pendiri (founder) sekaligus SeniorPartner pada Kantor Hukum MUNARMAN, DOAK & PARTNERS, Advocate& Legal Consultant.25.Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Advokat, Pemohonmemiliki kKewenangan untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukantindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.26.Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/V/2017/Ditreskrimsus, tertanggal 19 Januari 2017 yang menetapkanPemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 45A UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tenang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.

:SP.Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007(BUKTI P6) DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL.14. Bahwa, karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT : perkara SURATTANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/X1I/1999/SATGA OPSCtanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPANPASAL 378,372 KUHP (BUKTI P1) ; LAMPIRAN P19 An. Tsk. Ir.THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI ALFRED.T.P, SH.

Pol. : SP.Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (BUKTI P6).7. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO.POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/RESTROBKS tanggal 12 Agustus 2005tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P7).8. Fotocopy Surat No. Pol. : B/3583/VIII/2005/RestroBks tanggal 25 Agustus2005 (BUKTI P8).9. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO.POL. : 1690/K/VIII/2005/RESTO JAKTIM tanggal 31 Agustus 2005 tentangPERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P9).10.

SOZISOKHI LUAHA. yangterjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib diDepan Gereja BNKP Matius Jalan Bawogali, Desa Hilizalootano, KecamatanMazino, Kabupaten Nias Selatan.Bahwa dengan dasar Laporan Polisi tersebut dan guna kepentingan penyidikan,maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/14/1/2016/Reskrim, tertanggal 12 Januari 2016 untuk melaksanakan serangkaiantindakan penyidikan terhadap laporan tersebut.Bahwa selanjutnya guna kepentingan penyidikan

Hakim yang memeriksa dan mengadilipermohonan Praperadilan Nomor : 03/PRA.PID/2016/PNGS agar menjatuhkanputusan dengan amar sebagai berikut: :Dalam Eksepsi :1 Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON.2 Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapatditerima.Dalam Pokok Perkara :1 Menolak seluruh permohonan PEMOHON;2 Menyatakan bahwa Penggeledahan, Penetapan Tersangka, Penangkapan danPenahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap diri PEMOHONberdasarkan :e Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

saksi datang ditempat Pemohon pintu rumahnyasudah terbuka.e Bahwa Yakub Zamili adalah orang kampung saksi juga.e Bahwa saksi tidak ada melihat Kepala Desa saat dilakukan penggeledahandi rumah Pemohon.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Termohontelah men gajukan bukti suratsurat berupa :1Surat Laporan Polisi No : LP/08/I/2016/RESKRIM tertanggal 11 Januari 2016sekira pukul 10.50 Wib a.n Pelapor Agus Pranoto, selanjutnya diberi tanda buktiT1.Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

BAMBANG PRIYATNO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa jabatan saksi adalah Kasatreskrim Polres Nias Selatan.Bahwa benar ada proses penyidikan dalam kasus meninggalnya korbanSozisokhi Luaha yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016.Bahwa benar terhadap kasus tersebut ada dibuat Laporan Polisi tanggal 11Januari 2016 dengan Pelapor Agus Pranoto.Bahwa benar pernah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/14/1/2016/Reskrim tanggal 12 Januari 2016 dalam

.: SP.Sidik/574/V1/2015 /Ditreskrimum, .........cccccccccccccssesesseccccccccsessssececcescesssssscscssceseseuenens bertanda: T5a;6 Photo copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dari Direktur Reserse Kriminal UmumPolda Jatim selaku Penyidik tanggal 30 Nopember 2015 No.: SP.Sidik/574/V XI/2015/Ditreskrimum, .........ccccccccccccccceeseeeecceeceees bertanda: T5)b;7 Photo copy Surat Perintah Penyitaan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatimselaku Penyidik tanggal 8 Juli 2015 =No.: SP.Sita/534

Perintah Penyelidikan tanggal 19 Juni 2015 No.: SP.Lidik/449/V1I/2015/Ditreskrimum (bukti bertanda T3) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Saksi antara lain Saksi Mashudi, SH. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22Juni 2015 (bukti bertanda T15), Saksi Khoyana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksitanggal 23 Juni 2015 (bukti bertanda : T16), dan kemudian ditingkatkan menjadiPenyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan tanggal 25 Juni 2015 No.: SP.Sidik

