Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SRI SUHARTATI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 323 K/TUN/2010
    No. 323K/TUN/2010Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada pokoknya atas dalil dalil1.Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri MalangtentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di JalanSimpang Bogor Nomor 27 Kota Malang diterima olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2009.
    No. 323K/TUN/2010menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasionaltersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negaradi tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telahditerbitkan sebelumnya.
    No. 323K/TUN/2010Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3Desember 2008 = dan setelahnya.
    No. 323K/TUN/2010Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    No. 323K/TUN/2010Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 323K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2009.-
Tanggal 19 Juli 2010 — SOEDJONO,. DK VS. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 K/TUN/2009.-
    PU T U S A NNo. 48 K/TUN/2009. DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara1. SOEDJONQ Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanIkan Sumbal No. 9 Surabaya ;2.
    No. 48K/TUN/2009.Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Siprianus Mahudiyono, S.ST,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf SubSeksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Andika Putranto Hadi, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Surabaya ;Abdul Latief Zairin, SE..
    No. 48K/TUN/2009.10.11.12.13.nomor 570.35.1.9547, tanggal 07 Desember 2006 yangditujukan kepada PENGGUGAT perihal realisasi permohonanKAPOLWILTABES Surabaya No. Pol B/2945/VII/2006, tanggal07 Juli 2006. Perihal : Realisasi permohonanKapolwiltabes Surabaya No.
    No. 48K/TUN/2009.10surat Tergugat tanggal 10082007 No.600.35.1 6696.
    No. 48K/TUN/2009.16Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding untuk memenuhiketentuan tentang biayabiaya pengembalian batas yangmasuk ke kas negara sesual ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2002, yang harus diajukansecara pribadi pribadi, sedangkan permohonan pengukuranulang yang diajukan oleh Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
111 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — BUPATI KABUPATEN MERANGIN vs REZA VAHLEFI
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara;3.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin MendirikanBangunan disebutkan pula:Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M?
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 130/B/2015/PT.TUNMDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, ; RISBON SINAGA, S.Pd.,
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 400 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di JalanMerdeka No. 6, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Leonardo H. Simanjuntak, SH., M.Hum, jabatan KepalaBagian Hukum dan Perundangundangan Setda KotaPematangsiantar;2. Betty N.T.
    No. 400 K/TUN/2010Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Gurusebagai Kepala Sekolah ;12.
    No. 400 K/TUN/2010dan Pengangkatan Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., sebagaiPengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas PendidikanKota Pematangsiantar dan ;Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1379/VIVWWK Tahun 2009Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenaiPengangkatan Drs.
    No. 400 K/TUN/2010Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 400 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — PT SAILENDRA HAKIKI SENTOSA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yangtertera dalam sertifikat tersebut :c.
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015b) Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soalapakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yangtelah ditentukan atau tidak;C) ...
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/20152. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa:Sertifikat Hak Milik Nomor 16852/Kelurahan Duren Jaya, tanggal 16November 2010, seluas + 3.400 m?
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dang.
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai .........2. Redaksi ........3. AdministrasiJumlah ...............Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp2.489.000,00Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ACPRILESMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM pada KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
102 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 315 K/TUN/2016
    Menunda pelaksanaan keputusan Tergugat, yaitu Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam No. 2930 Tahun 2015 tentang PencabutanHalaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.
    Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukumsudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkanputusan PT TUN Jakarta a quo yang dimohonkan Kasasi;4.
    TUN Jakarta yangdimohonkan Kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;Bahwa pertimbangan putusan PT.
    TUN Jakarta yang menguatkanpertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang salah sebagaimanatersebut pada halaman 64 alenia 1 s/d 3, adalah : terbukti Judex FactiSalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena :Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/201611.a. sanksi sedang yang diberikan pada tahun 2013 kepada Pemohon Kasasi,menurut hukum sanksi tersebut sudah TIDAK BERLAKU LAGI dengantelah terbitnya Surat Pernyataan KOPERTAIS Wilayah DKI JAKARTANo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2007
Tanggal 17 Juni 2009 — BUPATI BUTON, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, ;NINAWARTI BERLINA, FARIS LIE, dkk.
