Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2015 Tanggal 19 Maret 2015 — EDDY SETYOHARDONO, DKK VS Hj. SUTI ASTUTI KAJADI
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 K/TUN/2015
Putusan Nomor 29 K/TUN/2015m?
Putusan Nomor 29 K/TUN/2015final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998,tanggal 2772001 Juncto 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 Juncto 93K/TUN/1996, tanggal 2421998 (Vide: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua, Jakarta, 2005)yang membatasi Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak MilikAtas Tanah sebagai objek yang bukan sengketa Tata Usaha Negara;Memperhatikan
TUN Yogyakarta sangat tidak tepat dan tidak berdasar.
nama Eddy Setyohardono dandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, berarti bahwa MajelisHakim Pengadilan TUN Yogyakarta dan Majelis Hakim PengadilanTinggi TUN Surabaya telah memutus bahwa jalan yang tergambarpada:Halaman 33 dari 40 halaman.
Putusan Nomor 29 K/TUN/2015
Putus : 25-04-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/TUN/2011 Tanggal 25 April 2011 — PT. UNITED TOWERINDO, ; BUPATI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI,
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 PK/TUN/2011
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Desember 2014 — KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU VS ERWINTA MARIUS, Ak. M.M
93 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 PK/TUN/2014
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2013 Tanggal 31 Mei 2013 — dr. H. ABDULLAH ROFIâÃÂÃÂI, DKK vs. BUPATI LAMONGAN, DK
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 K/TUN/2013
Putusan Nomor 188 K/TUN/2013perubahan ke 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ;ITV ALASAN DAN DASAR GUGATAN :Bahwa Para Penggugat adalah Perkumpulan Pedagang Pasar Tradisional BabatBersatu (PPTBB) berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 02 Oktober 2011 diNotaris Hj.
Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang didalilkan oleh Penggugatdalam gugatannya adalah :Halaman 17 dari 26 halaman.
Putusan Nomor 188 K/TUN/20131 Bahwa dengan demikian penerbit objek gugatanadalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Jelas :8.
Putusan Nomor 188 K/TUN/2013Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: dr. H.
Putusan Nomor 188 K/TUN/2013
Putus : 31-05-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DKK., ; PETER DAVID (PIETER DAVID PHIE),
105 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 K/TUN/2012
Nomor 164 K/TUN/2012oleh Tergugat berdasarkan Peraturan dan UndangUndang Pokok Agraria.
Makassar juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 42/Bdg.TUN/1998/PT.TUN juncto putusan MahkamahAgung RI Nomor 112 K/TUN/1999 juncto putusan Peninjauan KembaliNomor 38 PK/TUN/2002, dari kurun waktu Perkara Nomor 08/G.TUN/1998/PTUN.
TUN/1998/PT.TUN juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/TUN/1999juncto putusan Peninjauan Kembali Nomor 38 PK/TUN/2002, ternyatasertipikat Nomor 7/Mangkura telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut. Olehnya itu atas pertimbangan Majelis Hakim TingkatHal. 43 dari 55 hal. Put.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 42/Bdg.TUN/1998/PT.TUN juncto putusan MahkamahAgung RI Nomor 112 K/TUN/1999 juncto putusan Peninjauan KembaliNomor 38 PK/TUN/2002, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat naifHal. 57 dari 55 hal. Put.
Nomor 164 K/TUN/201262ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2015 Tanggal 10 September 2015 — SUWARDIH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,DK
82 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
397 K/TUN/2015
Putusan Nomor 397 K/TUN/201512.13.surat ukur ....
Putusan Nomor 397 K/TUN/2015b.
TUN Jakarta(vide: Hal. 10 Putusan PT.
Putusan Nomor 397 K/TUN/20154.
Putusan Nomor 397 K/TUN/2015
Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2014 Tanggal 9 September 2014 — FADLY A. SAGAF, S.Sos vs.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, DK
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
297 K/TUN/2014
Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.menyelesaikan keseluruhan biaya administrasi yang dibutuhkan dalampendaftaran tanah.
Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.menjadi jelas secara hukum tentang pemilik atau yang berhak sebenarnyaatas lokasi tanah tersebut;Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ternyata kedua belah pihak,masingmasing Fadly A.
Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.4. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 /Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama Pemegang HakYUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS;5.
Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Maret 2014, sedangkanpemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor116/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 3 Desember 2013 pada tanggal 18 Februari2014.
Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak;Anggota Majelis: Ketua Majelis,Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000,00Jumlah Rp500.000,00Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.
