Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — 1. SUSENO, DKK VS PT. SUMBER KARINDO SAKTI
74 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlebih dahulu apakah memangbenarbenar telah terjadi peristiwa PHK tersebut, dengan pembuktiansebagaimana ketentuan/aturan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan); Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa pada tanggal 01 Agustus2016 terjadi PHK terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT pailit, quadnon dalil tersebut juga semestinya harus dibuktikan PENGGUGATsebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum
Register : 06-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 327/Pid.B/2018/PN. Cjr
Tanggal 25 Februari 2019 — SUJENDI Alias JEJEN Bin SUMA;
92 — 22
  • Niaga.JKT.Pst,tanggal21 Mei 2008;Bahwa dalam hal ini saksi bertindak selaku staf pegawai dari saksiTOMMY SANTOKH SINGH BHAIL sebagai Kurator, yang mana tugasdan tanggung jawab saksi mengurus segala sesuatu dalam segalakeperluan dalam hal kepailitan tanah tersebut;Bahwa luas tanah tersebut terletak di Kp. Mekarharapan, Desa. Bojongpetir Kec. Tanggeung Kabupaten Cianjur seluas 44.920 (empat puluhempat ribu Sembilan ratus dua puluh) M?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
494 — 92
  • umum olehPengadilan Niaga Surabaya sesuai dengan pasal 16 Undangundang No37 Tahun 2004 tentang Ke Pailitan dan PKPU dimana kuratorberwenang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta Pailitsejak tanggal Putusan Pailit di Ucapkan, untuk memudahkan pemberesan yaitu penjualan aset maka dengan ini kurator meminta sertifikat yangdijadikan objek perkara untuk dilakukan pelelangan oleh kurator sesualdengan Pasal 185 Undangundang No 37 Tahun 2004 tentang Ke Pailitandan PKPU;Bahwa pada saat ini objek kepailitan
    .02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;1(satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/ Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W414UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan; 262 15.16.6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas Panggilan KepailitanPerk No : 24 Kepailitan
    BukitInn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit);1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang yang diajukan setelahlewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sesuai denganpasal 133 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 25.1 (Satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 13 Mei 2015 dariPT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT.
    /14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;1(satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14Ul/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas PanggilanKepailitan Perk No : 24 Kepailitan
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 23/PID.B/2014/PN.CN
Tanggal 28 Mei 2014 — Pidana: - YUDHO ARLIANTO, ST
101 — 25
  • .= Menuntut setelah mendapat izin dari direksi perseroan supaya orangyang berhutang kepada perseroan dan tidak memenuhikewajibannya dinyatakan pailit oleh hakim dalam urusan kepailitan itumewakili perseroan dengan cara seluas luasnya untuk memelihara,menjaga, mempertahankan hak dan kepentingan perseroan,sertamenjalankan segala tindakan yang perlu untuk itu.= Minta pertolongan polisi dan pihak yang berwenang yang lainyauntuk menjamin,menjaga dan melindungi hak dan kepentinganperseroan;Untuk segala
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penipuan
Putus : 29-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 349/Pid.B/2015/PN.Sda.
Tanggal 29 Oktober 2015 — johanes Igip Varianto
81 — 41
  • Akan tetapi pada kenyataannya kewajibanmembayar utang oleh Terdakwa kepada para investor tersebut gagal dibayar, sehinggaperbuatan Terdakwa masuk ranah Kepailitan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata,dan tidak bisa ditarik menjadi tanggung jawab pidana ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini sebagaiberikut. 22220 2 2922222 222Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinyaberbuat sesuatu dengan sengaja.
