Ditemukan 44595 data
MARIAM HETARIA
Tergugat:
MISRA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
28 — 22
Penggugat:
MARIAM HETARIA
Tergugat:
MISRA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
ENY LAPIK
Tergugat:
SUHARDI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
35 — 22
Penggugat:
ENY LAPIK
Tergugat:
SUHARDI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREKETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:Eny Lapik, bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo RT 02/ RW 01,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Suhardi, bertempat tinggal di Desa Bumi Mulia, Kalibumi II, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnyakepada Kepala Kantor Pertanahan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan data sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut meliputi perubahan datafisik dan dapat juga meliputi perubahan data yuridis;Menimbang bahwa definisi mengenai data fisik dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria
dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu yangdimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidangtanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanyabangunan atau bagian bangunan di atasnya;Menimbang bahwa definisi mengenai data yuridis dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria
Rusdiman
Tergugat:
1.Fahrizal
2.Hairani
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BPN LAMPUNG SELATAN
13 — 14
Penggugat:
Rusdiman
Tergugat:
1.Fahrizal
2.Hairani
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BPN LAMPUNG SELATAN
78 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKKDanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
., Notaris dan PPATmaupun sebagai pribadi, beralamat kantor di Jalan CidengTimur, Nomor 75B, Petojo Selatan, Gambir, JakartaPusat/Jalan Tanah Abang 2;Para Termohon Kasasi:1.Dan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, yang diwakili olehSofyan A.
ROY RAFIDIANTA
Tergugat:
LILIK SUPRAPTI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan tata Ruang kota malang.
81 — 21
Penggugat:
ROY RAFIDIANTA
Tergugat:
LILIK SUPRAPTI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan tata Ruang kota malang.
PT SENTUL CITY Tbk
Tergugat:
1.PT Karya Subur Gita Makmur
2.PT Sumber Menara Rejeki
Turut Tergugat:
2.PT Perkebunan Nusantara VIII / PTPN VIII (Persero)
3.Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
77 — 70
Penggugat:
PT SENTUL CITY Tbk
Tergugat:
1.PT Karya Subur Gita Makmur
2.PT Sumber Menara Rejeki
Turut Tergugat:
2.PT Perkebunan Nusantara VIII / PTPN VIII (Persero)
3.Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional PROVINSI Sumatera Barat CQ. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
82 — 21
Afrizal
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional PROVINSI Sumatera Barat CQ. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
WU CHIA MING
Tergugat:
1.LIA NATALIA LOA
2.LIM TJOENG SIOE
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG R.I cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA TANGERANG
2.NOTARIS ATAU PPAT YULIA NATA, SH
107 — 14
Penggugat:
WU CHIA MING
Tergugat:
1.LIA NATALIA LOA
2.LIM TJOENG SIOE
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG R.I cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA TANGERANG
2.NOTARIS ATAU PPAT YULIA NATA, SHKEMENTRIAN AGRARIA & TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cqKEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA & TATA RUANG PROPINSIBANTEN cq KEPALA KANTOR AGRARIA & TATA RUANG KOTATANGERANG, beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 5 KotaTangerang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;4.
Slamet urip widodo
Tergugat:
Slamet
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
16 — 15
Penggugat:
Slamet urip widodo
Tergugat:
Slamet
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
Muhammad Yunus
Tergugat:
Sukiran
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
68 — 5
Penggugat:
Muhammad Yunus
Tergugat:
Sukiran
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
HARTONO
Tergugat:
SRI SUKARMI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
98 — 24
Penggugat:
HARTONO
Tergugat:
SRI SUKARMI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
120 — 40
Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi(para tergugat)
AKHMAD SUHANSYAH
16 — 10
Rantisi, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Madiun pada tanggal 30 April 2004 dan Vania Tajifah Azwida, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 12 Februari 2007, yang belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam melakukan proses administrasi yang berkaitan dengan balik nama waris dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama bersama-sama dengan ahli waris yang lain dari MIDARLAN HUTASUHUT pada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria
dan Tata Ruang terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No.1306 dengan luas 300M2 atas nama Dokter MIRDARLAN HUTASUHUT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya tanggal 6 Agustus 1983, yang terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Sertipikat Hak Milik No.700 dengan luas 276M2 atas nama Dokter MIRDARLAN HUTASUHUT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya tanggal 3 Nopember 1988, yang terletak di Kelurahan
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ.