:SP.Sidik/574/V XI/2015/ Ditreskrimum (bukti bertanda: T5 b) ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2015 Termohon mengadakangelar perkara sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara dalam Kesimpulannya dinyatakanbahwa Para Pemohon Pra Peradilan bisa ditingkatkan menjadi Tersangka dengan beberaparekomendasi rekomendasi kepada Penyidik (bukti bertanda T14) ;Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Laporan Hasil Gelar Perkarakemudian dilakukan pemeriksaan Ahli tambahan yaitu

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkaitperistiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018,Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrimtertanggal 26 Februari 2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor :Sp.

Sidik/ 56/ C.12/ II/ 2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, danSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1250/111/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Maret 2020 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan Hukum sehingga Penyidikan dalam Perkara aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena itu diperintahkankepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan dimaksud;.

Tap/ 48/ IW 2020/Reskrim tertanggal 3 Maret 2020Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHONterkait peristiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim tanggal 30Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/58/S.6/II/Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, sSyrat PerintahTugas Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 56/C.12/II/2020/ Reskrimtertanggal 26 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1250/IIl/2020/Ditreskrimum tertanggal

Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrimtertanggal 3 Maret 2020;Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkaitperistiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrim tertanggal 26 Februari2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 56/ C.12/ Il/2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, dan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.

Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ Il/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020,Hal. 141 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SELSurat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.

. : SP.Sidik/39/IV/2014/Sek.Mampang,sejak tanggal 5 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014.2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 April 2014, No. : B621/APB.SEL/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 3 Juni2014 ;3. Penuntut Umum tanggal : 3 Juni 2014, No. B275/0.1.14.3/Epp.2/6/2014,sejak tanggal : 3 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;4.

. : SP.Sidik/05/S.9/V/2006/Res JpTanggal 2 Juni 2006 yang telah diterbitkan Polres Metro Jakarta Pusattelah dibatalkan oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 01/PID/PRAP/2008/PNJKT.PST Tanggal 25 September 2008sehingga proses penyidikan di Polres Jakarta Pusat kembalidilanjutkan.Namun demikian sampai dengan saat ini tidak ada kepastian hukumsama sekali terhadap proses penyidikan ini sehingga menimbulkankerugian bagi diri PENGGUGAT dan keluarga karena selama 10(sepuluh) tahun ini menyandang

karena upaya pembuktian Penggugat dan TurutTergugat yang menunjukan tidak ada unsur tindak pidana dan tidak cukupbukti, bahwa SP3 diterbitkan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejakditanda tanganinya Akta Kesepakatan Bersama No. 04, hal ini tidak sesuaidengan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Pasal 3 yang disebutkan hanya 1(satu) bulan, bahwa secara diamdiam Tergugat dan Tergugat Il melaluikantor Advokat OC Kaligis mengajukan upaya hukum praperadilan untukmembatalkan SP3, akibatnya SP3 No.Pol SP.Sidik

., dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/05/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 Januari 2017 adalahtidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanyaPenetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;5. Menyatakan penangkapan terhadap PEMOHON oleh TERMOHONberdasarkan Surat Perintah Penangkapan NomorSp.Kap/47/1X/2017/Ditreskrimum., tanggal 22 September 2017adalah tidak sah dan unprosedural ;6.

Penyidikan No : Sp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 24Desember 2014 selanjutnya Sp. Sidik diperbaharui karena penyidikyang berganti (mutasi) Surat TugasNo:Sp.Gas/05/I/2016/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2016, SuratPerintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/05/l/2017/Ditreskrimum 11Januari 2017.

Dengan adanya sprin sidik Sp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimumtanggal 24 Desember 2014 selanjutnya dilakukan pemanggilan danpemeriksaan kepada 38 orang saksisaksi yang menyatakanintinya adanya perpindahan hak atas tanah dari Brata ruswandakepada distanak kabupaten kobar.Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Pik Berdasarkan bukti berupa surat (yang akan diajukan sebagai buktisurat termohon dalam sidang perkara aquo) Berdasarkan keterangan saksi Ahli yang menyatakan ada nyatidak pidana dalam

seorangyang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidanadanTermohontelah memiliki alatbukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KitabUndangundang Hukum Acara Pidana yaitu berupa Keterangan Saksi,keterangan Ahli dan Surat.Bahwa menjawab posita nomor 38 dari pemohon tentang putusanMahkamah Konstitusi RI nomor:130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari2017 bersifat tidak retroaktif (berlaku surut) terhadap sprindik perkaraaquo adalah nomor sprin sidik Sp.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/427/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019;SURAT PERINTAH PENANGKAPAN1.1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHON I1.2. Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/170/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (Kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONII;1.3. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/172/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONIII;1.4.

(satu) perkara yang sama dimana Termohon telahmenerbitkan: Laporan Polisi Nomor : LP/03/V/Res.1.24/2019/Res Pidie/SekMeureudu, tanggal 18 Mei 2019; Laporan Polisi Nomor : LPA/163/X/Res.1.24/2019/Reskrim,tanggal 24 Oktober 2019.Bahwa sebelum Para Pemohon membahas lebih lanjut tentang daliladanya 2 (dua) laporan tersebut di atas, Para Pemohon akanterlebih dahulu memberikan pandangan tentang Laporan Polisitertanggal 24 Oktober 2019, dimana apabila dihubungkan denganSurat Perintah Peyidikan Nomor : Sp.Sidik

Rujukan, yang ditemui hanya 2 (dua) Laporan Polisi, danSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/427/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019, yangPutusan Pra Peradilan Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Sgi4.5.4.6.4.7.artinya SPDP sebagai tingkatan terkahir dasar dilakukannyaPenyidikan seharusnya telah diselingi oleh LP, Surat PerintahTugas, LHP dan Surat Perintah Penyidikan, namun Surat PerintahTugas dan Laporan Hasil Penyelidikan tidak ditemukan tertuang didalam SPDP

Pemohonyang dikuti dengan batal dan/atau tidak sahnya penangkapan dan penahananterhadap Para Pemohon.Putusan Pra Peradilan Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN SgiPETITUMMaka dari itu berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohonkepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa permohonan a quo, untukdapat memberikan putusan sebagai berikut :1.Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untukseluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/427/X/ Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019 yang kemudian didalam rangkaianpenyidikannya menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sahberdasarkan hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo mempunyaikekuatan hukum mengikat adalah sah dan berdasarkan hukum.. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan terhadap Para Pemohon adalah sahdan berdasarkan hukum..

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Termohon menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/224.A/X/1.10/2020/Reskrim;5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 04.20 Wita, sekitar20 orang anggota dari Termohon mendatangi Pemohon di sekertariatFront Mahasiswa Nasional (FMN) di JI. Tidung III Blok 17 Nomor 118,Kelurahan Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Termohonmemaksa akan membawa Pemohon untuk diperiksa di kantorTermohon.

Selanjutnya menindak lanjuti dari hasil Gelar PerkaraTERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/ 224 / X / Res.1.10/ 2020/ Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana barangSiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkanbahaya umum bagi barang atau barang siapa yang dimuka umumsecara bersamasama melakukan kekerasan terhadap barang ataubarang siapa yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ataudengan sengaja membantu)

terlebih dahulu Hakim akanmempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) PengadilanNegeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 8ayat (4) Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islamdan dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan PolisiPamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor SP.SIDIK

78TPPU/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor :426/Pid.B/2014/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggapenyidikan dan penetapan tersangka kepada Pemohon Praperadilantersebut dapat di katakan Nebis in idem sesuai dengan Pasal 76 ayat (1)KUHP Seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yangtelah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap sehinggasangat beralasan menurut Hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

PemohonPraperadilan menetapkan sebagai Tersangka tidak memiliki buktipermulaan yang cukup, yang dimaksud dengan bukti permulaanberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014yang pada pokoknya menyatakan untuk melakukan Penangkapan,Penahanan, Penetapan Tersangka harus ada bukti permulaan yang cukupminimal 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, melihatTermohon Praperadilan tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti makasangat beralasan menurut hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

