Kota Batam) Tahun 2018;

Agung Automall Batam Center;

JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan MITSUBISHI;

JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan MITSUBISHI;

Tahun 2018 Merk Kendaraan HINO;

Kementrian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Kelaiklautan Kapal,

SINAR BAHARI II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI telah hilang;

SINAR BAHARI II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI;

Pasifik Abadi,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Surabaya Pelindo III
Terbanding/Turut Tergugat III : Irwansyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Asep Hartono

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.,DIREKTORAT JENDERAL PERBUHUNGAN LAUT Cq., KANTORKESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA.,berkantor di Jalan Kalimas Baru No.194, Surabaya, Jawa Timur 60165, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT I;3. PT.

Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Distrik Navigasi Klas I Sorong
Terbanding/Penggugat IV : Tn.ALFRET MANDACAN
Terbanding/Penggugat II : Ny.ANIKE MANDACAN
Terbanding/Penggugat III : Tn.YUNUS MANDACAN
Terbanding/Penggugat I : Tn.YULIANUS MANDACAN
Turut Terbanding/Tergugat I : Tn.EDY TUANTE

PUTUSANNomor : 30/PDT/2017/PT.JAPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimanatercantum dibawah ini dalam perkara antara :Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan RepublikIndonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cqDistrik Navigasi Klas Sorong, beralamat di Jl.SawoKlademak Il Pantai Sorong,Papua Barat, selakuPEMBANDING, semula sebagai

hak yang sah dan tampa sepengetahuan Para Penggugatatau alm.BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obeksengketa adalah Perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad);Bahwa karena permohonan penerbitan Sertifikat Hak PakalNo.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas namaDepartemenPerhubungan Republik Indonesia didasarkan atas perbuatan melawanhukum, maka adalah seharusnya apabila yang terhormat Majelis Hakimyang menyidangkan perkara ini menyatakan sertifikat Hak Pakai00321/MBatas nama Departemen Perhubungan

bahwa karena perbuatan Tergugat yang menjual obyek sengketakepada Tergugat Il tampa alas hak yang sah dan tampa sepengetahuan danseijin Para Penggugat atau alm.BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yangsah atas obek sengketa adalan Perbuatan melawan = hukum(onrechtmatigedaad) yang menjadi dasar hinggaterbitnya Sertifikat Hak PakaiNo.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas namaDepartemen PerhubunganRepublik Indonesiamenjadikan Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyeksengketa atas nama Departemen Perhubungan

telah mengeluarkan/menerbitkan sertipikat hak pakai terhadap tanah in casu No.HP.00321/MB atas nama Departemen Perhubungan RI (Tergugat II), dan dalamgugatan Penggugat baik pada posita angka 11 maupun petitum angka 6 dinyatakanbahwa sertipikat hak pakai terhadap tanah in casu No. HP.00321/MB atas namaDepartemen Perhubungan RI dinyatakan tidak berkekuatan hukum; SehinggaPengadilan Tinggi Jayapura tidak mungkin menyatakan tidak berkekuatan hukumsertipikat hak pakai terhadap tanah in casu No.

HP.00321/MB atas namaDepartemen Perhubungan RI. tanpa mengikut sertakan Badan PertanahanKabupaten Manokwari sebagai Tergugat, sebab untuk mengetahui benar tidaknyaatau telah terpenuhinya syaratsyarat dalam penerbitan sertipikat adalah ada padaBadan Pertanahan Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya dapat terlihnat adatidaknya etikad baik Departemen Perhubungan RI dalam membeli terhadap tanah incasu dari Tergugat sehingga timbul sertipikat hak pakai; sedangkan eksepsi angka2.

Mengingat pasal-pasal dalam HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 13 Tahun 2012, Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah hilang dokumen

Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan;

LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA III40 atas nama PT.Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan Dan Kepelautan;3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan agar Menerbitkan kembali Grosse Akte KM.LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA IIl40 atas nama PT. PelayaranSamudera Djakarta Lloyd (Persero);4.