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 K/TUN/2007
    No. 119 K/TUN/2007.Kepala Kantor Pertanahan Kota BauBau (Zaetu Ampo, SH) telah pulamenandatangani peralihan hak tersebut didalam sertifikat hak guna bangunan ;.
    No. 119 K/TUN/2007.Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Ninawarti Berlina pada Tahun 1999 adalahtanah Swapraja Buton yang telah menjadi Asset Pemerintah Daerah KabupatenButon dimana pada saat dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tanpapersetujuan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Pemilik Asset (Tanah Eks BioskopAnda).Pemohon Kasasi II :1.
    No. 119 K/TUN/2007.Nomor.
    No. 119 K/TUN/2007.HakimHakim Anggotattd.Widayatno Sastrohardjono, SH.MScttd.Ketuas:ttd.Marina Sidabutar, SH.MH.Prof. DR. H.Ahmad Sukardja, SH.Biayabiaya :1. Meterai2. Redaksi ..............08.3. Administrasi TUN ....Panitera Pengganti :ttd.Benar Sihombing, SH.MH.Rp. 6.000,Rp. 5.000,.Rp. 489.000,Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADJI, SH.NIP. 220.000.754. Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 119 K/TUN/2007.Hal. 21 dari 19 hal. Put.
    No. 119 K/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — SINGKAP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahanyang dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/201610.11.Bahwa terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugatmemperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h.dilakukan toetsing (diuji) berdasarkan buktibukti:9.1.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor234/B/2015/PT.TUN.JKT.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — YENI SUTIARSIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 196 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — FRANSISCA TUWAIDAN, dkk vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, dkk
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2011
    No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
    No.389 K/TUN/201 12.
    No.389 K/TUN/201 1b.
    No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
    No.389 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — HJ. ILAH ROHILAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DK
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Lontar Baru, Luasnya 1205 m2,pecahan dari SHM dari Nomor 106, akan tetapi dalam Sertifikat Induktidak ada Luasnya;Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 106/Kagungan, DalamKolom Pendaftaran Pertama nama Pemegang Hak H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/20158. Bahwa berdasarkan Warkah yang terdapat di Kantor PertanahanKabupaten Serang, SHM Nomor 461, SHM Nomor 462 dan SHM Nomor463 sebelum diterbitkan, terlebih dahulu dilengkapi dengan suratsuratyaitu:a).
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015+ 423 m? terletak di Desa Lontar, Kecamatan Serang, tanahtersebut adalah kepunyaan H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015danMENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA,DK VS EVI FIRMANSYAH
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/201510.11.berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang beradadalam bidang hukum perdata.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20155)Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan KomisarisBank BTN termasuk Sdr. Evi Firmansyah ic.
    Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat(gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis(peraturan perundangundangan yang berlaku);Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Cc)4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2010
Tanggal 5 Januari 2011 —
97 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2010
    No. 101PK/TUN/201068pekerjaanSwasta,bertempattinggal diKelurahanManembo nemboLingkungan Ill,Kota Bitung ;11.
    No. 101PK/TUN/20102.
    No. 101PK/TUN/201098Usaha Negara yang bersangkutan.
    No. 101PK/TUN/2010112Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 206K/TUN/2008 tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkanpeninjauan kembali ini;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Ilntervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.
    No. 101PK/TUN/20101162 AB 2 Kh SO lewwcscetmmesemimsmmieme sm et sm os mee De5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan wk eebees Rp. 2.500.000,116Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 117 dari 92 hal. Put. No. 101PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 540 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015yang juga masih keluarga Marsinah dibongkar denganmempergunakan alat Belko, oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)lalu dibakar:8.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Dan Keamanan Cq.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Pemohon Kasasi: 1. RUMANTA, 2. IMUR, 3. MARSINAH binti MARKAM,4. ABDULLATIF, 5. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ;. P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 319 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DANPERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARUADJAK), dalam hal ini diwakili oleh : DJODYSUBIANTORO, Direktur Utama P.T.
