Ditemukan 4487 data
71 — 29
Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya :Penyidik, penuntutumum, atau hakim berwenangmemerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiranHarta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakanhasil tindak pidana dari:a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepadapenyidik;b) tersangka; atauCc) terdakva.Pasal 98 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,yang berbunyi :Sejak mulai pengangkatannya, Kurator
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1083 — 2941
dan PKPU;Bahwa pada saat ini objek Kepailitan dalam proses pemberesan untuk pengurusan appraisal untuk langkah selanjutnya penjualan;Halaman 126 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;19.Berdasarkan web site kepaniteraan Mahkamah Agung telah diputuskasasinya dengan putusan Nomor: 534K/PDT.SUSPailit/2018 tanggal 28 Juni 2018 dimana pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon dalam putusan kasasinya ditolak oleh majelis hakim namun secara resmi kami belum mendapatkan pemberitahuan dari
14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal PemberitahuanPenyerahan Salinan Putusan;14. 1(satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubunganindustrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal PemberitahuanPenyerahan Salinan Putusan;15. 6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubunganindustrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas PanggilanKepailitan Perk No : 24 Kepailitan
Surabaya Nomor: W14U1I/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;1 (Satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14U1I/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14U1I/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas Panggilan Kepailitan
Perk No : 24 Kepailitan/2016/PN.Niaga Sby;1(satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri SurabayaKelas A Khusus Nomor: W14.U1.4338/HK.02.2/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Pengiriman Berkas Perkara KasasiNomor 24/Pailit/2016/PN Niaga Sby. 19.
tanggal O5 Desember 2016 perihalKeputusan Pailit No : 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby. 24.1 (satu) eksemplar fotocopy Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: 24/PAILIT/2016/PN.Niaga Sby tanggal 09Februari 2018 ;1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang Tetap Kreditor PT.Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit);1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang yang diajukansetelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihansesual dengan pasal 133 UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan
272 — 119
keputusan yang sah dan mengikat.13.Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan anggaran dasar perseroan, Tergugat mempunyai kewajibandalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik danbertanggung jawab dalam mengambil segala kebijakan yang tepat,kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang usaha yang ada,peraturan yang berlaku dan kelaziman dalam usaha sejenis, dan dapatmengambil tindakantindakan guna mencegah timbulnya atau berlanjutnyakerugian/kepailitan
170 — 52
Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapuskarena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.Bahwa sebagaimana hak mendahulu yang diatur dalam pasal 27 diatas,penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukanhaknya meskipun Debitur maupun pihakpihak yang berkepentingan lainnyaterkait unit Kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkenalikuidasi.Hal 5 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk Bahwa unit kendaraan Objek Perkara I dalam pelaksanaan
156 — 1682
undangundangDi dalam perundangundangan, terdapat beberapa extra judicial yang memilikiyuridiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu antara lain: Arbitrase (diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999); Pengadilan Hubungan Industrial (berwenang mengadili perselisihan yangtimbul antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikatburuh sebagaimana di dalam UU No. 2 Tahun 2004);Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb Pengadilan Niaga (berwenang mengadili perkara kepailitan
4034 — 3332 — Berkekuatan Hukum Tetap
berikut:DALAM PROVISI:TeMemerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yangtelah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (ink cracht van gewisjde) agar Tergugat untuktidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
196 — 0
kemudian Tergugat tidak mengembalikan utuh danamasyarakat tersebut berikut kKeuntungannya dengan alasan karena danamasyarakat yang dikelola dalam bentuk pinjaman hanya dikembalikansebagian saja oleh Penggugat Il;10.Bahwa Tergugat petugas jika atas atas dalil Para Penggugat butir 1711dalam positanya dan butir 4 dan 7 dimana intinya Penggugat Il hanyasanggup membayar hutangnya kepada Tergugat sebesarRp.74.500.000.000, (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),karena Penggugat Il mengalami kondisi kepailitan
48 — 5
., MH, sesuai pengakuannyaSpesialisasi Hukum Acara Perdata & Kepailitan., dalam keterangannyaHalaman 55 dari 74 Halaman Putusan Perkara No. 117/Pdt.G/2017/PN.JKT.PSTdibawah sumpah menurut agama Islam, menerangkan sesuai keahliannyasebagai berikut:Bahwa Ahli dalam keadaan sehat walafiat ketika dimintai keterangandalam acara sidang perkara perdata ini;Bahwa Ahli kenal Tergugat namun tidak kenal Penggugat;Bahwa Ahli dimohon keterangannya sebagai ahli oleh kuasa hukumTergugat Il & III;Bahwa menurut Ahli
528 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai contohadalah hukum acara kepailitan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pengajuankepailitan adalah melalui permohonan namun permohonan dimaksud diperiksa denganmenggunakan yurisdiksi contentiosa;3/7.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah salahmenerapkan hukum karena beranggapan bahwa pengajuan tuntutan sebagaimanadipersyaratkan dalam Pasal 1156 KUHPerdata termasuk yurisdiksi voluntair danbukan yurisdiksi contentiosa.
PT.Fajar Jaya Pratama,
Tergugat:
HERY WIJAYA
Turut Tergugat:
1.Bank DBS KC Bdg Djuanda
2.Bank Danamon BDI KC Bandung Merdeka
3.Bank UOB Indonesia KC Bandung
234 — 80
Fajar Jaya Pratama dan menandatangani PermohonanPKPU (sesuai dengan Pasal 224 ayat 1 Undangundang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU)adalah Danny Kurnia selaku Pemohon PKPUmewakili P.T. Fajar Jaya Pratama.
