Ditemukan 1217835 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-03-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 48/Pid.B/LH/2020/PN Psb Tanggal 21 April 2020 — AZWAR ANAS Pgl AAN
345 — 48
345 — 48
Menyatakan Terdakwa AZWAR ANAS Pgl AAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
Menyatakan terdakwa AZWAR ANAS Pgl AAN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannyamengangkut, menguasail, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Kedua Pasal 83 ayat (2) hurufb jo Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Turut Serta Melakukan Karena Kelalaian Mengangkut, Menguasai AtauMemiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan Unsurunsurpasal yang didakwakan kepada Terdakwa;Ad. 1.
Turut Serta Melakukan Karena Kelalaian Mengangkut, MenguasaiAtau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi SecaraBersama Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanMenimbang, bahwa Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kuranghatihati, atau kKealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr.
Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.Menimbang, bahwa sub unsur mengangkut, menguasai, atau memilikihasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangansahnya hasil hutan menurut Majelis adalah bersifat alternatif, dimana terlihatadanya frase atau sebagai kata penghubungnya;Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur mengangkut, menguasai,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah bersifat
hutan menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 PP Nomor 6 tahun 2007tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan menyebutkan Setiap pengangkutan, penguasaan ataupemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersamasama
Putus : 30-01-2006 — Upload : 05-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840K/PDT/2004 Tanggal 30 Januari 2006 — Loina Boru Hutajulu; Muda Sibuea; Gaja Sibuea; Sarmauli Br. Tambunan
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 09-10-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750K/PDT/2002 Tanggal 9 Oktober 2006 — Sunduseng Sarape; I Bini Sarape; I Canti Sarape; Abdul Razak; La Hemma; Hajja Barliang; Arifin
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 26-05-2005 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704K/PDT/2002 Tanggal 26 Mei 2005 — SARJONO; EKO CAHYONO; NY. SOEPARTIYAH ACHMAD JOEDIN; NY. SOELISTIYAH; NY. SOEKATIYAH; NY. SOEWARTIYAH; NY. SETYOWATI; ARJO SUTRISNO; WAGIYEM; MUHRODI; ASAN MUNADI; SOENYOTO
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
SertifikatNo.499 Desa Wonokerto atas nama Agus Suyatno padahal yang digugatadalah Pemohon Kasasi/Tergugat II ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai keberatankeberatan ad. 1, 2 dan ad. 3:bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFactie tidak salah menerapkan hukum ;mengenai keberatan ad. 4 dan ad. 5: bahwa keberatankeberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karenakeberatan .....10keberatan tersebut mengenai penilaian hasil
Putus : 04-10-2006 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688K/PDT/2003 Tanggal 4 Oktober 2006 — Nyonya Rostiani Lesmono; HO Bambang Harianto; Nyonya Naro Cheryll M.; Nyonya Astutik
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke1, ke2 dan ke3 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku seperti yang
Register : 09-12-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 61/Pid.Sus/2013/PN Pml Tanggal 8 Januari 2014 — TOMI JAYA bin MUKRI
73 — 2
73 — 2
Menyatakan Terdakwa TOMI JAYA Bin MUKRI sebagaimana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 42 (empat) bulan dan 15.
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalamhutan;3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;Ad. 1.
Setiap orang;Putusan No.61/Pid.Sus/201 3/PN.Pml282. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapaibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Ad. 1.
bahwa yang dimaksud dengandilengkapi bersamasama adalah bahwa pada setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harusdisertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti.
Apabila antara isidokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama denganPutusan No.61/Pid.Sus/201 3/PN.Pml29keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebutdinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai bukti.Menimbang, bahwa selanuutnya dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 41 tahun1999 tentang Kehutanan menyatakan bhwa hasil hutan adalah bendabendahayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap
Menyatakan Terdakwa TOMI JAYA Bin MUKRI sebagaimana tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengangkut, menguasai atau memiliki Hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;Putusan No.61/Pid.Sus/201 3/PN.Pml394. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan5. Menjatuhkan pula kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp. 500.000.