Bukti P4 : Foto copy dari Fotocopy Departemen Perhubungan lautDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar danPencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, Grosse AktePendaftaran Kapal Nomor : 1511 tanggal 22 Oktober1998, Nama Kapal KM. Lhoksemawe Caraka Jaya Niagalll 40, Nama Pemilik PT.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan agar Menerbitkan kembali Grosse Akte KM.LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA Ill40 atas nama PT. PelayaranSamudera Djakarta Lloyd (Persero);4.

Menetapkan barang bukti yang terdiri atas : 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS K II Tahun 2013 atas nama MUHAMMAD YUNUS dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, 1 (satu) buah buku register surat keluar dinas perhubungan dari tahun 2007 sampai tahun 2010, 1 (satu) rangkap Surat Petikan Bupati Sidrap Nomor : 466 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Drs.

ANDI KHAIRUL, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang, 1 (satu) rangkap Surat Petikan Bupati Sidrap Nomor : 820/056/BKD tanggal 19 Maret 2010 tentang Pemberhentian Drs.

ANDI KHAIRUL, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 (dua) rangkap SK Pengangkatan Tenaga Sosial Tahun 2009 dan Tahun 2010, 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS K II Tahun 2013 atas nama ACHMADI, S dari Dinas Perhubungan, Komuniskasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS K II Tahun 2013 atas nama MAYA DARWISA, SH dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit CPU Computer berwarna hitam dengan merk Sun Case;Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.5.

PENGGUGAT- LA RAMAI- LA MBANGI- LA ASANA- WA AZI- LA JALA- LA ATI- ZAIMA- LA EWO - LA HANDU- LA HALIMU- ZAADI- LA USA JALI- ZAEMATERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA CQ. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar63.259 m2;6.

atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia;.

Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan RepublikIndonesia tanggal 18 September tahun 1996;.

Saksi tidakkenal dengan para Penggugat;Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.BauBahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan (pihak

Udara, Surat Penyerahan Kepemilikan tanah lokasiLapangan Terbang Perintis dari Tergugat Il kepada Tergugat NomorWP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat Keputusan PemerintahDati Il Buton (Tergugat Il) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978 tentangpenyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari kepadaDirektorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03 tanggal 18September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Menimbang

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Grosse Akta Kapal (Asli) Kapal TRAILING SUCTION DREDGER dengan nama RANTAU INDAH MANDIRI 02, Nomor Surat Ukur 451/EEd, tanggal 15 Maret 2012 yang dibuktikan dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor 5519, tanggal 8 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok dinyatakan telah hilang;

Bahwa Kapal TRAILING SUCTION DREDGER dengan nama RANTAUINDAH MANDIRI 02, Nomor Surat Ukur 451/EEd, tanggal 15 Maret 2012yang dibuktikan dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor 5519, tanggal 8Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priokdi Tanjung Priok (terlampir P 2);3.

Bahwa PEMOHON sangat membutuhkan Penetapan ini dikarenakansebagai syarat untuk melakukan pengurusan perpanjangan jjin untuk danatas nama Kapal TRAILING SUCTION DREDGER dengan nama RANTAUINDAH MANDIRI 02 di Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok di TanjungPriok, dimana Penetapan ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhiagar Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung

Menetapkan Grosse Akta Kapal (Asli) Kapal TRAILING SUCTIONDREDGER dengan nama RANTAU INDAH MANDIRI 02, Nomor SuratUkur 451/EEd, tanggal 15 Maret 2012 yang dibuktikan dengan Akta BalikNama Kapal Nomor 5519, tanggal 8 Januari 2019, yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok telah hilang;3.

MAINING ANUGRAH SEMESTA yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok tersebut, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P1 yaitu tentangFoto Copy Salinan Akta Nomor 3, Tanggal 5 Oktober 2017 tentang PendirianPerseroan Terbatas PT.

