PGNI(Terlawan VII) yang diserahkan kepada Pelawan untuk pelunasan hutangnya telahsesuai hukum ; 11se 2epee ooPelawan sebagai pemegang hak Hipotik atas agunan dari assetasset yang dijual berdasarperjanjian pengambil alihan asset tanggal 30 Desember 1999, (objek sita) tentunya sangatdirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang SitaEksekusi Daft. No. 15/2004 Del.PN.JKT.PST. Jo. 20/2004.Eks jo. No. 232/Pdt.G/1998/PN. JKT.TIM.

nnn nnn nee nnn n eensSurat ditujukan kepada Direksi PT PAN AIR LIQUIDE, tanggal 17 September 1992,Nomor 641/I/PMA/1992, diberi tanda bukti TI4;Risalah Rapat PT PAN GAS NUSANTARA INDUSTRI, diberi tanda bukti T.I.5;Surat ditujukan kepada Bapak Kakanwil Depnaker DKI Jakarta, tanggal 09 September1999, Nomor B2589/W26K5/04/K/IX/99, diberi tanda bukti TI6;Surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 9 Desember1999, Nomor B.785/M/BW/99, diberi tanda bukti TI7;Perjanjian Pengambil alihan

mengalihkan tanahYayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang tersebut menjadi milik YayasanPendidikan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru didirikannya.Dampak kerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki YayasanDaarul Quran AlAtsari Karawang dapat beralin kepemilikannya kepadaYayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;Halaman 8 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG18.Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan

Dampakkerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Quran AlAtsariKarawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki Yayasan DaarulQuran AlAtsari Karawang dapat beralin kepemilikannya kepada YayasanPendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaituberupa muridmurid peserta didik Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawangyang dialinkan menjadi murid Yayasan Pendidikan Pesantren Al JannahKarawang.Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaituberupa muridmurid peserta didik Yayasan Daarul Qur'an AlAtsariHalaman 61 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDGKarawang yang dilalihkan menjadi murid Yayasan PendidikanPesantren Al Jannah Karawang.Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat selain sebagaiketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an AlAtsari Karawang, jugaberperan sebagai Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan di bawahYayasan Daarul Qur'an AlAtsari Karawang

telah dirugikan secara materil dan Imaterial denganhilangnya Anakanak didiknya dan pemakaian bangunan oleh Tergugatdengan tanpa izin dari pemilik Tanah dan bangunan yaitu YayasanDaarul Qur'an AlAtsari Karawang;Halaman 62 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG15.Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, Karena: Tidak benar dalil gugatan tersebut diatas Tidak benar bahwa Tergugat mendapat gaji sobagai kepala sekolahsebesar Rp5.000.000; Tidak benar Tergugat melakukan Pengambil alihan

Tergugat segera membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.806.628.392,28 (satu milyar delapan ratus enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratussembilan puluh dua rupiah dua puluh delapan sen);5 Menghukum Tergugat segera membayar denda atas keterlambatan kewajiban pembayarankompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.664.031.500,17 (satu milyar enam ratus enam puluhempat juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah tujuh belas sen);6 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pengambil alihan

ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2009 adalah sebesar Rp.1.819.052.608,34 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta lima puluh dua ribu enamratus delapan rupiah tiga puluh empat sen),Hal. 26 Putusan No. 250/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 5 dapat dikabulkan denganjumlah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam petitum point 6 gugatannya, Penggugat mohon agar dinyatakansah dan berkekuatan hukum pengambil alihan

Sehubungan dengan tengah berlangsungnya proses penyertaansaham / pengambil alihan saham/pembelian saham Perusahaan oleh pihaklain.Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 , Direktur PT. Gubah Lingkungan Serasi( saat itu ) Bp. Angkifi Rasyid mengumpulkan semua karyawan PT. GubahLingkungan Serasi yang hadir pada hari itu di bangunan Filling Hall ( ruangtempat pengisian Gas LPG ke tabungtabung ). Pada kesempatan tersebut ,Bp. Angkifi Rasyid memberikan briefing bahwa dalam waktu tidak lama lagiPT.

