Ditemukan 956 data
36 — 15
ditunjukan Tergugat kepada Penggugat yang dengantidak pernah merasa bersalah atas tanggung jawab yang diabaikannya, terhadapkebiasaan mabuk dan main perempuan Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukulioleh Tergugat hingga memer;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
10 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
9 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
23 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya merupakan syarat administratif yang harus ditaati oleh setiap warga NegaraIndonesia yang melangsungkan pernikahan demi terwujudnya dan terjaminnya tertibhukum perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ,perkawinan Pemohon I dan
104 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaubegitu benarbenar dengan sengaja Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengganti kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuanyayasan, sedangkan kegiatan usaha yang menunjang maksud dantujuan oleh Pendiri YARSIS yang termuat dalam Akta Nomor 35 tanggal2/ November 1970 tersebut adalah murni aspirasi, kehendak, dan citacita luhur dari para Pendiri dan Ummat Islam Surakarta dalam memenuhiHalaman 29 dari 49 hal. Put.
Nomor 2530 K/Pdt/2017citacita dan kehendak Ummat Islam untuk memiliki Rumah Sakit Islamsendiri yang dikelola memenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam.Rumusan maksud dan tujuan YARSIS pasal 2 akta Nomor 35 tahun1970, pasal 3 ayat 1 Akta Nomor 10 Tahun 2006 merupakan kesimpulandari keinginan, kehendak dan citacita Iunur Ummat Islam dan PendiriYARSIS yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta.
Dengan hilangnya katanama Rumah Sakit Islam Surakarta dan kata dijalankan sesuaidengan ajaran Islam pada Akta Nomor 002 tahun 2011, benarbenartelah menyimpang, melenceng atau menyalahi citacita luhur paraPendiri dan Ummat Islam Surakarta yang pada tahun 1970 benarbenardengan susah payah berusaha mendirikan Rumah Sakit IslamSurakarta. Oleh Karena itu Akta YARSIS Nomor 002 Tahun 2011 harusdibatalkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semuladidirikan YARSIS tahun 1970.
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
RAMUJO bin SARIAJI
24 — 8
Mesin JFK1E1064489 menjadi Jaminan Kredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9 Pebruari 2021;
- 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014 Nopol S-4395-EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No. Mesin JFK1E1064489;
- Dikembalikan kepada LAMSINI binti TAMSIO.
6..Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
14 — 9
dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnyahukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasanyangat darurat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapatdiketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancurberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
15 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal.
12 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
18 — 8
Atau Pemohon konpensimengintrospeksi dirinya, maka pastilah dalam rumah tangga aman dantenteram seperti yang didambakan semua ummat Islam, rumah tanggayang mawaddah dan warohmah;14.Bahwa keluarga Termohon konpensi sudah lelah mendamaikanhubungan antara Pemohon dan Termohon, yang membuat keluargaTermohon konpensi lelah adalah sikap Pemohon konpensi yang tidakpernah mau mendengar nasehat serta saransaran keluarga Termohonkonpensi, selalu menyalahkan Termohon konpensi, Pemohon konpensitidak mau berkaca
13 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0131/Padt.P/2019/PA.
13 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
15 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat XXVIII, Tergugat XXII, Tergugat XXIll, TergugatXXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX dan eksepsi Tergugat II;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi1.2.Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;Menetapkan Pembentukan Pengurus DKM Masjid AlKausar,berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bintara Jaya, Kecamatan BekasiBarat Kota Bekasi, Nomor 460/07/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, diLingkungan RW 12, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi yang dilakukanoleh masyarakat dan ummat
11 — 7
Amanah Ummat, bertempat tinggal di JalanAndi Dai , sebelum Jembatan Simpan lima Kelurahan BinangaKecamatan Mamulju, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalamperkara a quo dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor15/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 11 Januari 2017
30 — 9
Tlbperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban
16 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
15 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
11 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0038/Pdt.P/2019/PA.
149 — 45
Padahal tidak bolehdalam hukum (prinsip syariah) dan haram hukumnya melelang barangmilik orang lain yang tidak pernah dimiliki dan /atau berakad 2 kali dalamsatu obyek yang sedang berjalan dengan tidak wajar menyengsarakanorang lain dan diri sendiri, sebagaimana kaidah usul figih LadhararanWala Dhiraran tidak boleh saling menyesatkan, prinsif syariah adalahuntuk kemashlahatan ummat ( Limasholihil ummah);Yurisprodensi Mahkamah AgungRl, No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17April 1975 Jongto.