161 — 95
TERGUGATI tetap memaksa untukditerima tagihannya, dan akhirnya oleh Pengurus PKPU saat itu, tagihanTURUT TERGUGATI, diterimanya walaupun PENGGUGAT tetap menolaktagihan tersebut ;Bahwa karena tagihan TURUT TERGUGATI tersebut diterima olehPengurus PKPU ini berarti otomatis jumlah utang atau kewajibanPENGGUGAT mejadi bertambah yaitu bertambah senilai US$ 2,110,050.00yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT untuk mengembalikannyaBahwa karena didalam Pasal 281 UndangUndang No. 37 Tahun 2009Tentang Kepailitan
270 — 114
Rahman Tamin(Dalam Likuidasi) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)perseroan, melainkan melalui PenetapanPengadilan ; 5 Bahwa sebagaimana layaknya dalam proses kepailitan, walaupun Kuratorditunjuk oleh kreditur, namunKurator tidak bertanggung jawab terhadap kredituryangmenunjuknya tersebut melainkan kepada HakimPengawas ;Tim Likuidator PT.
Muliana Gunadi, SE
Tergugat:
1.ARIE INDRA MANURUNG
2.PT CAHAYA AGUNG MAKMUR
3.TAN SUSY, S.H
4.MADI WIDJAYA MIHARDJA, S.H., M.Kn
133 — 93
Orang yang demikian itu tidak menggunakan akalsehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.Selain itu, Seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidakcakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailitdiucapkan oleh Pengadilan.C.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Perseroan CABANG SIDOARJO
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. BURHAN THAHIR AFFANDI, S.H
Terbanding/Tergugat III : LIE ANDRY SETYADANA
Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Drs.H Burhanudin Thahir Affandi
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ARIESCA DWI APTASARI., S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ariesca Dwi Aptasari
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah RI C.q Kemenkeu C.q Dirjen Kekayaan Negara C.q Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Jawa Timur C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
110 — 74
Bahwa sebagai gambaran terkait dengan kewajiban untukmemberitahukan atau tidak adanya cessie maka kami contohkan sebagaiberikut : Ketika terjadi kepailitan yang menimpa sang debitur dimanapiutang krediturnya telah dialinkan kepada kreditur lainnya, ternyata Hakimmenyatakan perlu adanya kewajiban, pemberitahuan kejadian hukumberupa peralihan piutang (cessie), pemberitahuan mana secara resmikepada sang debitur lewat perantara Jurusita Pengadilan, dimana bilaHalaman 12 dari 94 Putusan Nomor 228/PDT/
MARIANI TANUBRATA
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
134 — 53
Simatupang Raya, Jakarta12310, sebagai kurator ;
- Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir ;
- Menghukum Pemohon (Debitur) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.915.000,- (Empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;
75 — 27
..Untuk tahun 2010 ada laporan kolektibilitas II dana SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas II V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :1 Kelembagaan seperti kelompok bubar.2 Mikro finance seperti kepailitan
74.824.995..Untuk tahun 2010 ada laporan kolektibilitas II dana SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas I V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :Kelembagaan seperti kelompok bubar.Mikro finance seperti kepailitan
447 — 299
PerjanjianPenanggungan Fasilitas (Guarantee Facility Agreement) tanggal 3(tiga) Oktober 1998 (Bukti P6) dan setiap perubahannya, PerjanjianPenanggungan (CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARENTEE)tanggal 17 Juli 1993 (Bukti P9) dan setiap perjanjian perubahaannya(Amandement), perjanjian penggantinya dan perjanjian perubahannyadan setiap perjanjian turunannya maupun perjanjian acessoirnyaberupa setiap perjanjian agunan dan jaminan dalam bentuk apapun,baik tindakan hukum berupa gugatan perdata, permohonan eksekusipermohonan kepailitan
PenanggunganFasilitas (Guarantee Facility Agreement) tanggal 3 (tiga) Oktober 1998(Bukti P6) dan setiap perubahannya, Perjanjian Penanggungan(CONTRACT FOR UNDERTAKING GUARENTEE) tanggal 17 Juli 1993(Bukti P9) dan setiap perjanjian perubahaannya (Amandement),perjanjian penggantinya dan perjanjian perubahannya dan setiap perjanjianturunannya maupun perjanjian acessoirnya berupa setiap perjanjianagunan dan jaminan dalam bentuk apapun, baik tindakan hukum berupagugatan perdata, permohonan eksekusi permohonan kepailitan
378 — 141
Perseroan dapat dipailitkan, akantetapi kepailitan tersebut pun terpisah dari kepailitan pemegang saham/pendirinya;Bahwa definisi Anggaran Dasar tidak ditentukan dalam ketentuan umumUUPT, Anggaran Dasar hanya disebutkan sebagai aturan yang harusdipenuhi oleh organ perseroan dalam bertindak.
2213 — 1682
menyebutkan sebagaiberikut:(1) Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambutyang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapasawit(2) Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjide) agar Tergugat tidakmelakukan tindakan apapun (status kuo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (inkcracht van gewisjde) agar tergugat untuktidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakanhukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuanmenjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melaluipelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta
474 — 154
Perseroan dapat dipailitkan, akantetapi kepailitan tersebut pun terpisah dari kepailitan pemegang saham/pendirinya;Bahwa definisi Anggaran Dasar tidak ditentukan dalam ketentuan umumUUPT, Anggaran Dasar hanya disebutkan sebagai aturan yang harusdipenuhi oleh organ perseroan dalam bertindak.