Putus : 27-11-2008 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263K/PIDSUS/2008 Tanggal 27 Nopember 2008 — JAKSA/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; IMAN AK. MARJANA
365 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
365 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 30-05-2007 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3065K/PDT/2003 Tanggal 30 Mei 2007 — Roswita Kosim; Soh Pek Sui alias Suriadinata; Hisar Pardede; Johny Pardede
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 30-11-2006 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653K/PDT/2001 Tanggal 30 Nopember 2006 — Aryanto Simbolon; Drs. S.T. Pardede
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerja No. 638/BPer/KMK12/IV/98 tanggal 1 April 1998sungguhsungguh fiktif sebab tidak ada sesen rupiahpun yang diterima /dicairkan oleh Tergugat/Terbanding/Kasasier, logika hukumnya adalahtuntutan menjadi gugur demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1, 2,3 dan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya; lagi pula keberatantersebut mengenai penilaian hasil
Putus : 09-03-2005 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684K/PDT/2002 Tanggal 9 Maret 2005 — Stevanus Manuhutu; Buce Manuhutu; Johana Selvina Lewakabessy
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 22-03-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3446K/PDT/2000 Tanggal 22 Maret 2007 — Tn. MOH. YUSUF ODJO; Tn. RAHMAT MUSLIM; Tn. H. IYUS RUSMITA; H. PARDAN FAISAL; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA BOGOR
73 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1757K/PDT/2002 Tanggal 6 Oktober 2006 — H. Dahlan bin H. Baluku; Bustani bin Arsyad; Noor Hadijah binti H. Dahlan
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 04-05-2005 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3321K/PDT/2003 Tanggal 4 Mei 2005 — Abd. Latif Akbar; Sea binti Makku; Basse binti Makku; Sudding Dg. Bani bin Makku; Bibi binti Makku; Mina binti Makku; Lomoing bin Makku; Yosef Lengkong; Harry Tonger; Kepala Badan Pertanahan Nasional
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 06-12-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Slw Tanggal 6 Desember 2016 — MOHAMMAD SOLEH Bin H. SLAMET
63 — 6
63 — 6
Menyatakan terdakwa MOHAMMAD SOLEH Bin H SLAMET, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yangmelakukan, dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liardan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah,seolaholahmenjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untukdijual kepada pihak ketiga,baik di dalam maupun di luar negeri", sebagaimanadimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1) Huruf d Jo Pasal 19 huruf f UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013
HAMZAH untuk menyerahkan surat berupa Surat Keterangan Asal UsulKayu dan menerima hasil penjulan kayu jati tersebut senilai Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah ) dari saksi H. HAMZAH.Bahwa setelah terdakwa menerima hasil penjualan kayu jati tersebutkemudian ke Pemalang, sesampai di Pemalang terdakwa menghubungi saksiSUPRIYONO dengan mengatakan PRI, UANGNYA DARI HAMZAH Rp.9.000.000, SUDAH ADA DI SAYA ,BERHUBUNG SUDAH SORE ,SAYA CAPEK, UANGNYA BESOK SAJA , BAGAIMANA?
Mekarjatidi Desa Bedug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaktidaknya padatempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSlawi, orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutankayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yangpalsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
Muda, Penerbit Reality Publisher, hal. 398);Menimbang, bahwa dalam ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskanbahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
dari rumusan delik yang terdapat di belakangnya, melainkan harusditafsirkan dalam satu kesatuan rumusan delik, sehingga dengan demikian MajelisHakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Sengaja Memalsukan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dan Menggunakan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu Yang Palsu telah terpenuhi secara hukum;3.
