Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 436 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Kepada CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011 karena wilayahpertambangan CV.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/201517.18.19.Kepala Dinas selaku~ penyelenggara pemerintahan bidangpertambangan baru meminta dan menanyakan konfirmasi apakah adaatau tidak wilayah tumpang tindih kepada Penggugat.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi .........2..... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — ROHAJATI TAMPUBOLON, ST VS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DKI JAKARTA;
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROHAJATI TAMPUBOLON, S.T., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sasak Djikin, Nomor 5,RT/RW 01/05 Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaanKaryawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Rony DifriscoParulian, S.T., kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanFreelance, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20183. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi 047/REG/BPSKDKI/VI/2012,tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:4.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018Tanggal 23 April 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (d.h. Penggugat danPembanding) untuk seluruhnya;5. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31Juli 2012 dengan Nomor Registrasi: 047/REG/BPSKDKI/VI/2012tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:6. Mewajibkan Termohon (d.h.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis:tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd.Dr. H.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — MARSAN EDY VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
49 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:Objek Gugatan;Surat Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor074/KPTS/BAPEK/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Penguatan HukumanDisiplin Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/581/BKD/Tahun 2012tanggal 10 Juli 2012 berupa pemberhentian
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015dijatunkan kepada Penggugat bernama Marsan Edy NIP.19720127 2006041 007, Staf Pelaksana Pada Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci:4. Memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai PNS sepertisemula;5.
    terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 210 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam SoebechiS.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pth. YEPTA BERTO, S.Th, DKK vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
70 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2015
    Olehkarenanya Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untukmengajukan gugatan TUN sesuai Ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ;B. Alasan dan Dasar Gugatan3.
    DALAM EKSEPSI.Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet onvantkelijkverklaarad) ;ll. DALAM POKOK SENGKETA.1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berupa :A.
    TUN Jakarta tanggal28 Oktober 2014, sebagaiman tercantum dalam amar putusan PengadilanHalaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/ B/ 2015/ PT. TUN JakartaTanggal 17 Maret 2015, tersebut di atas;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam putusannya Perkara a quo, telahsalah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan hukum putusannyasatu sama lain saling bertentangan (kontradiktif).
    TUN/ 2008 tanggal 22Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/ 2008 tanggal 22Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihalGugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkanbahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya.Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/20153.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2010
Tanggal 19 Februari 2010 — P.T. JALADANA BAHARI, ; BUPATI KUTAI BARAT
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 339 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — PT. PAPUA RIMBA LESTARI, vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. MITRA SADEWA PERKASA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,, ALFRED TANDRA dan THE SIU ENG,
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2009
    Bahwa permohonan kasasi yang diajukan ialah menyangkut KeputusanPejabat TUN yang jangkauannya hanya terletak di atas tanah yangdimaksud tersebut yaitu kota Makassar dan tidak dapat digunakan sebagaibukti hak lain di luar kota Makassar.
    Dengan kata lain, Keputusan TUNtersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN di daerah (in casu KepalaKantor Pertanahan kota Makassar) yang hanya berlaku di dalam wilayahdaerah pejabat TUN tersebut (in casu kota Makassar) ;Berdasarkan fakta hukum diatas, maka tentunya permohonan kasasitersebut mendapatkan pengecualian untuk dapat diperiksa oleh MahkamahAgung RI berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 ;2.
    No.15 PK/TUN/2009subyektifnya sendiri serta mengenai penghargaan terhadap alat bukti.
    No.15 PK/TUN/2009menunggu sampai adanya gugatan tersebut, jelas merupakan pertimbanganyang keliru dan harus dibatalkan dalam peradilan PK ini ;2. Bahwa gugatan TUN yang diajukan pada perkara asal,amat jelas mengenai penerbitan Keptun obyek perkarayang cacat hukum dipandang dari aspek kewenangan,prosedur dan/atau substansinya.
    No.15 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — H. JIDEHAN, vs BUPATI PASER,
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 K/TUN/2009
    No. 47 K/TUN/2009September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan oleh undangundang ;.
    No. 47 K/TUN/2009c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan danKesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpapertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu KeputusanTergugat sangat merugikan Penggugat ;4.
    No. 47 K/TUN/20096.
    No. 47 K/TUN/2009Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 47 K/TUN/2009NIP. 220000754Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — BUPATI MELAWI, vs Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si.,
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 167 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :BUPAT!I MELAWI, berkedudukan di Jalan Juang Km. 2, NangaPinoh, Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. MARTINUS EKOK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H.
