Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, ; TAUFIK HIDAYAT, ABDUL AZIS BATHEFF,
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 K/TUN/2009
    PUTUS ANNomor. 35 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,berkedudukan di Jalan Pudak No. 7, Denpasar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Christo Imanuel Dugis, SH.MHum,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukumyang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor. 220 Gedung DewataCentro Lantai II Kav.
    No. 35 K/TUN/2009.yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugagan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milk Nomor. 4380 atas nama AbdulAziz Batheff lokasi di Jalan Tukad Batanghari, Desa Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan Kodya Denpasar, Luas tanah 4230 M2, tertanggal 31 Agustus 2007 gambarsituasi Nomor. 4739/1996, luas 4230 m2 tertanggal 27 Maret 1996 ;3.
    No. 35 K/TUN/2009.2.
    No. 35 K/TUN/2009.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari: SELASA, TANGGAL 17 NOPEMBER 2009 oleh Prof. DR. Paulus E.Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ImamSoebechi, SH.MH., dan Prof. DR. H.
    No. 35 K/TUN/2009.Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 35 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — Ir. AMIEN ABDURACHMAN, vs DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (Persero),
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 K/TUN/2010
    No. 77 K/TUN/2010puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;.
    No. 77 K/TUN/20102007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri SipilDepartemen Perhubungan Pada PT.
    No. 77 K/TUN/2010c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran BUMN.
    No. 77 K/TUN/2010 Bahwa selain tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995,PT.
    No. 77 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — ROMLAH alias ARMINA Binti PRAYUDI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO, DK
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2016SUGIARDI mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milikatas Tanah Pekarangan yang telah dijadikan sebagai Objek PerkaraNo.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. Dimana Putusan Perkara tersebutsudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;.
    Putusan Nomor 351 K/TUN/201610.Probolinggo, Surat Ukur tanggal 24102013 No. 02/Sumberbulu/2013 luas748 M?
    Putusan Nomor 351 K/TUN/20162.
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2016berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Terbanding mengetahuikeberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, Tanggal 18Nopember 2013, luas 748 M?
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR vs. GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW), diwakili oleh DEDI ROSADI
39 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 312 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015Kabupaten Garut, beralamat di Jalan PembangunanNomor 185, Garut;8. CEPY FARDINA, S.H., jabatan Fungsional Umum padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 185,Garut;9.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015antara H. Asep Maryanto, dkk. melawan Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu) Kabupaten Garut sebagaiTergugat dengan Tergugat Intervensi yaitu PT.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Plt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN, DK vs. Prof. Dr. AMRIN SARAGIH, M.A
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 43 K/TUN/20146.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/201410.11.diangkatnya Tergugat menjadi Plt.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/201412.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. ASWAD DAULAY,S.H.,M.H VS BUPATI TAPANULI SELATAN
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2015Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon .... (non eselon)tanggal 9 Januari 2014;B.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2015struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan objektifbaik dari aspek Yuridis dan/atau aspek lainnya;e. Poin c.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2015Bukti T1 s.d.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — JENNY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 211K/TUN/2016
    ;Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 211K/TUN/2016Akta ini dalam proses gugatan Pembatalan Akta di Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang masih berlangsung dengan perkara Nomor:409/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Agustus 2014, dengan dasargugatan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya :a.
    Majelis Hakim Banding teiah melampaui batas wewenangnya denganmempertimbangkan Perkara Perdata yang bukan menjadi wewenangnya.Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 211K/TUN/20169.
    Majelis Hakim Banding TIDAK MENGHARGAI YURISPRUDENSIMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 211K/TUN/201617.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/TUN/2014 tanggal 20 Agustus 2014 isi putusannya : Sertipikat Hak Milik Nomor:1201/Benoa atas nama WARDONO ASNIM DIBATALKAN ,Sertipikat HakMilk No. 1202/Benoa atas nama WARDONO ASNIM DIBATALKAN,Sertipikat Hak Milik Nomor: 2981 /Benoa atas nama WARDONO ASNIMDIBATALKAN, dengan dasar hukum Melanggar Pasal
    ,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataHalaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 211K/TUN/2016Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 211K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. H. ROJIKINNOR, MSi, DKK vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MURUNG RAYA
104 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 107 K/TUN/2014Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atauBadan Hukum Perdata*.9.
    Putusan Nomor 107 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya telah mengambil oputusan, yaitu. Putusan Nomor07/G/2013/PTUN.PLK.
    Putusan Nomor 107 K/TUN/2014Rojikinnor, MSi dan Drs. H. M.
    Putusan Nomor 107 K/TUN/20142013 atas nama Drs.
    Putusan Nomor 107 K/TUN/2014Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.Httd./Dr.H.Supandi, S.H.,M.HumBiayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai Rp. 6.000,00 ttd./2. Redaksi Rp. 5.000,00 Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H3. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) vs DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dk
144 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 301 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 301 K/TUN/20167. Bahwa ternyata secara diamdiam Saudara Sulaiman Radja, S.H., M.H.
    Putusan Nomor 301 K/TUN/201610.11.c.
    Putusan Nomor 301 K/TUN/2016memperhatikan ada tidaknya hak merek dalam menerima permohonanpencatatan perubahan anggaran dasar yayasan!!
    Putusan Nomor 301 K/TUN/2016selaku pemohon Keputusan Tergugat melalui Notaris Virgolio De YesusConceicao, S.H., bukan Penggugat.
    Putusan Nomor 301 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 522 K/TUN/2013
Tanggal 6 Nopember 2014 — PENGADILAN NEGERI BANGIL VS AGUS YAHYA
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 522 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — FREDERICK JOHANES WAWORUNTU, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, DK
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 344K/TUN/2014c.
    Putusan Nomor. 344K/TUN/2014Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2013/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Manado.
    Putusan Nomor. 344K/TUN/2014sebagai berikut;Bahwa tanah yang bersertipikat hak milik No. 391/kelurahan Airmadidi atassurat ukur No. 57/Airmadidi atas/2003 luas 58. 615 m?
    TUN.
    Putusan Nomor. 344K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — PT BARA ADHIPRATAMA vs. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
226 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 96 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT BARA ADHIPRATAMA, beralamat di Gedung IntiCentro Lantai 3, Jalan Taman Kemang Nomor 32, Jakarta12730, yang diwakili oleh Alexander F. H. Roemokoy, danEdhy Supriyono, jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Penggugat;2.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2020(KWBU.08078) berdasarkan Surat Permohonan dari Penggugat denganNomor Surat 067/BAMADIR/IX/2010 tertanggal 17 September 2010perihal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 160Tahun 2010 (KWBU.08078):5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom)sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) setiap hari terlambatmematuhi Putusan ini ;6.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/20205. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom)sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) setiap hari terlambatmematuhi Putusan ini;6.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — BUPATI MINAHASA UTARA, DK vs. SERSIA BALAATI, DKK
190 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 PK/TUN/2014
    Celebes Divers.Kecamatan Pineleng,Kabupaten Minahasa.Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 127 PK/TUN/201414. Nama : DIANA DEVI SULANGI.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : Pengelola PT.
    Akan tetapitanpa didukung dengan dokumen Wilayah Pertambangan (WP),Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan ;Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 127 PK/TUN/201423.3.
    Untuk Keputusan TUN positif penghitungan 90 hari, dihitung sejak hariditerimanya atau diumumkannya keputusan tersebut, dapat dilakukandengan :a. Menyampaikan per kurir ;b. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerimaKeputusan TUN di Kantor Badan/ Pejabat yang bersangkutan ;Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 127 PK/TUN/2014c. Mengirimkan keputusan itu dengan perantara pos tercatat atau posbiasa ;d.
    Mengumumkan Keputusan TUN itu) sesuai dengan cara yangditentukan dalam peraturan dasarnya atau melampaui tempatpengumuman yang tersedia atau dengan perantaraan mass mediasetempat ;2. Untuk Keputusan TUN yang telah melewati upaya administrasi, 90 haritersebut dihitung sejak diterimanya Keputusan TUN yang diputus dariinstansi upaya administrasi yang bersangkutan ;3.
    NIP. 220000754Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 127 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-08-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — Tn. HASAN BASRI TUKIMAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, dkk
86 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 252 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 252 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :1 NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal2 NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal3. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal4 NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal5 NamaKewar ganegaraanPekerjaanTn. HASAN BASRI TUKIMAN ;: Indonesia ;: Swasta.: Di Jalan Taman S.
    Pilar PapanNusantara ;Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus tertanggal18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi No. 8537, tertanggalHalaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 252 K/TUN/201310111218 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
    Limus/99,Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 252 K/TUN/2013yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, KabupatenSerang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;26 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus tertanggal29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No. 24/P. Limus/99,yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, KabupatenSerang, Propinsi Banten atas nama PT.
