Ditemukan 5493 data
114 — 58
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
132 — 67
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagai PENGGUNA ANGGARAN (PA); 3. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS); PT. INDOALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI.
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagaiPENGGUNA ANGGARAN (PA), berkedudukan di Jalan TrunojoyoNomor 3; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1NamaPangkatJabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanNamaPangkat/NRP :JabatanRicky H.P, Sitohang, S.H.; Brigadir Jenderal Polisi; Karobankum Divkum Polri; Dr. Agung Makbul, Drs. S.H., MH.; Komisaris Besar Polisi/64050737; Kabag Banhatkum Divkum Polri; B.
IIS WARNIATI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Ngawi Cq Kasat Lantas Polres Ngawi
55 — 0
Pemohon:
IIS WARNIATI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Ngawi Cq Kasat Lantas Polres Ngawi
Lia Mutmaalyasya
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
44 — 12
Pemohon:
Lia Mutmaalyasya
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
Rian Sutra
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
50 — 21
Pemohon:
Rian Sutra
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
150 — 80
Pemohon:JAMALUDIN Bin SAMSUDIN als BUJANG PRABUNGTermohon:Pemerintah RI cq Kapolri cq Kapolda Jambi cq Kapolres Muaro Jambi
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPODASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
67 — 14
SITI ASIAH SIMBOLON
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPODASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDANKHAIRI AMRI), juga dilakukan Direktorat RerserseKriminal Khusus Polda Sumut dan Bareskrim Polri oleh karena itusudah sepatutnya Kapolri atau Bareskrim Polri dan KapoldaSumut atau Dirreskrimsus Polda Sumut dijadikan pihak dalamperkara aquo.B.
undangundang sebagaimana dimaksud Pasal45a Ayat (2) Jo Pasal 28 (2) Undangundang Nomor 19Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan HukumPidana dan atau Pasal 160 KUHP, telah didasarkan lebihdari 2 alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAPmaka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP,Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUUXII/2014 danPeraturan kapolri
KHAIRI AMRI), jugadilakukan Direktorat Rerserse Kriminal Khusus Polda Sumut danBareskrim Polri oleh karena itu sudah sepatutnya Kapolri atau BareskrimPolri dan Kapolda Sumut atau Dirreskrimsus Polda Sumut dijadikan pihakdalam perkara aquo;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon Tentang PermohonanPemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Pemohon dalam Repliktelah mengajukan bantahan, sebagai berikut : Bahwa telah tepat Pemohon menetapkan pihak sebagai Termohon didalam Permohonan Peraperadilan
aquo harus menolak dalildalil eksepsi yang diajukanoleh Termohon;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Hakim Praperadilanmempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 26 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 73/Pid.Pra/2020/PN MdnMenimbang, bahwa dasar Termohon menyatakan permohonan praperadilan aquo Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah karena Kapolriatau Bareskrim Polri dan Kapolda Sumut atau Dirreskrimsus Polda Sumut tidakdijadikan pihak dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa mengenai Kapolri
SITI SAFURA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kasat Narkoba
54 — 25
Pemohon:
SITI SAFURA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kasat Narkoba
1.Subandi Gunadi
2.Harjanti Hudaya
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
19 — 2
Pemohon:
1.Subandi Gunadi
2.Harjanti Hudaya
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
SUI MOI Alias UPIK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
14 — 0
Pemohon:
SUI MOI Alias UPIK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
MASWARNI PANE
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
46 — 20
Pemohon:
MASWARNI PANE
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
133 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
) selaku Tergugat II dan Asisten Kapolri Bidang Sarana danPrasarana (Assarpras Kapolri) selaku Tergugat III salah kaprah dan tidakberdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan penunjukan tersebutharuslah terkait dengan obyek sengketa.
Putusan Nomor 557 K/TUN/2014Negara, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (10) PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Jika Tergugat II (Kapolri) dan Tergugat II (Assarpras Kapolri) tetapdinyatakan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan kurang pihak karena tidak menarikMenteri
Putusan Nomor 557 K/TUN/2014Tergugat II sebagai Pengguna Anggaran kendati telahmelimpahkan kewenangannya kepada Tergugat I selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kapolri(Tergugat II) No.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) sebagaiPengguna Anggaran (PA), IV.
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) sebagaiPENGGUNA ANGGARAN (PA), IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANADAN PRASARANA (ASSAPRAS) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi: I dan Para Pemohon Kasasi: I, I, V untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkansebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. H.
MANSUR PASANG
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
29 — 4
Pemohon:
MANSUR PASANG
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
HESTY HELENA SITORUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMUT
12 — 7
Pemohon:
HESTY HELENA SITORUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMUT
MESRAN
Termohon:
KAPOLRI,Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Bulungan
17 — 11
Pemohon:
MESRAN
Termohon:
KAPOLRI,Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Bulungan
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDA RIAU CQ KAPOLRES DUMAI CQ KAPOLSEK DUMAI TIMUR
35 — 19
SYAFIQ WAHYUDHA
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDA RIAU CQ KAPOLRES DUMAI CQ KAPOLSEK DUMAI TIMUR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
88 — 41
BENNY HERMANTO,JAP
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDANpermohonan Praperadilan dariPemohon tersebut merupakan kewenangan dari Hakim Praperadilan ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentangpermohonan Pemohon, terlebih dahulu dikemukakan yang dimaksud denganPenyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan sSuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukandapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP) selanjutnya dalam Peraturan Kapolri
Mengadakantindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;Dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentangManagemen penyidikan tindak pidana diatur mengenai Penyidikan tindak pidanadilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.Kegiatanpenyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: a. penyelidikan; b. pengirimanSPDP; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. gelar perkara; f. penyelesaian berkasperkara; g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; h. penyerahantersangka
HERRY CHANDRA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
81 — 11
Pemohon:
HERRY CHANDRA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
Termohon:
KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI Cq DIRTIPIDUM MABES POLRI
242 — 14
,M.H
Termohon:
KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI Cq DIRTIPIDUM MABES POLRI
EKA SAPTA GINTING, SH
Termohon:
KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
56 — 21
Pemohon:
EKA SAPTA GINTING, SH
Termohon:
KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan