Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — YUSRIZAL vs. KEPALA PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA, DK
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 277 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 277 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YUSRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalJalan TM.
    Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang pada pokoknya menguraikanbahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak ditujulangsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebutsebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/2013kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama M. Jafar Bin Tgk. Gading(ayah Penggugat) dan berlanjut hingga kepada Penggugat bersama kakak dan adikPenggugat serta ibunda Penggugat ;11.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/201315.16.17.orang lain yang bukan ahli waris atau bukan pula salah satu ahli warissebagaimana disebutkan pada surat keterangan ahli waris tersebut pada poindiatas;14.8. Bahwa luas dan ukuran serta batasbatas tanah yang terdapat didalam SHMNo. 108/Desa P. Bujuk Tunong dan SHM No. 109/Desa P.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/2013
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
6719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2015
    Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015I. OBJEK SENGKETA;Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari SegalaTugasnya Sebagai Pegawai PD Air Minum Kota Ambon;Il. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015ini, Karena pemberhentian Penggugat/Terbanding dilakukan tidak melaluipersetujuan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)Perda Tingkat Il Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahan DaerahAir Minum;4.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015e Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah bersifatmembebani Penggugat.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015NIP 19540827 198303 1 002
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
9122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015jikalau tetap dipaksakan justru akan menjadi president burukbagi Penyelenggaraan Negara yang baik;5.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015pengiriman lewat TIKI ke PPK, sehingga tanggapan PPK melampaui daribatas waktu 21 hari kerja.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/20152009 tentang perintah penugasan yang diberikan kepada Sdr. EdiPriyanto, S.Pd.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: EDI PRIYANTO,S.Pd.
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Mei 2015 — I MADE SUTRISNA VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
6029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2015Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1.
    39 PK/TUN/2002 tanggal 17Halaman 5 dari 33 halaman.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/20159.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2015Bali sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap;Bahwa Keputusan tersebut di atas, diterbitkan berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 25/G/PTUN/Dps tanggal29 April 1999 jis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 82/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY tanggal 4 Agustus 1999, PutusanMahkamah Agung RI Nomor 370 K/TUN/1999 tanggal 12 Oktober 2001 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 39/PK/TUN/2002 tanggal 17 Maret2004
Putus : 22-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2010
Tanggal 22 Maret 2010 — USMAN alias KECET, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, MARISI BATUBARA,
2114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55 K/TUN/2010
    No. 55 K/TUN/2010wilayah, maka sekarang dikenal menjadi Desa Asam Kumbang,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara ;Bahwa Penggugat memperoleh dan menguasai secara terusmenerus tanah seluas 6.000 M?
    No. 55 K/TUN/201010.11.12.
    No. 55 K/TUN/2010No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenentukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakansecara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikanjaminan kepastian hukum ;IV.
    No. 55 K/TUN/2010kasasi, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
    No. 55 K/TUN/2010
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — MAS’UDAH vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20132. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor :004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmenjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai PNS atas nama Masudah NIP. 19730720 199303 2 003;3.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diripada masa yang akan datang.5.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20137.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. M Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013
Putus : 20-01-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/KI/2020
Tanggal 20 Januari 2020 — KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU vs. RADEN ADNAN, S.H., M.H
4232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 K/TUN/KI/2020
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 35 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 235 Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap' keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut:1. Kuasa dari Pemohon Keberatan objek sengketa a quo tidak memilikikompetensi;2.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;5.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Adi lrawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 5 dari 5 halaman.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
8168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 436 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Kepada CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011 karena wilayahpertambangan CV.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/201517.18.19.Kepala Dinas selaku~ penyelenggara pemerintahan bidangpertambangan baru meminta dan menanyakan konfirmasi apakah adaatau tidak wilayah tumpang tindih kepada Penggugat.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi .........2..... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2015
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — ROHAJATI TAMPUBOLON, ST VS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DKI JAKARTA;
3419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROHAJATI TAMPUBOLON, S.T., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sasak Djikin, Nomor 5,RT/RW 01/05 Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaanKaryawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Rony DifriscoParulian, S.T., kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanFreelance, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20183. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi 047/REG/BPSKDKI/VI/2012,tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:4.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018Tanggal 23 April 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (d.h. Penggugat danPembanding) untuk seluruhnya;5. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31Juli 2012 dengan Nomor Registrasi: 047/REG/BPSKDKI/VI/2012tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:6. Mewajibkan Termohon (d.h.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis:tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd.Dr. H.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2018
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pth. YEPTA BERTO, S.Th, DKK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
7066 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2015
    Olehkarenanya Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untukmengajukan gugatan TUN sesuai Ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ;B. Alasan dan Dasar Gugatan3.