NarkotikaNomor : LKN/88TPPU/VII/2019/ BNN tanggal 14 Oktober 2019 batal demihukum;Menyatakan secara hukum Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/88TPPU/VII/2019/ BNN tanggal 14 Oktober 2019 batal demi hukum;Menyatakan Pemblokiran rekening MANDIRI Pemohon Praperadilandengan nomor rekening 1080019002006 pada tanggal 8 Oktober 2019oleh Termohon Praperadilan adalah batal demi hukum;Menghukum Termohon Praperadilan untuk mencabut status TersangkaPemohon Praperadilan dalam surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

., hal ini jauh sesudah dilakukan perbuatanPengrusakan oleh para Terdakwa pada tanggal 19 April 2011 dan telahdilakukan penyidikan oleh pihak Penyidik berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/175/IV/2011/ Sulut/SPKT tanggal 19 April 2011 dengan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/49/V/201 1/Dit.Reskrimum tanggal19 Mei 2011.Dengan adanya halhal yang tidak dipertimbangkan atau kurangseksama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriManado, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum, sesuaiketentuan

Bahwa dalam posita point 9 pemohon menyatakan bahwa Penyidik Polseklembak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

dilakukanPemeriksaan sebagai tersangka dan setelah ditemukan bukti yang cukupHalaman 9 dari 22 HalamanPutusan Nomor 3/Pid.Pra/PN Mre4.maka dengan alasan subjektif maupun objektif, penyidik Polsek lembakmelanjutkan dengan penahanan dengan nomor Sp.Hap/19/X/2018/reskrimtanggal 11 Oktober 2018;Bahwa pemohon dalam konklusi point 4 menyatakan bahwa Penyidik Polseklembak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 04.b/ IV/RES.1.6./ 2020/ Reskrim, tanggal 24 April 2020;3.

KapolsekKapongan , selanjutnya diberi tanda T15 ;17.Laporan Hasil Penyelidikan dasar Laporan Polisi nomor.LP/K/O8/III/RES1.6/2020/Jatim/Polres Situbd/Sek Kapongan, Tanggal 27Maret 2020 atas nama pelapor Anwar dan Terlapor Miswani, Tanggal 21 April2020, selanjutnya diberi tanda T16 ;18.Paparan Gelar Perkara Atas Nama Pelapor Anwar dan Terlapor Miswani ,selanjutnya diberi tanda T17 ;19.Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara Tanggal 23 April 2020 , selanjutnya diberitanda T18 ;20.Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

LP/K/O8/III/RES1.6/2020/Jatim/Polres Situbd/SekKapongan, Tanggal 27 Maret 2020 atas nama pelapor Anwar dan TerlaporMiswani, , selanjutnya diberi tanda T19 ;21.Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Sidik/04.b/V/2020/Reskrim,Tanggal 4 Mei 2020 , selanjutnya diberi tanda T20 ;Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.

Petunjuk:Bahwa TERMOHON ,dalam proses penyidikan berdasarkanSprindik Nomor : SP.Sidik 18/BPPHLHKSWII/I/PPNS/10/2018tanggal 10 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan saksisaksi.Berdasarkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi petugas BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Seksi wilayah Il Pekanbaru yaitu Sdr. Roni HardiPutra dan Sdr.

Alat berat dimaksudtelah disita oleh TERMOHON dari PEMOHON.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Kahfi (Operatoralat Berat dalam Perkara A quo) dalam proses penyidikanberdasarkan Sprindik Nomor: SP.Sidik 18/BPPHLHKSWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 juga menyatakanbahwa PEMOHON sebagai orang yang menyuruh,mengarahkan, membiayai dalam operasional alat beratexcavator Hyundai warna kuning yang dioperasikannya dalamHal.17 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2018/PN.Dum.perkara A quo,

Bukti T2 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.18/BPPHLHKSWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018;Hal.24 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2018/PN.Dum.10.11.12.13.14.15.16.We18.19.20.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11 :Bukti T12Bukti T13Bukti T14 :Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20: Berita Acara Pemeriksaan Saksi: Penetapan: Putusan Pengadilan Negeri: Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n RONI HARDI PUTRA, SHtanggal 11 Oktober

Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/42/I/2024/Restro Bks Kota, tanggal 4 Januari 2024 adalah sah secara hukum;

MATERI EKSEPSIHalaman 6 dari 26Putusan Sela Perkara Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2014/PN PalPENYDIDIKAN, PENUNTUTAN PERKARA A QUO TELAH KADALUARSAMENGAKIBATKAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPATDITERIMA.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/24/1/2014/Ditreskrimsus,tanggal 25 Pebruari 2014. Jika diperhitungkan tenggang waktu mulai dilakukannyaPenyidikan yaitu tanggal 25 Pebruari 2014 dengan tanggal diterbitkanya Surat DakwaanNo. Reg.

