Ditemukan 31847 data
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 K/TUN/2009
No. 273 K/TUN/2009.Karena :3.
No. 273 K/TUN/2009.3.
No. 273 K/TUN/2009.11.
No. 273 K/TUN/2009.a.6.
No. 273 K/TUN/2009.Hal. 80 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.
62 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
496 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 496 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan diGedung Perinis Kemerdekaan, JI. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANIE RATNA SANTOSA, SH., Msi, Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, beralamat di Gedung PerinisKemerdekaan, JI.
Sesuai Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan KoordinasiKeamanan Laut RI Nomor: SKEP012/KALAKHAR/BAKORKAMLA/I/2010tanggal 25 Januari 2010 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, Golongan Illa, dengan tugas jabatan sebagaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013Pengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan LautRl;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan
dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidakpernah menerima Skep yang dimaksud sehingga tidak dapat mengajukankeberatan administratif sebagaimana mestinya;Butir e (1) sub bagian MENIMBANG, dimana disebutkan mengenai absensiterbukti tidak masuk kerja tanopa keterangan / alasan yang sah selama 73hari kerja, dapat ditanggapi bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikanpada angka 3 tersebut diatas bahwa adanya rekayasa terhadap Penggugatdengan bukti sebagai berikut;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN
Telah diklarifikasi, KasubbagKepegawaian Sutarso, SH, atasan langsung dari PNS HarryHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013(xiii)(xiv)Indriati, mengetahui bahwa PNS Harry Indriati, ST, memang telahmengikuti Diksar Angkatan Tahun 2010 dan telah memilikisertifikat sehingga perlu pertimbangan pimpinan untuk perlunyamengulang kembali Diksar tersebut.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 K/TUN/2019
PUTUSANNomor 377 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. BENNY A. KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jatinegara Barat IV Dalam Nomor 12RT 008/RW 003, Kelurahan Bali Mester, KecamatanJatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,pekerjaan Pendeta;2. FIENCE KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan K.H. A.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jacob A. A. Makatita,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor250/71.71600.13/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;ll. SELFIA DEASI FALENTIN KILAPONG,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di AsramaBrimob KS.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Eksepsi tenggang waktu;Eksepsi kewenangan absolut;Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;Eksepsi Para Penggugat tidak berkepentingan;a eeEksepsi objek gugatan tidak jelas;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:1.
Putusan Nomor 377 K/TUN/20192. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor31/G/2018/PTUN.Mdo. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor 44/B/2019/PTTUN Mks.;3.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2019
97 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
111/PK/TUN/2012
No. 111 PK/TUN/20121010Hutan Produksi (HP) dan di dalam areal TUPHHKHA PT Dasa Intiga seluas+ 2.357 Ha.
No. 111 PK/TUN/201242ditetapkan kapan dan masa berlakunya surat tersebut, sehingga syaratformil ini tidak terpenuhi ;5.
No. 111 PK/TUN/201246Tsdalam persidangan.
No. 111 PK/TUN/2012Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUPsebagaimana terlampir ;2).
* Apabila ada maka orang tersebut harus dipanggil (dalam pemeriksaanpersiapan) dan diikutsertakan dalam sengketa TUN tersebut.17. Apakah keputusan TUN (beschikking) itu benarbenar tidak adil?Onrechtmatig); dalam arti:a Bertentangan dengan ketentuan, perundangundangan yang berlaku?;b Ada penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)?;c Ada larangan berbuat sewenangwenang (Willekeur);d Apakah semua kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik olehBadan/Pejabat TUN?
113 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
482 K/TUN/2015
Putusan Nomor 482 K/TUN/20151.Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT.
Putusan Nomor 482 K/TUN/20153/7.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2015PT.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2015sendiri.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2015
98 — 54
Abas, SH danRekan Jalan Rambutan KelurahanHuangobotu Kecamatan Dungingi KotaGorontalo, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 13 Pebruari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan =; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado tertanggal 09 Pebruari 2009,Nomor : 07/Pen.MH/TUN/2009/ P.TUN .Mdo tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
448 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 448 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan MIS MiftahulUlum RT. 001, RW. 001 Ds.
Putusan Nomor. 448K/TUN/2014gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,masih aktif.Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 penggugat menerima SURATKEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor175/80/SETDPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAKHAK ANGGOTADPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN.
Putusan Nomor. 448K/TUN/20145.
Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meteral............ Rp 6.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi .................. Rp 5.000,00Bs AGMINISUASH ss cick ves cis Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 448K/TUN/2014
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 K/TUN/2014
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: INDI SURYADI, S.H.
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, SuratUkur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m?
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram.
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014penggantian sertifikat yang hilang, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 654,tanggal 16 Desember 1985;.
Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Biayabiaya: 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi .......Rpo489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 172 K/TUN/2014
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 K/TUN/2011
Nomor57 K/TUN/2011Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan H.M.
Nomor57 K/TUN/2011UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;7.