    No. 167 K/TUN/2010Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi ;Bahwa selama melaksanakan tugasnya sebagai Seketaris DaerahKabupaten Melawi, Penggugat tidak pernah dihukum dalam bentuk apapun jugakarena melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran jabatan ;Bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat adalah 60 (enam puluh)tahun berdasarkan sebagai berikut :a.
    No. 167 K/TUN/2010Selanjutnya dalam penjelasan dikatakan :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secaratertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukupbagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segalasesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
    No. 167 K/TUN/2010Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Sdr. Drs. MartinLutherD., M.Si. ;3.
    No. 167 K/TUN/2010Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 167 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — SRI WAHYUNI MASLOMAN, S.H. vs. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — SAID KAMARUZZAMAN vs. MUHAMMAD, DKK
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015b.
    No 16K/TUN/2000, tanggal 28Pebruari 2001, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangPeradilan Umum untuk memenksanyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli2001 dengan kaidah hukum:Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 24 halaman.
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015T4 (Surat Warkah Hak Milik No.3006 Kelurahan Cempaka atas namaDra.Hj.Rachmi Etika). Tergugat !
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015setempat, tanah yang dijadikan objek sengqketa masih dalam keadaankosong tidak ada kegiatan. (Ssedangkan gugatan TUN para TermohonPK mendalilkan (mohon lihat hal 4 angka 4 putusan PTUNteBanjarmasin) dikutip ...
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO vs RICO ALVIANO
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 67 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Kota Sawahlunto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Nama : ARMAINI, S.H.;Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Sawahlunto;2 Nama : M.
    No. 67 K/TUN/2013M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa Salak Kenegarian Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto,Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02Februari 2012;2.
    No. 67 K/TUN/2013(3). Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilandengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;(4).
    No. 67 K/TUN/20131 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dan atau Kuasanya terhadap Tergugat dalam gugatannya tanggal 22November 2011;2 Bahwa dalam gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat seharusnya PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Sawahlunto.
    No. 67 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — HAJJA ANDI ROSIQ BINTI ANDI MAPPASELI, HAJJA ANDI SITTI BINTI ANDI MAPPASELI, v; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H.M AKSA MAHMUD,
44 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 374 K/TUN/2015
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabatn TUN yang bersifat konkrit, individual danfinal yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilanTUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadidasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN.
    Ironisnya rapatkoordinasi tersebut hanya mengarah kepada permintaan penjelasanHalaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwaslu atasdikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan finalyang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
    Bahwa ditariknya DKPP sebagai Tergugat Il dalam perkara ini, karenaputusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan olehHalaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015KPU, KPU Provinsi, dll.
    ,Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH.,3. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2014
Tanggal 14 September 2014 — NY. AMINAH BINTI MOCHAMMAD THALIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 313 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014No. 98, RT 007, RW 01, Kelurahan Melawai, KecamatanKebayoran Baru Jakarta Selatan ;V.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014ll. Dalam Pokok Sengketa :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;2.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014Banding, mengapa demikian?
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141986, karena ketentuan tersebut mengharuskan hakim aktif dalammenentukan beban pembuktian kepada para pihak;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
102 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — H.M. PIABANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, DK
110 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 341 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.M. PIABANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRIAD, tempat tinggal di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang)ketika akan menerbitkan sertipikat a quo tidak mengadakan penelitian denganseksama terhadap riwayat tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/20142 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Pattondon Salu tanggal4 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979Nomor 214/1979 luas 25.582 m?
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Enrekang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebutdi atas, maka penerbitan sertipikat objektum litis yang diterbitkan oleh Tergugatjelas tidak prosedural dan cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakimtinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah ditolak seluruhnya;5.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, DKK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015IV. MUCHLIS ABBAS, S.E.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998menyatakan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa danHalaman 9 dari 21 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015kepemilikan adalah wewenang dari pengadilan perdata untukmemeriksa dan memutusnya;3.3.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015Ukur Nomor 1029/2010 tanggal 22 April 2010 Luas: 6.333 M? atas namaProf. Dr.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — HAJI TEUKU SOELAIMAN, DK VS HASBI RAZALI,DK
33 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 73 K/TUN/20158.10.11.12.Bahwa setelah bubar Perpeko dan tanah tersebut (tanah sengketa) telahjatuh ke tangan Razali, maka di tempat tanah sengketa yang di jalan Tgk.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/201518.19.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015tanpa memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhannya, baikmengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015