Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010029.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057
    Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2298 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
16060 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 103251.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00052/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16Februari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Pajak Tahun Pajak 201200094/406/12/057
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00094/406/12/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 JakartaPusat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14tanggal 24 November 2014, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/20202016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14 tanggal24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp33.168.203.646,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PA BATANG Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Btg
Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
110
  • 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018, tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

    3. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018 yang dikeluarkan

Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4881 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
5620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004915.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00/769/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012Nomor 00009/203/12/057
    Putusan Nomor 4881/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4881/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23sebesar Rp231.770.091,00, yang tidak dapat dipertanankan oleh MajelisHakim Pengadilan
Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 489/Pdt.G/2019/PA.YK
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara;Rahayu Esthi Sunaryo binti Rubiyono, umur 25 tahun, agama Islam, PekerjaanBuruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Pertama, tempat kediaman di PurbayanKG.II/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan,Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaiPenggugatMelawanArwan Pujanto
    Surat Keterangan Perginomor ... tanggal .... yang dikeluarkan olehPurbayan KG.III/1247 RT.057/RW.014 = Kelurahan Purbayan,Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;(Bukti P.3).Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 489/Pdt.G/2019/PA.YKB.
    Saksi;1. ... umur... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di PurbayanKG.IIN/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan, KecamatanKotagede, Kota Yogyakarta;2. ...umur... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di PurbayanKG.IIN/1247 RT.057/RW.014 Kelurahan Purbayan, KecamatanKotagede, Kota Yogyakarta;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2174 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING ;
6029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/2021tanggal 7 Mei 2019, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2015 Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret2018, Pemohon Banding mohon untuk dapat dibatalkan, dengan rincianperhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Menjadi (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 6.846.602.124,00Diperhitungkan dengan Pajak Masukan 19.507.157.895,00PPN
    banding tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008082.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02132/KEB/WPUJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor 00031/207/15/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02132/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00031/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT. Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4878 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
5423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004910.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4878/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00872/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000;
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI
35475 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119244.15/2014/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/20203.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor, KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT PacificMedan Industri, NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di JalanPulau Nias Selatan KIM II Mabar Percut Deli Serdang, SumateraUtara, 20371 (Alamat Korespondensi: Menara Kadin
    HR Rasuna Said Blok X5 Kav 2&3 Jakarta, 12950) adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057/16tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPVWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371 (AlamatKorespondensi
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanselurunnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP01625/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057
Register : 07-03-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 571/Pdt.G/2016/PA.Kbm
Tanggal 24 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • ., tanggal 07 Maret 2016, telah mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Terggugat pada tanggal 06 Mei 2011sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 572/20/V/2011,Halaman dari 6 halaman Penetapan Nomor 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kbm.Tanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKebumen, Kabupten Kebumen;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selamakurang lebih 4 Tahun
    2016/PA.Kbm., tanggal 07 Maret 2016, dikarenakanantara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk hiduprukun kembali dalam membina rumah tangga;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahMajelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan di atas;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 057
    MIFTAHUL JANNAG, S.H.Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kbm.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4877 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004694.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00742/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00012/203/12/057
    Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas namaPT Coats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamatdi Ventura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor0001 2/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23Masa Pajak Desember
Putus : 27-10-2009 — Upload : 09-11-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 540/Pdt.G/2009/PN.SBY
Tanggal 27 Oktober 2009 — MAHARANI PUSPITA DEWI LAWAN ASWIN TONI
462
  • Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057/2006 tanggal 29 Mei 2006 Putus karena perceraian ; 4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari seorang anaknya yang belum dewasa yang bernama :
    TTENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal11 Agustus 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatatdalam register perkara perdata No.540/Pdt.G/2009/PN.Sby pada tanggal 12 Agustus 2009,yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya padatanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuaiKutipan Akte Perkawinan Nomor 057
    diamanatkan oleh Pasal 1 Juncto Pasal 33Undangundang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan diKantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057
    Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.057/2006 yang telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, pada tanggal 29 Mei 2006,bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.15048/2008, atas nama TYAS AJENGKRISTIANA SEPTANINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 06 Nopember 2008, bukti P2 ;3.
