Ditemukan 32350 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 295 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Ir. H. HAMULIAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bertempat tinggal di JalanDiponegoro, RT. 01/RW. 02, Pasir Pangaraian, Kabupaten RokanHulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. WENDY BACHTIAR, S.H. ;2. ACHMAD ZAHRI T., S.H.
    No. 295 K/TUN/201013.14.15.Saudara H.
    No. 295 K/TUN/2010"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, peresmianpemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktumengucapkan Sumpah/Janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikanmasa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan" ;.
    No. 295 K/TUN/2010Pemohon Kasasi menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal pengembalian gaji dantunjangan serta penerimaan lainnya atas nama H.
    No. 295 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2010
Tanggal 5 Agustus 2013 — Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, DKK vs. I. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 89 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 89 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1 Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Sultan Agung No.74Kota Kediri ;2 Drs.SSOEPRAWOTO,KewarganegaraanIndonesia,pekerjaanpensiunan, beralamat di Jalan Pandan No.08, KelurahanSukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;3. Drs.
    No. 89 K/TUN/2010sebagaimana terurai dalam faktafakta dan alasanalasan diajukannyagugatan ini oleh Para Penggugat, sebagai berikut :Bahwa, Para Penggugat adalah para Pembina Yayasan Pawyatan Daha,berkedudukan di Kediri, pada tanggal 08 Maret 2006, telah melaksanakanperubahan terhadap Akta No.14/78/11, tertanggal 22 November 1978, yangdibuat dihadapan W. Soetomo, SH.
    No. 89 K/TUN/201010.Bahwa, tindakan Tergugat dalam hal tetap memproses Akta No.66, tanpamenghormati proses peradilan yang sedang berjalan, merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik ;10.1.Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007, maka semestinyaTergugat a quo sebelum melakukan pengesahan dan/atau sebelummenerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo perlu
    No. 89 K/TUN/201010perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan bahwa gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima ;Il.
    No. 89 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — Budi Darmawan Wibowo vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 325 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Selain itu berdasarkan Pasal 105,124,140 KUHPerdata pengurusan hartabersama (gonogini) seharusnya dilakukan oleh suami (SUKENDI RUSLI)sebagai Kepala Persatuan SuamiIsteri.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/2013Penggugat tidak diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 23 Juli 2012 telahmempunyai kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/20137.2.kewenangan membuat Surat Keputusan Perubahan Data Pendaftaran Tanah(Peralihan Hak) ;Surat Keputusan yang diterbitkan Kakanwil BPN Prov.
    Putusan Nomor 325 K/TUN/201310.11.Dalam Konsideran Keputusan ( Membaca ) yang mengajukan permohonanpembatalan adalah :9.1. Ny. Sukris Hadi Harjono al. Ngadirah dkk 5 orang tanggal 29Nopember 2000, yaitu orangorang yang sama sekali tidak memilikihubungan hukum dengan tanah dimaksud ;9.2.
    Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat merupakan bentuk peralihan hak (sertipikat tetap/tidak dimatikan) walaupun secara fisik berupa surat keputusan TUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — Drh. HERBONO vs. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 324 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 324 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drh.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur;7 HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., M.Kn.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab VPemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana, (poin 2 ayat (b))Tindak Pidana yang diancam pidana 4 tahun atau diamcam pidana yang lebihberat adalah tindak pidana kejahatan yang berat.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014123/G/2013/PTSbadalahKeputusaTergugattan&&alJun2013mo880/1352/212.Tahu2013tentanPemberhentianTidakDenganHormatSebagaiPegawaNegeriSipil(atHalaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 324 K/TUN/2014asnamaPenggugatBahwTergugatmenolakdan/atamenyangkalsemudalildalilyangdikemukakaolePenggugatdalamsuratgugatanDYtangsal15Juli2013yangdiajukanHalaman 11 dari 23 halaman.
    Putusan Nomor 324 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — SUHATI BIN JALI, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, DK
56 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 116 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. SUHATI BIN JALI, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Caplek RT.03 RW.01 Desa Karang SinomKecamatan Tirta Mulya Kabupaten Karawang, pekerjaan IbuRumah Tangga;2.
    Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Terhutang (SPPT) Pajak bumi dan Bangunan tertanggal 22 Maret tahun2013 dengan luas 1.889 Ha (18.890 m?)
    Putusan Nomor 116 K/TUN/201512.5.12.6.12.7;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Cikampek Timur GambarSituasi Nomor 2570 tertanggal 23 Desember 1991 luas 1.870 m?,atas nama Naamlooze Vennootschap Maatschppij Tot ExploitatieVan Vastigheden Thoeng Jin berkedudukan di Jatinegara.
    Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;16.
    Putusan Nomor 116 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 27-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARRY INDRIATI, ST
73 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 496 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 496 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan diGedung Perinis Kemerdekaan, JI. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANIE RATNA SANTOSA, SH., Msi, Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, beralamat di Gedung PerinisKemerdekaan, JI.
    Sesuai Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan KoordinasiKeamanan Laut RI Nomor: SKEP012/KALAKHAR/BAKORKAMLA/I/2010tanggal 25 Januari 2010 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, Golongan Illa, dengan tugas jabatan sebagaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013Pengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan LautRl;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan
    dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidakpernah menerima Skep yang dimaksud sehingga tidak dapat mengajukankeberatan administratif sebagaimana mestinya;Butir e (1) sub bagian MENIMBANG, dimana disebutkan mengenai absensiterbukti tidak masuk kerja tanopa keterangan / alasan yang sah selama 73hari kerja, dapat ditanggapi bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikanpada angka 3 tersebut diatas bahwa adanya rekayasa terhadap Penggugatdengan bukti sebagai berikut;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN
    Telah diklarifikasi, KasubbagKepegawaian Sutarso, SH, atasan langsung dari PNS HarryHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013(xiii)(xiv)Indriati, mengetahui bahwa PNS Harry Indriati, ST, memang telahmengikuti Diksar Angkatan Tahun 2010 dan telah memilikisertifikat sehingga perlu pertimbangan pimpinan untuk perlunyamengulang kembali Diksar tersebut.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 45 P/HUM/2010.-
Tanggal 21 April 2011 — I WAYAN SUKAJA, S.sos, vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,
78 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, vs. PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk
158 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 532 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014tidak memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPNo. 11/2010 ;12.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201425,26.pemilik hak diberikan PERINGATAN II untuk mengusahakan,menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaanatau sifat dan tujuan pemberian hak.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201432.33.34.35.a. areal tanam = 1.586,32 Ha:b. perumahan = 3,32 Ha:c. Infrastruktur jalan = 54,84 Ha:d. Nursery/pembibitan =18 Ha;e. HCV/DAS = 308,67 Ha;f.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — BUPATI SUMBAWA (Pemerintah Kabupaten Sumbawa) vs CECE SURIADI, dkk
107 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 172 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: INDI SURYADI, S.H.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Seketeng, SuratUkur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003 Luas 38.614 m?
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014penggantian sertifikat yang hilang, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 654,tanggal 16 Desember 1985;.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2014Biayabiaya: 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi .......Rpo489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 172 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HARRI SUSATIYO, S.Pd., vs GUBERNUR JAWA TENGAH,
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2011
    No. 65 K/TUN/201 111. Bahwa pertimbangan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaiberikut :a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dankeluarganya ;b.
    No. 65 K/TUN/201 1a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Jika surat keputusan tersebut mendasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka seharusnya bagianmemutuskan menetapkan berbunyi Menjatuhkan hukuman disiplinberupa pemberhentiah tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil ;e.
    No. 65 K/TUN/201 1Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1. Meterai........ Rp. 6.000, tid.2. RedakSi..............:0068 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi........... Rp. 489.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 65 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — ASMADI Bin KASIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 169 K/TUN/2014
    tersebut adalah memenuhi kwalifikasi sebagai objeksengketa TUN ;ll.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014tanah dengan empat bagian dalam satu hamparan dengan luaskeselurunan 19.863,5 m? (sembilan belas ribu delapan ratus enampuluh tiga meter koma lima) dari sdr.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Perumahan Nasuional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisaluas 1.012.076 M?
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak tidaknyagugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.3.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. HANSOLL INDO vs. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), DKK
117 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20141.15,1.16.1.17,1.18.1.19.a.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20147.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/2014a.
    Putusan Nomor 398 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — ANI HARYANI BINTI M. AINI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH
44 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 135 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ANI HARYANI BINTI M. AINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlou Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014c. Point 1 didapati keterangan bahwa SHM Penggugat telah dialihkan/peralihan hak menjadi atas nama Drs.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa dalam proses pembuatan Pengalihan Sertifikat Nomor 575 atas namaAni Heryani binti M Aini ke Drs.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan JudexFacti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objeksengketa, karena Penggugat sudah mengalihkan haknya melalui jual belikepada Drs.
    Putusan Nomor 135 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — Ny. ANDRIANA MARIA, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
79 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 149 K/TUN/201511,12.13.14.15.Bahwa dalam Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor1930/Kelurahan Ledeng/2001 terbit tanggal 2 Februari 2001, Surat UkurNomor 48/Ledeng/2001 tanggal 17 Januari 2001 luas + 2.104 m?
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:A.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;4. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama sama sekali tidakmempertimbangkan mengenai isi dari Surat Laporan hasil Mediasi Tanahbekas Eigendom Verponding Nomor 4817 dan Eigendom VerpondingNomor 9582, terletak di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015Nomor 1349, terletak pada Persil 6 D IV, luas + 25.700 m?
    Putusan Nomor 330 K/TUN/20158.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015dasar terbitnya objek sengketa baru ditanda tangani oleh RM. Soekirnopada tahun 1983 yang nota bene sudah tidak menjabat lagi selakuCamat/PPAT Ciputat (vide: Bukti P8);13.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/TUN/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — MOH. ZEIN MUSTAFA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/20143.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajakatas tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;2.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — ABDUL RAZAK, DKK vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU, DK
59 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 640 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 640 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015mengenai subjek dan objek hukumnya;3.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015 Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima;Ill. DALAM POKOK SENGKETA:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/201510.503/482/SK/BP2T/2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaH.
    Putusan Nomor 640 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — RAMBU KATRINA ANANGGIA vs. KEPALA SMAN 2 WAINGAPU
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 114 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 114 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:RAMBU KATRINA ANANGGIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanlbu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/2014Il.1.DASAR GUGATANBahwa sehubungan dengan perkara ini Penggugat mengetahui adanyaSurat Keputusan Kepala SMAN 2 Waingapu No. : 422/42/SMA.2/1I/2013pada tanggal 23 Februari 2013 yang diantar langsung ke rumahPenggugat.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 pihak SMAN 2 Waingapu memintadilengkapi surat keterangan Dokter. Hal ini disampaikan lisan oleh pihakSMAN 2 Waingapu lewat siswi kelas XII IPA Il an.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/201420.21.22;23.24.c.
    Putusan Nomor 114 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs CV. VENDIMI PUTRA INTERNASIONAL,
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — GUSTI SURYA DARMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 348 K/TUN/20144 MARIOMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai Nomor 21Rt.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Majelis Hakim telah memanggil pihak TNIAD dan meminta ditunjukan bukti alashak di atas tanah objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya Bp.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754