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Bgr
Tanggal 19 Februari 2020 — PENGGUGAT Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE Ak CA MBA d/a Taman Pegangsaan Indah Blok D No.27, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara TERGUGAT
535 — 215
  • mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnyakecuali masalah penahanan karena sudah dilepaskan dariRutan";: Sebagai Ahli Hukum Perbankan, didengar keterangannya dipemeriksaan persidangan perkara tindak pidana perbankanregister No. 755/Pid.Sus/2014/PN.Srg Pengadilan NegeriSerang, Jawa Barat dengan terdakwa a/n Muhammad Kikidengan putusan lepas dari segala tuntutan;: Sebagai Ahli Hukum Perbankan untuk "transaksi derivatif",didengar keterangannya di persidangan perlawanan atasPenetapan Penyegelan gugatan kepailitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
133 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Keberatan Melenceng Dalam Menerapkan Konsepsi Hukum Ruleof Reason1)Seperti dijabarkan oleh Sustrisno Iwantono, Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha, dalam Filosofi dan Latar Belakang Belakang UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, (secara ekonomis) dan Status/Kelembagaan,Wewenang & Tugas KPPU, dimuat dalam Prosiding RangkaianLokakarya Terbatas MasalahMasalah Kepailitan dan Wawasan HukumBisinis Lainnya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
IR ROBERT HUTAHAEAN, MM., ALS RIO
379 — 203
  • Utrdan Kepailitan, Hukum Pembiayaan Non Bank, Hukum Jaminan, danHukum Dagang; Bahwa ahli menerangkan setelan mendengar paparan hasil Penyidikanyang dijelaskan Penyidik terhadap kegiatan Omega Prime yangdilakukan Sutandy Setyawan Ngui, terdakwa Robert Hutahaean,Wawan Istianto, dan Marthen Malelak, maka perbuatan tersebut telahmemenuhi unsur perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesiasebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
110 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Keberatan Melenceng Dalam Menerapkan Konsepsi Hukum Ruleof Reason1)Seperti dijabarkan oleh Sustrisno Iwantono, Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha, dalam Filosofi dan Latar Belakang Belakang UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, (secara ekonomis) dan Status/Kelembagaan,Wewenang & Tugas KPPU, dimuat dalam Prosiding RangkaianLokakarya Terbatas MasalahMasalah Kepailitan dan Wawasan HukumBisinis Lainnya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 58/PID.B/2016/PN.Psr
Tanggal 11 Agustus 2016 — RAYMON CHANDRA
163 — 82
  • Pasal 31 UndangUndangNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang).Berdasarkan halhal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada MajelisHakim untuk memutuskan sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa Raymon Chandra tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaankedua sebagaimana dalam surat dakwaan;2.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Agama
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2008
5255 — 28701
  • Tentang : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  • mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatanhukum.Bagian KeduaPewalianPasal 4Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.(1)(2)(1)(2)Pasal 5Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukanperbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untukmenetapkan wali bagi yang bersangkutan.Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN AMUNTAI Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Amt
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
WANDY ARIFANSYAH
Tergugat:
ASPUL, H.
89 — 11
  • Sedangkan, kKewenangan daripengadilan niaga berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan adalah untuk menangani sengketasengketa komersial sepertisengketa di bidang hak kekayaan intelektual, sengketa dalam proses likuidasibank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan serta perkara kepailitan danpenundaaan kewajiban pembayaran utang;Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dari pengadilan khususyang terdapat dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana telah diuraikan,Majelis Hakim juga
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 21/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT GALATTA LESTARINDO Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat III : CV ANUGERAH JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IV : CV BERSAMA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VI : CV NUSA ABADI JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Terbanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara I
Turut Terbanding/Tergugat X : CV NUSA INDAH PERMAI
71 — 41
  • .10.000.000.000, (Sepuluh miliarRupiah);Yang harus dibayar seketika oleh masingmasing Para Tergugat, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap atau seketika dibacakannya putusan iniapabila Petitum Serta Merta (uit voerbaar bijvoorad) dikabulkan oleh MajelisHakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Langsa;42.Bahwa untuk tidak menunggu lama di karenakan Penggugat telahbanyak, mengalami kerugian serta perbuatan Para Tergugat berpotensiuntuk diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangdan/atau Kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-11-2012 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 663/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.
