Ditemukan 496 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : reke rede rega regen reje rene regi rere
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
165 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakandengan Surat Edaran atau sejenis beleids rege! lainnya;11. Mencermati uraian tersebut di atas maka PerdirjampelkesNomor 2 Tahun 2018 tidak termasuk ke dalam peraturan dibawah undangundangan yang dapat dimintakan uji materiil keMahkamah Agung, maka Termohon dengan ini meminta kepadaKetua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesiauntuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;IV. Tentang Pokok Permohonan;A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/Pdt/2014
Tanggal 3 September 2015 — PT. WINDU PRIMA SEJAHTERA, vs.PT. BANK MAYBANK INDOCORP, dk.
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege/l van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 179 PK/Pdt/2014b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahngunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Kasasi.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 23 Agustus 2018 — RAHMAWATI ; KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
252 — 226
  • Tindakan Kepala Suku Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penerbitan objeksengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan(eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negaradilingkungan eksekutif, kKhususnya sebagai bagian dari rangkaian prosespelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuatperaturan perundangundangan (rege/geving) serta bukan perbuatan yangbersifat mengadili (rechtspraak);c.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 04-03-2024 — Putus : 26-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 88/PDT/2024/PT MKS
Tanggal 26 Maret 2024 — TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XII : NURJANNAH Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIII : Idris Suami Nurjannah Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIV : LASO Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XV : DUDING Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVI : kandatong Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVII : REGE
20 — 9
  • TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XII : NURJANNAH Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XIII : Idris Suami Nurjannah Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XIV : LASO Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XV : DUDING Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XVI : kandatong Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
    Pembanding/Tergugat XVII : REGE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
125 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara, dalam hubungannya dengan tanah, memilikikewenangan untuk mengatur (rege/en), mengurus (bestuuren),dan mengawasi (tozichthouden), sehingga Negara berwenanguntuk mengatur perencanaan, peruntukan, penggunaan danpengawasannya untuk dipergunakan sebesarbesarkemakmuran rakyat dan memberikan pelindungan sertakepastian hukum;V. Kesimpulan;Halaman 39 dari 45 halaman.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 50/Pdt.G/2017/PN GSK
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat:
PT. KAWASAN INDUSTRI GRESIK
Tergugat:
PT. BINA KARYA PRIMA
94 — 35
  • Bahwa jelas~ aturan tersebut = sifatnya adalah =memaksa(dwingen/imperatif) bukan mengatur (rege/d), dimana para pihak terikatdan wajib mengikuti dan mentaati hukum/aturan tersebut karena aturantersebut mempunyai sanksi apabila penetapan patokan harga dimaksudtidak ditaati oleh perusahaan kawasan industri sebagaimana Pasal 26ayat (1) huruf b PP KI;15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2013 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2862 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Nopember 2013 — E. DJAJULI, DKK VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR, DKK
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar ketentuan dalamPasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan,"Hakim dalam bermusyawarahkarena jabatannya harus mencukupkan alasanalasan hukum yangmungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yangmenyatakan tidak ada halhal yang baru yang perlu dipertimbangkanmerupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukankesalahan penerapan hukum karena tidak memberikan alasan hukumdan kaidah hukum (rege
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
130 — 61
  • Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat S@MUIQ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722 2nn none nnnn nn nn nnn nnn neBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Anak
Register : 29-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BREBES Nomor 1/ Pid Sus/ 2015/ PN Bbs
Tanggal 16 Februari 2015 — - SYARIF HIDAYATULLOH BIN TABRI
66 — 15
  • Brebes kemudian Terdakwamengajak saksi koroan FARKHANAH binti WAHUDIN untuk menontonkonser Band Rege di daerah Ketanggungan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. MITRA LIMA R VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. PT. LAGUNA ALAM ABADI;
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (rege/ van het objectieverecht). Apabila penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau kelirumenggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat pertimbangan yangcukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas;. Yahya Harahap berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama yangtidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding.Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — DRS. H. MUHAMMAD SANI ; . H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI
163 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membuktikanpula bahwa petugasS penjaga "mercusuar" diPulau Berhala adalah berasaldari Navigasi Tanjungpinang ProvinsiKepulauan Riau, bukan berasal dari DinasNavigasi Provinsi Jambi ;Bahwa dengan demikian iktikad baik dariPemerintah Provinsi Kepulauan Riau casuquo Pemerintahan Kabupaten Lingga yangtelah begitu. lama menguasai secara fisikwilayah Pulau Berhala patut dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutusHak Uji Materiil ini oleh Majelis HakimMahkamah Agung;Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum (rege
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
181 — 75
  • reGel); 222 n nnn nen nnn nn nnn ene nn nnn en nnn n en nnnnenennnnnesHalaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslanh menaati peraturanyang lebih tinggi.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-07-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 46/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 9 Oktober 2014 — Pembanding/Terdakwa : dr. H. NANANG SUGIANTO, MMRS.
Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
75 — 41
  • BanyuwangiTahun Anggaran 2010, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bukan merupakan perbuatan yang melawanhukum, melainkan pelanggaran terhadap kebijakan yangmengatur tentang tugas, wewenang menjalankan jabatannyasebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.Peraturan Kebijakan atau diskresi berfungsi sebagai bagiandari operasional penyelenggaraan tugastugas pemerintahancq Direktur RSUD Genteng Banyuwangi dalam upayamemberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Peraturan kebijakan (beleids rege
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2009 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN IV) Persero VS H. KHAIRUNEDI LUBIS, DKK
98 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmengenyampingkan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembandingdan selanjutnya tanoa memeriksa perkara kembali secara keseluruhan,baik mengenai fakta hukum maupun soal penerapan hukum, danmenurut hukum sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan harusmemeriksa perkara aquo secara keseluruhan;Bahwa dalam hal ini putusan majelis Hakim ic. putusan PengadilanTinggi Medan: belum memutuskan secara keseluruhan dan belum memberikanalasan alasan hukum yang jelas; bellum mencukupkan alasan hukum yang sempurna (rege
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 02-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA);
229 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bohn N.V.Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordtgewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moethebben: point dinteret, point dactionDan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulissebagai berikut:Deze rege!
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-04-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mtp
Tanggal 24 Nopember 2016 — Hj.ROSITA Binti H.MARDJUKI,dkk (memberikan kuasa kepada THAMRIN DJON, SH. 2. HM.MUCHTAR, SH. 3. PAHUWAFI.AR, SH.) Lawan ZAINUDIN Bin H.ARBAIN,dkk
79 — 66
  • Rp. 6.000,4, Rege@egs. qo esas a= Sas = Rp. 5.000, 6. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.000.000, J uml af ae Rp.3.486.000,(Tiga juta empat ratusdelapan puluh enam riburupiah)Hal 49 dari 49 hal.Put.Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mtp
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
84 — 79
  • Saya tegaskan kembali, jika Seorangtelah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempatS@MUIAa;Bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleidOGO)) ~ =o nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nna ne nn nn nnn nna nnnnnna ncnBahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslan menaati peraturanyang lebih tinggi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 —
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili:Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (rege/ van het objectieverecht).
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 43/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.IGNASIUS TORA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
222 — 100
  • Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat SeMUIQ; 222222 nn nnn n nnn n nnn nn nnn nnn nen neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
NURSIAH
Tergugat:
KEPALA DESA REMPANGA
185 — 140
  • SKKADES/DR/I/2019 tentang Pembentukan PanitiaPenjaringan dan Perangkat Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu tanggal28 Januari 2019: 2222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een nnn nen n een n nnn neeMenimbang, bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dantata usaha negara/administrasi negara dikenal produk hukum yangdihasilkan oleh lembaga legislatif berupa legislasi/regeling (peraturanperundangundangan), oleh lembaga eksekutif berupa Keputusan dan suratkeputusan yang bersifat mengatur intern (beleed rege