Ditemukan 735 data
23 — 3
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah dibah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara midibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku danHal.11 dari 13 hal.Put.No:0279/Pdt.G/2014/PA.Sr.hukum syara~ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILIDALAM KONPENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2.
42 — 4
Musi Rawas,Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama LubukLinggau pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor1142/Pdt.G/2020/PA.LLG, mengemukakan halhal yang telah dibah olehnyasendiri sebagai berikut:Halaman
109 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUSANTARA IV BAH JAMBI, beralamat diBah Jambi, Kabupaten Simalungun,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan, terutama putusan SelaHal. 1 dari 10 hal. Put. No.2822 K/Pdt/2002Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Februari 2005 No. 2822 K/Pdt/2002yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.PORMAN Br. TAMBUNAN, 2. Ir. A.S. PARULIAN SARAGIH, 3.MERLIANA L. Br. SARAGIH, 4. JHONLIMAN P.
33 — 10
informasi dari masyarakatbahwa di Jalan Kanal Ill Dusun Tegar Kelurahan Pematang Pudu KecamatanMandau Kabupaten Bengkalis ada orang yang sedang bermain judi jenis togelatau siejie, dan selanjutnya Anggota Polsek Mandau bersama sama langsungmenuju tempat daerah Tegar dan sampai ke Kanal Ill Dusun Tegar KelurahanPematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Anggota polisimenemukan terdakwa Wahab Tambunan dan saksi Manuntun Sitohang (yangdilakukan penuntutan secara terpisah) sedang dudukduduk dibah
7 — 3
Nomor : NOMOR PERKARAPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah pula dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehatiPenggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat dari Februari 2008 sering terjadiperselisihan
5 — 0
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan makaupaya damai melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara MajelisHakim mencukupkan didalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh MajelisHakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
10 — 5
1988 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Torjun, KabupatenSampang, maka terhadap perubahan biodata tersebut, para Pemohonharus memberitahukan dan mencatatkan Kepada pejabat yangberwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3tahun 2006 dan terakhir dibah
6 — 3
berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anakyang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka MajelisHakim menetapkan anak, lahir di Semarang, tanggal 31 Maret 2010 dalam asuhan(hadhonah) Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak terhadap tergugat dicabut olehPenggugat, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
9 — 5
UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikahsetelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biayaperkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah
18 — 9
dapatdidamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraiantelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyadapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah
12 — 7
perubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang danPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY,Kabupaten Enrekang. uuntuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahn 1989 yang telah dibah
14 — 7
itudengan mengingat ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, makagugatan Penggugat dapat dikabulkan; 10Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan Pasal II9 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, makakemudian Majelis kemudian menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepadaPenggugat; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(l) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yangtelah dibah
22 — 5
., maka PaniteraMahkamah Syariyah Lhokseumawe diperintahkan untuk mengirimkanSsalinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggalPemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan ;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dibah lagidengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohondibebankan
10 — 0
Kecamatan LengkongKota Bandung, Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankanbiaya perkara menurut hukum majelis hakim mempertimbangkan bahwa olehkarena perkara ini adalah masalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2003 dan telah dibah
15 — 1
/PAKdsperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakankewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat bertempat kediamandi wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan AgamaKudus, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora,tetapi tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dibah
68 — 28
Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KartuTanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi tinggal diwilayah Kabupaten Buleleng sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dibah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 dan isinya tidak dibantah olehTermohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
Pasal 34 ayat (4) dan (5) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinyamenerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahmenikah secara sah dan resmi serta isinya tidak dibantah oleh TermohonKonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
5 — 0
474.2/08/406.073/2012 tertanggal 11 Januari 2012, maka permohonan ceraiPemohon dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para pihak yangdiperkuat dengan bukti P.2 bahwa Pemohondan Termohon samasama pendudukdesa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, namun Termohonberdasarkan bukti P.3 adalah telah pergi meninggalkan dan tidak deketahuikeberadaanya secara pasti maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, yang dibah
10 — 1
lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun pihaknya telahdipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan ;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka upayaperdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian MajelisHakim di persidangan tetap mengupayakannnya sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah dibah
13 — 3
No. 217/Pdt.G/2013/PA.Bkls.telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyadapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makadiperintahkan
8 — 1
diubah dengan Undang12undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mengirimkan salinan putusanint yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudoleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dibah