Nomor57 K/TUN/2011alasan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yangdiatur dalam undangundang. Kalaupun Para Penggugat pernahmenghubungi Sdr.
Nomor57 K/TUN/2011Permohonan Kasasi Nomor : 41/G.TUN/2009/P.TUN.Mks.
Nomor57 K/TUN/201 1
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
640 K/TUN/2015
Putusan Nomor 640 K/TUN/20152.
Putusan Nomor 640 K/TUN/2015mengenai subjek dan objek hukumnya;3.
Putusan Nomor 640 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima;Ill. DALAM POKOK SENGKETA:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.
Putusan Nomor 640 K/TUN/201510.503/482/SK/BP2T/2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaH.
Putusan Nomor 640 K/TUN/2015
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 K/TUN/2014
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Utara berbatasan Yansen; Selatan berbatasan Komarudin bin Sidin; Timur berbatasan H.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, yang menyatakan bahwa gugatandiajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
/1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan TataUsaha Negara tetapi
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit objek sengketa a quo(vide Bukti T IL Int1); Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahaspenyelesaian masalah tanah antara Ir.
Putusan Nomor 327 K/TUN/2014
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 135 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ANI HARYANI BINTI M. AINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014c. Point 1 didapati keterangan bahwa SHM Penggugat telah dialihkan/peralihan hak menjadi atas nama Drs.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa dalam proses pembuatan Pengalihan Sertifikat Nomor 575 atas namaAni Heryani binti M Aini ke Drs.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan JudexFacti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objeksengketa, karena Penggugat sudah mengalihkan haknya melalui jual belikepada Drs.
Putusan Nomor 135 K/TUN/2014
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 324 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drh.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur;7 HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., M.Kn.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab VPemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana, (poin 2 ayat (b))Tindak Pidana yang diancam pidana 4 tahun atau diamcam pidana yang lebihberat adalah tindak pidana kejahatan yang berat.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014123/G/2013/PTSbadalahKeputusaTergugattan&&alJun2013mo880/1352/212.Tahu2013tentanPemberhentianTidakDenganHormatSebagaiPegawaNegeriSipil(atHalaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2014asnamaPenggugatBahwTergugatmenolakdan/atamenyangkalsemudalildalilyangdikemukakaolePenggugatdalamsuratgugatanDYtangsal15Juli2013yangdiajukanHalaman 11 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 324 K/TUN/2014
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 K/TUN/2014
86 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
361 K/TUN/2016
PUTUSANNomor 361 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:M. MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT004 RW 005, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, KotaBekasi, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Sulasmo Sakuri, S.H., M.H.2.
, atas namaHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016Saeful Anwar, yang berlokasi menurut Sertipikat di Desa Duren jaya,Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;2.
Minin Bin Sahi Bin Umum Bin Sinan sebagaiPenggugat Intervensi dalam Perkara ini, terlihat dengan jelas bahwaHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016gugatan yang diajukan adalah gugatan mengenai kepemilikan yang manaPenggugat Asal Mawan, dkk dan Penggugat Intervensi M.
Menghukum Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang untukHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016
103 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 K/TUN/2014
Putusan Nomor 398 K/TUN/20141.15,1.16.1.17,1.18.1.19.a.
Putusan Nomor 398 K/TUN/20147.
Putusan Nomor 398 K/TUN/20142.
Putusan Nomor 398 K/TUN/2014a.
Putusan Nomor 398 K/TUN/2014
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
330 K/TUN/2015
Putusan Nomor 330 K/TUN/2015Nomor 1349, terletak pada Persil 6 D IV, luas + 25.700 m?
Putusan Nomor 330 K/TUN/20158.
Putusan Nomor 330 K/TUN/20155.
Putusan Nomor 330 K/TUN/2015dasar terbitnya objek sengketa baru ditanda tangani oleh RM. Soekirnopada tahun 1983 yang nota bene sudah tidak menjabat lagi selakuCamat/PPAT Ciputat (vide: Bukti P8);13.
Putusan Nomor 330 K/TUN/2015
105 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 234 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Hj. SULAMI binti KOESADI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Cempedak, Nomor 20, RT.007/RW.004, KelurahanKepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pekerjaan iburumah tangga;Selanjutnya memberikan Kuasa kepada) MASHUDY HERMAWAN,S.H.
Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah anak dari Kusadi atau disebut juga Koesadi yangtelah meninggal dunia di Mojokerto pada tanggal 21 Mei 2003.
Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Pada saat pengukuran Penggugat tidak dimintai tanda tanganpersetujuan tanda batas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 bagian aPeraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 8 Tahun1961Pemohon sertifikat (Hudibjo) tidak mempunyai alat bukti yang kuat,dan tidak mempunyai suratsurat atau keterangan yangmemberikan petunjuk bahwa ia adalah benar pemilik tanah itu.Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Hudibjo
Putusan Nomor 234 K/TUN/2014maupun eksepsi Tergugat, tetapi langsung mempertimbangkan pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi: Hj.
Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Nip. 220000754