Putus : 27-09-2007 — Upload : 12-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2489K/PID/2006 Tanggal 27 September 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG ; AGUSTINUS SAMPE
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 3 Mei 2004 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa :Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS SAMPE pada hari Sabtu tanggal 22November 2003 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan November tahun 2003, bertempat di wilayah sungai Kamundansekitar Desa Atori Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Sorong, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutanHal. 1 dari 12 hal.
No. 2489 K/Pid/2006 Uang tunai sebesar Rp. 193.050.000, (seratus sembilan puluhtiga juta lima puluh ribu rupiah) yaitu hasil lelang barang bukti kayujenis Merbau sebanyak 231 batang (975) M3 ; 10 (sepuluh) batang kayu jenis Merbau (25,7) 1.
(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUSTINUS SAMPE denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun ;Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan agar barang bukti berupa 1 Unit Tug Boat sumber VIII, 1unit Tongkang Nelly 30, 1 (satu) unit Crane PH.335, uang tunaisebesar Rp. 193.050.000, (seratus sembilan puluh tiga juta limapuluh ribu rupiah) hasil lelang kayu sebanyak 231 batang, 10 Batangkayu meranti
Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SAMPE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUSTINUS SAMPEdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
Putus : 04-01-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3203K/PDT/2001 Tanggal 4 Januari 2007 — Pr. Daramani; Lk. Asri; Pr. Sule; Lk. Ado; Lk. Tamburo; Lk. Bakkar; Pr. Rabi Kanne Jupu; Lk. Ganna Pua Usu; Lk. Baharuddin; Pr. Marwa (Marauwa)
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 04-07-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 74_PID_B_2013_PNBT_Hukum_21082013_Hak Cipta Tanggal 21 Agustus 2013 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Edi Jismon
169 — 69
169 — 69
berupa DVD film India, Barat, Indonesiadan kartun sebanyak 19.638 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluhdelapan) keping, kasetkaset VCD lagu Indonesia, India, Malaysia dan Baratsebanyak 9.125 (sembilan ribu seratus dua puluh lima) keping dan kasetkasetMP3 Indonesia, Barat, House Music sebanyak 718 (tujuh ratus delapan belas)keping menurut ahli Adek Kurnia Pahlawan, SH dari Asosiasi Industri RekamanVideo Indonesia dan ahli Rahayu Kertawiguna dari PT Naga Swarasakti sebuahperusahaan rekaman adalah hasil
Karena terdakwa menjual kasetkaset bajakan/illegal yang merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas,maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam DakwaanPrimair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPrimair tersebut;Meniimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, makaselanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, yaitu
Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umumsuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkaitsebagai dimaksud pada ayat (1),Ad. 1.
EDI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengajamenjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI JISMON pglIl. EDI berupapidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.22500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;.
Putus : 04-07-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734K/PDT/2002 Tanggal 4 Juli 2006 — Hj. Nurhaniah; PT Bank Umum Nasional Pusat Jakarta cq. PT Bank Umum Nasional Cabang Balikpapan; Seten, SH.
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 08-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830K/PDT/2000 Tanggal 8 Maret 2007 — Suwarsih; Kasman; Soewito Handoyono; M.K. Kasmini; Sumiatun/Janda alm. Paing als. Bu Paing; Mu'inah; Sukarni; Kasmi
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 18-07-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735K/PDT/2002 Tanggal 18 Juli 2006 — Hasurungan Silitonga; Donald Sianturi; Ginsat Willis Manik; Suaibir Malik; Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu cq. Camat Panai Tengah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Labuhan Bilik (sekarang Camat Panai Hulu/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tanjung Sarang Elang); Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu cq. Camat Panai Tengah (sekarang Camat Panai Hulu) cq. Kepala Desa Tanjung Sarang Elang; Para Ahli Waris Dari Almarhum Abdul Munir Dalimunthe; Masraini; Ayunil Akhyar Dalimunthe; Rahimah Dalimunthe; Muhammad Yusuf Dalimunthe; Nurbani Dalimunthe; Muhammad Faisal Hamdani Dalimunthe
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian