pada tingkat Kecamatansehingga sudah tepat apabila yang melakukan perhitungan ulangterhadap surat suara tidak sah adalah PPK.
Putus : 04-11-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14PK/KPUD/2008
Tanggal 4 Nopember 2008 — Drs. SILVESTER LASE ; ZEMI GULO, SH., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ; PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NIAS
860 Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : Perhitungan penjara pengganti
PIDANA KHUSUS/C.8/SEMA 7 2012
13080
  • 1. Dalam hal terpidana telahmembayar sebagian uang pengganti namuntidak mampu membayar sisanya, tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU Tipikor.Jadi berapa besarpun yang sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan;2. Eksekusinya dihitung ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Penghentian; Penghentian Perhitungan; Penghentian Perhitungan Daluwarsa; Daluwarsa; Daluwarsa Penuntutan Pidana;
PIDANA MILITER/A.1/SEMA 3 2018
12390
  • Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanyatidak menghentikan (stuiten) daluwarsapenuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) KUHP, meskipuntercantum perintah Paperakepada ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : perhitungan lama waktu, tindak pidana desersi
MILITER/2/SEMA 10 2020
28741377
  • Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan lebih lama dari 30 hari, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan kurang dari 31 ... [Selengkapnya]
Putus : 16-05-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04PK/KPUD/2007
Tanggal 16 Mei 2007 — Kasim, SH. ; H. Sumardin, S.Ip, M. Kes ; Komisi Pemilihan Umum Daerah Buton
8531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukanoleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dituangkan dalam suratpenetapan No.31/KEP/KPUBTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentangPenetapan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilinan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sultra dengan rinciansebagai berikut :a.Lasalimu1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT La Ode Alirman = 718, 2.Kasim, SH. H. Sumardin, S.lp, M. Kes = 2.063, 3. H.
    Bahwa pemohon menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yangditetapkan termohon tersebut pada point 2 di atas, karena hasil rekapitulasiuntuk Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka,Hal. 3 dari 23 hal. Put.
    No.6 Tahun 2005 yang mengharuskan pemilihan ulang;Hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Mawasangka Tengahdan Mawasangka Timur yang dijadikan dasar perhitungan suara olehTermohon dilakukan diluar jadwal yang ditetapbkan oleh Termohon sehingga cacat secara hukum;Terdapat 8 orang pemilih yang masih di bawah umur yang melakukanpencoblosan, di Kelurahan Bambonaulu Kecamatan Gu 5 orang, 2 orangdi Desa Lalibo dan 1 orang di Desa Langkomu Kecamatan MawasangkaTengah sedangkan di TPSTPS lainnya
    Menetapkan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan olehTermohon berdasarkan penetapan No.31/kep/KPUDBTN/2006 tanggal 1Agustus 2006 tidak benar, cacat yuridis dan batal demi hukum;Hal. 8 dari 23 hal. Put.
    ;Bahwa yang dimaksud dengan hasil perhitungan suara adalah penjumlahansurat Suara yang sah sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuanPasal 95 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 82 PP NO.6Tahun 2005;Hal. 18 dari 23 hal.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4420/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT WILMAR NABATI INDONESIA
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4420/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengharapkan agar permohonan banding atasSurat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorKEP70/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Februari 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42532/PP/M.XVII
    putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP70/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan
    Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar atas Barang Yang Diekspor yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakanyang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar.
Putus : 14-03-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI
602552 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]
Putus : 12-03-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497K/TUN/2001
Tanggal 12 Maret 2007 — KEPALA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SIDOARJO ; vs. H. S U N G K O N O
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-09-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — SURURI, SH
1185614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan korupsi karena telah menerima tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, perjalanan dinas tetap dan BPOP pada anggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004. ... [Selengkapnya]
  • No. 638 K/Pid.Sus/2018f.Bahwa perhitungan Laporan Pemeriksaan Hasil Audit KerugianKeuangan Negara/Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi JawaTengah dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan AnggaranDPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2004 adalah sebesar Rp3.235.711.158,00 (tiga miliar dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah);.