Putus : 30-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2013 Tanggal 30 September 2013 — PENGURUS KOPERASI TANI HUTAN BINJAI GROUP vs. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, DK
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 K/TUN/2013
Putusan Nomor 351 K/TUN/2013b.
Putusan Nomor 351 K/TUN/20139.10.4.
Putusan Nomor 351 K/TUN/201310.11.12.13.14.15."
Putusan Nomor 351 K/TUN/2013B.
Putusan Nomor 351 K/TUN/2013
Putus : 08-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — BAHRI, DKK vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
171 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
521 K/TUN/2015
dan layak untuk mengajukanGugatan TUN dalam perkara ini;Bahwa dalam mengajukan Gugatan TUN, Para Penggugat wajibmembuktikan halhal sebagai berikut:a) Apakah terdapat peristiwa hukum dalam perkara ini yaitu peristiwayang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku?
Dengan tidak adanyaHalaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 521 K/TUN/2015uraian pemenuhan atas hal tersebut di atas, maka Gugatan TUN ParaPenggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;C.
Para Penggugat terhadap Objek Gugatan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat.
Gugatan TUN Para Penggugat ini disinyalir ditujukan hanya untukmendapatkan keuntungan finansial semata;42.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 521 K/TUN/2015
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/TUN/2011 Tanggal 21 April 2011 —
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 K/TUN/2011
No. 93 K/TUN/20114 Januari 2008 Surat Ukur Nomor : 01731/2007 tanggal 10 Oktober2007 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.01.13.07.01613 seluas 312M?
No. 93 K/TUN/20113. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan3.1.
No. 93 K/TUN/2011terperinci maupun secara tersirat, diamdiam serta tidak merugikanTergugat Il Intervensi 1 ;.
No. 93 K/TUN/2011sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 jo.
No. 93 K/TUN/2011
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2014 Tanggal 20 Nopember 2014 — YAYASAN TAâÃÂÃÂMIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA vs. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, DKK
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
383 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 383 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN TAMIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA, berkedudukandi Jl.
Achmad Syaiful Halim4HA Gozali MochamadHalaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/20145 M. Solahuddin Azmiberdasarkan surat pengesahan Nadzir KUA/Pejabat Pembuat Akta Ikrar WakafWilayah Kecamatan Krembangan Tanggal 15 Rabiul Tsani 1491 H, 31 Maret 2010 MNo. KK13.36.03/01/M1.
H Bambang Sukarsono.Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/201410Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Yayasan.Bahwa Nadzir di atas tidak dapat dibaca sebagai Nadzir perseorangan karenabertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 1978 Pasal 6 ayat(1) huruf f yang mengharuskan Nadzir bertempat tinggal di Kecamatan tempattanah wakaf berada.
No.126 K/TUN/2010 jo.No.166 PK/TUN/2011 sebagaimana dalil gugatan Penggugatpada poin 2.a halaman 6 dan poin 2.e halaman 7 yangmenjelaskan adanya perkara di Pengadilan Negeri Surabayaperkara No.615/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo.
Nomor 01/PK/TUN/1994) yang menyatakan :Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2014Bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga)tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejakkapan pihak ketiga merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan yangmenjadi obyek sengketa atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusanyang menjadi Obyek Sengketa tersebutJadi, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Putus : 20-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/TUN/2011 Tanggal 20 Juli 2011 — SRI REJEKI, S.E.,dkk vs DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO),
58 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 K/TUN/2011
Nomor 204 K/TUN/20118. INDRA YULIANSYAH SIREGAR ;9.
Nomor 204 K/TUN/2011IV.
Nomor 204 K/TUN/2011 Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding ;I.
Nomor 204 K/TUN/2011ll.
Nomor 204 K/TUN/2011Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku Direksi PT.
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — NELCY YAKOBET BEKAK, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, DK
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 PK/TUN/2022
Putus : 11-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — Drs. H. SOEKARTO INDRAFACHRUDI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 K/TUN/2010
No. 322 K/TUN/2010Nomor 26 Kota Malang diterima olen Penggugat pada tanggal 12 Mei2009.
No. 322 K/TUN/2010pencabutan KeputusanKeputusan Rektor sebelumnya.
No. 322 K/TUN/20102.2.
No. 322 K/TUN/20105.
No. 322 K/TUN/2010Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 322 K/TUN/2010
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 — Ir. SABRI., M.MP vs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 K/TUN/2019
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 371 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:Ir.
. & Rekan, beralamat di KabupatenTanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 13/Tun/Adv/IX2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, tempat Kedudukan diKomplek Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano,Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung JabungTimur, Propinsi Jambi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Taufik, S.H.
Putusan Nomor 371 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 371 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 10 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.
Putusan Nomor 371 K/TUN/2019
Putus : 03-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2008 Tanggal 3 September 2009 — MOECHTAR EFFENDI, SUYONO, ; BUPATI PATI,
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 PK/TUN/2008
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 — FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS, DK vs. RUMONDANG SITORUS
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
355 K/TUN/2015
Putusan Nomor 355 K/TUN/2015peraturan perundangundangan yang berlaku.
Putusan Nomor 355 K/TUN/2015Penggugat.
Putusan Nomor 355 K/TUN/2015Demikian juga pada saat pernikahan Tergugat II Intervensi(Freddy Holong Marojahan Sitorus) dengan Susanti Br.
Putusan Nomor 355 K/TUN/2015c. Raya Sitorus : Perempuan (masih hidup);d. Maria M. Pungu R. Sitorus : Perempuan (masih hidup);e.
Putusan Nomor 355 K/TUN/2015
Putus : 24-11-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 K/TUN/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), vs PT. ATEPINDO PRATAMA MANDIRI,
17 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 K/TUN/2009
PUTUSANNoMOR : 242 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :HARDI SETYAWAN, S.
No. 242 K/TUN/2009melalui Surat Keputusan Nomor 2016/1671/381 6/X/PHK/112003 tertanggal 3November 2003 telah mengeluarkan keputusan yang dirasakan oleh Penggugattidak adil. Adapun isi putusan P4P tersebut adalah sebagai berikut :Vi.Vil.Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Atepindo PratamaMandiri Jalan Terusan Kopo, Desa Cilampeni Nomor 132 A, Bandungdengan Pekerja Sdr.
No. 242 K/TUN/2009 Memberikan ijin pemutusan hubungan kerja kepada PT. AtepindoPratama Mandiri dengan Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang)terhitung mulai 25 Juni 2003 dengan pembayaran uang penghargaanmasa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 juncto Kepmenaker 150/Men/2000 ;4.
No. 242 K/TUN/2009.
No. 242 K/TUN/2009Biaya Biaya: Panitera Pengganti :1.Meterai................ Rp. 6.000, ttd.2.RedaksSi............... Rp. 1.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi ............... Rp. 493.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009
Putus : 14-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 — A.B. GUNAWAN vs. BUPATI SUKOHARJO
76 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 PK/TUN/2014
PUTUSANNomor 12 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:A.B.
Putusan Nomor 12/PK/TUN/2014Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tanggal 4 Oktober 2012 Nomor:503/786/2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.
Putusan Nomor 12/PK/TUN/201414.15.alamat Penggugat di Ds Karangmojo RT 01 RW 01, Kecamatan Weru,Kabupaten Sukoharjo, bukan Ds. Ngreco, Kecamatan Weru, KabupatenSukoharjo, tetapi dialamatkan ke Ds.
Putusan Nomor 12/PK/TUN/2014objek sengketa a quo yang dikeluarkan olehTergugat.
Putusan Nomor 12/PK/TUN/2014Bahwa di Desa Cikeusik, Cibeo, & Cikatawa, kabupaten Lebak, Banten,disana tinggal Suku Asli Badui, dengan berpakaian serba Putih, dan yangterkenal kalau Orang dari Suku Badui, tidak ada satupun yang memilikiKartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini dikarenakan orang Suku Baduisangat Tabu apabila diFoto.
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2009 Tanggal 15 Desember 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, ; RASMISAL DANI,
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 K/TUN/2009
No. 146 K/TUN/2009poin ketiga biaya pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutankarena atas permohonan sendiri ;. Dengan telah diterbitkannya surat tersebut Penggugat mengalamikevakuman dan identitas dengan masa transisi, sehingga masalahabsen menjadi sumber masalah bagi Penggugat yang pada akhirnyadipersalahkan dan pada akhirnya sebagai alasan untuk menghukumPenggugat ;.
No. 146 K/TUN/20099.
No. 146 K/TUN/20093. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baruyang berisi : Merubah Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat menjadiPenurunan Pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun terhadap Penggugat ;4.
No. 146 K/TUN/2009Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, hal ini tidaklahsalah karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang = wewenang ' = pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
No. 146 K/TUN/2009Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 146 K/TUN/2009