    DALAM EKSEPSI.Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet onvantkelijkverklaarad) ;ll. DALAM POKOK SENGKETA.1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berupa :A.
    TUN Jakarta tanggal28 Oktober 2014, sebagaiman tercantum dalam amar putusan PengadilanHalaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/ B/ 2015/ PT. TUN JakartaTanggal 17 Maret 2015, tersebut di atas;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam putusannya Perkara a quo, telahsalah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan hukum putusannyasatu sama lain saling bertentangan (kontradiktif).
    TUN/ 2008 tanggal 22Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/ 2008 tanggal 22Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihalGugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkanbahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya.Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/20153.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — MARSAN EDY VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
4916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:Objek Gugatan;Surat Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor074/KPTS/BAPEK/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Penguatan HukumanDisiplin Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/581/BKD/Tahun 2012tanggal 10 Juli 2012 berupa pemberhentian
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015dijatunkan kepada Penggugat bernama Marsan Edy NIP.19720127 2006041 007, Staf Pelaksana Pada Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci:4. Memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai PNS sepertisemula;5.
    terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 210 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam SoebechiS.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015
Putus : 30-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/TUN/2012
Tanggal 30 Agustus 2012 —
8938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 185 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 185 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.H. DODI REZA ALEX, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Palembang, pekerjaanAnggota DPR RI Periode 20092014;H.
    Tergugat adalah Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin,merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3.2.
    Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanHalaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;2.
    Namun sampai hari ini, Tergugat tidak pernahHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012memperlihnatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah DPTtersebut;14.Bahwa Rapat Pleno yang diadakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Agustus2011 mengandung sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antaralain:14.1.
    Rp. 5.000, Subur MS., S.H., M.H.Halaman 37 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012383. Administrasi .......... Rp.489.000.Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075438
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 295 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Ir. H. HAMULIAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bertempat tinggal di JalanDiponegoro, RT. 01/RW. 02, Pasir Pangaraian, Kabupaten RokanHulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. WENDY BACHTIAR, S.H. ;2. ACHMAD ZAHRI T., S.H.
    No. 295 K/TUN/201013.14.15.Saudara H.
    No. 295 K/TUN/2010"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, peresmianpemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktumengucapkan Sumpah/Janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikanmasa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan" ;.
    No. 295 K/TUN/2010Pemohon Kasasi menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal pengembalian gaji dantunjangan serta penerimaan lainnya atas nama H.
    No. 295 K/TUN/2010
Putus : 22-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — DRS. HERU SUPRIYONO., M.PD vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014DASAR GUGATAN.1.Tentang Obyek Gugatan :Obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 2/Pemb Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil khususatas nama Drs.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Penggugat mohon agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batalatau tidak sah demi hukum; Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebutkepentingan Penggugat dirugikan:a. Hilangnya penghasilan Penggugat;b. Hilangnya karier Penggugat;c. Adanya rasa malu yang sangat memukul perasaan Penggugatdan keluarganya;5. Permohonan Penundaan Pelaksanaan.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/20144. Mewajibkan Tergugat merehabiliasi nama baik Penggugat danmengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Semarang;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014
Putus : 01-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196/B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2012 — HANANTO ALAM SANTOSO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
8244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20149.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/201413.14.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/20141.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014tahun tersebut.
    Putusan Nomor 67 PK/TUN/2014
Putus : 10-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2010
Tanggal 10 Nopember 2010 — Dra. ATIFA HASYIM, vs KEPALA KANTOR WlLAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA, dkk
2121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2010
    Nomor 209 K/TUN/2010Surat Keputusan No.
    Nomor 209 K/TUN/20101:Bahwa Kepala Madrasah adalah merupakan tugas tambahan bagiseorang guru PNS dan bukan sebagai Jabatan struktural ataupunfungsional.
    Nomor 209 K/TUN/2010tersebut tidak pernah sampai kepada Pemohon Kasasi, dan tidak diketahuisiapa yang membawanya dan mengapa tidak sampai ;5.
    Nomor 209 K/TUN/2010masa tugas kedua sesuai dengan Pasal Pasal 5 ayat (2).
    Nomor 209 K/TUN/2010
Putus : 23-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2013
Tanggal 23 April 2013 — SULASTRI, DKK vs. PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH, DK
270 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2013
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — GUSTI SURYA DARMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 348 K/TUN/20144 MARIOMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai Nomor 21Rt.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Majelis Hakim telah memanggil pihak TNIAD dan meminta ditunjukan bukti alashak di atas tanah objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya Bp.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. YEKAPE SURABAYA
5432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015IMB/UPTSAT/2013;5.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015Surabaya; Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K8)Surabaya;3.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;f.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundangundangan; dang.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015