MAINING ANUGRAH SEMESTA yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok tersebut, selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonanPemohon, dimana Pemohon berkeinginan untuk memperoleh PenetapanPengadilan yang akan dipergunakan untuk mengurus penerbitan Grosse AktaPendaftaran Kapal pengganti;Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 11/ Pdt.

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 2889, tanggal 20 Oktober 2016, dengan nama kapal Ganggari Fast Boat, atas nama pemilik I Made Sujati Wira Kusuma yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Benoa pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa telah

hilang;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Bundel bundel Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK-DJPD 192 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Syahbandar Pembantu di Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 2 (dua) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur nomor : KP. 004/20/2/BPTD-XI/V/2021,

tanggal 28 Mei 2021, 1 (satu) lembar copy legalisir SOP penerbitan surat persetujuan berlayar yang ditandatangani oleh Kepala BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Jadwal Oprasi Kapal di Dermaga Ponton dan MB Ketapang Glimanuk Periode 26 Juni s.d. 15 Juli 2021, tanggal 25 Juni 2021, 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur nomor: KP

PenggugatSISWANTOTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkPurwanto

,SH Kesemuanya adalah PegawaiKementerian Perhubungan RI beralamat di Jalan MedanMerdeka barat No.8 Jakarta Pusat berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2020 No: SU 38tahun 2020 yang telah di daftarkan di KepaniteraanMuda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal14 oktober 2020 No: 776/Leg.srt.KuasaAdvokat/2020/Pn.Ckr untuk ~ selanjutnya disebutSCDAQ Al. . cc ccc ecee eee eeeee nena eneeeneeeeeeneeenaees Tergugat Ill;Ir.

Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perkeretaapian, NomorSPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019,TujuanPenilaian : Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPrasarana LRT Jabodebek.

Sehingga tidak diikutsertakannya PPK Satuan KerjaPengembangan, Peningkatan dan Perawatan PrasaranaHalaman 32 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrPerkeretaapian Tahun Anggaran 2020 di bawah Direktur JenderalPerkeretaapian Kementerian Perhubungan berakibat pada gugatankurang pihak.8. Bahwa M.

Areyanti, MAPPI (cert) atasPermintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2019 ....... dst..b.

Bahwa berdasarkan gugatan aquo Point 4 tersebut diatas sangatjelas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ProvinsiJawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian adalah pihak yang juga menentukan jumlahbesarnya ganti kerugian bangunan objek sengketa.c.

WIRYANTO KHONG, dkklawanKEPALA CABANG PELABUHAN SUNDAKELAPA/KALI BARU, DEPARTEMEN PERHUBUNGANPERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II, dkdanPT PUTRA MADYA JAYA GIRI, dkk

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1385 tanggal 09 Juli 2019, dengan Nama KAPAL NELAYAN 2017 903 yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dengan Nama Pemilik KOPERASI NELAYAN FALA CEMERLANG yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sula

telah hilang karena tercecer di sanana pada 16 November 2020

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2204 Tanggal 11 September 2020 dengan nama kapal Manusela Permai 07 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dengan nama pemilik Hi.

Haenuddin yang beralamat di Jalan Manusela RT.011 RW. 000, Kelurahan Namaelo Kota Masohi Provinsi Maluku telah hilang karena tercecer di rumah pemohon pada tanggal 15 Oktober 2023;

dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT;

------------------------------------------------

-------------

Pembanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS Diwakili Oleh : MOHD FENDRO ARRASYID SH
Terbanding/Penggugat : PT NINDYA KARYA PERSERO

PUTUSANNomor 195 /PDT/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS, berkedudukan di Jl.Pramuka Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yangbernama Mohd.