Tonny Mahatma Rasyid menegaskan ( sepertiterdapat pada transkrip ) bahwa dalam pengambil alihan saham PT. Gubah ,semua karyawan diikut sertakan ( tetap berlanjut sebagai karyawan PT.Gubah dibawah Manajemen baru ) kecuali Bp. Angkifi Rasyid.Pihak TERGUGAT (Bp. Rahmat Cin) dalam pertemuan itu juga mengakuisecara implisit bahwa adalah menjadi kewajiban PT. Gubah Lingkungan Serasimemberi pesangon.

Harus dapat mengerti halhal apa dalam putusanPengadilan Negeri Medan yang dianggap tidak dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi Medan;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan No.110/PDT /2009/PT.MDN. tanggal 07 Juni 2010 yang hanya mengambil alihpertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan No.135/Pdt.G /2009/PN.MDN tanggal 24 Nopember 2009 tanpa memberikandasar dan alasan hukum dalam pengambil alihan putusan PengadilanNegeri Medan a quo adalah tidak cukup dan sepatutnya haruslahdibatalkan

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membaca danmemperlajari pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding diPengadilan Tinggi DKI Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menemukanadanya pengambil alihan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakimpada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini membuktikan bahwaMajelis Hakim tingkat banding tidak cermat dan tidak proposional dalammemberikan pertimbangan hukum, in facto dalam persidangan terungkapbahwa para Penggugat/Terbanding tidak mengetahui

12.Bahwa oleh karena para Penggugat dan turut Tergugat adalah orangyang paling berhak atas ketiga tanah obyek sengketa tersebut makasikap, perobuatan para Tergugat yang mengerjakan, menguasai danmempertahankan tanah obyek sengketa adalah jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;13.Bahwa terhadap TergugatTergugat yang telah membangun rumahPermanent dan semi Permanent di atas tanah obyek sengketateruama atas tanah obyek sengketa jelasjelas merupakanperbuatan melawan hukum ;14.Bahwa proses pengoper alihan

sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Ketua umumaAIl Irsyad Islamiyah Pusat sejaktahun 2006 sampai dengan 2017;Bahwa pimpinan AlIrsyad Allslamiyyah cabang Tegal sampaisaat ini adalah Penggugat;Bahwa Saksi pernah memberikan surat kausa kepada Penggugatdalam rangka untuk menyelesaikan asset kepemilikan al IrsyadIslamiyah yang dikuasai oleh Husain hafif di Tegal;Bahwa permasalahan uang yang Penggugat keluarkan akandiganti oleh Institusi PP Al Irsyad Islamiyah apabila telahselesainya gugatan pengambil alihan

tahun 2006 sampai dengan 2017;Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pat.G/2019/PN JKT.SEL Bahwa pimpinan AlIrsyad Allslamiyyah cabang Tegal sampaisaat ini adalah Penggugat; Bahwa Saksi pernah memberikan surat kausa kepada Penggugatdalam rangka untuk menyelesaikan asset kepemilikan al IrsyadIslamiyah yang dikuasai oleh Husain hafif di Tegal; Bahwa permasalahan uang yang Penggugat keluarkan akandiganti oleh Institusi PP Al Irsyad Islamiyah apabila telahselesainya gugatan pengambil alihan

Putusan Judex Facti Yang Dimohonkan Kasasi Didasarkan Pada1.Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cermat Dan Tidak Saksama(onvoldoende gemotiveerd) Serta Salah Dalam Menerapkan AtauMelanggar Hukum Yang Berlaku;Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Semarang dengan mengambil alin begitu saja daripertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang adalahmerupakan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak cermat/tidak saksama;Pengambil alihan pertimbangan hukum

