Ditemukan 489 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dahmi d.a.n d.i.t dahri d.k.i d.h.s drh.i d.s.i d.c.i d.g.i dlh.i
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 19 Maret 2014 — BAMBANG EDIWISONO Cs. ; Lawan ; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
84 — 19
  • Dan sesuai Peraturan Dana Pensiun IPTN yang berlaku d.h.i SKEP 248tahun 2009, dalam pembayaran manfaat pensiun harus menggunakan faktor/komponen Penghasilan Dasar Pensiun dan yang disebutPenghasilan DasarPensiun (PhDP) adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 = tanggal ~= 11 September 2009,Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian penghasilan Karyawan yangdigunakan sebagai dasar perhitungan
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-09-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN KETAPANG Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.KTP
Tanggal 29 September 2014 — Priyanto Puji Sulistyo
61 — 13
  • Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti.Namun demikian, oleh karena pendapat kami secara substantif tidak ada aspekpublik yang dirugikan dan saksi pelapor d.h.i. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
335 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indosat Mega Media (IM2) (karena bukantermasuk Wajib Bayar PNBP/d.h.i BHP), maka menurut Majelis Hakimdari aspek kewenangan, penerbitan Surat Deputi Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang InvestigasiNomor: SR1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 yang berisiLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam PenggunaanJaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Rony Tedy
771 — 467
  • Tirta Amarta BottlingCompany adalah adanya macet dan dialinkan pengelolaanya kepadaSpecial Asset Management 1 Group dengan kronologis sebagai berikut :e Bulan Mei 2016 Sesuai dengan SPK Commercial Bab IIA2 bahwa pengelolaandebitur kualitas 2C, 3, 4 dan 5 serta ekstrakomtabel, termasuk AktivaYang Diambil Alih (AYDA) dan kredit yang telah diserahkan kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dilakukan oleh CreditRecovery Unit (d.h.i SAM).
    Amarta BottlingHalaman 130 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.Company adalah adanya macet dan dialihkan pengelolaanya kepadaSpecial Asset Management 1 Group dengan kronologis sebagai berikut :e Bulan Mei 2016 Sesuai dengan SPK Commercial Bab IIA2 bahwa pengelolaandebitur kualitas 2C, 3, 4 dan 5 serta ekstrakomtabel, termasuk AktivaYang Diambil Alih (AYDA) dan kredit yang telah diserahkan kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dilakukan oleh CreditRecovery Unit (d.h.i
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
449 — 1216
  • Tirta Amarta BottlingCompany adalah adanya macet dan dialihnkan pengelolaanya kepadaSpecial Asset Management 1 Group dengan kronologis sebagai berikut :e Bulan Mei 2016 Sesuai dengan SPK Commercial Bab IlA2 bahwa pengelolaandebitur kualitas 2C, 3, 4 dan 5 serta ekstrakomtabel, termasuk AktivaYang Diambil Alih (AYDA) dan kredit yang telah diserahkan kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dilakukan oleh CreditRecovery Unit (d.h.i SAM).
    Amarta BottlingCompany adalah adanya macet dan dialinkan pengelolaanya kepadaSpecial Asset Management 1 Group dengan kronologis sebagai berikut :e Bulan Mei 2016 Sesuai dengan SPK Commercial Bab IIA2 bahwa pengelolaandebitur kualitas 2C, 3, 4 dan 5 serta ekstrakomtabel, termasuk AktivaYang Diambil Alih (AYDA) dan kredit yang telah diserahkan kepadaHalaman 136 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dilakukan oleh CreditRecovery Unit (d.h.i
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
396 — 414
  • Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.Order/CDO (yaitu perintah dari otoritas perbankan d.h.i. adalah BankIndonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada suatu bank untukmelakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkinmembebani suatu bank) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atauOJK.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
574 — 1611
  • /2020/PTUNJKTquo, sehingga proses penetapan yang dilakukan oleh Tergugatdalam rangka menyelesaikan suatu perbuatan perdata ;Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 8 s.d 11 padapokoknya menyatakan secara keseluruhan permasalahan dalamgugatan a quo yaitu terkait pelaksanaan RUPSLB PT BankBukopin, Tbk / Tergugat Intervensi pada tanggal 24 Oktober 2019terkait Penawaran Umum Terbatas V dan pada tanggal 25Agustus 2020 terkait Penambahan Modal Tanpa Hak MemesanEfek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) ;Tergugat (d.h.i
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 28 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — H. DIDI SUPRIADI Bin Alm. MUSTOFA
137 — 52
  • Bdg Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor135/PMK.05/2008 sebagaimana dirubah terkahir dengan PMK Nomor189/PMK.05/2010 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Bab IKetentuan Umum pasal diketahui bahwa Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalahImbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan (d.h.i Jamkrindo) yangbertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKMK yangdisalurkan oleh Bank Pelaksana dalam rangka KUR.Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor11Jamkrindo
    Bahwa benar dalam MOU III November 2010 dan Perjanjian Kerjasama antaraJamkrindo dengan BNI Tahun 2011 mengenai Penjaminan KUR, diketahuiterhadap sektor khusus yang bisa dibiayai untuk KUR, dimana salah satunyaadalah usaha peternakan, besaran penjaminan KUR yang diberikan olehPenjamin adalah 80%, dan besaran agunan tambahan yang harus dipenuhi olehcalon debitur KUR diserahkan kepada Bank Pelaksana (d.h.i BNI). dalamJuklak KUR MOU II Tahun 2010, disebutkan bahwa jumlah agunantambahan minimal adalah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
162 — 49
  • ditimbulkan akibat penyaluranKUR tersebut diatas, BNI tidak berhak untuk mengajukan klaimkepada Jamkrindo.284Bahwa benar Dalam MOU Ill November 2010 dan PerjanjianKerjasama antara Jamkrindo dengan BNI Tahun 2011mengenai Penjaminan KUR, diketahui terhadap sektor khususyang bisa dibiayai untuk KUR, dimana salah satunya adalahusaha peternakan, besaran penjaminan KUR yang diberikanoleh Penjamin adalah 80%, dan besaran agunan tambahanyang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR diserahkankepada Bank Pelaksana (d.h.i