Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — LARRY EDITH VS KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 191 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 191 K/TUN/20152004, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;Dengan alasanalasan sebagai berikut:a. Bahwa Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,berbuny!
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Kasasi.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Dengan alasan sebagai berikut:Termohon Kasasi telah melakukan penghentian Laporan di tahapKlarifikasi, yang penghentian tersebut didasarkan atas Rekomendasidari Tim Investigasi. Perbuatan/tindakan hukum atas Tim Investigasitersebut tidak akuntabel/tidak dapat dipertanggungjawabkan secaranyata.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015dan/atau sudah pasti salah. Dikarenakan menggunakan KeteranganAhli yang tidak pernah ada di persidangan perkara a quo.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
173 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — JAMILA binti JAMAWIYAH vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPVINSI JAWA TIMUR, DKK
52 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20151).
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20152.4.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015Bahwa.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L vs. PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR
229 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 367 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempatkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau28121;Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilinhan02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket PekerjaanBelanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LampuPenerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawandan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039,atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hinggaputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUNPBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 320 K/TUN/201430. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/KelurahanPasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/PasarBaru/2013, tertanggal 09/01/13 , dengan luas 19 m?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014atas yakni: Bukti T14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, tanggal14 Pebruari 2012 juncto Bukti T9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan HakAtas Tanah, dikaitkan dengan Bukti T1 dan Bukti T.IInt.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa dari cara perolehan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannyadan sebagaimana Bukti P13 dan P15 dimaksud, patut kiranya dipertimbangkan,1 apakah pihak yang menyerahkan itu benar sebagai pihak yang berhak untukmenyerahkan ?2 apakah benar telah dilakukan penyerahan ?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa jika dicermati pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana alineapertama, halaman 58.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT DUTACIPTA PAKARPERKASA vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
143 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT DUTACIPTA PAKARPERKASA, beralamat di JalanMastrip IX/KM 07, Warugunung, Karangpilang, Surabaya,yang diwakili oleh Johannes Erwin Sendjaja, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Waras, S.H.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/20202. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya: Untuk salinan1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) vs. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
97 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC),berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurus bernama :1. H.
    Zidni Nuri danHalaman5 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Prof. Drs. H.
    ,Halaman7 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/201213.14.Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugatberusaha untuk memenuhi syarat syarat yang diminta dan karena itumelalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH.
    Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai denganAnggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai denganHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketikaitu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;1.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 558 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 558 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. IdolaTunggal , tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2.Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4.
    Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUNJKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo.
    Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan dilingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(4) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanyaperkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusanputusanperkara terdahulu (vide Putusan MARI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 jo.
    Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 48, Penggugat telah mendalilkanadanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima PutusanMahkamah Agung RI dimaksud (vide butir 9);5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi187/G/2013/PTUNJKT;5.3.
    Bahwa berasarkan uraian tersebut, maka terbuktilah alat bukti Penggugatberupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M vs. GUBERNUR SUMATERA UTARA
130 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 134 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Walet V/224/PerumnasMandala, Percut Sei Tuan Deli Serdang, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal14 Desember 2018 atas nama DraEmperi Lince Silitonga NIP.196704141993032007;4.
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;Memperhatikan pasalpasal UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Anggota Majelis:ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
202 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 523 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014IV. Dasar Gugatan:A.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/201424.25,26.27.d.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — ANDI LAJALANTE, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
77 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 470 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ANDI LAJALANTE, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KelurahanPekkabata, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Petani,2.
    Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah perumahan yang saat inidipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di KampungHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20142Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha dengan batas batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pinrang Polman, SulawesiBarat dan rumah, dari arah Barat ke Timur, yakni rumah A. Diri, Pk.
    Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat (tidak memenuhi syarat formil karena parapihak yang diperatunkan tidak lengkap);Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor PertanahanHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20144.Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hakpakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang atas nama Pemerintah
    /1993 tanggal 7 September 1994 yangmenegaskan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Umum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahliHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20145.waris dari almarhum A.Samaili Bin A.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADTI, SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA vs. LINDAWATI, DKK
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 432 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 432 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan,2.
    Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;danIDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AngkasaPermai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, PekerjaanSwasta;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    atasnama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m2,yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkandan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengankronologis sebagai berikut:1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorangyang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkandan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copyHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    Sebagaimana menjadi alasan Penggugat padaposita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku TergugatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertipikat kepada KantorPertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan danPerundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat yang menjadi objekgugatan.Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana
    Rp500.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 B/PK/PJK/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT POLYFIN CANGGIH
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2010.-
Tanggal 27 September 2010 — NURHAYATI, vs BUPATI SUMBAWA, dkk
29 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 250 K/TUN/2010.-
    No. 250 K/TUN/2010.Pembangunan UPT.
