Ditemukan 735 data
16 — 4
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
38 — 7
Petasan No. 383 /Pdt.G/7016/04 Sata,PERTIMEANGAN HUKUMNYAMenimbang, batwa Mmaksud dan tumian gugatan Pengquaatsebagaimara telah diuraikan tersebut di atas;Menmbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangtindang Nomor 7tahun 1929 yang telah dibah dan diambah dengan UndangUndang Nomar50 iahun 2009 saiah satu sewenangan Pengadian Agama adaiah mencadiliperkara aniara crangorang yang beragama siem dalam bidang pemikahanpata Tngaai periaina,Mernmbany, batwa berdasarkan pasai 73 avai (1) UndangUndanaNomor 7
11 — 5
berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undangundang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dibah
15 — 1
Sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal138 Kompilasi Hukum Islam.
28 — 6
telahterbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telahdidasarkan kepada alasan serta bukti yang cukup, makapermohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untukmengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohonsudah sepatutnya dikabulkan, sesuai dengan ketentuanPasal 70 Undangundan Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dantelah dibah
7 — 1
Oleh karena itu, sesuaidengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya jo. pasal 73ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan dibah untuk keduakalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
23 — 3
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah dibah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara midibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku danHal.11 dari 13 hal.Put.No:0279/Pdt.G/2014/PA.Sr.hukum syara~ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILIDALAM KONPENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2.
44 — 13
Nomor 3 Tahun2006,dan peubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 jopasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapanHal 9 dari 11 Hal.Pen.No.120/Pdt.G/2013/PA Ek.ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 tahn 1989 yang telah dibah
42 — 4
Musi Rawas,Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama LubukLinggau pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor1142/Pdt.G/2020/PA.LLG, mengemukakan halhal yang telah dibah olehnyasendiri sebagai berikut:Halaman
109 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUSANTARA IV BAH JAMBI, beralamat diBah Jambi, Kabupaten Simalungun,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan, terutama putusan SelaHal. 1 dari 10 hal. Put. No.2822 K/Pdt/2002Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Februari 2005 No. 2822 K/Pdt/2002yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.PORMAN Br. TAMBUNAN, 2. Ir. A.S. PARULIAN SARAGIH, 3.MERLIANA L. Br. SARAGIH, 4. JHONLIMAN P.
68 — 28
Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KartuTanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi tinggal diwilayah Kabupaten Buleleng sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dibah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 dan isinya tidak dibantah olehTermohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
Pasal 34 ayat (4) dan (5) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinyamenerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahmenikah secara sah dan resmi serta isinya tidak dibantah oleh TermohonKonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
12 — 3
acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
14 — 4
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
14 — 3
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
13 — 5
sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwaPengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara im, hal ini sesuai denganPasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah
10 — 4
karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon IItersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempattinggal di wilayah hukum Kantor Urusan, maka Pegawai Pencatat Nikah, padaKantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon Idan Pemohon II dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah dibah
13 — 1
danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakankewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus,sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Jepara,tetapi tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dibah
17 — 2
HUKUMNYAMenmmbang, bahwa maksud dan tuyjuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut di atas; Menimbang, bahwa karena temyata Termohon tehh dipanggl dengan sah dan patut sesuaiketentuan Pasal 27 Peraturan Pemenntah Nomor. 9 Tahun 1975 tdak hadir dan pula tidak temyatabahwa ketidakhadiranya tu disebabkan oleh sesuatu halngan yang sah okh karena tu Termohondinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana teh dibah
10 — 6
UndangUndang Nomor 3 TahunHal9 dari 11 Hal Put.no.49/Pdt.G/2014/PA Ek.2006,dan peubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 jopasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 tahn 1989 yang telah dibah
66 — 21
;Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1),(2) dan(4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jopasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar bisa rukun kembali membina rumah tangganya serta dapat mempertimbangkankembali keinginannya untuk bercerai