Ditemukan 391 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-09-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PT PTK Tanggal 20 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HENI KURNIANA, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. SYAFRUDDIN, S.Sos Diwakili Oleh : Saulatia
124 — 50
Terbanding/Terdakwa : H. SYAFRUDDIN, S.Sos Diwakili Oleh : Saulatia
124 — 50
Nama Perusahaan PT.RBUANA TUNAS SEJAHTERA, alamatGd.PLAZA PERMATA LTII SUITE 11.04 Jl.MH.THAMRIN No.57,Kel.Gondangdia Jakarta Pusat.1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor 02.491.963.1.076.000 atas namaPT.BUANA TUNAS SEJAHTERA.1 (satu) lembar (fotocopy) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 05.037100 atasnama WAHANA HALIM.1 (satu) lembar (fotocopy) Surat Kementrian Keuangan Republi IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar Kantor Pelayanan PajakPratama Pontianak Surat Keterangan Pendaftar
Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — 1. DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), DK VS 1. ACHMAD HIDAYAT, DKK
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T60 berupa Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor KEP545/KM.10/2011 tertanggal 6 Juli 2011Menteri Keuangan RI Nomor KEP545/KM.10/2011 tertanggal 6 Juli 2011memberlakukan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 dalam klausulamemutuskan angka kedua menyatakan mencabut Surat Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor KEP116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000 yangsekaligus mencabut KEP 05/ 030.02/IPTN/HRO000/12/99, dan berdasarkanbukti PP15b berupa Surat Departeman Keuangan Republi
Register : 05-08-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10/Pid-Sus-TPK/2016/PT PTK Tanggal 1 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HARY WIBOWO, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : ZULKARNAIN Bin YASIN
115 — 48
Terbanding/Terdakwa : ZULKARNAIN Bin YASIN
115 — 48
ARTHA ULINATA LESTARI dartKementerian Keuangan Republi Indonesia Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung,Halaman 88 dari 209 halaman perkara nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PT PTK73.74.75.76.V7.78.79.80.81.82.tandaterima SPT TahunanNomor : 003 01 00003630, NPWP01.566.966.6003.000, nama WP : ARTHA ULINATA LESTARI, tanggal24042014;1 (Satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas KesehatanKab. Kubu Raya Kepada Direktur PT.
Putus : 07-05-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 297/Pid. B/2014/ PN.TGT. Tanggal 7 Mei 2015 — -Ir. BAIM RACHMAN
147 — 56
147 — 56
tentangPerkebunan sebagai pengganti dari UndangUndang Nomor18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tersebut, maka menurutahli Jaksa Penuntut Umum harus memilih diantara keduaundangundang tersebut yang menguntungkan bagi terdakwa ;e Bahwa karena dalam Pasal 115 UndangUndang No. 39 tahun2014 tentang Perkebunan tersebut menyebutkan bahwa padasaat undangundang ini mulai berlaku, UndangUndangNomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 danTambahan Lembaran Negara Negara Republi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
114 — 107
114 — 107
memberikanpendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 Nopember2014 Sebagai berikut :Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan diakhir tahun 2007tunduk kepada :Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;danPeraturan Kepala Badan Ppertanahan Nasional Republi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
106 — 80
106 — 80
memberikan pendapat dalam beritaacara pemeriksaan tanggal 21 Nopember 2014 Sebagai berikut :Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan diakhir tahun 2007 tundukPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum ; dan Peraturan Kepala Badan Ppertanahan Nasional Republi
Register : 31-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid. Sus/TPK/2015/Pn.Dps. Tanggal 20 Agustus 2015 — I GUSTI NGURAH GEDE, SH, DK.
90 — 55
90 — 55
memberikanpendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 Nopember2014 Sebagai berikut :Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan diakhir tahun 2007tunduk kepada :Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;danPeraturan Kepala Badan Ppertanahan Nasional Republi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
477 — 1325
477 — 1325
November 2011, dengan maksud agar menolak ketiga permohonanperkara PHPUD tersebut ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 13 Undangundang Republi Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
Register : 14-04-2021 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap Tanggal 16 Januari 2020 — 1.CAHYANA BAGUS SUGIARTA (JPU)
2.ELMIN Y. PALYAMA, SH (JPU)
-PHILIPUS MADI, S.Pd. (Terdakwa)
90 — 0
90 — 0
Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud;130) Kementrian pendidikan dan Kebudayaan republi Indonesia 2014. Kegiatanku Tema 3 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas I. Jakarta. Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud;131) Kementrian pendidikan dan Kebudayak Indonesia 2014.. Peduli Terhadap Makhluk Hidup Tema 3 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta.
Register : 14-04-2021 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap Tanggal 16 Januari 2020 — 1.CAHYANA BAGUS SUGIARTA (JPU)
2.ELMIN Y. PALYAMA, SH (JPU)
-ANASTASIA TEKEGE (Terdakwa)
78 — 0
78 — 0
Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud;130) Kementrian pendidikan dan Kebudayaan republi Indonesia 2014. Kegiatanku Tema 3 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas I. Jakarta. Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud;131) Kementrian pendidikan dan Kebudayak Indonesia 2014.. Peduli Terhadap Makhluk Hidup Tema 3 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta.
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
536 — 474
536 — 474
memberikanpendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 Nopember2014 Sebagai berikut :Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan diakhir tahun 2007tunduk kepada :Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;danPeraturan Kepala Badan Ppertanahan Nasional Republi