    No. 250 K/TUN/2010.Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 11.1/Pan.Dikes/P1.U/V/2009tanggal 25 Mei 2009 ;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Surat No. 870/Dikes/V/2009 PPK DinasKesehatan Kab. Sumbawa menjawab sanggahan dari PT. PinalulaDadirhea yang intinya menyatakan bahwa sanggahan PT.
    No. 250 K/TUN/2010.4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.
    MARI hari Senin tanggal 5November 2007, angka Il substansi/hukum materiil TUN, huruf B ObyekGugatan, dirumuskan bahwa Keputusankeputusan TUN dalam proses lelangpengadaan dan jasa bukan kewenangan Pengadilan TUN karena Keputusankeputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa,jangkauannya adalah untuk melahirkan Perbuatan Hukum Perdata yaituPerjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Kontrak PelaksanaanPekerjaan atau Jasa, sehingga tindakan hukum publik berupa penerbitankeputusankeputusan
    No. 250 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — Dra. LASMIAN NAINGGOLAN, MUHAMAD SATRIA, dkk. ;. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG,
73 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2009
Tanggal 3 Maret 2010 — RINI DWI HARJANTI, ; KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 446 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 446 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :RINI DWI HARJANTI, bertempat tinggal di JalanSindoro No.15, Manahan, Surakarta ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan :KEPALA BADAN PERTIMBANGANKEPEGAWAIAN (BAPEK), dahulu berkedudukan diJalan Letjen.
    No.446 K/TUN/2009Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2009,sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisesuai dengan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun 2004 ;bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan BandingAdministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus
    No.446 K/TUN/2009Polisi Pamong Praja Surakarta Provinsi Jawa Tengah ;bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksasehubungan dengan kejadian sekira bulan Mei 2008 tentangPemalsuan Tandatangan Kepala Kantor dan Bendahara Kantor SatpolSurakarta tidak pernah terjadi jika Penggugat diberitahu alasan yangsesungguhnya kredit tidak disetujui yang sebenarnya adalahPenggugat telah mengajukan kredir di BPD Surakarta sesuai prosedur,tapi oleh Bendahara Gaji dan Kepala Kantor Satpol Pamong PrajaSurakarta
    No.446 K/TUN/2009Penggugat, serta kredit tidak cair/tidak terealisasi ;.
    No.446 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meterai.................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. RedakSl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi ............. Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP.220000754. Hal.11 dari 11 hal. Put. No.446 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — IDA ALEIDA SAHERTIAN vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2010
    P UT US ANNo. 320 K/TUN/2010DEM!
    No. 320K/TUN/2010Malang ;Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor UnivesitasNegeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (KeputusanTata Usaha Negara) yaitu : Surat Keputusan RektorUniversitas Negeri Malang No: 0315 029/KEP/H32/PS/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin PenghunianRumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas namaDrs. P.A. Sahertian.
    No. 320K/TUN/2010terkait dengan Rumah Negara ;Bahwa selain tidak dapat berlaku surut (retro. aktif),Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapatmenyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya"oroduk hukum" dari seluruh peraturan yang menyangkutPengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76Tahun 2008 berlaku.
    No. 320K/TUN/201012Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu= menanggapiterhadap semua dasar gugatan beserta alasanalasannya dalam surat gugatan pada angka 1 sampaidengan angka 11 yang menyangkut mengenai pokok sengketa;untuk itu). mohon dikesampingkan saja ;Bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dandimohon akte, ketentuan esensial Tata Usaha Negara sebagaiperaturan dasar dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagaiberikut1.
    No. 320K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2011 — SUKANDA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2009
    Nomor 363 K/TUN/2009Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atausekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT.
    Nomor 363 K/TUN/2009Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhisyaratsyarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankellijk verklaard) ;.
    Nomor 363 K/TUN/2009tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah dan bangunan atas dasarkepemilikan berdasarkan ahli waris (Hak Kebendaan/Keperdataan) ;Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara) ;.
    Nomor 363 K/TUN/20093. Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalahSertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, GambarSituasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor 2062/1986, luas 218 M, .... adalahsalah karena SHM Nomor 1774/Kel.
    Nomor 363 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2008
Tanggal 24 Nopember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, ; J. FRANS APIK OPOK,
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 PK/TUN/2008