Ditemukan 4804 data
48 — 13
dengan hukuman seringanringannya, MajelisHakim akan mempertimbangkannya dalam halhal yang meringankandan halhal yang memberatkan; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makaMajelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal denganperbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkanKeadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamMENLDETANTAS PCT
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenaPutusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP86/WBC.02/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Penetapan atas KeberatanPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadappenetapan yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam SPTNP Nomor SPTNP000828/NP/WBC.02/KPP.01/2011tanggal 21 April 2011 atas importasi barang dengan PIB Nomor 009346 tanggal9 April 2011 yaitu Thai White Rice 5 Pct
Broken, Negara asal Thailand, MasukKlasifikasi Pos Tarif HS 1006.30.90.00 dengan Tarif Bea Masuk Rp 450,00/kKg,adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan pertimbangan:e Bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 4 Aprilyaitu Thai White Rice 5 Pct Broken, Negara asal Thailand, dapatdibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak keliru dalammenerapkan hukum
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK. CABANG MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat III : BUDIANTO TUNGADI
219 — 215
Namun pada Pengadilan Tingkat KeduaPENGGUGAT dinystakan KALAH berdasarkan Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 110/PDT/2018/PT MKS tanggal 22 Mei 2018dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor127/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 9 November 2017.Pada tanggal 24 Juli 2018 PENGGUGAT mengajukan upaya hukumKasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor110/PCT/2018/PT MKS tanggal 22 Mei 2018 jo.
971 — 1025
Bukti P17 : berupa foto kopi dari asli tanda bukti Pencatatan SerikatPekerja Nasional Mandiri Kristina Hotel Yogyakarta No.O5/PCT/PAR/ V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota YogyakartaMenimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dan membuktikandalildalil dalam gugatannya, selain mengajukan bukti bukti tertulis tanda P1s/d P 17, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. Sdr. MujiSaptono, 2. Sdri.
untuk beracara di pengadilan hubunganindustrial untuk mewakili anggotanya;Putusan No.41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 40 dari 58 halamanMenimbang, bahwa mengenai persyaratan sebagaimana tersebut, setelahMajelis Hakim meneliti berkas perkara dari pihakpihak yang berperkaraditemukan fakta hukum bahwa Federasi Serikat pekerja mandiri Indonesia(FSPMI) telah tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, TenagaKerja Dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Nomer BuktiPencatatan No.05/PCT
13 — 9
Pasal116 (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukumIslam dalam Kitab Fiqghus Sunnah Jilid Il, halaman 248 yang berbunyi sebagaiberikut:MLW Sarg Hib pct da Ais oe Ll gal Walyoo cadwokae YI po i LED pay Login gas bp ed al gd dine Lagline43 4 a 5 : 4 L a i !Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan ister!
144 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 364 /B/PK/PJK/201 4SPTNP000827/NP/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 21 April 2011 atas importasibarang dengan PIB Nomor 008804 tanggal 04 April 2011 yaitu Thai White Rice5 Pct Broken, Negara asal Thailand, Masuk Klasifikasi Pos Tarif HS1006.30.90.00 dengan Tarif Bea Masuk Rp 450,00/Kg, adalah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dengan pertimbangan :1.Bahwa atas
importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 04 April yaituThai White Rice 5 Pct Broken, Negara asal Thailand, dapat dibenarkankarena Putusan Pengadilan Pajak keliru dalam menerapkan hukum, telahtidak mempertimbangkan (Judex Facti) ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang nomor 17 Tahun 2006.Bahwa berdasarkan butir 1, maka koreksi Terbanding (Sekarang TermohonPK) semula masuk Klasifikasi Pos Tarif HS 1006.30.90.00 dengan TarifBea
99 — 20
LUCHS PCT GANIKSR tapi;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primer pasal 81avat (7) UL!
21 — 2
Pct., sejak tanggal 28 Mei 2013sampai dengan tanggal 26 Juni 2013; Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; e Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara; e Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa di persidangan;e Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013,Nomor Reg. Perkara: PDM 51/ PCTAN/ 0513, yang pada pokoknya menuntutagar Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara ini memutuskan: 1.