Sepaton No. 16 Semarangdengan maksud untuk meminta saran dan pendapat tentangpengurusan dan pengambil alihan hak = atas hartapeninggalan almarhum Tjan Lien Mien, lalu) = dalampertemuan tersebut telah diketahui apabila Tjan LienMien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005dan belum ada Akta Perkawinan, lalu pada akhirnyaSyukron Abdul Kadir, SH. memberikan pertimbanganSsupaya dalam pengurusan harta peninggal almarhumtersebut dilengkapi dengan dokumen maupun surat suratyang berkaitan dengan

Sepaton No.16 Semarang dengan maksuduntuk meminta saran dan pendapat tentang pengurusandan pengambil alihan hak atas harta peninggalanalmarhum Tjan Lien Mien, lalu) dalam pertemuan tersebuttelah diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggaldunia pada tanggal 13 April 2005 dan belum ada AktaPerkawinan, lalu) pada akhirnya Syukron Abdul Kadir,SH. memberikan pertimbangan supaya dalam pengurusanharta peninggal almarhum tersebut dilengkapi dengandokumen maupun surat surat yang berkaitan dengan haltersebut

turut maka Turut Tergugat/PT Bank Permata Tbk.mengoperkan/mengalinkan seluruh hak dan wewenang dan kekuasaan yangdimiliki/dipunyai Bank/Turut Tergugat terhadap pembeti/Tergugat , kepadaPenggugat termasuk wewenang dan kekuasaan yang timbul berdasarkanPerjanjian Kredit;Halaman 17dari 28 Putusan Nomor 667/Pdt.G/2018/PN.TngMenimbang, bahwa bukti P7 identik bukti TT4.2 tentang PermohonanPelaksanaan Buyback Guarantee terhadap debitur yautu Tergugat II dan Tergugat membuktikan adanya permintaan pengambil alihan

/Turut Tergugat, maka Penggugat/PT Bumi Serpong DamaiTbk. menggantikan kedudukan Bank/Turut Tergugat yang menggantikan semuakewajiban dan hakhak dan kewenangan yang dimiliki Bank diantaranya tetapitidak terbatas pada hak untuk menagih, menegur, mengajukan gugatan yangmenjadi hak Bank Turut Tergugat terhadap Debitur/Tergugat berdasarkanPerjanjian Kredit;Menimbang, bahwa bukti P9.a,membuktikan adanya Pemberitahuan dariPenggugat kepada Para Tergugat mengenai Pengambil alihan piutang Tergugatoleh Penggugat

demurrageterhitung 2 x 24 jam sejak pemilik kapal menyampaikan pemberitahuankepada penyewa, maka kepada pemilik/operator kapal diberikan kekuasaanuntuk melakukan lelang terhadap selurunh muatan sebagai kompensasifreight/demurrage yang belum dibayar dan sisanya dikembalikan kepadapemilik barang, dari ketentuan tersebut sebenarnya telah jelas bahwasetelah pengambil alihan oleh Termohon Kasasi yang dulunya Penggugat/Terbanding sebagai pemilik kapal maka Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemilik

Sehinggadengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karenadari keterangan saksisaksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang R.I Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa pengambil alihan

No. 1934K/Pdt/20132012/PN.JBI, tanggal 06 September 2012 dapat dipertahankan oleh peradilantingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;Pengambil alihan pertimbangan hukum Judex Facti dalam PutusanPengadilan Negeri Jambi Reg. Nomor 14/PDT.G/2012/PN.JBL, tanggal 6September 2012., oleh Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tinggi JambiReg.

yakni padabulan Juli tahun 2005 sehingga perjanjian baru akan berakhir pada bulan Julitahun 2030 (vide : pasal 4.1 Perjanjian);Bahwa pada saat Tergugat sedang menjalankan hak sewa atas tanah danbangunan tersebut, pada tanggal 11 November 2013, tanpa alasan yang jelasPenggugat telah mengambil alih paksa secara melawan hukumpengelolaanhotel yang disewa dan dikelola Tergugat dengan menggunakan sekelompokorangorang berbadan kekar yang patut diduga sebagai preman;Bahwa hingga saat terjadinya pengambil alihan

Dankemudian Tergugat menyatakan pula bahwa perjanjian sewa denganPenggugat telah dibatalkan oleh owner (pemilik) ;Kemudian perampasan operasional Ubud Hanging Gardens hotel tersebut jugadisertai dengan pengusiran terhadap para manager dan karyawan Penggugatyang mencoba mempertanyakan legalitas dan dasar pengambil alihan /perampasan operasional hotel tersebut;Bahwa perbuatan tersebut telah pula Penggugat laporkan kepada pihakKepolisian Polda Bali.