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 975 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ABC PRESIDENT INDONESIA
5534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusan Terbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00012/206/10/057
    Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057
    Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2019Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057/15 Tanggal 05 Oktober 2015 atas nama PT ABC PresidentIndonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav.88, Tebet, Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/057
Register : 02-01-2018 — Putus : 12-01-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Btm
Tanggal 12 Januari 2018 — Pemohon:
DIKAIMIN
1913
  • 05/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 2 Januari2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu tandapenduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei 2013, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam; Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan namaDIKAIMIN, Jenis Kelamin Lakilaki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 31Desember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 057
    /1996Lkb,tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Bengkalis; Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera padaAkta Kelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 2171102501082371
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Batam untuk menambah nama Pemohon pada pinggirKelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No.
    tersebut, maka HakimPengadilan Negeri menetapkan penambahan nama Pemohon dari DIKAIMINmenjadi DIKAIMIN SIMON sangat beralasan hukum sehingga petitum ke2beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum ke3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk menambah namaPemohon pada pinggir Kelahiran Pemohon Nomor : 057
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
8128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding bulan September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104278.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00031/207/11/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00145/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atas nama PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 38,Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4971 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COCA COLA INDONESIA;
149103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000080.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01608/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00078/406/14/057/16 tanggal 02 Agustus 2016, atas nama PTCoca Cola Indonesia, NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lt. 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor28, Jakarta 10210, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057/16tanggal 2 Agustus 2016, atas nama PT Coca Cola Indonesia,NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat di Wisma GKBI Lt. 18Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta 10210,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.
    kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057
Register : 17-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
13634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105440.15/2010/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri,NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau NiasSelatan, KIM Il Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi: Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari 2015Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan, KIMIl Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi : Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRRasuna Said, Blok X5 Kavling 2&3, Jakarta 12950), adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
    Putusan Nomor 1344/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor : 00004/206/10/057/15 tanggal2/ Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.824.646.2057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp23.141.132,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5256 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COAST REJO INDONESIA;
5220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004909. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00851/KEB/WPJ.07/2018tanggal 03 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012Nomor: 00002/203/12/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O3 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Halaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O03 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3223/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
16559 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak November 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65996/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00035/207/10/057
    Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2010 Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00035/207/10/057
Register : 20-04-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 543/Pdt.G/2015/PA.Bjm
Tanggal 1 September 2015 — Penggugat, dkk Vs Tergugat, dkk
232
  • Kini Balu No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara :H. BakhrudinSebelah Timur :H.Masran JunaidSebelah Selatan : H.Marwan / Hj. FatimahSebelah Barat : H. M.
    No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan TelukDalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, denganukuran 9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H. Bakhrudine Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H.Marwan / Hj. Fatimahe Sebelah Barat : H. M. AiniSekarang ditempati olen Penggugat V s/d XII3.3.
    Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah beralamat diJI,Kini Balu No 26 B Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 7meter x 22 meter (luas 154 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H.Kamsionoe Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H. Anwarie Sebelah Barat : H. M.
    Kini Balu No.26 A RT.057/038, RW.019,Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, KotaBanjarmasin, dengan ukuran 9 meter x 22 meter (198 M*),dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara : H. BakhrudinSebelah timur : H. Masran JunaidSebelah selatan : H. Marwan / Hj. FatimahSebelah barat : H.M. AiniSekarang dikuasai oleh Penggugat V s/d XIl.Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumahberalamat JI.
    Sebuah rumah dan sebidang tanah perwatasan yangterletak beralamat di Jalan Kinibalu No.26.A RT.057/038RW.019, Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan hibahdibawah tangan tanggal 7 Juni 1981 dari Alm HjMaknawiyah kepada H Bakhruddin (PENGGUGATKONVENSI) dan SKKT No. 138.07/50/RahTD/BTH,Tanggal 11 Oktober 2004 dengan luas 154 M2 atas namaH Bahkruddin bin H M Aini (Alm).3.
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1569 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA;
11194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006596.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00003/406/14/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057/17tanggal 27 Februari 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 #Nomor00003/406/14/057/17 tanggal 27 Februari 2017, atas nama PTMondelez Indonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat diGraha Inti Fauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057