Tanggal 11 Nopember 2013 — M E L A W A N EMPEROR MINES LIMITED INTERPID MINES LIMITED BRADLEY AUSTIN GORDON VANESSA MARY CHIDRAWI PT. INDO MULTI NIAGA ANDREAS REZA NAZARUDDIN MAYA MIRANDA AMBARSARI
212 — 195
  • Majelis Hakim yang memeriksaperkara Gugatan a quo wajib demi hukum mentaati dan menerapkannya agartidak membenarkan pemberian kuasa kepada orang yang tidak memilikikewenangan dan kapasitas untuk itu atau melanggar asas persona standi inJudicio.Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 09 K/N/1999tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/N/1999 tanggal11 Mei 1999 dalam perkara perdata khusus kepailitan yang mengandung kaidahhukum bahwa gugatan mengandung cacat formil
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Nopember 2012 — Jenny Irwan >< 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Koordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi
139 — 60
  • Kantor LelangNegara) ; dan (b) jika aset piutang dan atau jaminanjaminannya tersangkut perkara hukum di Pengadilan (diPengadilan Negeri atau di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri setempat), jika perkaranya dimenangkanBBO / BBKU, dilakukan eksekusi sesuai dengan danberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkaranya yangtelah berkekuatan hukum tetap dan pasti (melalui eksekusilelang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atau melaluikewenangan pengelolaan/pencairan aset oleh Kurator didalam proses kepailitan
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 18-08-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN Mentok Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
SELIYANI
Tergugat:
1.ARIYANTO
2.CHANDRA DEWI KARTIKA SARI
3.RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn
Turut Tergugat:
PT. FOSS ALAM NUSANTARA
260 — 145
  • ,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2011 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 505/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — HARDI WIJAYA >< BANK INDONESIA,Cs
194 — 38
  • PENYIMPAN DANA PADA TERGUGAT IIMEMILIK HAK UNTUK DILINDUNGI BERDASARKAN AMANAT UU NO. 7TAHUN 1992 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH OLEH UU RI NO. 10TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.15.Bahwa sesuai jiwa dan makna UndangUndang Dasar 1945(terutama Pasal 33), ketetapan MPR terutama mengenai GarisGarisBesar Haluan Negara, Undangundang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan Jo UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.23 tentang Bank Sentral, Kitab Undangundang Hukum Perdata,Undangundang Hukum Dagang dan tentang Kepailitan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum Kehutanan
Register : 22-02-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 17/Pid.B/LH//2017/PN Tjs
Tanggal 16 Agustus 2017 — RONI AKASE BIN JOHN AKASE
606 — 211
  • ., Ph.D (dibacakan) :Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagaidosen untuk mata kuliah persaingan usaha, hukum kepailitan, danhukum pidana, serta menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan HumasKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN;Bahwa ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas antara lainadalah UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerseroanTerbatas,
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Januari 2017 — - Ir. Wahyudin Akbar, Lawan - Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina),
222 — 161
  • Ada peringatan diundangundang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bagi Pengawas yangmelakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugaspengawasannya secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas kerugiandalam hal kepailitan (pasal 47) dan laporan tahunan yang tidak benar danmenyesatkan (pasal 51). Dalam hal Pengurus menjalankan programHal 39 dari 116 hal.Pen.No.307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Tabung Pohon Pertamina Foundation telah dilakukan :a.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
88 — 50
  • Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karenaadanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.Bahwa sebagaimana hak mendahulu yang diatur dalam Pasal 27 diatas,penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukanhaknya meskipun Debitur maupun pihakpihak yang berkepentingan lainnyaterkait unit kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkenalikuidasi.7. Bahwa unit kendaraan MITSUBISHI PAJEROSPORT 4X2 GASOLINE V.6A/T; No.