    No.319 K/TUN/2009melanggar Pasal 10 ayat (8) jo 28 UndangUndang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ;18.
    No.319 K/TUN/2009akta/suratdokumen tersebut terbukti dari pengakuan pelakunyasendiri di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yaituNoormansyah dalam perkara pidana No.332/Pid/B/1998/PN.Bdg.
    No.319 K/TUN/2009Akta Pernyataan No.1 tanggal 1 Agustus 2001 ;(selanjutnya disebut sebagai SuratSurat) ;26.
    No.319 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — H. DJUNAIDI, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 375 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 375 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Il.H. DJUNAIDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempattinggal di PalapaVilla Dago Tol Rt. 03 Rw. 18 No. 67, Serua, CiputatTangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:Hj. Herlina, SH;Gabriel, SH;Keduanya warganegara Indonesia, advokat pada Kantor H.
    Kembeng;Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Cikuya;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. H. Djunaedi, SH;q. Akta Jual Beli No. 335/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dibuatdihadapan Drs. H. MAMAN WIRAKUSUMAH. MSi. PPAT WilayahParung Bogor untuk tanah seluas 1.000 M2 Persil Blok 001, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk. H. Kembeng;Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. H.
    Bahwa diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.11/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar Situasi No. 421/1977Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/201411.tanggal 7 Februari 1977 luas 9.535 M?
    atas nama IE KIANTJOAN;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/20143.b. Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar SituasiNo. 419/1977 tanggal 7 Februari 1977 Tuas 9.320 M? atas nama IE KIANTJOAN;Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Cogreg tanggal 20 Agustus 1979 GambarSituasi No. 4008/1977 tanggal 2 September 1977 Tuas 23.200 M?
    ,M.S.Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H..M.Hum. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I, DK vs. M. NADJIB ZEIN BADJABIR,Ir. atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 358 K/TUN/20154.
    danmenyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 UndangUndang tentang PERATUN).5.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Zein bin Ali Badjabir.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015d. Dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.
    Dengan demikianTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memilikikepentingan untuk menggugat di Pengadilan TUN Surabaya(tidak memiliki Persona Standi In Judicio)halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2015h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — MAHMIA KAPLALE vs. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
90 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MAHMIA KAPLALE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKapahaha, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hi. ZainalAbdul Rahman Rumalean, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2013
Tanggal 25 April 2013 — WALIKOTA SURABAYA VS SISMINARDI, S.H, DK
130 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 36 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 36 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1,Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Mohamad Dofir, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;2 Bambang Gunawan, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri TanjungPerak Surabaya;3 Dyjauharul Fushuus, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata
    Griya Taman AsriBlok HG No. 36, Kecamatan Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Nopember 2010;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/ Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telahmengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2012, Tanggal 22 Maret
    Putusan Nomor 36 PK/TUN2013Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Putusan KasasiMahkamah Agung nomor 01 K/ TUN / 2012 yang telah diputus pada tanggal 22Maret 2012 dengan amar putusan :MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi1.SISMINARDI, SH., 2. HARTONO., 3. PUDJIARTO S., 4. MOCH. SYAIFULHARYONO, SH., 5. ITONG ENDRO SWANDONO, S.T., 6. PUDJI SISWANTO,SH., 7. SUWONO, 8. ACHMAD RIFA', SH., 9. SUDARTO, 10. SUMARWAN,SH., 11, HARRI SOESANTO, SH., 12.
    / 2012.Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 01 K /TUN / 2012 memberikan pertimbangan pada intinya :aBahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43Tahun 1999: " Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkanfaktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanHalaman 25 dari 35 halaman.
    Budi Hartono tersebut padaprinsipnya adalah sama dengan tindak pidana yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali/Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 9 Nopember2009 atas nama Budi Hartono.Dalam perkara Nomor 02 K/TUN /2012 jis Nomor 69/B/2011/PT.TUN.Sby dan104/G/2010/PTUN.Sby, di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya memberikan putusan Nomor 104/G/2010/PTUN.Sby dengan amarDALAM EKSEPS!