12 — 6
bertengkar disebabkan Pemohon danTermohon tidak mampu mejaga perkataan dengan baik sehinggaketika ada pertengkaran diantara mereka sering melontarkan katakata kasar/kotor,e Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon denganTermohon terjadi pada bulan Februari 2017 yang mengakibatkanPemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumahorangtua Pemohon setelah antara Pemohon dan Termohonbertengkar disebabkan masalah utang Pemohon yang diberikanoleh orangtua Termohon;Hin 16 dean 25 Him Putusan No 0734/Pct
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor314/K/PDT/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat , II/Pembanding , Il kemudian terhadapnya oleh Para TermohonKasasi/Penggugat , II/Pembanding , Il diajukan permohonan peninjauankembali pada tanggal 7 November 2016 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 3147 K/PDT/2014 juncto56/PDT/2014/PT SBY juncto 04/Pdt.G/2012/PN Pct
1.Andita Rizkianto, SH.,MH
2.Bertha Rany SH
Terdakwa:
AHDIAN NOR Als HADI Bin IMBRAN
81 — 31
kemasan karung CORN STARCH;
- 8 (delapan) Sak pupuk dalam kemasan karung DOLOMITE;
- 4 (empat) Sak pupuk dalam kemasan karung NPK PRIMA;
- 8 (delapan) Sak pupuk dalam kemasan karung Tepung TAPIOKA;
- 3 (tiga) Sak pupuk dalam kemasan karung PVC Resin merek SATOMO;
- 1 (satu) Sak pupuk dalam kemasan karung NPK PHOSKA 15-15-15;
- 1 (satu) Sak pupuk dalam kemasan karung KCL merek SEMESTA K2O 60%;
- 1 (satu) Sak pupuk dalam kemasan karung TSP P2O5 46 PCT
RUDDIN BAKTI Bin M. ZAINAL
Tergugat:
ANIJAR PASARIBU Binti H. ANIS PASARIBU (ALM)
15 — 1
tersebut tidakperu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dailil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa keterangan 4 (empat) orang saksi, akan tetapi dariketerangan saksi tersebut hanya dua orang saksi yaitu Nurdin Munthe bin MahlanMunthe dan Ali Imran Munthe bin Samaruddin Munthe yang mengetahui secara pastiperihal pernikahan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah para saksi memberikanHalaman ke13 dari 22 halaman Putusan No. 889/Pct
77 — 32
dalam tingkat pertama dan tingkat banding, yangdalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, 17 Maret 2015 oleh kami AGUSJUMARDO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SURADI, SH, dan RAMLIDARASAH, SH, M.Hum, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakimFitusan Nomor : 5/Pct
86 — 4
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 23 Mei 2013No45/Pen.Pid/2013/Pn Pct sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 28JuliTerdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Tersebut,Setelah membaca surat surat yang berhubungan dengan berkas perkara;Setelah membaca berkas perkara,Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan,Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengandakwaan
43 — 20
Pct. Tim Jo. 03/ICB/2014tanggal 16 Oktober 2014, yang Faktanya dibacakan pada persidangansetelah melewati proses berperkara setelah AgendaPersidanganKesimpulan; dan selanjutnya adapun isi Penetapan tersebut mengabulkanSita Jaminan Gugatan REKONVENSI yang diajukan oleh TERLAWAN dalam hal ini PT. Bumi Indira Wisesa;4.
129 — 10
tanah sengketa;Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa;Bahwa Lompo yang saksi kerjakan pada waktu itu adalah Lompo Liang;Bahwa saksi hanya sebentar saja mengerjakan tanah sengketatersebut;Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan lompo Liang pada waktu ituadalah Hawang (Tergugat I);Bahwa saksi menanam jagung pada waktu itu;Bahwa saksi sering kelokasi tanah sengketa pada waktu itu:Bahwa pada tahun 1964 saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut;Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pct
-SUMARMO Bin MAIL
-PUJIYANTO Bin SUPI
51 — 5
Pct. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam peradilan tingkat pertama diperiksa secara majelis dengan acara pemeriksaan biasatelah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :1. Nama lengkap : NGADIONO Bin MARTYAMUN.Tempat lahir : Pasuruan.Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 25 April 1968.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Rt. 01, Rw. 01, Dsn.
17 — 6
Pct, untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:Primer :1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masihbisa dipertahankan;3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya yang dalildalilnya tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya;4. Menolak jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat;5.
50 — 3
PCT
53 — 3
PCT