Oktober 2014 tentang pelaksanaan PaketPekerjaan: Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei Selari diKecamatan Bukit Batu dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 82(delapan puluh dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai padatanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat danTergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaandimaksud sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut;Bahwa Tergugat juga telah memberikan penambahan waktu dengan SuratKepala Dinas Perhubungan

Bengkalis Nomor:PPK/Dishubkominfo/2014/274 tanggal 29 Desember 2014 tentangperpanjangan waktu 50 hari kalender sesuai surat permohonan PenggugatNomor: 057/NKDSS/TEK/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentangPermohonan Perpanjanagan waktu 50 (lima puluh) hari kalender yaitu padatanggal 20 Februari 2015 namun sampai dengan tanggal yang telahditetapbkan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai denganprogres 100% (seratus persen);Bahwa Terguagt melalui surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi

Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April 2013 dengan surat ukur nomor 128 /Gc tanggal 30 Mei 2000 dengan panjang 18,50 meter, lebar 6,50 meter, dalam 2.00 meter , isi kotor GT. 72 , isi bersih NT. 43 , tanda selar GT 72 No. 128 /Gc yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang , nama pemilik SUKADAR berkedudukan di Jl.

Memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April 2013 pengganti ;--------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal MINA RAHAYU Grosse Akta Baliknama KapalNomor : 9495 tanggal 16 April 2013 dengan surat ukur nomor 128 /Gctanggal 30Mei 2000 dengan panjang 18,50 meter, lebar 6,50 meter, dalam 2.00 meter, isi kotorGT. 72 , isi bersin NT. 43 , tanda selar GT 72 No. 128 /Gc yang dikeluarkan olehDepertemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;2.

Bahwa Pemohon juga telah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut diKementerian Perhubungan' Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semarang tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan ;6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;7.

Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April2013 dengan surat ukur nomor128/Gc tanggal 30 Mei 2000 dengan panjang 18,50meter, lebar 6,50 meter, dalam 2.00 meter, isi kotor GT. 72 , isi bersih NT. 43 , tandaselar GT 72 No. 128 /Gc yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semarang , nama pemilik SUKADAR ~~ berkedudukan di Jl.Mangkudipuro Desa Dukutalit Rt 03 Rw.01 ,Kecamatan

Memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semaranguntuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April 2013pengganti ; 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Penetapan No. 1/Pdt.P/2014/PN Pti.

Hal: 6 darihal 8Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyatabenar Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnyadiperintahkan kepada Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semarang untukmenerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal

VANDANI 3, panjang 14,52 m, lebar 4,90 m, dalam 2,10 mtanda selar : GT. 29 No.1147/Ft tahun pembuatan 2004 yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran Kapal di Cirebon milik Pemohon telah tercecer / hilang dalamsuatu acara hajatan, meskipun Pemohon telah mencarinya di beberapatempat ternyata Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran di Cirebon, (GROSE

LK/ 440 / VI / TUK.7.2.1 / 2021 / Polsek Tegal Barat,tanggal 24 Juni 2021 dan selanjutnya memerintahkankepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KesyahbandaraanDan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, Untuk menerbitkan kembali aktapengganti atas Grosse Akta Pendaftaran kapal tersebut; Bahwa untuk memperoleh Grosse Akte Pendaftaran Pengganti dimaksud,harus

Tgl Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal diCirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IICirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untukKapal Motor (KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta PendaftaranKapal No 2485 tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama Soleman

23, permohonan Pemohon dalam petitumnya yang mohonagar Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkansekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untuk Kapal Motor (KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 2485 tanggal 19 Januari 2005yang tercatat atas nama pemilik SOLEMAN (Pemohon), adalah beralasan untuk dikabulkan ;Halaman 7 dari 12 Penetapan No.3 /Pdt.P/2021/PN.

Memberi jjin atau Kuasa kepada dahulu Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebonsekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il Cirebon, untukmenerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untuk Kapal Motor(KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 2485tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama SOLEMAN dan memberikannyakepada Pemohon : SOLEMAN selaku