93 — 39
MENTERI AGRARIA & TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUNG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BATANG HARI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ.
SUHARDI LAKAMADI
Tergugat:
BERNALDUS TIGI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
59 — 21
Penggugat:
SUHARDI LAKAMADI
Tergugat:
BERNALDUS TIGI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Suhardi Lakamadi, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 04/ RW O1Kelurahan Bumi Mulia, Kecamatan Wanggar,Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan:Bernaldus Tigi, dahulu bertempat tinggal di Kampung Bumi Mulia,Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sekarang tidakdiketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorHalaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN NabTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
persetujuan denganmana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barangdan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan dan berdasarkanketentuan Pasal 1458 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tertulis, Jual belidianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orangorang itumencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipunbarang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;Menimbang bahwa Boedi Harsono dalam bukunya berudul UndangUndang Pokok Agraria
Jual beli yang mengakibatkanberalihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalamhukum agraria atau hukum tanah;Menimbang bahwa terkait sahnya jual beli atas tanah, MahkamahAgung dalam Yurisprudensinya Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyaratdalam KUHPerdata atau hukum adat, jual beli dilakukan menurut hukum adatsecara rill dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
13 — 6
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL / AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Depok
110 — 19
MNC FINANCE
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Depok
SUMIATI
Tergugat:
ISKANI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jombang, Badan Pertanahan Kabupaten Jombang
245 — 75
Penggugat:
SUMIATI
Tergugat:
ISKANI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jombang, Badan Pertanahan Kabupaten JombangTERGUGAT ;Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jombang/ Badan PertanahanKabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUPARMIN, S.H,M.Mselaku Kepala Seksi Sengketa dan Perkara, TJUKISNING selaku Kepala Sub SeksiPerkara, Sengketa dan Konflik Pertanahan dan RIZKY ANUGRAH PRATAMA, S.Hselaku (Operator Komputer (PTT), yang berkantor di Jalan K.H Wahid Hasyim No. 112Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftardi kantor Kepaniteraan Hukum Pengadilan
absolut)Bahwa Pengadilan Negeri Tidak berwenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo dikarenakan gugatan penggugat yang dalam maksud dan tujuangugatannya adalah Gugatan Pembatalan Surat Perjanjian Jual Beli Tamah danBangunan padahai secara tegas dan grata dalam petitum nomor 2 penggugatmenyatakan bahwa atas obyek perkara tel;ah timbul Sertifikat Hak Milik atasNama Iskani (Tergugat).13Sehingga sangat jelas bahwa yang dipersengketakan adalah Sertifikat HakMilik yang maam dikeluarkan oleh Kantor Agraria
Bahwa terhadap suatu permohonan sertipikatakan dilakukan verifikasi terhadap data yuridis dan data fisik tanah.Bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (SubDirektorat Agraria) telah memenuhi ketentuanketentuan seperti yang diatur dalam PP10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas untuk dilibatkan dalam perkara ini,mengingat obyek sengketa merupakan produk Administrasi Negara yang dilakukansesuai prosedur serta ketentuan Peraturan
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEO SUTRISNO VS IRWAN NUSA A PTNH DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA & TATA RUANG KABUPATEN BOGOR, yang diwakili oleh Agustyarsyah, S.Sit., S.H., M.P.
Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29September 2017:Pemohon Kasasi:LawanIRWAN NUSA A PTNH, bertempat tinggal di Perum Mutiara,RT 009 RW 07, Situsari, Kecamatan Cileungsi, KabupatenBogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Candra, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office CandraRamora & Partners, beralamat di Jalan Pancoran Barat XNomor 22, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018:Termohon Kasasi:DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
109 — 15
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/ G/2022/PTUN-JKT, tanggal 7 Nopember 2022;
M E N G A D I L I S E N D I R I
I. Dalam Penundaan
- Menyatakan Penundaan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agraria
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 131/SKHR.03.04/I/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Indrarini Sawitri, S.H.
Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkedudukan di Kabupaten Tangerang Tanggal 19 Januari 2022;
- Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 131/SKHR.03.04/I/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Indrarini Sawitri, S.H.
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional