Ditemukan 4794 data
18 — 7
belahpihak adalah perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalamkeadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabigq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;alloy ehuy b gS 73 il pct
5 — 4
Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga, karenanya harus segera dihentikan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz Il, halaman 249 :Lg tial yy Spdiell alos dae sbi Y Ke co5l pct dao jl coat 1ha AGL AgUb palit) albs dias G20) al) Gs Gb Gs!
6 — 5
Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga, karenanya harus segera dihentikan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqghuas Sunnah, Juz Il, halaman 249 :Lgttiel cus Spill alos dae slbins Y kee coll pct dag gl coat 1V3) AGil, Fale pola) gills Lies di) ale) Gye Gl GS) Ld joeLegin Cua) OS Jaes ypnall outArtinya : Jika ister) menggugat cerai karena suaminya memadliorotkanterhadap
83 — 8
Pct.;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 18September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 berdasarkansurat penetapan tanggal 10 September 2013 No. 100/ Pen.Pid/ 2013 / PN.Pct.;Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 19 Agustus 2013No.83/Pen.Pid/2013/PN.Pct tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2.
8 — 5
Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga, karenanya harus segera dihentikan;halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 3728/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz Il, halaman 249 :Lg tial cy Spell alos dae clbins Y Ke co5l pct deg jl) coat 1VW) AG eu pula) gals Stes adi) poli) ye Glbi G) Qt joesLegis: Tua) GF Jace ) peal
16 — 2
Pct., telah mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikahpada tanggal 23 Desember 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama , Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XX/03/I/2001 tertanggal 23 Desember 2000;Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II telahmempunyai seorang anak bernama: ANAK umur 14 tahun;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il bermaksud mengajukan permohonanPengangkatan
BANI HASYIM
Termohon:
PT. BUMI MAS SIDAYU
75 — 58
Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PCT. Bumi Mas Sidayu, tanggal 16Februari 2011, diberi tanda P8;9. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaaan Perseroan Terbatas atas nama PerusahaanBumi Mas Sidayu. PT. tanggal 1 Maret 2011, diberi tanda P9;Halaman 15 dari 24 PUT Perk No 11/Pdt.SusPKPU/2018/PN. Smg.10. Foto Copy Surat Ijin Usaha Nomor 0055/11.07/PB/II/2011, tanggal 1 Marret 2011,diberi tanda P10;11.
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 12 September 2009 Nurgianto dan Penggugat Imendapat surat dari Dinas sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi(DINSOSNAKERTRANS) Pemerintah kota Yogyakarta yang isinya bahwatelah tercatat Serikat Pekerjfa SPBU GEDONG TENGEN dengan nomorcatatan No 03/IX/PCT/MIGAS/2009 pada DINSOSNAKERTRANS PEMKOTYogyakarta serta menerangkan bahwa Penggugat Il sebagai SekretarisSerikat dan Nurgianto sebagai Ketua Serikat;.
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenaPutusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP86/WBC.02/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Penetapan atas KeberatanPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadappenetapan yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam SPTNP Nomor SPTNP000828/NP/WBC.02/KPP.01/2011tanggal 21 April 2011 atas importasi barang dengan PIB Nomor 009346 tanggal9 April 2011 yaitu Thai White Rice 5 Pct
Broken, Negara asal Thailand, MasukKlasifikasi Pos Tarif HS 1006.30.90.00 dengan Tarif Bea Masuk Rp 450,00/kKg,adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan pertimbangan:e Bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 4 Aprilyaitu Thai White Rice 5 Pct Broken, Negara asal Thailand, dapatdibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak keliru dalammenerapkan hukum
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK. CABANG MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : BUDIANTO TUNGADI
196 — 200
Namun pada Pengadilan Tingkat KeduaPENGGUGAT dinystakan KALAH berdasarkan Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 110/PDT/2018/PT MKS tanggal 22 Mei 2018dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor127/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 9 November 2017.Pada tanggal 24 Juli 2018 PENGGUGAT mengajukan upaya hukumKasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor110/PCT/2018/PT MKS tanggal 22 Mei 2018 jo.
207 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibenarkan karena PutusanPengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP84/ WBC.02/2011 tanggal 01Agustus 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding (sekarang PemohonPK) Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Terbanding (sekarang Termohon PK)Dalam SPTNP Nomor : SPTNP000835/NP/WBC.02/KPP.01/2011 Tanggal 21 April2011, atas importasi barang dengan PIB Nomor 008916 tanggal 05 April 2011 yaitu ThaiWhite Rice 5 Pct
Broken, negara asal Thailand, masuk klasifikasi pos tarif 1006.30.90.00dengan tarif bea masuk Rp 450,00/kg, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan pertimbangan :1 Bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 04 April yaitu ThaiWhite Rice 5 Pct Broken, Negara asal Thailand, dapat dibenarkan karena PutusanPengadilan Pajak keliru dalam menerapkan hukum
13 — 3
;Menimbang, bahwa dalam hal tersebut majelis hakim perlumengemukakan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam:1. kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:AGlle pct) Aulc gle gag jt dag i Ase) ate sid! Jal,Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya,maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;2.
8 — 4
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz ll, halaman 249 :Lge) cas Sptall alga Ane Ubon Y lgs coh) olpal Aaj coat 14)VS) Aas, Aa pct) Uglies Ei lal) Gye GLb ! Lgl joesLegis TuAY!
943 — 1025
Bukti P17 : berupa foto kopi dari asli tanda bukti Pencatatan SerikatPekerja Nasional Mandiri Kristina Hotel Yogyakarta No.O5/PCT/PAR/ V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota YogyakartaMenimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dan membuktikandalildalil dalam gugatannya, selain mengajukan bukti bukti tertulis tanda P1s/d P 17, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. Sdr. MujiSaptono, 2. Sdri.
untuk beracara di pengadilan hubunganindustrial untuk mewakili anggotanya;Putusan No.41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 40 dari 58 halamanMenimbang, bahwa mengenai persyaratan sebagaimana tersebut, setelahMajelis Hakim meneliti berkas perkara dari pihakpihak yang berperkaraditemukan fakta hukum bahwa Federasi Serikat pekerja mandiri Indonesia(FSPMI) telah tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, TenagaKerja Dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Nomer BuktiPencatatan No.05/PCT
RUDDIN BAKTI Bin M. ZAINAL
Tergugat:
ANIJAR PASARIBU Binti H. ANIS PASARIBU (ALM)
13 — 1
tersebut tidakperu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dailil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa keterangan 4 (empat) orang saksi, akan tetapi dariketerangan saksi tersebut hanya dua orang saksi yaitu Nurdin Munthe bin MahlanMunthe dan Ali Imran Munthe bin Samaruddin Munthe yang mengetahui secara pastiperihal pernikahan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah para saksi memberikanHalaman ke13 dari 22 halaman Putusan No. 889/Pct
111 — 10
tanah sengketa;Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa;Bahwa Lompo yang saksi kerjakan pada waktu itu adalah Lompo Liang;Bahwa saksi hanya sebentar saja mengerjakan tanah sengketatersebut;Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan lompo Liang pada waktu ituadalah Hawang (Tergugat I);Bahwa saksi menanam jagung pada waktu itu;Bahwa saksi sering kelokasi tanah sengketa pada waktu itu:Bahwa pada tahun 1964 saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut;Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pct
142 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 364 /B/PK/PJK/201 4SPTNP000827/NP/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 21 April 2011 atas importasibarang dengan PIB Nomor 008804 tanggal 04 April 2011 yaitu Thai White Rice5 Pct Broken, Negara asal Thailand, Masuk Klasifikasi Pos Tarif HS1006.30.90.00 dengan Tarif Bea Masuk Rp 450,00/Kg, adalah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dengan pertimbangan :1.Bahwa atas
importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 04 April yaituThai White Rice 5 Pct Broken, Negara asal Thailand, dapat dibenarkankarena Putusan Pengadilan Pajak keliru dalam menerapkan hukum, telahtidak mempertimbangkan (Judex Facti) ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang nomor 17 Tahun 2006.Bahwa berdasarkan butir 1, maka koreksi Terbanding (Sekarang TermohonPK) semula masuk Klasifikasi Pos Tarif HS 1006.30.90.00 dengan TarifBea
41 — 3
PCT
40 — 3
PCT
17 — 2
Pct., sejak tanggal 28 Mei 2013sampai dengan tanggal 26 Juni 2013; Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; e Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara; e Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa di persidangan;e Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013,Nomor Reg. Perkara: PDM 51/ PCTAN/ 0513, yang pada pokoknya menuntutagar Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara ini memutuskan: 1.