Dan sejak TANGGAL 11 November 2013 pengelolaandan operasional UBUD HANGING GARDENS. berada dibawah penguasaanTergugat yang kemudian mengganti nama brandingnya menjadi HANGINGGARDENS UBUD Dan sejak terjadinya perampasan pengelolaan operasionalUbud Hanging Gardens hotel tersebut Penggugat sampai saat ini tidak lagidapat mengelola operasioanal hotel meskipun masa sewa Penggugat masihberjalan dan baru akan berakhir tahun 2030 karena dikuasai Tergugat;Bahwa, perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan

BALI RESORT &LEISURE tertanggal 30 April 2003 adalah sah dan mengikat Penggugat danTergugat;Menyatakan perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan danoperasional Ubud Hanging Gardens hotel secara paksa oleh Tergugat,disaat Penggugat sedang menjalankan hak Sewa yang dimiliki Penggugat danbaru akan berakhir pada bulan Juli tahun 2030 adalah merupakan perbuatanWan Prestasi ;Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat denganperincian sebagai berikut :1.

TUN MDN tanggal 08Januari2016 yang telah mengambil alihuntuk dijadikan pertimbangannya sendiri dengan tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alenia pertama dan keduaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tanggal 08Januari2016yang menyatakan: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara

TUN MDN tanggal 08Januari2016, yang hanyasekedar mengambil alin pertimbangan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor: 6/ G/2015/ PTUN TPI tanggal 28 Oktober2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah tidakcukup dan seharusnya dibatalkan.KEBERATAN TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ( KOMPETENSIABSOLUT ).Dasar Hukum:Pasal 77 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan Eksepsi tentang kewenangan

pada halaman 4 alinea 4 telahmengambil secara bulatbulat pertimbangan Pengadilan Negeri denganmenguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah tidak benar karena tidaksesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No.678 K/Sip/1973tanggal 15 Oktober 1973 ;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar karenatidak memberikan pertimbangan hukum yang sepatutnya atas dalildalileksepsi Dilatoir berdasar pasal 1831 Bw, yang diajukan oleh PemohonKasasi, sehingga dengan demikian pengambil alihan

., tanggal 6 Mei 2014 tersebut, sedangkanPengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 alinea 2 yang mengatakanantara lain Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban tersebutterdapat kontradiksi dst...Jawaban Pembanding tersebut adalah untukmenjadikan bukti bahwa sekalipun Termohon Kasasi berprilaku demikiantetapi Pemohon Banding memaafkannya demi keutuhan rumah tangga,

dibuatkan berita acaranyaserta dimintakan tanda tangan yang bersangkutan tanpa mengikutiprosedur hukum yang benar, hal ini tentu sangan bertentang denganaturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yangmenyatakan Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untukmengambil alin dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerakatau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, bahwapenyitaan merupakan pengambil alihan

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM FORMIL DALAMMENJATUHKAN PUTUSAN.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:201/B/2015/ PT.TUNMDN tanggal 12 Januari 2016 yang telah mengambilalih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dengan tidak memberikandasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangantersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 alenia ke4 danhalaman 5 alenia pertama Putusan Pengadilan Tinggi

menyetujui dan menjadikan alasan sendirihalhal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya,seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan PengadilanNegeri adalah tidak cukup .Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:201/B/2015/ PT.TUNMDN tanggal 12 Januari 2016, yang hanya sekedarmengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang Nomor: 7/G/2015/ PTUNTPI tanggal 12 Oktober 2015tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan