Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — dr. HELDY CHANDRA VS BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 181 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 181 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:dr. HELDY CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Kaasar, Jaga VI, Kecamatan Kauditan,Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan PNS (PJ. Kepala UPTDPuskesmas Tuntung, Kecamatan Pinogaluman, KabupatenBolaang Mongondow Utara;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. J.M. SIHITE, S.H.;2.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor100/57/SETDAKAB/ 11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/20157.Bahwa pada tanggal 20 November 2013, Syeni Wenas (isteri Penggugat) keBank Sulut Boroko dengan maksud untuk menanyakan tentangPemberhentian gajinya, dan menemui pihak Bank Sulut Boroko denganpegawai yang bernama Stenly, namun pada saat itu juga bapak Stenlymengatakan bahwa dr.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 15-06-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 29 September 2016 — CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT LAWAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI
135 — 57
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — YOHANNA DE MEYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DKK
108 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Sertifikat Hak Milik Nomor 354 / Desa Sadang, tanggal 3 Januari1996, Gambar Situasi Nomor 7492 / 1995, tanggal 24 November1995, luas : 1925 M2, atas nama Srijatin B.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015Verponding 1935/ No: 717, atas nama WL Samuel De Meyer F.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/201517.18.perjanjian antara Penggugat dengan siapapun yang diberikan hakguna bangunan dalam perkara aquo ;c.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/20152.38.2.39.2.40.2.41.2.42.2.43.2.44.2.45.2.46.2.47.Mei 1989, Luas 656 M2, atas nama: 1. Bintar Kusuma 2. IngWidjojo 3. Roi Nasaida 4.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015Halaman 55 dari 54 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. ASA JAYA AMALIA (PERSEROAN), VS KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 276 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGE13.PAGEdaftar hitam. Demikian juga PT. Lince Romauli Raya yang melaksanakanproyek penurapan Kali Baru Kramat Jati diberikan adendum penurunannaik kontrak. Kenapa PT. Asa Jaya Amalia tidak diberlakukan adendumpenurunan nilai kontrak sama dengan kedua perusahan tersebut;Bahwa Sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penggugat PT.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGE1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala BidangPengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumProvinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna AnggaranNomor 19502/1.793.2, tanggal 30 Dersember 2013,tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. AsaJaya Amalia;3.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGEPanitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. AdministrasiRp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGEPanitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. AdministrasiRp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002PAGE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2011
Tanggal 6 Februari 2013 — KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI vs. H. YAYAT ROCHADIAT, MM, DKK
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 148 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 06-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2009
Tanggal 6 April 2011 —
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2009
    No. 427 K/TUN/2009.3. Bahwa juga disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut bahwa tanah tersebutsemula dimohon Hak Pakai oleh Ny. TJHA MIONG LAN, BONG TIN TIN,TJETJEP, dan BONG THONG THONG, masingmasing seluas 4.300 M?,4.610 M?, 4.585 M?, dan 4.130 M?, jumlah 17.625 M?
    No. 427 K/TUN/2009.048/1994 Del. Yo. 203/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut. tanggal 22 September 1994,telah melaksanakan sita jaminan terhadap tanahtanah tersebut, yang luasseluruhnya + 26.000 M?, dengan batasbatas seperti telah disebutkan diatas;9.
    No. 427 K/TUN/2009.4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menggugat ROYANI Bin MAS'UD diPengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai surat gugatan tanggal 30 Agustus2007 dan terdaftar dalam register Perkara No. 336/PDT.G/2007/PNJKT.BAR;5. Bahwa dari uraian di atas gugatan Penggugat kadaluarsa;GUGATAN KURANG PIHAK;1.
    No. 427 K/TUN/2009.berupa Sertifikat No.4000/Tegal Alur yang diajukan oleh Pemohon Kasasisebagai alas hak dan diketahui oleh Termohon Kasasi selaku Pelapor;5.
    No. 427 K/TUN/2009.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi................Rp. 5.000, Fitriamina, SH.MH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 427 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — NURMAWATI PARHUSIP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, DK
70 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 221 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 221 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:NURMAWATI PARHUSIP, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanBerdagang, bertempat tinggal d/h. sebelum pemekaran dikenal denganDesa Sipinggan Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, KabupatenSamosir, setelah pemekaran dikenal dengan Desa/Huta Janji Maria,Desa Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-03-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2011
Tanggal 22 Maret 2011 — RATNA ANI LESTARI, SE., MM., EBDI ARISDIAWAN, SE., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUWANGI
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2011
    Nomor 09 K/TUN/201 1mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatanpengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya dankalau menarik dukungan terhadap pasangan calon yang didukung, dianggaptetap mendukung bakal pasangan calon tersebut ;.
    Nomor 09 K/TUN/20114. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;5.
    Nomor 09 K/TUN/2011e Adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor30/B.2/DPD VPG/IV/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketuadan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu Sdr.
    Nomor 09 K/TUN/2011Demikian pula dengan pendapat Lord Fuller, yang menyatakan :"Tuyjuan pembentukan hukum adalah sematamata untuk mencapaiketertiban dalam bermasyarakat ;B.
    Nomor 09 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216/K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ; Drs. ACHYAR RUSLI, Ak. MA.,
70 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 216/K/TUN/2010
    No. 216/K/TUN/20109. ADIMAS ARYO N. K. P, S.H.,Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.10. CALVINUS WJAKSONO NABABAN, S.H.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.11. HANDY TRINOVA, S.H.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.12.
    No. 216/K/TUN/2010dan sebutan nilai amatbaik untuk unsurunsur kesetiaan, prestasikerja dan kerjasama ;24.
    No. 216/K/TUN/2010pertimbangan hukum yang menyamakan antara PembebasanSementara dengan Pemberhentian Sementara ;Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memberikanpertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan bukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi.
    No. 216/K/TUN/20101.3. Apabila ada pejabat Widyaisuara yang tidak dapat mengumpulkanangka kredit sebagaimana dalam butir 1 dan 2 di atas, maka:a. Kepala LAN memberitahukan kepada pimpinan instansimasingmasing wdyaiswara dengan Nota Pemberitahuansepanjang mengenai Widyaiswara Utama ;b.
    No. 216/K/TUN/2010Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 216/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. REVELINO CHANDRA E.
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 478 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/201410.11.12.13.14.Pasal 75 huruf b berbunyi sebagai berikut :Pendamping Terduga Pelanggar berhak :b.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/20144. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertikeadaan semula ;5.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan Dr. H.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 K/TUN/2014
    Dengan demikian gugatan yang diajukan dalam persidangan iniadalah sesuai dengan Undangundang Peradilan TUN, sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UU PTUN jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun1992, menyebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN tetapimerasa Kepentinganya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanaHalaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/201 4dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentinganya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusantersebut
    Tidak digugat oleh Penggugat, maka akan timbulHalaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupunbagi Saudara BUDI RESTU LEKSONO itu sendiri.
    ;Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/20142. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah melampaui batas waktu yangditetapbkan oleh ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Makna atau kaidah hukum yang terkandung dari azas iniHalaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014adalah para pihak mempunyai kedudukan yang sama danharusdiperlakukan dan diperhatikan secara adil.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 19-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — PT. RUDY JAYA MANDIRI, DK VS PT. SINAR TAMBANG UTAMA
74 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 509 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 509 K/TUN/20152. Bahwa permohonan tersebut tidak pernah diindahkan ;3.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015Objek Sengketa in casu yang sudah diklarifikasi pada saatPemeriksaan Persiapan.1.5.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/20152.4.2.5.2.6.2A2.8.Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara danmenolak penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama Penggugat.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — ZULKAFLI, DK vs. BUPATI ROKAN HULU, DK
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 174 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — CV. SURYA KENCANA FOOD vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 352 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs RAHMI KOMALAWATI
52 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 314 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 314 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukandi Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Pulau Dompak, Tanjung Pinang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. MASRUR AMIN, S.H.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, danselanjutnya diikuti Surat Edaran dari KPU Nomor 22 dan Nomor 315Tahun 2013, yang seluruhnya didasari pada Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 diperbaharui dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik;.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20146. Asas Profesionalitas; dan7. Asas Akuntabilitas;g.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014keputusan peresmian pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRDKabupaten Bintan periode 20092014;6.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2014
Tanggal 8 Mei 2015 — ANDI HARAHAP, S.Sos, DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, DKK
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2014
    HarimuddinRasyid, SH dengan Nomor Urut 3 (Tiga)Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Bahwa Calon Bupati "Drs. H.
    TUN Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS,tertanggal 26 September 2013 (BUKTI P2),dalam sengketa antara:KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU;disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING;Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014MELAWAN :1) William B. Noya;2) Dr.
    Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Tentang Uji Materil Pasal aquo dalam perkara Nomor : 23/PUUV/2007, tertanggal 09 Januari2008; yang amarnya menyatakan bahwa pembatasan kasasiterhadap perkara tata usaha negara (TUN), Khususnya untuk objekgugatan keputusan pejabat daerah, tidak melanggar konstitusi;Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014c.
    Bahwa terhadap alasan Pemohon PK bahwa perkara a quo tidak bisadikasasi berdasarkan Pasal 45 ayat 2 c UndangUndang MahkamahHalaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Agung (UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 jo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
194 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 186 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvantkelijke verklaard);C.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015b. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yangterkait; danc.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; danh.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/20153.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2009 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2008
Tanggal 14 April 2009 — Kepala Dinas Perijinan Kota Malang,dkk vs ELSA ERITA, dkk
42 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 PK/TUN/2008
    No. 81 PK/TUN/2008Bahwa, Para Penggugat bertempat tinggal di atas tanah dan bangunanyang terletak di H.
    No. 81 PK/TUN/20082.
    No. 81 PK/TUN/2008khususnya yang tercantum pada UndangUndang No.4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 6 dan termuat dalampenjelasan pasalpasal tersebut..
    Putusan Mahkamah Agung RI No.272 K/TUN/2002, Tanggal 24 Januari2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.129/ B.TUN/ 2001/PT.TUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo.26/G.TUN/2001/PTUN.SBY (bukti P.PK2)..
    No. 81 PK/TUN/2008Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai.................Rp. 6.000,2.RedaksSi................Rp. 5.000, ttd/. A. K Setiyono, S.H3. Administrasi peninjauankembali..........::111+RO. 2.489.000,Jumlah ......... Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip.220000754.Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 81 PK/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — H. FAISOL vs. KEPALA DESA SUMBERMANJING WETAN, KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG, DK
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 468 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 473 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di GedungPerintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, diwakilioleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yangmemberi kuasa khusus kepada EKO SUTRISNO
    Bahwa obyek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara nyatanyata memenuhi kriteria Keputusan TUN danmenjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta untukmemeriksa dan mengadili sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputisebagai berikut :a Penetapan tertulis;Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan Pertimbangan Kepegawaian
    adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteriauntuk menentukan Badan/Pejabat dapat dikategorikan sebagai Badan/PejabatTUN adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dansiapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (public service) dapatdisebut sebagai Badan/Pejabat TUN.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Tergugat menerbitkan jawaban berupa suratkeputusan obyek sengketa pada tanggal 7Agustrus 2012. Apabila dihitung tenggangwaktu.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., KetuaKamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan H.Yulius, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2010 — Ir. ISKANDAR MULIA, ; ERLIN R. SIAHAAN,
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2009
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwaatas adanya berita dan pengakuan Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwa kepentingan Penggugat akibat adanya Sertifikat Hak Milik Nomor :1894 sekarang menjadi atas nama Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.
    No. 383 K/TUN/2009.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1894/Helvetia Timur tanggal 14 Juni 2004 atas nama ROMITAMAGDALENA KETAREN dan sekarang beralin atas nama Ir. ISKANDARMULIA ;4.