Ditemukan 413 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gule gusek guna gusti guga gusi gusye gase gusu gues guge
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
102 — 13
  • (Vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No.229 Oktober 2010, halaman 68);Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentukUndangUndang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukumyang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam UndangUndang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas yangdihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan antara lain : Menimbang,bahwa Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — H. AGAH SUGANJAR, SE.
92 — 12
  • (vide Guse Prayudi, VariaPeradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentukUndangundang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyekhukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undangundang dimaksud;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas yang dihubungkandengan faktafakta yang teruangkap didepan persidangan antara lain :264Bahwa terdakwa H.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
97 — 38
  • Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal 3: ... dengan katakatamenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harusmemenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (vide Guse Prayudi,Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005bahwa ... ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telahdiubah dengan UU No.20
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
192 — 514
  • Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal3: ... dengan katakata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (vide Guse Prayudi, VariaPeradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 bahwa.. ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UUNo.20 Tahun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
87 — 26
  • (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di ..atas, biladihubungkan dengan status personal itas Terdakwa dalam perkara a quo, makaMajelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai "setiaporang" sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), atau termasuk dalamkualifikasi "setiap orang" yang termaktub dalam pasal 3 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
207 — 277
  • (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299Oktober 2010, h. 68);Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, biladihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo,maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisirsebagai setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), atautermasuk dalam kualifikasi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - SONDANG BARITA N,ST
111 — 30
  • (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299Oktober 2010, h. 68);Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, biladihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo,maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisirsebagai setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), atautermasuk dalam kualifikasi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Drs.Robiq Yunianto, M.AP
143 — 61
  • (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelispembentuk undangundang memang bermaksud menghendaki adanyapersonalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) denganPasal 3 dalam undangundang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, yangbila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknyamendakwa terdakwa Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
105 — 31
  • Dr.Andi Hamzahmenegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut : ".............. dengan katakata menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagaipejabat atau mempunyai kedudukan, (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No.299 Oktober2010, h. 68) ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, bila dihubungkandengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, maka
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
83 — 29
  • (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentukundangundang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyekhukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalamundangundang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, yang biladihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwaterdakwa KOKO ANDRIYANTO Bin H.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
566 — 315
  • (Vide Guse Prayudi, VariaPeradilan No. 299 Oktober 2010 H.68);Bahwa dalam perkara aquo, unsur bestanddeel delict yaitumenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan tidaklah mungkin dapat diterapkankepada PEMBANDING/TERDAKWA yang merupakan orang perseoranganswasta yang tidak mempunyai kewenangan, kesempatan, atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan di dalam kegiatan pengadaanHalaman 235 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDGsarana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2367 K/PID.SUS/2013
Tanggal 9 Juni 2014 — MUSTAMIR TANTOWI JAUHARI, SE Bin KAELANI
147 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2367 K/PID.SUS/2013434oleh Guse Prayudi dalam Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 dengan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ketentuan Pasal 3 ditujukanuntuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 2. Sedangkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 3. Prof.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
108 — 42
  • (vide Guse Prayudi,Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);311Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentukundangundang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukumyang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undangundang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, yang biladihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwaterdakwa ANNE SARI PUTRI selaku Pengelola Cabang PT.