    Pembuatan aturan untuktujuan merugikan keuangan negara adalah tidak dapat dibenarkan;Bahwa keberatan Terdakwa mengenai lembaga yang berwenangmelakukan audit pemeriksaan kerugian keuangan negara adalahBPK tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi yang terakhir dan terbaru menyebutkanbahwa pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalahwewenang ahli atau yang bersertifikasi.
Putus : 31-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993 K/PID.SUS/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — Ir. GAMPANG WIRANTO, MM
32471915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak MA dengan pertimbangan ... [Selengkapnya]
  • Berita Acara Pembahasan / Perhitungan Volume PekerjaanNomor : 11/SU/KU.103/STIJWT/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yangditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil RekananRENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMANSIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama):n. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum, Administrasidan Teknis Nomor : 10/SU/KU.103/STIJWT/V/2009, tanggal 11 Mei2009 yang ditantangani oleh seluruh Panitia Lelang dan WakilRekanan RENDRA AGUNG (PT.
    Berita Acara Pembahasan / Perhitungan VolumePekerjaan Nomor : 11/SU/KU.103/STIJWT/V/2009, tanggal 11Hal. 13 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang danWakil Rekanan RENDRA AGUNG ( PT. Dinamika TropikalSemesta) dan RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel GrahaPratama);n.
    Bahwa dengan demikian perhitungan pemenuhan kontrak adalahpada hasil kerja pada saat waktu yang ditentukan berakhir, yangnotabenenya adalah pada pengganti Terdakwa;5. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebinnya merupakanpengulangan kembali pembuktian unsurunsur dakwaan yang telahdimuat di dalam surat tuntutan pidananya, dan selain itu alasan kasasiPenuntut Umum lebih bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang sesuatu kenyataan.
    Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa yangtelah menandatangani dokumendokumen permintaan pencairanpembayaran kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan fisik dankualitas pekerjaan belum dilakukan perhitungan, namun telah dilakukanpencairan dan pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan SPP danSPM hingga berakhirnya kontrak dan pekerjaan dilanjutkan pada tahunanggaran 2011, namun Terdakwa awal Januari sudah tidak lagi menjabatsebagai Genaral Manager PT.
    Berdasarkan Laporan Hasil Auditdalam rangka perhitungan kerugian kKeuangan negara dalam pekerjaanlahan persiapan Parallel Runway TA 2009 dan Peningkatan LandasanPacu Tahap TA 2010 Nomor: SR201/d6/01/2015 tanggal 18 Mei2015. Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telahterpenuhi;6.
Register : 22-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 13/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 18 Agustus 2015 — PANITIA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA RANCA KELAPA
5931
  • PANITIA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA RANCA KELAPA
    Curug Wetan RT. 002/RW. 02, No. 02,Curug Wetan, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG c.q.PANITIA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESAHalaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2015/PTUNSRGRANCA KELAPA; Tempat Kedudukan di Desa Ranca Kelapa,Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca: no non nn ncn n en nn ncn cn en eens1
    earn eesencnce neers neneneanemansnnnniiennmentnnnnnaaemmnnnnnaaaneRekapitulasi Perhitungan Suara terhadap Pemilinan Kepala Desa RancaKelapa di Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan, KabupatenTANQErang; nnn enn n nen ncn cnn nnn nanan nnn n aa nan scan asaTenggang Waktu Gugatan: 00nn enn nnn nnn nn enonee Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 14 Juni 2015;e Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat padatanggal 15 Juni 2015;Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor
    Bahwa saat terjadi perhitungan suara banyak ditemukan kejanggalankejanggalan saat rekapitulasi perhitungan suara yang mana telahterjadi penggelembungan suara di TPS 1, yang seharusnya jumlahhak pilih berjumlah 2.494 menjadi 2.520 dan ada kelebihan menjadisuara 26 (duapuluh enam) (Bukti P1); 7.
    Bahwa saat perhitungan suara di TPS 1 banyak terjadi kecurangankecurangan yang mana saksi dari Penggugat diproteksi hak nya olehsalah satu pendukung dari calon nomor urut 1 sehingga perhitungansuara tersebut tidak berjalan secara adil dan transparan; 8.
    Bahwa perhitungan suara tersebut menyebabkan nomor urut 1 atasnama Umaedi unggul suara sangat tipis dengan nomor urut 3(Penggugat) yaitu selisin 51 (lima puluh satu) suara;Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dari pihak PanitiaPerhitungan Suara; 0nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn cc ncn cccnccsHalaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2015/PTUNSRGPermohonan Penundaan: 20 nono nn nnn nnn nnnnBahwa objek sengketa ternyata akan dilaksanakan kurang lebih 2minggu pelantikan terhitung perhitungan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Mei 2017 — KADIR, S.T., alias KADIR NURDIN
652264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palu menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Terhadap perbuatannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana ... [Selengkapnya]
  • Putusan Nomor 2029 K/PID.SUS/2016Tahun 2013 sebagai berikut: No Uraian Satuan Perhitungan KeteranganPekerjaan Kontrak Cek Selisih Harga JumlahFisik SatuanI PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA1. Gate 4 Bh 1,000 0,00 1,000 1.495.312,50 1.495.312,502. Mur Baut Bh 80,000 40,000 40,000 8.775.00 351.000,005/83. Pengelasan cm 200,000 200,000 0,000 108.750,00 0,00 DihitungFlanged tersebdiisteel sebagaikemahalanharga4.
    Gagaramusu, S.Sos., kepada Terdakwa;Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan PemeriksaKeuangan pada bulan April 2014 terdapat kelebihan pembayaran dankekurangan volume dalam Proyek Pembangunan Sarana Air BersihPedesaan Kelurahan Pakowa Kecamatan Pagimana Kabupaten BanggaiTahun 2013 atas kekuarangan volume pekerjaan sebagai berikut: No Uraian Satuan Perhitungan KeteranganPekerjaan Kontrak Cek Selisih Harga JumlahFisik Satuan PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA1.
    Bahwa yang berkompeten untukmenentukan ada atau tidaknya kerugian Negara haruslah dihitungberdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh institusi yang berwenangyaitu BPK (UUD 1945 Pasal 23 E). Berdasarkan Pasal 23 E UUD 1945yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabtentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuanganyang bebas dan mandiri.
    Setelah adanya amandemen UUD 1945 kedudukan BPKmenjadi semakin jelas sebagai lembaga yang berwenang untukmelakukan perhitungan kerugian Negara.
    Auditor BPKP juga berwenangmenghitung kerugian Negara sepanjang ada penugasan dari Presidenkepada BPKP dan perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan hasilpemeriksaan khusus/investigasi untuk menghitung kerugian Negara,tidak hanya berdasarkan dokumen yang diberikan/dimiliki olehKejaksaan dan sekaligus menjadi ahli di depan sidang pengadilanberdasarkan penugasan oleh BPKP.
Register : 08-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : DASTUA GULTOM
Terbanding/Tergugat II : TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Terbanding/Tergugat I : DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP BIDANG INVESTIGASI
7134
  • Pembanding/Penggugat : DASTUA GULTOM
    Terbanding/Tergugat II : TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
    Terbanding/Tergugat I : DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP BIDANG INVESTIGASI
Register : 26-08-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 11-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 56/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 28 September 2015 — SUJOKO Bin SARIMIN
3112
  • kantor pos cabang Kedungwaru pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)29.Daftar Perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)30.Daftar perhitungan Kp VII Kantor Pos Ngantru pengiriman tgl. 09-03-2012 (N-2)31.Daftar perhitungan KPC Sendang pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)32.Daftar perhitungan KPC Kalangbret pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);33.Daftar perhitungan KPC Pagerwojo 66262 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
    34.Daftar perhitungan KP VII S/D X Gondang 66263 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);35.Daftar perhitungan KP VII S/D Kp X Kntor pos Boyolangu 66271 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);36.Daftar perhitungan KP-X (N-2) Pengiriman No.54 tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos cabang Campurdarat 66272;37.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos Pakel %u2013 66273 (N-2);38.Daftar perhitungan KP X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012
    Kantor Pos Cabang Bandung 66274 (N-2)39.Daftar perhitungan KP VII Besuki Tulungagung pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);40.Daftar perhitungan KP VII S.D KP X pengiriman No. 59 Tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos Kalidawir 66281 (N-2);41.Kantor Pos Pucanglaban 66284 No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)42.Daftar perhitungan KP Sumbergempol 66291 pengiriman No. 56 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);43.Daftar perhitungan Kp IX ngunut 66292 pengiriman No. 57 tanggal 03-08- 2012;44.Daftar perhitungan
    Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 KPC Rejotangan 66293 (N-2);45.Daftar perhitungan KPC pengiriman No. 58 tanggal 08 Maret 2012 KPC Trenggalek 66300 (N-2)46.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2)47.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Karangan Trenggalek (N-2)48.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Dongko 66363 (N-2)49.Daftar perhitungan
    .Daftar perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 (N-2);55.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);56.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);57.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Boyolangu 66271 (N-2);58.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2);59.Daftar perhitungan
    08032012 (N2)Daftar perhitungan KP Sumbergempol 66291 pengiriman No. 56tanggal 08 Maret 2012 (N2);Daftar perhitungan Kp IX ngunut 66292 pengiriman No. 57tanggal 0308 2012;Daftar perhitungan Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret2012 KPC Rejotangan 66293 (N2);Daftar perhitungan KPC pengiriman No. 58 tanggal 08 Maret2012 KPC Trenggalek 66300 (N2)Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tg! 08032012 Kantor Pos Tugu 66352 (N2)Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tg!
    Daftar perhitungan Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012KPC Rejotangan 66293 (N2);45.Daftar perhitungan KPC pengiriman No. 58 tanggal 08 Maret 2012KPC Trenggalek 66300 (N2)46.Daftar perhitungan Kp Vil S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08032012 Kantor Pos Tugu 66352 (N2)47.Daftar perhitungan Kp Vil S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08032012 Kantor Pos Karangan Trenggalek (N2)48.Daftar perhitungan Kp Vil S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 08032012 Kantor Pos Dongko 66363 (N2)49.Daftar perhitungan Kp Vil
    kantor pos cabang Kedungwaru pengiriman No.57 tanggal 08 Maret 2012 (N2)29.Daftar Perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No. 57 Tgl 08032012 (N2)30.Daftar perhitungan Kp VIl Kantor Pos Ngantru pengiriman tgl. 09032012 (N2)31.Daftar perhitungan KPC Sendang pengiriman No. 57 tanggal 08Maret 2012 (N2)32.Daftar perhitungan KPC Kalangbret pengiriman No. 57 tanggal 08Maret 2012 (N2);33.Daftar perhitungan KPC Pagerwojo 66262 pengiriman No. 57 tanggal08 Maret 2012 (N2);34.Daftar perhitungan KP VII S/D X
    N2)50.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08032012Kantor Pos Pogalan 66371 (N2)51.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08032012Kantor Pos Gandusari 66372 (N2)52.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.56 tgl 08032012Kantor Pos Kampak 66373 (N2);53.Daftar perhitungan Kp VIlS.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08032012Kantor Pos Munjungan 66365 (N2);54.Daftar perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No.58 tgl 09032012(N2);55.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman
    perhitungan Kp VIIS.D Kp X Pengiriman No.59 tgl 09032012Kantor Pos Dongko 66363 (N2);61.Daftar perhitungan KPC Pengiriman No.57 tgl 09032012 KantorPos Panggul 66364 (N2);62.Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09032012Kantor Pos Pogalan 66271 (N2);63.Daftar perhitungan Kp Vil S.D Kp X Pengiriman No........ tg!