    Pilar Papan Nusantara;7 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus tertanggal 18Desember 1997, luas tanah 3.593 M2,Gambar Situasi No. 8544, tertanggal 18Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 252 K/TUN/2013Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
    Untuk SalinanHalaman 63 da Mabkamah gun aR. 252 K/TUN/20a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara13
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs. SUKMAWATI, S.P, DK
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 174 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 174 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, Jakarta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 KRISNA RYA, S.H., M.H.;SUPARDI, S.H.;Dra. RISMAULI TAMPUBOLON, M.Si.;WIDODO, S.H., M.H.;Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.
    Putusan Nomor 174 K/TUN/2014danKEPALA KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAS SERAYUOPAK PROGO, tempat kedudukan di Jalan Gedong Kuning 172 A,Yogyakarta;Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat IT;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulusebagai Terbanding/Tergugat
    Putusan Nomor 174 K/TUN/2014SK.01/BPDASSOP/2013 tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan NonStruktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah AliranSungai Serayu Opak Progo Tahun 2013;Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara, denganmerujuk Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah badan atau
    Putusan Nomor 174 K/TUN/201412127 Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/MenhutII/ Rhs/2012, yangdikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebenarnya berkaitandengan permasalahan adanya surat kaleng mengenai penyimpangan kegiatan diKantor BPDAS SerayuOpakProgo, Yogyakarta, pada Tahun 2011.
    Putusan Nomor 174 K/TUN/2014342004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, Undangahun 1086 tentang Peradilan Tata Ll
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM, VS PT. PARTNER USAHA BERSAMA,
92 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 75 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2022
Tanggal 20 Juli 2022 — DEVI APRILIANITA, A.Md., Keb vs BUPATI SUMENEP
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — LENNY MARIA OGI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DK
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 100 K/TUN/2014Mario F.R.
    Putusan Nomor 100 K/TUN/2014Barat : Jalan Boulevard;. Bahwa tindakan dan perbuatan sepihak dari SILVINUS OGI tersebut diatas yangtelah dialihkan kepada orang lain, tanpa melibatkan atau sepengetahuan dari ahliwaris lainnya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan perundangundangan yang berlaku;.
    Putusan Nomor 100 K/TUN/2014tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 52 Ayat (satu) melainkanmenjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata);Bahwa sesuai dengan Putusan yang menjadi Yurisprudensi dalam perkara No.93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yurisprudensi dalam perkara No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam perkara No.22
    Putusan Nomor 100 K/TUN/2014Bahwa pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang UndangNomor:5 Tahun 1986 Jo.
    Putusan Nomor 100 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-08-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/2008
Tanggal 10 Agustus 2010 — REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIS UNIVERSITAS INDONESIA, ; ERWAN,
40 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 312 K/TUN/2008
    No. 312 K/ TUN / 2008mahasiswa tahun akademik 1996 telah menyelesaikan semua kewajiban ujianakademis dengan jumlah 142 SKS, Indek Prestasi 2,92 berpredikat sangatmemuaskan.
    No. 312 K/ TUN / 2008Terbanding telah dinyatakan lulus dengan perbaikan/oenyempurnaan,penyempurnaan/perbaikan skripsi yang harus dilakukan oleh Mahasiswayang bersangkutan untuk dapat memperoleh ijasah kesarjanaan dengansegala hakhaknya.
    No. 312 K/ TUN / 2008Berdasarkan Status akademis dan pembayaran yang ada di UniversitasIndonesia TERMOHON KASASI semula PENGGUGAT/TERBANDINGtercatat kosong (belum bayar) untuk Semester Ganjil Tahun Ajaran 2002 (T5).
    No. 312 K/ TUN / 2008PHP.
    No. 312 K/ TUN / 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2010
Tanggal 14 Juli 2010 — WAWAN SUDIRO, vs KEPALA DESA BALEADI,
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 53 PK/TUN/2010
    No. 53 PK/TUN/2010d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;e. Tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa lainnya dan atau ;f. Melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya ;(3). Perangkat desa lainnya yang berhenti sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetaokan dengan keputusan Kepala Desa ;Pasal 21 ;(1).
    No. 53 PK/TUN/2010Be23.24.maupun Susana) menjadi Staf Seksi Pembangunan ;Bahwa sejak Penggugat dilantik sebagai Staf Seksi Pembangunan padatanggal 12 November 2007, sejak itu pulalah secara hukum Penggugat sahmenjadi Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi.
    No. 53 PK/TUN/2010.
    No. 53 PK/TUN/2010(2).(3).Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c karena :a. Berakhir masa jabatannya ;b.
    No. 53 PK/TUN/2010Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1.Meteral................ Rp. 6.000, ttd.2.RedaksSi............... Rp. 5.000, Subur MS., S.H., M.H.3. Administrasi PK ......... Rp. 2.489.000.Jumlah = Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010