Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M vs. GUBERNUR SUMATERA UTARA
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 134 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Walet V/224/PerumnasMandala, Percut Sei Tuan Deli Serdang, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal14 Desember 2018 atas nama DraEmperi Lince Silitonga NIP.196704141993032007;4.
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;Memperhatikan pasalpasal UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Anggota Majelis:ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — JAMILA binti JAMAWIYAH vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPVINSI JAWA TIMUR, DKK
51 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20151).
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20152.4.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015Bahwa.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
123 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 558 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 558 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. IdolaTunggal , tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2.Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4.
    Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUNJKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo.
    Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan dilingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(4) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanyaperkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusanputusanperkara terdahulu (vide Putusan MARI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 jo.
    Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 48, Penggugat telah mendalilkanadanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima PutusanMahkamah Agung RI dimaksud (vide butir 9);5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi187/G/2013/PTUNJKT;5.3.
    Bahwa berasarkan uraian tersebut, maka terbuktilah alat bukti Penggugatberupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — JAMES DJORNANG SIAGIAN alias DJORNANG PANGIHUTAN JAMES SOALOON vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebutadalah :a.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015g.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015c. Rusak.e.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015b. Hilangc.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 439 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 439 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A.
    Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPAperiode 20122016, sebagaimana dikemukakan diatas merupakan keputusan tata usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkret, karena merupakan objek gugatan yang berwujudmemenuhi atau sesuai objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan objek yang diputuskan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — YUSPIANSYAH, S.T. vs. DJOKO SUMANTRI, S.E, DK
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 365 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 365 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YUSPIANSYAH, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 048/RW 018,Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Sampit, Kalimantan Tengah, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanDJOKO SUMANTRI, S.E., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan RTA Milono
    Putusan Nomor 365 K/TUN/20192. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 571/PasirPutih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 225/PasirPutih/2012, tanggal 28122012, luas 18.469 m2, atas namaSyahriansyah, yang terletak di Pasir Putih, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;3.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Semula Tergugat IlIntervensi/Terbanding);2. Membatalkan Putusan Banding Nomor 51/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal28 Maret 2019;3.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr.Yosran, S.H., M.Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Muhammad AlyRusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 365 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SYAMSUDIN Bin DJISAN, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
57 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20151624/2010 yang dibuat dihadapan Yatni Sudiyatni, S.H.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015April 2011 Nomor 238/RAWAKALONG/2011 luas 100 m?
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20153.5.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 —
115 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentinganmengajukan keberatan.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014Melanggar Asas Kepastian Hukum, karena telah terjadi tumpang tindih/overlapping hak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — DAMIANUS NAU DASNAN, SH, DKK VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DK
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 198 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 198 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1YD UN fF WY WNoo1011121314151617181920DlDe,DAMIANUS NAU DASNAN, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jenggolo Perum PucangIndah Blok J Nomor 8, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo;YAKOBUS POLU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani;ANTONIUS REO
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Direktorat Agraria atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Nusa Tenggara Timur cq.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014ANSELMUS JERA, 5. PELIPUS LI, 6. PATRIANUS MANGO, 7. SIPRIANUSDHALU, 8. THOMAS TODA, 9. ANTONIUS PODI, 10. BERNADUS BUSATASO, 11. TITUS RAJA TEI, 12. MAXIMA WULANG, 13. ANDREAS NUGA,14. PETRUS LOBO NAZU, 15. FLORENTINA BAT, 16. SIPRIANUS NALE, 17.DOMINIKUS NGARO, 18. NIROHIMUS LINGGU, 19. FRANSISKUS MEMA,20. SILVESTER TUPA, 21. LEONARDUS PAPU, 22. LUSIA MAU, 23.ANASTASIA ANING, 24. LORENSIUS DEMA, 25. FITALIS PI, 26. HERMANUSDHAWE, 27. MELKHIOR KESA, 28.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — ANDI LAJALANTE, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
76 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 470 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ANDI LAJALANTE, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KelurahanPekkabata, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Petani,2.
    Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah perumahan yang saat inidipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di KampungHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20142Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha dengan batas batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pinrang Polman, SulawesiBarat dan rumah, dari arah Barat ke Timur, yakni rumah A. Diri, Pk.
    Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat (tidak memenuhi syarat formil karena parapihak yang diperatunkan tidak lengkap);Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor PertanahanHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20144.Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hakpakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang atas nama Pemerintah
    /1993 tanggal 7 September 1994 yangmenegaskan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Umum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahliHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20145.waris dari almarhum A.Samaili Bin A.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADTI, SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA vs. LINDAWATI, DKK
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 432 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 432 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan,2.
    Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;danIDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AngkasaPermai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, PekerjaanSwasta;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    atasnama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m2,yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkandan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengankronologis sebagai berikut:1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorangyang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkandan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copyHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    Sebagaimana menjadi alasan Penggugat padaposita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku TergugatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertipikat kepada KantorPertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan danPerundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat yang menjadi objekgugatan.Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana
    Rp500.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — CV. KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2013
    No. 141 K/TUN/20133. NamaJoko Nursiyanto, SH.
    No. 141 K/TUN/2013berupba kain seragam sesuai Peraturan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Nomor 42/MIND/PER/4/2011 jo.
    No. 141 K/TUN/2013yaitu "Asas ERGA OMNES".
    No. 141 K/TUN/20137.
    No. 141 K/TUN/2013
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Putus : 15-10-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Oktober 2012 — Penggugat: EDDY DUMAIS, dkk Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intervensi: FUSA YOSI DUMAIS
90 — 50
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 B/PK/PJK/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT POLYFIN CANGGIH
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L vs. PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR
228 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 367 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempatkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau28121;Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilinhan02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket PekerjaanBelanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LampuPenerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawandan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039,atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hinggaputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUNPBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — SUPARTINI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 288 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014D.I.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/201411 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa SuratKeputusan Kepala Pertanahan Kota Surakarta berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 13 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banyjarsari,Surakarta seluas + 3440 m?
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24 Septeber 1960, pemegang haksewa tanah Negara (PS. Nomor 13) wajib datang pada Kepala KantorPendaftaran Tanah setempat untuk memohon konversi atas hak sewa tanahNegara (PS. Nomor 13) menjadi hak pakai.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tahun 2013 memasang papan nama "Yayasan Keluarga Partaningrat". Olehkarena itu maka Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1054/HGB/BPN/90 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karenaTergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengabulkan permohonanHGB atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang sama sekali tidakmempunyai hak Utama atas tanah Negara tersebut.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tanah yang dimohon, sehingga Panitia A tidak tahu bahwa di atas tanahyang dimohon ada pihak lain yang menguasai, memelihara danmembayar PBBnya, yaitu Bp. Soedarsono Martodarsono beserta keluargasebagai pemegang Hak Utama atas tanah Negara dimaksud, sehinggaTergugat I/ Termohon Kasasi tetap memproses permohonan tersebuttanpa memperhatikan kepentingan Bp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH IV vs. MALAKIN
143 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 170 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 66/G/2013/ PTUN.SBY.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa secara hukum, sifat final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata adalah sudah definitif dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk.
    Putusan Nomor 170 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — RENDI RETNO SAPUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
230 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 362 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.4 ALDIAN KUSUMA, SH., Jabatan PS.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.101022UndangUndang No. 5 Tahun 1986 joUndangUndang No. 9 Tahun 2004 joUndangUndang No. 51 Tahun 2009perubahan ke dua Tentang Peradilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.1414272829Bahwa, Penggugat tidak pernahdinyatakan disersi?
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.18183536Banding Keberatan sebelum menerbitkanSurat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kep. Bangka Belitung Nomor :Kep/908/VITI/2012 tentangPemberhentian Dengan Tidak HormatDari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia a/n Penggugat;Bahwa, jika diperhatikan SuratKeputusan Kepala Kepolisian DaerahKep.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
201 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 523 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014IV. Dasar Gugatan:A.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/201424.25,26.27.d.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR vs PT. KALLA AREBAMMA
153 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 274 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/20148.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikanhalhal sebagai berikut:1.