Eksepsi Penyidikan, Penuntutan perkara A quo telah Kadaluwarsa mengakibatkandakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.Halaman 18 dari 26Putusan Sela Perkara Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2014/PN PalMenimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa merumuskan dalam Eksepsinya,berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/24/II/2014/Ditreskrimsus, tanggal 25Pebruari 2014.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/ Ditreskrimsus,tanggal 5 Desember 2017;3. Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan Penyidik Polda Kaltim,tanggal 10 Oktober 2018, dan penetapan Pengadilan Negeri SamarindaNomor: 1010/Pen.Pid/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 yang tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku; dan4. Penghentian penuntutan karena pelimpahan berkas telah melampui jangkawaktu (daluarsa); serta5.

Untuk itukeberatan atas :e Penetapan Tersangka dan Penyidikan berdasarkan laporan dariWidodo Agus Hartono sebagaimana laporan Polisi NomorLP/B/465/IX/2016/Polda Kaltim/SPKT yang tidak sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;e Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017;e Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan PenyidikPolda Kaltim tanggal 10 Oktober 2018 dan penetapan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor : 1010/Pen.Pid/2018 tertanggal 15

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017, selanjutnyadiberi tanda TI3;4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:B/89/XII//2017/ Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017 dengan terlaporTriadi Sulistio anak dari Thio Soew Tjong (alm) dan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor: B/89.a/V/RES.2.6/ 2018/Ditreskrimsus,tanggal 8 Mei 2018 dengan tersangka Triadi Sulistio anak dari Thio SoewTjong ( alm) , selanjutnya diberi tanda TI4;5.

Surat Perintah Penyidikan : SP.Sidik/34/IX/2019/Reskrim tanggal 30 September 2019.c. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/34/IX/2019/Reskrim tanggal 30 September 2019.Diberi tanda bukti T-5.6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B/32/IX/2019/Reskrim, tanggal 30 September 2019 sebagai Terlapor Sdr. HENDRIYANTO alias Hendri Tanjung Dkk, diberi tanda bukti T-67. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor An.

HENDRIYANTO alias HENDRI TANJUNG Bin AMIR CHAIRUL, DKK;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dan T-6, Hakim menilai bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 30 September 2019 telah terbit dua surat SPDP dengan Nomor sama, namun berbeda pokok tentang tanggal dimulai penyidikannya;Menimbang, bahwa bukti Termohon didukung dengan bukti T-5 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/33/IX/2019/PKT/RESKUKAR/SEK LOA JANAN dimana waktu laporan adalah tanggal 30 September 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

/34/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019, dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/34/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019;Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti T-5 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/33/IX/2019/PKT/RESKUKAR/SEK LOA JANAN, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/34/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019, dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/34/IX/2019/Reskrim menjadi dasar terbitnya SPDP sebagaimana dimaksud dalam bukti T-6;Menimbang, bahwa bukti P-15 Pemohon

Surat Perintah Penyidikan : SP.Sidik/34/IX/2019/Reskrim tanggal30 September 2019.C. Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/34/IX/2019/Reskrim tanggal 30September 2019.Diberi tanda bukti T5.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B/32/IX/2019/Reskrim, tanggal 30September 2019 sebagai Terlapor Sdr. HENDRIYANTO alias HendriTanjung Dkk, diberi tanda bukti T6Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor An.

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/PN TrgLaporan Polisi Nomor: LP/33/IX/2019/PKT/RESKUKAR/SEK LOA JANANdimana waktu laporan adalah tanggal 30 September 2019, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/34/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019,dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/34/IX/2019/Reskrim tertanggal 30September 2019;Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti T5 berupa Laporan PolisiNomor: LP/33/IX/2019/PKT/RESKUKAR/SEK LOA JANAN, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/34/1X/2019/Reskrim tertanggal